PPn keluaran untuk Jasa Luar negeri

Pasal 1 angka 11 UU PPN nomor 42/2009, Pasal 1 angka 5 PMK 70/2010. Penyerahan atas BKP dan JKP untuk ekspor dianggap terjadi didalam pabean (ketika barang diserahkan kepada jasa kurir).

bukan.
Jasanya didlam negeri, pemanfaatannya di LN.

Contoh : jasa Maklon yang termasuk ekspor JKP.
Pemberian jasa maklon dilakukan di Indonesia, tapi pemanfaatannya di LN.
Mekanismenya, bahan dikirim ke Indonesia oleh pengguna jasa yang berada di LN. Pekerjaan maklon dilakukan di Indonesia. Output pekerjaan dikirim ke LN.

Salam

detilnya ada di PMK 70 seperti ini :
a. untuk Jasa Maklon:

pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya;
spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak;
bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan;
kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak; dan
pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Penyerahan dan pemanfaatan, itu yang dlihat oleh UU PPN, bukan pengerjaannya.

okeh,, setelah saya baca lagi. saya sependpat..

terima kasih atas penjelasannya..

Betul, tapi yang dilihat adalah hasil jasa tersbut penyerahannya dimana dan pemanfaatannya dimana… itu yang dilihat oleh UU PPN

balik lagi ke pertanyaan rekan rizky ,,,

yang ini terutang PPN 10%

yang ini tidak dikenakan PPN

benar
karena tidak termasuk ekspor jasa dalam PMK 70.
Sehingga, dasar yang dipakai adalah ini :
Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Benar.
karena tidak termasuk ekspor jasa dalam PMK 70.
Dasar yang digunakan adalah ini :
Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Salam

nah, kalo untuk jasa konstruksi gmana pak?

jasanya dan pemanfaatannya kan dilakukan diluar negeri?
emang bisa untuk jasa konstruksi jasa diserahkan di indonesia? dan pemanfaatannya dilakukan di luar negeri?

bisa…refer pasal 4 huruf c PMK 70/2010
Pasal 4

Jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
jasa perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2.

untuk pertanyaannya ini sayangnya belum ada juknis yang tegas mengatur hal ini.
Akan tetapi, saya punya keyakinan bahwa tidaklah mustahil bila jasa konstruksi tersebut dilakukan di Indonesia, sedang ouputnya di bawa ke LN.
Contoh, untuk pembuatan design tentunya bisa dilakukan di Indonesia.

Untuk jasa pelaksanaan konstruksi maupun pengawasan konstruksi, tentu akan sangat sulit bila dilakukan di Indonesia.
Namun demikian, saya sangat yakin bahwa pembuat peraturan tentu sudah memperhitungkan hal ini. Buktinya, mereka tetap memasukkan jasa konstruksi sebagai salah satu ekspor jasa kena pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 0%.

Dasar yang digunakan bagi WP untuk mengenakan tarif 0% untuk jasa konstruksi walau dilakukan diluar daerah pabean ini adalah PMK 70 tersebut. Jadi, bukan atas dasar jasa tersebut dilakukan di dalam atau diluar daerah pabean.

Salam

maksud saya jasa konstruksi yang lebih sfesifik ke pelaksanaan jasa konstruksinya pak… kalo dalam hal perencanaan kan bisa dilakukan di indonesia.

justifikasinya, dapat rekan bayem lihat dari SE yang rekan bayem kutip sebelumnya : SE – 49/PJ/2011

Disamping hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa mengingat ekspor Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) hanya berlaku untuk 3 (tiga) jenis Jasa Kena Pajak,
atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain ketiga jenis Jasa Kena Pajak tersebut ke luar Daerah Pabean :
a. Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

justifikasinya, dapat rekan bayem lihat dari SE yang rekan bayem kutip sebelumnya : SE – 49/PJ/2011

Disamping hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa mengingat ekspor Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) hanya berlaku untuk 3 (tiga) jenis Jasa Kena Pajak,
atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain ketiga jenis Jasa Kena Pajak tersebut ke luar Daerah Pabean :
a. Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Apabila Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

maka dari itu, saya awalnya berpendapat bahwa ekpor JKP itu adalah jasa yang dilakukan di luar daerah pabean dan pemanfaatannya dilakukan juga diluar daerah pabean karena mengacu ke jasa pelaksanaan konstruksi.