PPN atas persewaan ruangan

bila total tagihannya 10 juta sudah "include" PPN dan PPh, maka Perhitungannya adalah Sbb:
100.000.000 = H + PPN
100.000.000 = H + 10% H
100.000.000 = 110% H
H = 100.000.000/110%
H = 90.909.091

PPN = 10% x 90.909.091
PPN = 9.090.909

PPh Final = 10% x 90.909.091
PPh Final = 9.090.909

Perhitungan dalam Kontrak
Harga Sewa …………………= 90.909.091
PPN…………………………….= 9.090.909 +
Nilai Kontrak……………….. =100.000.000
Potongan
PPh Final…………………………..9.090.909 (-)
Diterima Pemilik Ruangan…….90.909.091

Salam

benar rekan roberth.
dari total kontrak termasuk PPN, pemilik ruangan akan menerima sebanyak 90.909.091. Selanjutnya, pemilik ruangan harus menyetorkan PPN, tentunya setelah memperhitungkan dengan PPN Masukan, sebesar Rp. 9.090.909.
Dengan demikian, uang yang tersisa di tangan pemilik ruangan adalah :
90.909.091 – 9.090.909 = Rp. 81.818.182

Salam

sori telat,
rekan begawan dan hanif, berdasarkan aturan di atas apakah bisa disimpulkan bhw
jika yg menyewakan adl badan dan bukan sebagai kegiatan utamanya "tidak kena"
ppn?? mohon tanggapan…
salam.

tetap kena rekan ktfd

Salam

Saya nambahain ya rekan Hanif……
Persewaan ruangan adalah JKP, Bagi PKP Badan jelas terutang PPN
Apabila OP menyewakan ruangan, terutang PPN apabila memenuhi semua ketentuan (kumulatif) sebagaimana dimaksud SE-56

makasih rekan begawan atas tambahannya

Salam

inikan untuk sewa..
apakah perlakuan yang sama juga dikenakan bila OP yang PKP tersebut menjual mobil, atau rumah pribadinya?

menurut saya tidak rekan bayem
Bila dipakai ketentuan Pasal 16 D, tidak cocok.
Sebab, Asset yang dimaksud disini adalah untuk usaha.

mungkin ada rekan lain yang berpendapat beda. Dipersilakan

Salam

TAMBAHAN
kalaupun digunakan Pasal 16D, masuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat 8 huruf b dan c yang berbunyi :
b perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

Salam

biasanya hanya menghapuskannya dari lampiran Daftar Harta SPT tahunan.

klo yang saya tangkap begini:

WPOP—-sudah PKP (PKPnya karena usahanya di bidang perdagangan),
dan usaha utamanya adalah dagang, terus punya rumah yg tidak kepake, disewakan,
begitu kira kira yah?

menurut saya tidak pungut ppn karena:
Pasal 4 ayat (1) huruf c uu ppn menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

penjelasan:

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya.

rekan-2..mohon pendapatnya jk sebuah PT menyewakan ruangan utk pameran, dan PT ini menerbitkan faktur pajak tgl.31/5 serta invoice tgl.31/5 lalu menerbitkan kwitansi tgl.4/6, apakah kwitansi tsb bisa diterima secara aturan perpajakan yg baru mengenai fkt pjk (diterapkan 1 Mei 2010), kami sbg pelaksana masih bingung.

terima kasih

logikanya sangat sependapat rekan nt1.
Namun demikian, tidak ada batasan yang "strict" bahwa pengenaan PPN hanya dilakukan untuk aktivitas utamanya saja atau hanya dihubungkan dengan dalam kategori apa ia dikukuhkan.

Maksud saya begini, disaat ia dikukuhkan sebagai PKP dalam kategori usaha dagang, bukan berarti ketika ia juga melakukan penyerahan jasa penyewaan rumah dikategorikan bukan sebagai usaha. Bagimanapun itu juga termasuk usaha, walau dalam hal ini sampingan. penghasilannya itupun harus ia laporkan di dalam SPTnya nanti.
oleh karena itu, atas penyewaan rumah yang dilakukannya tetap harus memperhitungkan PPN.

nggak masalah rekan LIWI

Salam