KREDIT PAJAK yang tidak dikreditkan, apa boleh ? ( aloy )

PPh 23 atau PPh lainnya yang merupakan pajak yang dibayar dimuka bisa diperlakukan 2 kemungkinan:
1. dimanfaatkan sebagai kredit pajak, dapat mengurangi Pajak Badan yang
terhutang
2. tidak dimanfaatkan sebagai kredit pajak, maka Pajak Badan yang terhutang
dibayar penuh tanpa pengurangan kredit pajak.Dikoreksi positip yang
dicantumkan dalam Form 1771 lembar 1 no.5 , mengakibatkan WP membayar
pajak lebih besar

Yang memanfaatkan prepaid tax

PPh Badan yang tehutang 100
Prepaid tax 40
—-
PPh Badan yang masih harus dibayar 60
===
Yang tidak memanfaatkan prepaid tax

PPh Badan yang tehutang 100
Prepaid tax 0
—-
PPh Badan yang masih harus dibayar 100
===

Note : Prepaid tax tidak dimanfaatkan dibiayakan dalam GL, kemudian dikoreksi
postip untuk perhitungan pajak, mrngakibatkan tambahan pajak 30 %*40=
12. Jadi total kerugian karena tidak memanfaatkan kredit pajak adalah
Prepaid tax =40
impact to PPh badan 30 % =12
—-
52
===

Memang banyak perusahaan yg takut saat diperiksa sehingga menghindari status LB..berarti memang ada yang salah dengan cara bapak menjalankan perusahaan yang bersifat tax avoidance….namun jika kemudian pilihannya adalah membuat SPT jadi kurang bayar tidak baik jika kemudian meletakkan pos kredit PPh 22 dan 23 pada kolom koreksi fiskal positif…lebih baik menjadikannya pos biaya PPh…

CMIIW

Lebih bayar atau kurang bayar tetap akan diperiksa, untuk lebih bayar diperiksa paling lambat 1 tahun setelah penyampaian SPT sedangkan untuk kurang bayar akan diperiksa paling lambat 10 tahun setelah penyampaian SPT.
Lebih bayar setelah dilakukan pemeriksaan akan diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya (jika ada) maka sisanya dikembalikan kepada kita.
Saya pribadi masalah kredit pajak lebih baik dimanfaatkan sebagai pengurangan
PPh badan, tapi tidak ada masaalah jika tidak dimanfaatkan karena negara tidak
dirugikan (sebaliknya menguntungkan negara), toh akan dilakukan juga pemeriksaan paling lambat 10 tahun setelah penyampaian SPT
Saya punya pengalaman yaitu bukti potong PPh 23 yang tidak masuk dalam SPT
karena kesalahan bagian accounting yang tidak dicatat di prepaid tax pada saat
penyampaian SPT. karena posisi adalah LB, maka 6 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan . pada saat pemeriksaan saya minta bukti potong tersebut dimasukkan dalam hasil pemeriksaan.Oleh pemeriksan hal tersebut tidak ditanggapi, karena akan menambah lebih bayar, sebetulnya bisa saya mengajukan
keberatan atas bukti potong yang tidak masuk dalam SPT tidak bisa dikreditkan, tapi karena jumlahnya tidak material (Rp. 17 jt) maka saya biayakan saja

Pertanyaan klasik fiskus kepada wp: Kalo sudah benar, kenapa takut diperiksa?
Hehehe…peace!

tul rekan dasun. siapa takuuuuut

Salam

Bro begawan, kalo misalnya begini bgm, kalo kita ternyata memperhitungkan kalo dikurangi dengan kredit pajak, maka jadi lebih bayar, maka kita mengkoreksi positif biaya2 yang seharusnya DE, sehingga labanya menjadi tinggi. boleh kg kalo gini?

Kalo perusahaan 100% milik sendiri, ya boleh aja.., atau terserah gimana baiknya. Tetapi kalo perusahaan banyak pemiliknya? ntar direksinya kena semprot, laba yang dilaporkan di "mark up"

Dalam wacana ini, kita menempatkan bagaimana yang benar, bagaimana yang seharusnya, trus kalo terjadi kasus, bagaimana jalan keluar yang seharusnya. Kemudian kita kembalikan ke masing-masing, silahkan memilih….

@bro begawan

makasih buat masukannya.

cara yang nakal tapi banyak yang melakukannya…hehehe…

Hehehee, benar rekan bayem, istilah yang cocok "nakal"

REKAN BEGAWAN, MAKSUDNYA DE APA YA ? SORRY BELUM TAHU KEPANJANGANNYA

DE, bukan saya yang menulis..
Mungkin maksudnya = deductible expenses

Ok. sy ngerti sekarang.Tks