contoh perhitungan BPHTB untuk Hibah dan waris

Pengalihan hak karena peralihan hak dari semula Hak Bersama menjadi Hak individu terutang PPH (Final) besarnya 5% X Rp.988.384.000= Rp.49.419.200,-

Salam

Ya …lihat perhitungan di atas

Salam

PP 24 tahun 1997 pasal 42 ayat (5). Yaitu: “Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut”.

Bukan rekan..pri…maksud pertanyaan saya adalah…
Kenapa tidak terutang BPHTB atas postingan rekan di bawah ini…

2. Bila selanjutnya hak bersama tadi dipecah-pecah sesuai dengan kesepakatan ahli waris (ada perjanjian; untuk menampung dasar membagi) dan didaftarkan atas nama masing-masing maka tidak dikenakan BPHTB karena merupakan kelanjutan peristiwa yang sudah dikenakan BPHTB sebelumnya.

Spertinya yang rekan baru postkan mengenai pendaftaran peralihan hak atas T&B dari hak milik individu (alm.) menjadi sebagai hak bersama

Mohon pendapat

Salam

Benar, dalam hal ini sebagai hak bersama.

Perhitungan Waris
BPHTB terutang = 50% x (5% x NPOPKP)
NPOPKP = NPOP – NPOPTKP

BPHTB terutang
1. NJOP Tanah = 1.975 x 395.000.000 = 780.125.000.000
2. NJOP Bangunan =613 x 593.384 = 363.744.392
NJOP Tanah dan Bangunan = 780.488.744.392

Dengan asumsi NJOP lebih besar dari harga pasar maka yang dipakai sebagai NPOP adalah NJOP Tanah dan Bangunan diatas.

BPHTB Terutang = 50% x (5% x (780.488.744.392 – 300.000.000)
= 50% x (5% x 780.188.744.392)
= 50% x 39.009.437.216
= 19.504.718.609

catatan. NPOPTKP batas maksimal 300 juta sesuai dengan perda yang ditetapkan.

Setelah didaftarkan sebagai hak bersama, maka jika kemudian ingin dibagi-bagi/dipecah berdasarkan akta waris, maka pada saat pembagian kepada ahli waris tidak dikenakan BPHTB lagi sepanjang sesuai dengan akta pembagian waris karena merupakan kelanjutan peristiwa yang sudah dikenakan BPHTB sebelumnya.

bisa terjadi dua kali dikenakan BPHTB.

oya lupa bilang,
1. Sesuai dengan ketentuan, pengenaan BPHTB atas warisan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB adalah 100% dari BPHTB yang terutang, Hal ini di dasarkan pada pemikiran karena undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak mengamanatkan adanya pengaturan pengenaan BPHTB secara khusus atas perolehan hak karena warisan dan hibah wasiat. Jadi dalam hal ini tidak wajib dikenakan tarif 50% (ini aturan lama) namun sesuai dengan perda daerah bersangkutan
2. untuk tarif 5% adalah tarif paling tinggi dan besarannya ditentukan oleh perda daerah bersangkutan

salam

Pemegang sertipikat yang dipecah tersebut atas nama bersama atau nama masing2 ahli warisnya??

Salam

benar rekan menurut pasal 51 ayat 1 PP 24 hak bersama pada akhirnya dibagi menjadi hak individu

Salam

tidak ada, hanya intepretasi umum yang dapat diterima demi keadilan dan optimalisasi penerimaan pajak. Jika rekan dapat menemukan tentang ini di surat dirjen pajak dan aturan hukum lain, sebuah pencerahan bagi rekan2 ortax.

atas nama hak bersama(satu sertifikat tercantum masing2 individu)

maksud rekan semua nama tercantum di satu sertipikat tersebut?

Salam

atas warisan tidak dikenakan rekan. Hanya mesti dibuat SKB

Ya, benar, sudah pernah lihat contoh sertifikat tersebut?

Atau ada lima sertipikat (hasil pemecahan) dengan pemegang haknya adalah kelima nama ahli waris (contoh kasus di atas)

Salam

setuju jika pengalihan dari alm. ke ahli warisnya…

Peristiwa pengalihan yang terutang PPH yang dimaksud disini adalah setelah pemegang Hak bersama mengalihkan haknya menjadi hak individu

Salam