Foto: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peredaran rokok ilegal di berbagai daerah kini masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Tidak hanya membahayakan kesehatan, peredaran rokok ilegal juga berdampak pada tidak terserapnya maksimal penerimaan negara dari sektor cukai.
Untuk memerangi peredaran rokok ilegal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama dengan aparat penegak hukum, telah mengambil langkah-langkah guna memastikan efektivitas operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal berjalan maksimal. Langkah pengawasan tersebut yakni melakukan pengawasan terpadu dari sektor hulu hingga hilir mencakup pemantauan sentra produksi, pengawasan jalur distribusi, serta penelusuran langsung pada area pemasaran rokok.
Selain pengawasan, DJBC juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Kepala Subdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.
“Jika menemukan peredaran rokok ilegal, masyarakat dapat melapor melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225 atau mendatangi kantor Bea Cukai terdekat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor,” tegas Budi.
Sejalan dengan memperkuat pengawasan lapangan, DJBC juga turut melakukan inovasi melalui penguatan tata kelola layanan berbasis teknologi. Inovasi tersebut berupa penerapan mekanisme intercept (pencegatan/penyaringan) pada tahapan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C).
Pada saat yang bersamaan, DJBC juga memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) dalam proses penyusunan dan evaluasi profil pengguna jasa. Penggunaan kecerdasan buatan ini diharapkan dapat memetakan risiko secara lebih akurat, sehingga celah peredaran rokok ilegal melalui penyalahgunaan izin atau identitas dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
“Sistem ini akan membuat pengawasan jadi lebih tajam dan keputusan jadi lebih cepat, sederhana, dan akurat,” tutup Budi.
