PPN atas persewaan ruangan

salam rekan roberth..

jika rekan dikukuhkan sbg PKP atas nama badan usaha maka tidak memungut PPn
jika rekan dikukuhkan sbg PKP atas nama orang pribadi maka memungut PPn
ref: pasal 3a(1) UU ppn
salam

bingung saya???
mohon pencerahan rekanjunjungan…

Salam

Sangat membingungkan?

Surat Edaran Tanggal 29 Nopember 2002
Nomor : SE 56/PJ.53/2002
Hal : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan Dan Atau Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kegiatan intensifikasi terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini disampaikan hal hal sbb :

1. Berdasarkan Undang undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Peniualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang No. 18 Tahun 2000, antar lain diatur sbb:
* Pasal 1 angka 6 * Pasal 3A
* Pasal 1 angka 19 * Pasal 4 huruf c

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI No. 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa persewaan rumah susun Sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.

3. Dengan demikian atas penyerahan jasa persewaan ruangan dan atau rumah yang dilakukan oleh Orang Pribadi Terutang Pajak Pertambahan Nilai sepaniang memenuhi syarat kumulatif

a. persewaan seIain rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 146 tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

b. orang Pribadi tsb menyewakan ruangan dan atau rumah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, baik sebagai kegiatan usaha pokok maupun bukan sebagai kegiatan usaha pokok, selama satu tahun atau lebih;

c. ruangan dan atau rumah yang disewakan berada di dalam daerah pabean; dan

d. melebihi batasan Pengusaha Kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri euangan No. 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

4. Sehubungan dengan hal hal tsb diatas kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta agar segera melakukan penelitihan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Masa atas Jasa persewaan ruangan dan atau rumah yang dilakukan olel Orang Pribadi di wilayah kerja Saudara.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375

Saya coba mengerti maksud Rekan …

Ruko tersebut apakah masih atas nama Rekan, apabila masih nama Rekan, maka Rekanlah yg memungutnya bila Rekan adalah PKP.
Maaf bila salah mengerti..
Kalau boleh menyambung…
Aktiva (Tanah&/Bangunan) yg dijadikan Setoran modal Badan oleh Pemegang Saham, apakah diakui oleh Pajak untuk Penyusutannya apabila belum balik nama ke Perusahaan?
Thanks..

salam rekan hanif, rekan roberth dan rekan wendry
maksud saya adalah peletakan siapa yang harus memungut PPn dalam hal persewaan ruko tsb…
apakah atas nama ( PKP): :Badan usaha" yg rekan robert dirikan ato atas nama (PKP-OP) rekan robert sendiri, ?.
jika memang rekan robert sudah PKP (OP) maka rekan robert harus memungut ppn saat menyewakan ruko tsb…
sebagaimana dimaksud SE 56 PJ 53 2002 yg rekan begawan5060 sampaikan..
salam

Rekan roberth, mungkin begini maksud rekan junjungan…
bila rekan roberth adalah PKP atas nama OP, maka, atas penyewaan ruko milik rekan roberth, harus dipungut PPNnya. Sebab, Rekan roberth adalah PKP. yang diserahkan adalah jasa yang merupakan objek PPN.
Apabila rekan roberth memiliki usaha berbentuk badan, artinya, rekan roberth adalah pemegang saham atau pemilik atau sekutu, trus pengukuhan sebagai PKP adalah untuk badan tersebut. Oleh karena yang disewakan adalah harta pribadi rekan roberth, maka, badan tersebut tidak boleh memungut PPN. sebab, penyerahan jasa tersebut tidak dilakukan oleh badan tersebut. tapi oleh rekan robert sebagai pribadi (asumsi bahwa rekan roberth pribadi bukan PKP).

dari SE yang diposting oleh rekan begawan, nyatalah bahwa bila rekan roberth sebagai pribadi dikukuhkan sebagai PKP, bila melakukan penyewaan ruko milik pribadi akan tetap memungut PPN. Walau penyerahan tersebut bukan usaha utama perusahaan.

pertanyaannya sekarang adalah Apakah rekan roberth dikukuhkan sebagai PKP Orang pribadi?

Salam

waduh postinganya hampir bersamaan
Apakah demikian maksudnya rekan junjungan….?

Salam

hehe…benar rekan hanif
salam

oooo gitu….
Siiip dah

Salam