Batasan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Untuk menentukan besaran biaya cadangan piutang tak tertagih, wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jumlah tersebut menjadi pengurang penghasilan bruto sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.

Batasan tertentu cadangan piutang tak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 (PMK 74/2024). Dalam Lampiran PMK 74/2024, dijelaskan bahwa batasan tertentu cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan persentase tertentu dari piutang yang kualitasnya dikelompokkan berdasarkan tahapan (staging) atau tingkat kolektibilitas.

Cadangan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Tahapan (Staging) Piutang

Batasan cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar 1,4% untuk piutang dalam tahap baik, 23% untuk piutang dalam tahap kurang baik, dan 71% untuk piutang dalam tahap buruk. Ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak yang menyalurkan kredit meliputi:

bank umum,
perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi;
perusahaan pembiayaan konsumen;
perusahaan anjak piutang;
PT Perusahaan Pengeloa Aset;
perusahaan pembiayaan;
perusahaan modal ventura;
perusahaan pembiayaan infrastruktur;
perusahaan pergadaian;
PT Permodalan Nasional Madani;
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); dan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Cadangan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kolektibilitas Piutang

Selain berdasarkan staging, kualitas piutang dapat ditentukan berdasarkan tingkat kolektibilitas. Dalam PMK 74/2024, disebutkan bahwa kolektibilitas piutang dibagi menjadi lima, yaitu kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut rangkuman batasan tertentu yang berlaku untuk piutang yang kualitasnya dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas.

Bank Umum dan Lembaga Lainnya

Bagi wajib pajak bank umum, LPEI, perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), batasan tertentu cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar:

1% dari piutang lancar;
5% dari piutang dalam perhatian khusus;
15% dari piutang kurang lancar;
50% dari piutang diragukan; dan
100% dari piutang macet.

Jumlah cadangan dihitung dari nilai piutang setelah dikurangi agunan, kecuali untuk piutang lancar bagi bank umum dan LPEI.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang menyelenggarakan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, batasan cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar:

0% dari piutang lancar;
5% dari piutang dalam perhatian khusus;
15% dari piutang kurang lancar;
50% dari piutang diragukan; dan
100% dari piutang macet.

Jumlah cadangan dihitung dari nilai piutang setelah dikurangi agunan, kecuali untuk piutang lancar.

Bank Perekonomian Rakyat

Untuk BPR yang menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, batasan cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar:

0,5% dari piutang lancar;
3% dari piutang dalam perhatian khusus;
10% dari piutang kurang lancar;
50% dari piutang diragukan; dan
100% dari piutang macet.

Jumlah cadangan dihitung dari nilai piutang setelah dikurangi agunan, kecuali untuk piutang lancar.

Koperasi Simpan Pinjam

Untuk koperasi simpan pinjam yang menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, batasan cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar:

0,5% dari piutang lancar;
10% dari piutang kurang lancar;
50% dari piutang diragukan; dan
100% dari piutang macet.

Jumlah cadangan dihitung dari nilai piutang setelah dikurangi agunan, kecuali untuk piutang lancar.

Perusahaan Pergadaian dan Lembaga Keuangan Mikro

Untuk perusahaan pergadaian dan lembaga keuangan mikro yang menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, batasan cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar: