Foto: Hubungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri RI.
Keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan tunggakan pajak daerah menjadi salah satu contoh penerapan creative financing yang mendapat perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Inovasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas fiskal daerah tanpa menambah jenis pungutan maupun menaikkan tarif pajak.
Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, upaya penyelesaian tunggakan pajak yang dilakukan Pekanbaru telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam acara Regional Financial Discussion, Kamis (4/6/2026).
Tak hanya penyelesaian tunggakan, Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai berhasil menerapkan creative financing melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, digitalisasi layanan perpajakan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah. Berbagai langkah tersebut tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
Fatoni menambahkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak selalu harus dilakukan melalui penambahan jenis pungutan atau kenaikan tarif. Sebaliknya, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penyelesaian tunggakan pajak dapat menjadi sumber tambahan penerimaan yang signifikan bagi daerah.
Ia menjelaskan pengelolaan pajak dan retribusi yang efektif merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Daerah tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan yang sudah ada, tetapi harus mampu menciptakan inovasi yang memberikan nilai tambah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujar Fatoni.
Oleh karena itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mempelajari berbagai best practice yang telah berhasil diterapkan daerah lain. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia dan menerapkan inovasi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.
