Sebanyak 100.000 data milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang diduga mengalami kebocoran dan beredar di jaringan siber ilegal (dark web). Informasi tersebut menjadi perhatian publik setelah akun X @DailyDarkWeb mengunggah temuan dataset yang diduga berasal dari sistem layanan pemerintah daerah.
Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi masyarakat sekaligus mengindikasikan adanya kerentanan pada sistem layanan publik di tingkat daerah.
“Dataset yang dilaporkan memuat sekitar 100.000 catatan periode 2025–2026 dalam format CSV dan mencakup informasi sensitif. Sistem yang terdampak merupakan layanan publik di bidang perpajakan, sehingga tingkat sensitivitas data tinggi, baik bagi masyarakat maupun operasional pemerintah daerah, serta berpotensi disalahgunakan untuk penipuan terarah, penyamaran identitas, dan penyalahgunaan alur layanan,” demikian dikutip dari unggahan tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, data yang diduga bocor mencakup berbagai informasi sensitif, antara lain nama warga, nomor telepon, serta rincian permintaan layanan pajak dan administrasi. Selain itu, dataset juga memuat jenis layanan, status pemrosesan, serta data lokasi hingga tingkat desa dan kecamatan, termasuk identitas petugas, jadwal penanganan, dan catatan administratif.
Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan data tersebut untuk kepentingan yang tidak sah, termasuk penipuan dan bentuk kejahatan siber lainnya. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah mitigasi yang tepat serta memastikan keamanan dan perlindungan atas data yang dikelola.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Jombang belum memberikan konfirmasi resmi terkait kebenaran dugaan kebocoran tersebut. Pihak Bapenda juga belum menyampaikan pernyataan resmi meskipun telah dimintai klarifikasi.
