Berganti Formulir

coba jawab

belum di atur penggunaan form spt harus konsisten dari tahun ke tahun,,dalam peraturan cuma mengatur penggunaan masing2form,,jadi boleh merubah form sesuai kebutuhan..

menurut saya bikin aja lampiran surat keterangan,,,

maksudnya rekan

tidak

pendapat rekan lain

salam

NPWP rekan qqtax dan istri sama/tidak?

menurut saya, karena istri mendapat penghasilan sebagai pemilik usaha notaris, istri harus ber-NPWP.. NPWP bisa ikut NPWP rekan qqtax atau NPWP sendiri dengan konsekuensi penghitungan pajak secara proporsional antara Penghasilan Anda dan istri. tanya : penghasilan istri dr usaha notaris bentuknya apa, rekan?

kalau istri sebagai pemilik usaha dimana rekan??
cv bukan

nah itu dia yg saya minta penjelasan dr rekan qqtax..penghasilan istri dari usaha notaris bentuknya apa? klo prive (dalam hal CV), dimasukin ke Bagian Yg Tdk Termasuk Objek Pajak..

he he he he maksudnya ini rekan,

bukan istrinya yg notaris. he he he

betul, karena ini

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
4 Februari 2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 02/PJ.42/2003

TENTANG

KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN BAGI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, PENGURUS DAN KOMISARIS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2002 tanggal
30 Agustus 2002 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk Pengisiannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(UU PPh), yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak
berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

3. Berdasarkan Pasal 8 UU PPh, diatur bahwa:
(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau
pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun
sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-
mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak
berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
(2) Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila:
a. suami-isteri telah hidup terpisah;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta
dan penghasilan.
(3) Penghasilan netto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan
pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang
harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan
penghasilan netto mereka.
(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali
penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c.

4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tanggal
21 Pebruari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya
telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
a. Bagi pemegang saham/pemilik modal serta pengurus dan komisaris yang merupakan Wajib
Pajak dalam negeri dan menerima atau memperoleh penghasilan yang melebihi Penghasilan
Tidak Kena Pajak wajib mencantumkan NPWP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib
Pajak Badan.
b. Bagi pemegang saham/pemilik modal serta pengurus dan komisaris yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan atau menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak wajib mencantumkan NPWP dalam SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
c. Bagi istri yang tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan suami
dan bagi anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
dan belum pernah menikah, yang menjadi pemegang saham/pemilik modal dan atau
pengurus dan komisaris, wajib mencantumkan NPWP suami/bapak dalam SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan.
d. Apabila dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dibantu konsultan
pajak, Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi identitas konsultan pajak (Nama dan NPWP).

Demikian untuk diketahui serta disebarluaskan kepada seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di masing-masing
Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

lihat dahulu ketentuannya rekan
Pasal 3

(1) Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir
1770 SS) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah
penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun
dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga
koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir
1770 SS maka Lampiran Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa Bukti Pemotongan 1721
A1 dan/atau 1721 A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir 1770 SS.

pemakain formulir spt 1770 ss bukan hanya karena ini

penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun

tapi dilihat juga, ada kah ini

dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga
koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.

maksudnya bila penghasilan dibawah 60 juta dan hanya dari satu pemberi kerja, tetapi mempunyai penghasilan lain yg dikenakan pph final. spt yg dipakai adalah 1770s buka 1770 ss

he he he

Salam