Pelaporan PPh pribadi pedagang

ya, pemberitahuan penggunaan norma

lebih tepat 1770 rekan

rekan bithafif, 1770 s dipakai hanya untuk penerimaan penghasilan dari pemberi kerja dan penghasilan lainnya, kalau usaha sendiri tepatnya pakai 1770 sesuai penjelasan rekan ewok, dan surat norma itu dapat dimasukkan bersamaan spt, walaupun peraturannya paling lambat bulan ke 3 tahun bersangkutan. biasanya fiskus tidak terlalu mempermasalahkan

berarti menggunakan pembukuan rekan… Neraca dan Laporan L/R dilampirkan rekan selain lampiran formulir 1770
coba rekan lihat peraturan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 214/PJ./2001
TENTANG
KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN

apakah penghasilan anda setahun diatas 60jt?

Untuk Pengusaha pasti harus menggunakan SPT 1770…

Jika tidak menggunakan norma, maka rekan harus membuat pembukuan, selanjutnya,
Pasal 3
Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan adalah:
Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri berserta rekonsiliasi fiskalnya.
Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.
Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh masing-masing pihak bagi Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.
Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

supaya ndak repot wp op sebaiknya menggunakan norma penghitungan, bila omsetnya di atas 600 jt baru menggunakan pembukuan, pergantian pembukuan menjadi norma penghitungan akan diperiksa fiskus

bukannya kurang dari 4,8 M rekan

mohon ketentuannya rekan

Salam

memang benar apa yang dibilang rekan hang jika omset setahun sudah mencapai Rp 600 juta atau lebih, , WPOP yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu tidak bisa lagi menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Otomatis dia harus menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Noor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

demikian rekan junjungan sitohang

Apakah yang ini

tidak bertentangan dengan yg ini

Mohon pencerahannya

Salam,

rekan fifeadrian, kelihatannya batasan omset brutonya adalah 4.8 M rekan

Salam

Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008
Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Salam