Penghasilan di terima dimuka

Bagi saya pribadi, topik di thread ini betul2 diskusi dan pembahasan yang sangat-sangat suegeeerrrr dan mencerahkan

Salam

Pak Hanif, bila merujuk pada contoh

Jika yg terjadi adalah penghasilan teratur..?
Apakah artinya juga dalam menghitung PPh Psl.25 tahun berikutnya akan diikutsertakan kembali?
Jika iya, maka akan besar sekali PPh 25 nya, padahal mungkin saja karena tahun depan tidak ada penghasilan karena telah diterima dimuka.
Mohon komentarnya Pak.

Hehehe.. jalan keluarnya ..buat saja kontrak/perjanjian yg mengatakan sebagai uang jaminan.
Bagaimana menurut Pak Hanif?

jadinya emang bisa gitu.
Sebab, tahun depan kan diterima lagi.

Kalo mo diakal-akali semua juga pada bisa rekan simonalim
he he he

Tapi benar, disamping dari buku2 yang saya baca, contoh yang ada di UU tersebut
merupakan referensi utama bagi saya untuk beropini bahwa fiskal menggunakan basis kas modifikasi.

Salam

hehe..
Terima kasih pencerahannya Pak Hanif.
Salam.

Sama2 rekan Simonalim
Saya juga terima kasih

Yang kebayang sama saya sekarang adalah, gimana cerita yang ada di buku2 itu ya?

Salam

iiiiiih ….. koq om hanif dan mas lamsihar hanya asyik berdua aja diskusinya siiih …?!?
pertanyaanku koq tida pada digubris…
ini saya quoe lagi pertanyaannya :

Mohon pencerahannya juga dooonk !!!, sangat terutama kalo penyewa tidak memotong PPh final.

he he he
Sabaar…

sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 28 UU KUP, diakui atau tidaknya pembayaran yang diterima tersebut tergantung pada pembukuan yang dianut yang harus diterapkan secara konsisten.
Konsekuensinya, bila penerima penghasilan menggunakan stelsel akrual, maka, penghasilan tersebut harus dialokasikan selama periode pemanfaatan. Dengan demikian, akun yang digunakan adalah pendapatan diterima dimuka. Setiap akhir periode, dilakukan penyesuaian untuk mengakui sejumlah pendapatan yang sudah harus diakui untuk periode tersebut.

Sebaliknya, bila digunakan stelsel campuran, saat pembayaran diterima langsung diakui semuanya sebagai penghasilan.

STELSEL AKRUAL
Penghasilan Bersifat Tidak Final
Bila pengguna jasa adalah pemotong pajak
Pengguna langsung memotong PPh Pasal 23 dari keseluruhan pembayaran.
Penyedia jasa hanya mengakui penghasilan sebagian dari pembayaran diterima menggunakan mekanisme penyesuaian. Sisanya dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.
PPh yang dipotong dapat dikredikan semuanya oleh penerima penghasilan pada tahun tersebut.

Catatan saya pada cara ini hanyalah tidak sesuainya antara jumlah pajak yang dikreditkan dengan jumlah penghasilan yang diakui.
Maksudnya, PPh yang dikreditkan dihitung atas keseluruhan pembayaran. Sementara, penghasilan yang diakui hanya sebagian dari pembayaran yang diterima.
Akibat lainnya adalah, saat bagian penghasilan untuk tahun kedua dilaporkan, kredit pajaknya tidak ada lagi.

Bila Pengguna Penghasilan Bukan Pemotong Pajak
Karena pajak atas pembayaran jasa tidak dipotong oleh pengguna, penerima penghasilan hanya berkewajiban untuk menggabungkan penghasilan tersebut di dalam laporan laba ruginya. Jumlah penghasilan yang diakui sesuai dengan porsi yang penghasilan untuk periode tersebut.
Kondisi ini lebih logis karena penerima penghasilan akan mengakui penghasilan hanya yang menjadi porsi untuk periode tersebut. Dengan demikian, jumlah pajak yang dibayar juga sesuai dengan jumlah penghasilan yang harus diakui untuk period tersebut.

Penghasilan Bersifat Final
Bila pengguna jasa adalah pemotong pajak
Pemotong pajak akan melakukan pemotongan dari seluruh pembayaran yang dilakukannya.
Penyedia jasa hanya akan mengakui penghasilan sebesar yang dialokasikan untuk tahun tersebut.
Namun, karena penghasilan ini bersifat final, penghasilan yang diterima atau pajak yang telah dipotong tidak lagi diperhitungkan guna menentukan pajak yang terutang serta kredit pajak untuk tahun tersebut.

Yang akan janggal nantinya hanyalah bahwa penghasilan yang diakui hanya sebagian dari pembayaran yang diterima. Sedang, jumlah pajak yang dipotong dari total pembayaran.
Misalnya begini :
PT A menerima sewa ruangan sekaligus untuk masa 5 Tahun sebesar Rp. 10.000.000,00. Jumlah yang dilaporkan di dalam Form 1771 I hanyalah sebesar 2 juta. Sementara, di dalam form 1771-IV, penghasilan yang diisikan 10 juta dengan pajaknya sebesar 1 juta (sesuai bukti potong).
Untuk tahun berikutnya, bagian dari penghasilan sewa tersebut masih dilaporkan di dalam form 1771 I, tapi form 1771-IV nya tidak lagi diisi. Sebab, sudah dilapor semua ditahun pertama.

Bila Pengguna Penghasilan Bukan Pemotong Pajak
Untuk kondisi ini, penyedia jasa yang berkewajiban untuk menyetorkan pajaknya sendiri. Ini yang tidak jelas. apakah boleh disetor sebesar bagian dari penghasilan yang diakui untuk tahun tersebut.
Bila mengacu pada kondisi pengguna jasa adalah pemotong pajak, jumlah yang pajak yang disetor adalah berdasarkan keseluruhan pembayaran, bukan sebesar bagian dari penghasilan yang diakui untuk tahun tersebut.

Idealnya, pajak yang harus disetor hanya sebesar porsi yang diakui sebagai penghasilan untuk tahun tersebut, bukan dari keseluruhan. Sehingga, ditahun-tahun berikutnya, jumlah penghasilan yang dilaporkan akan "match" dengan pajak yang disetorkan.

STELSEL KAS
Penghasilan Bersifat Tidak Final
Bila pengguna jasa adalah pemotong pajak
Seperti sebelumnya, pemotong pajak akan memotong PPh dari keseluruhan.
Penyedia jasa juga mengakui seluruh pembayaran yang diterima sebagai penghasilan.
Konsekuensinya, kondisinya lebih logis. Sebab, antara penghasilan yang dilaporkan dengan kredit pajaknya klop.

Bila pengguna jasa Bukan pemotong pajak
Penyedia jasa mengakui seluruh pembayaran yang diterima sebagai penghasilan.
Karena pengguna jasa bukan pemotong pajak, penyedia jasa yang berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajaknya setelah digabungterlebih dahulu dengan penghasilan lainnya.
Dengan demikian, jumlah penghasilan yang diakui dengan pajak yang harus disetor akan klop.

Penghasilan Bersifat Final
Karena dalam stelsel ini, penghasilan langsung diakui sebesar pembayaran yang diterima, baik pengguna jasa adalah pemotong pajak atau bukan, jumlah penghasilan yang diakui dengan pajak yang disetor akan klop.
hanya mekanismenya yang berbeda. Bila pengguna jasa pemotong pajak, ia yang harus memotong dan menyetor. Sebaliknya, bila pengguna jasa bukan pemotong pajak, maka, penyedia jasa yang harus menyetorkan sendiri. Pajak yang dipotong atau disetor besarnya sama.

Demikian rekan ndoet

Salam

karena berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUP bahwa fiskal ngikut stelsel pembukuan yang digunakan, berarti tidak ada koreksi yang harus dibuat

sama….
saya jugar lagi mikir itu. Bagaimana jadinya ya?
Sebab, selama ini memang buku2 tersebut yang saya pakai sebagai acuan.
Ternyata, dasar hukumnya nggak ada. Bekalnya hanya prinzip ability to pay

Demikian rekan newflower

Salam

boleh dishare ke sini apa yang dimaksud ability to pay..??

karena menurut saya yang dimaksud ability to pay adalah kemampuan membayar pajak karena adanya penghasilan..

salam

bukan karena adanya/banyaknya hutang

mohon opini saya diluruskan kalau salah

salam

Saya kutip pengertian ability to pay dalam buku Sophar Lumbantoruan yang berjudul Akuntansi Pajak cetakan PT. Gramedia Widasarana Indonesia Tahun 1996 halaman 112-113 :
Sekalipun akuntansi dan perpajakan sama-sama menganut asas akrual, tetapi asas kas lebih ditekankan untuk beberapa transaksi dalam perpajakan. Hal ini disebabkan karena adanya konsep ability to pay dalam perpajakan, yaitu konsep yang menyatakan bahwa pajak harus dipungut pada saat yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membayar (likuid). Sebagai contoh, uang sewa yang diterima dimuka dalam perpajakan diakui sekaligus sebagai penghasilan khususnya oleh Wajib Pajak Perseorangan, sedangkan untuk keperluan komersial penghasilan hanya diakui pada masa persewaan.
Konsep ability to pay mengakibatkan adanya penangguhan pengakuan terhadap biaya-niaya tertentu, yaitu pada saat pembayaran dilakukan atau pada saat piutang benar-benar dihapus. Misalnya piutang ragu-ragu dapat diakui sebagai biaya fiskal jika piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih, sedangkan untuk keperluan komersial piutang ragu-ragu telah dapat dibiayakan. Kerugian akibat selisih nilai tukar dalam valuta asing tidak dapat diakui dalam perpajakan sebelum terjadi realisasi pembayaran, sedangakn dalam akuntansi kerugian tersebut dapat diakui sebagai biaya sekalipun belum direalisasikan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perpajakan tidak sepenuhnya menerapkan asas akrual untuk menetapkan penghasilan dan biaya.

Salam