Imbalan Bunga di PP-74 tahun 2011 pasal 43 (agak membingungkan ???)

Belum, tetapi saya yakin tidak lama lagi akan mengalaminya. Rekan wannabewongkpp jelas menyatakan :

saya menyadari bahwa DJP adalah pembuat aturan perpajakan sekaligus penjaga aturan tersebut dan sekaligus pemutusnya.

Saya hanya berharap bila DJP ingin mengharapkan kesadaran membayar pajak yang lebih tinggi, konsep bahwa DJP bisa membuat aturan sedemikian rupa hanya agar target penerimaan negara dari pajak tercapai sebaiknya diubah. Dengan demikian persepsi orang terhadap pajak berubah menjadi lebih baik.

Saya sendiri menilai UU No 27/2007 walaupun tidak sempurna tetapi menunjukkan kemauan Pemerintah mewujudkan persepsi pajak yang 'adil'. Tetapi PP No 74/2011 membalik penilaian saya.

Salam

Maaf maksud saya UU No 28/2007

saya sudah mengalaminya rekan, dan gugatan saya soal imbalan bunga ditolak oleh pengadilan. dan pelajaran yang saya dapat, saya coba interpretasikan PP dan UU tadi. dan saya memahami, memang PP itu benar adanya dan tidak cacat hukum.

Rekan wannabewongkpp benar dan kenyataannya PP No 74/2011 ada dan digunakan oleh fiskus untuk dasar hukum mereka di banyak kasus di Pengadilan Pajak.
Di sini saya tidak ingin berdebat tentang aturan dan penerapannya. Saya yakin rekan wannabewongkpp dan banyak rekan-rekain lain di forum ortax ini sangat menguasainya.

Saya hanya berusaha melihat 'lebih dalam' di balik aturan perpajakan.

Menurut saya cacat hukum rekan wannabewongkpp tetapi untuk membuktikannya harus melakukan uji materi di MK. Sedangkan untuk melakukan uji materi ke MK membutuhkan sumber daya tidak sedikit sedangkan nilai politis PP No 74/2011 tidak tinggi.

Jauh lebih tinggi soal Pemilu ya rekan ? 😀

Salam

begitulah, pajak itu ga pernah dianggap di negeri ini.

🙂
Salam rekan wannabewongkpp.

salam rekan… 🙂

sy mohon ijin ikut berdiskusi rekan-rekan sekalian.

saya setuju dengan pemikiran rekan cbsantoso, bahwa ada ketidakadilan UU terhadap WP terkait konsekuensi melakukan keberatan dan banding.

namun, seperti yang dikatakan rekan wannabewongkpp, tidak ada pertentangan antara pasal 43 PP 74/2012 dan pasal 28A UU PPh. yang ada adalah pembatasan pemberian imbalan bunga yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan PP tersebut.

jadi, menurut saya, sebenarnya yang menjadi sumber ketidakadilan dari ketentuan UU PPh (dan menunjukkan kesewenang-wenangan pemerintah) adalah pengenaan denda 50% atas keberatan yang ditolak atau 100% atas banding yang ditolak. mustinya ya kena bunga 2% saja atas keterlambatan pembayaran pajak. kalau alasan "denda itu untuk mengganti biaya administrasi pengurusan keberatan dan banding", kan itu memang konsekuensi dari sistem demokrasi, yang memberi hak pada rakyat untuk menyatakan tidak setuju atas keputusan pemerintah?

semoga ini memberi pembelajaran bagi kita semua. salam.

saya juga mohon ijin pada pemilik thread ini nih rekan budianto 🙂

semoga dan amien.

saya setuju dengan rekan budianto.

Juga setuju.

nambahin dikit bro,
Itulah sebabnya yang seperti itu tidak layak mendapat imbalan. Tp hal ini bisa mungkin terjadi, karena dari pada uang disimpan di bank dengan bunga 6 % per tahun, lebih baik dibayarkan pajak dan mengajukan keberatan dan banding.
Bila disetujui kan maunya dapat 2% per bulan ( = 24 % pertahun ).
La kok enak,,,,,,,,,,

mohon maaf rekan budianto. kalimat dalam pasal berapa ya yang artinya "seolah-olah diperbolehkan diajukan keberatan" ?

maaf rekan KAJAPSBY,
berarti WP dirugikan ya. kalo uang itu dipakai untuk bayar SKPKB, kemudian keberatan dikabulkan, uang kembali ke WP beberapa bulan kemudian dengan jumlah yang sama. padahal jika uang itu disimpan di bank, WP bisa mendapat bunga. jika tidak mau memberi imbalan bunga, ya mustinya UU KUP juga tidak perlu menakut-nakuti dengan pemberian denda 50%, cukup sanksi bunga keterlambatan saja.

maaf jika pemikiran saya menyimpang. salam.

pemikiran rekan tidak menyimpang,, artinya UU nya belum berpihak pada rakyat
Itulah UU di sini, kalau bisa, diusulin aja agar segera direvisi.
Tq ,salam buat rekan semua