Digunggung dan tidak digungung

trims rekan bayem, tapi jikapun ada pkp eceran yg membuat fp lengkap (mis jual ke
pt yg minta fp lengkap krn lumayan material nilainya), tidak menyalahi aturan kan?
mohon penjelasan.
salam.

menurut saya tidak, karea tidak ada aturan yang membatasinya. tetapi pada prakteknya menurut saya, sangat jarang PKP PE menerbitkan FP lengkap, karena biasanya pennyerahan yang dilakukan oleh PKP PE adalah penyerahan ke konsumen akhir.

mohon pwndapatnya…

oke rekan bayem, matur suwun… kamsia…
salam.

saya pikir seh, ini terletak pada penomorannya, mau itu PE atau bukan, per 1 jan 2011 wajib menggunakan nomor kode seri faktur pajak. jadi untuk faktur digunggung ini kemungkinan untuk PKP tertentu, sampai skrng lom ada aturannya tuh soal siapa yg lapor menggunakan fasilitas digunggung.

PKP tertentu…, ini yang mana lagi rekan Rewa?

Mohon dibaca petunjuk pengisiannya…

mungkin saja… itu maksud saya, saya coba lihat di SE98

Faktur Pajak yang dilaporkan secara gunggungan adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2) Undang-Undang KUP.
Dalam hal PKP merupakan pedagang eceran, namun PKP tersebut juga melakukan penyerahan yang Faktur Pajaknya :
diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN; dan/atau
tidak diisi dengan identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN; dan
menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang strukturnya mengikuti ketentuan dalam peraturan mengenai Faktur Pajak, PKP melaporkan Faktur Pajak dimaksud dalam Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.

kemudian didalam

PER 13 PASAL 17
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1).
kalo sudah mengunakan nomor seri faktur pajak semua dilaporkan di 1111A2 dan masuk ke 1111AB I.A.B.1 yaitu faktur pajak tidak digunggung….

nah artinya kan PKP PE harus sudah menggunakan nomor kode seri FK di tahun 2011, yang artinya juga dimasukan ke faktur tidak digunggung….. nah lalu, bagai mana dengan yg digunggung??? ini untuk siapa??
ini mungkin untuk PKP tertentu asumsi saya… memang di contoh pengisian LAMPIRAN II PER 44 ada nomor faktur pajak tersendiri yg dimasukan ke kolom faktur pajak yang di gunggung… tapi ini untuk PKP mana????

belum tentu juga rekan rewa. PKP PE adalah PKP yang diberi kemudahaan untuk menerbitkan FP tanpa identitas pembeli dan tanda tangan penjual. sehingga kalo kita baca lagi petunjuk pengsiannnya form 1111 AB, kolom penyerahan dalam negri dengan FP digunggung itu dikhususkan untuk PKP yang diperkenankan menerbitkan FP "tidak lengkap"(ini istilah pak begawan). jadi tidak perlu lagi dimasukkan di penyerahan FP yang tidak digunggung, kecuali PKP PE ini menyerahkan BKP/JKP dengan FP lengkap.

mohon pendapatnya..

Rekan bayem, ada contoh yang PKP yang pola penjualannya bisa berupa PE dan penjualan dalam bentuk bukan eceran, yaitu Pabrik Gas Acetylene, mereka punya market yang dibagi atas 3 kelompok, Kontrak, penjualan bebas ke PKP dan Penjualan dalam bentuk eceran (biasanya non PKP), untuk kelompok kontrak dan penjualan bebas ke PKP, mereka menerbitkan FP lengkap, sedangkan untuk eceran (non PKP) , faktur pajak dilaporkan secara gunggungan.

Salam.

bukankah usaha ini menyimpang dari pengertian PKP pedagang eceran rekan handokotjk? karena disana menyebutkan kontrak. kalo kita lihat lagi pengertian dari pedagang eceran itu

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;

menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan

melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya

salam

saya pikir sih ini bukan hanya PKP PE… semua PKP juga boleh saja rekan bayem… bukannya begitu… hanya saja kalo menerbitkan tanpa identitas, fk tersebut tidak bisa dikreditkan.

saya mencoba melihat dari sisi penomoran….
dalam SE 98 disebutkn mengenai pengertian faktur yang digunggung, yaitu seperti yg rekan sampaikan. tapi itu juga kalo tidak menggunakan penomoran kode seri fk.

pengertian fk. digunggung berdasarkan SE 98

Faktur Pajak yang dilaporkan secara gunggungan adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2) Undang-Undang KUP.
Dalam hal PKP merupakan pedagang eceran, namun PKP tersebut juga melakukan penyerahan yang Faktur Pajaknya :

– diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN; dan/atau
tidak diisi dengan identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN; dan
– menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang strukturnya mengikuti ketentuan dalam peraturan mengenai Faktur Pajak, PKP melaporkan Faktur Pajak dimaksud dalam Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak

sekarang apakah PKP PE ditahun 2011 menggunakan nomor tersendiri???
tidak bukan.

Saya sepakat dengan penjelasan rekan bayem mengenai PKP PE.
Mereka merupakan Produsen dan pedagang, disini ada 2 pola penjualan yang terjadi dimana mereka menjual secara eceran, dan menjual dengan pola kontrak dan ke perusahaan PKP. Dan yang terjadi pada saat pelaporan PPN nya mereka lakukan sebagaimana yang saya uraikan diatas.

Salam.

maaf saya keliru, untuk yang tanda tangan hanya yang PKP PE saja

coba rekan rewa membaca pasal 15 PER 13/pj/2010

Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 1983 dan perubahannya dalam hal :

menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau

menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai :

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

kalo ini bagaimana menurut rekan rewa?
kalo saya memandang, pasal ini menjelaskan bahwa PKP PE diberi kemudahan untuk tidak menerbitkan FP tidak lengkap, sesuai dengan pasal 15 diatas. kalo PKP bukan pedagang eceran, tentunya dalam FPnya harus mengisi tanda tangan dari penjual.

ikut nimbrung juga y…
saya pikir seh sah2 saja kalo perusahan bukan PKP PE tapi menjual secara eceran juga…. hanya saja yang perlu di perhatikan dari sisi penomoran dan tandatangan.
bagi yang yang non PE penomoran harus menggunakan nomor kode seri FK dan wajib ditandatangani. sedangkan bagi PE boleh menggunakan penomoran tersendiri yang hanya berlaku sampai dengan 31 desember 2009dan boleh tidak ditandatangani.
rekan handokotjk.. maksud dari

yaitu dilaporakan dikolom faktur pajak sederhana kali ya…???
saya pikir memang begitu! kalo fk tidak lengkap identitas, memang disitu.

betul saya udah ralat untuk yg tandatangan itu. tapi coba balik ke permasalahan faktur pajak yng dilaporkan secara gunggungan…
apakah itu untuk fasilitas PKP PE? atau untuk PKP tertentu?