SE 151 "Penomoran Faktur Pajak harus urut" atau denda 2%

Di sini :
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

Misal :
Nomor urut FP : 00000008 tgl. 10-1-2011
Nomor urut FP : 00000006 tgl. 15-1-2011 —> diterbitkan tidak tepat waktu

UU KUP

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

(4)

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

keterangan :
ayat 1 huruf d itu tepat waktu sesuai UU PPN dan juklaknya kapan harus di terbitkan,kecuali faktur gabungan bisa di buat di akhir masa pajak trsbut..

salam rekan…

mohon pencerahan rekan :

Misal, PT. A dalam pembuatan faktur pajak dibagi menjadi beberapa bagian, dengan sistem yg berbeda untuk masing” bagian :
1. Kasir OP I (untuk transaksi depot I)
2. Kasir OP II (untuk transaksi depot II)
3. Finance (untuk transaksi depot I)
Cth, dalam satu bulan bagian pajak PT. A memberika jatah nomor untuk
1. Kasir OP I dari 1 – 1.000
2. Kasir OP II dari 1.100 – 2.000
3. Finance dari 2.000 – 2.500
Kasir OP I tgl 1 – 3 sudah menerbitkan faktur sampai nomor 500
Kasir OP II tgl 1 – 3 sudah menerbitkan faktur dari nomor 1.100 – 1.500
Kasir finance tgl 1 – 3 menerbitkan faktur dari nomor 2.000 – 2.050

karna pembuatan faktur dibagi menjadi beberapa bagian, maka tanggal dalam penomoran menjadi tidak urut. Apakah ini bisa disebut menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu rekan.

salam

Ya..
Harusnya sistem penggunaan nomornya tidak begitu..

walaupun faktur pajak di buat sama'' tanggal 1 – 3,

bagaimana penerapan yg seharus'a digunakan oleh PT. A, rekan.

mohon masukannya lagi rekan

Bagaimana halnya kalo pada suatu hari (tanggal 1) kasir OP II langsung pake nomor 1001, sementara kasir OP I belum menggunakan nomor sama sekali?

Pake penomoran otomatis, jadi baik kasir I/II/Finance, begitu buka yang tersedia adalah nomor terakhir hari itu..

PT. A disini punya 2 depot, tergantung dari transaksi kalau suatu hari transaksi lebih banyak di salah satu depot maka baru dialihkan di depot yg satu'a rekan.

kembali kepada perusahaan yg bersangkutan, apakah mereka mw merubah sistem'a / tidak.

terima kasih rekan untuk pencerahannya.

salam

saya juga mengalami hal yang sama seperti rekan-rekan.Kalau FP diharuskan urut nomor tanggalnya pasti akan ada yang tidak urut apalagi bila customer kita itu diluar kota.Apbila kita melakukan estimasi untuk memprediksi nomor FP dari Sj maka akan ada juga kekurangan atau kelebihan atas nonmor FP yg kita estimasikan.Apakah kita harus memprediksi kira kira berapa no FP yg kita sediakan untuk mengatur supaya bisa urut,Sehingga kita akan membuat laporan ke KPP atas nomor-nomor FP yang tidak terpakai.Apakah dengan cara ini untuk mengatasi kesulitan ini??? tapi bisa bisa setiap bulan kita harus membuat surat pernyataan.Tolong kalau ada saran dari rekan-rekan. terima kasih sebelumnya.

Saya mengalami hal semacam ini pd tahun 2010 (no faktur lompat-lompat) dan sdh terlanjur dilapor dlm 1107. Apakah ini termasuk faktur pajak cacat? Dan apakah sy perlu membuat faktur pajak pengganti/revisi ?
mhn pencerahan para senior.
salam.

Setuju banget pak Gunawan.
jadi kalau no faktur lompat2 dan msh dalam masa/bulan yg sama seharus bukan termasuk faktur pajak cacat.

saya selalu membuat invoice dan faktur setelah mendapatkan waktu pemakaian/sewa kapal dari pihak penyewa. terkadang tanggal invoice tidak berurutan karena terkadang mereka telah menyetorkan uang masuk ke rekening kami sementara kami telah membuat faktur dan invoice untuk hari yg berikut untuk pihak yg lain, jadi kami membuat invoice dan faktur pajak mundur untuk menyesuaikan dg tanggal setor dari mereka. sampai saat ini kami belum bisa menemukan solusi karena pihak penyewa begitu ada form pemakaian dari bawahannya mereka akan langsung melakukan pembayaran untuk menghindari telat pembayaran tanpa menunggu invoice dari kami.
mohon solusi dari teman2

kalo diperusahaan saya dikumpulkan dahulu transaksi dalam 1 minggu. baru dibuat invoice dan FP sesuai tanggal surat jalan. dan kalo customer buru2 dibuat proforma invoice (sementara).
semoga bermanfaat

setuju pak bega dgn aturan ini, tapi menurut saya gak bisa diterapkan utk tgl yg loncat2,
krn meskipun tgl loncat2 tapi jika tgl2 tsb merupakan "saat pembuatan fp" yg tepat, maka
ya tentu saja termasuk "dibuat tepat waktu" meskipun nomor2nya mungkin ada yg
lebih dulu/lebih belakangan.

meminjam contoh pak bega, belum tentu fp no 6 tgl 15/1 diterbitkan tidak tepat waktu,
krn jika memang penyerahan/pembayaran terjadi tgl 15/1 maka fp tsb tentu tepat waktu. lain halnya jika "tepat waktu" hanya an sich diartikan dgn "no fp yg lebih dulu
harus bertanggal lebih dulu", maka fp no 6 tsb pasti tidak tepat waktu…

salam.

setuju rekan barker… tapi gak ada[/b] yg mengatakan nomor fp hrs berurutan dgn tgl kan…
dalam artian [b]"no fp yg duluan hrs bertanggal duluan"[b][/b]… jadi gak ada aturan yg "jelas dan
lugas" yg menyatakan demikian kan…
salam.