pelaporan harta sehubungan dg sunset policy

nilai berdasarkan akte jual beli ato NJOP dan ada yg berpendapat bahwa pelaporan harta tidak berimbas pada pajaknya tapi menurut hemat saya bahwa org pajak tetap akan mengasumsikan bahwa WP sudah dapat penghasilan yg melebihi PTKP dan berhak utk byr pajak

lbh baik menurut akte jual beli…pk NJOP klo akte jual belinya tidak ada

nilainya berdasarkan harga perolehan berdasar akta jual beli..
impact pajak saya kira ga ada..

jadi yang dikatan rekan gialloblu97. penilaian harta menurut akte jual beli
kalo untuk menghitung nilai penyusutan di aktiva gmana? apa perlu dipisah antara tanah dan bangunan?

yup, kan tanah secara umum ga disusutkan

jadi yang dikatakan rekan gialloblu97 bahwa penilaian berdasarkan dari akte jual beli saya mau tanya akte jual beli ada pisahkan gak antara nilai tanah dan bangunan?

mohon penjelasan lebih lanjut, thank's……

klo emang asset itu terdiri tanah dan bangunan..coba liat aja arsip SSB klo ga salah kan ada dipisah nilai tanah dan bangunannya..

Dear friend Liling;

Harta yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu berdasarkan Akte Jual Beli yang perangkaannya seharusnya sesuai dengan NJOP atau lajimnya di atas NJOP (Prioce Market Value / Harga Pasar Wajar).

Jika harta tersebut dibeli dari uang tabungan dan deposito maka tidak akan diusut berdasarkan KEPPRES tahun 1983.

Demikian info untuk friend.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Dear all friend.

Jika harta berasal dari Tabungan dan Deposito dan dilaporkan dengan Sun Set Policy tidak perlu takut diperiksa atau di usut dan malahan dapat keringanan Sanksi .

Disampaikan KEPPRES No. 68 Tahun 1983 sbb:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1983
Ditetapkan tanggal 31 Desember 1983
PENIADAAN PENGUSUTAN PERPAJAKAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.bahwa untuk lebih menjamin pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan upaya yang berkesinambungan di bidang pemupukan dana masyarakat;
b.bahwa sehubungan dengan itu, dan dalam usaha untuk lebih mendorong serta menggairahkan masyarakat untuk ikut serta di bidang pemupukan dana tersebut, dipandang perlu untuk meniadakan pengusutan perpajakan terhadap deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya;

Mengingat :
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-tabungan Lainnya (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3266);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENIADAAN PENGUSUTAN PERPAJAKAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA.

Pasal 1
Terhadap deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya seperti antara lain Tabanas dan Taska tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal).

Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

Demikian info.

Best Regard's

RITZKY FIRDAUS.

masalahnya apakah tidak ditanya nantinya,
tabungan & deposito tsb berasal dari gaji/pendapatan kapan ?

ada info asumsi dr pandangan fiskus bagaimana???

Setiap perubahan tentu saja ada impactnya, tidak terkecuali dgn perpajakan…..
betul 'gak ?