Kapan Faktur Pajak harus dibuat?

rekan cdr, kan di sini disebutkan "penyerahan" alias pengiriman, bukan penerimaan.
mohon tanggapan.

Pasal 13
Ayat (1)
Saat penyerahan barang bergerak tidak selalu dikaitkan dengan berbagai syarat penyerahan yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan. Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu pajak terutang pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha angkutan, perusahaan angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli.

jadi di sini sudah jelas, saat penyerahan yaitu saat brg "keluar dr penguasaan",
bukan saat diterima.

salam.

rekan hanif, nah kalau yg ini ane setuju ama ente… he3…

nah kalau yg ini, diakalin aja tgl sj-nya disamakan tgl 11/8 saat brg dikirim, gitu…
mending yg ngalah admin kita daripada fp yg ngalah, krn sanksinya mana tahan…
salam.

boleh ikut nimbrung kan?

Menurut saya, kalau barang diserahkan sendiri berarti barang belum keluar dari penguasaan (mohon dibedakan antara keluar dari penguasaan dan keluar dari gudang perusahaan). Keluar dari penguasaan terjadi saat barang diterima oleh pembeli.

Berbeda halnya kalau barang dikirim melalui juru kirim, berarti barang sudah keluar dari penguasaan penjual.

monggo-monggo wae…

rekan dwi, kalau pake logika seperti ini, ya aturan ppn-nya jadi gak seragam utk setiap
pihak dong… coba bayangkan kalau ppn hrs mengakomodasi syarat2 bisnis yg beda2,
mis:
1. fob shipping point, sdh akui jika sdh keluar dr gudang.
2. fob destination, br akui jika sdh sampai di gudang lawan.
lha kalau sudah begini, ya fiskus/negara jadi memble dong…
salam.

Saya setuju bahwa PPN tidak mengenal term FOB shipping point dan destination, seperti disinggung juga pada penjelasan pasal 13 PP 143 thn 2000. (dan saya tidak menggunakan term tersebut).

Kalau begitu, baiknya kita kembali ke PP 143 sebelum melanjutkan.

Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
Unsur2 pasal ini:
1. Terutang pada saat BKP tsb diserahkan secara langsung (diserahkan sendiri) kepada pembeli.
2. Terutang pada saat BKP tsb diserahkan kepada juru kirim.

Bagaimanakah rekan kftd bisa berkesimpulan bahwa BKP terutang pada saat barang keluar dari gudang (= tanggal surat jalan)?
Bukankah BKP belum diserahkan hingga truk perusahaan sampai di gudang pembeli?

iya nih, jadi ramai ^^

Pasal 1A UU PPN:
(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
jadi dianggap penyerahan jika sudah terdapat pengalihan hak antara penjual kepada pembeli.

tuh… bener kan…
gotta go now, to be continued tomorrow…
c u.

hehehe…. jadi ky sinetron to be continued ^^

Yah, gak seru nih. Besok langsung jawab dong… Supaya rakyat tidak menunggu di tengah ketidakpastian, hehehehehe

sangat sependapat dengan bagian ini.

Apakah tidak dapat diartikan bahwa bila barang tersebut dibawa oleh pemilik sendiri untuk dibawa kepada pembeli, pemilik tersebut dalam hal ini berindak sebagai juru kirim.
Logikanya, saat barang dibawa keluar dari toko atau gudang, harus ada dokumen yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dibawa kepada pembeli.

Dengan demikian, penyerahan telah terjadi pada saat itu. Oleh karena itu FP harus dibuat pada saat itu.

Mohon koreksinya

salam

Misalnya surat jalan tanggal 1, dikirim sendiri tanggal 2, kemudian barang sampai tanggal 10 (tanggal tanda terima barang). Menurut rekan hanif Faktur Pajak dibuat tanggal 1?

menurut saya, itu masih menjadi hak penjual, belom ada penyerahan, barangnya nya saja belom sampe ke pembeli dan belom serah terima, mana bisa dikatakan sudah ada penyerahan.

menurut saya ya.
Tanggal 1.
sebab, pada tanggal 1 tersebut pasti ada tanda terima antara perusahaan dengan pembawa barang, yang menyatakan bahwa barang sudah dibawa ke pembeli.

satu lagi, menurut rekan dwi…, yang dikatakan juru kirim ini adalah bagian yang ada di dalam perusahaan atau pihak ketiga?

Mohon koreksinya

Salam

rekan2 ortax, kalau boleh saya bertanya, istilah dari juru kirim yang ada di dalam PP dibawah ini apakah merupakan bagian dari perusahaan atau pihak ketiga yang ada di luar perusahaan seperti perusahaan ekspedisi dan lain sebagainya.

Penjelasan PP No. 24 Tahun 2002
Pasal 13

Ayat (1)
Saat penyerahan barang bergerak tidak selalu dikaitkan dengan berbagai syarat penyerahan yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan. Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu pajak terutang pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha angkutan, perusahaan angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli.

Hal ini menurut saya sangat krusial guna mendefenisikan dengan baik, kapan seharusnya FP itu dibuat.

Mohon pencerahannya

Salam