Wajib Pajak Di Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat Bebas Sanksi Telat Lapor/Bayar Pajak

bacaan < 1 Menit

Spacer

Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan keadaan kahar untuk kepentingan perpajakan di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 21 Agustus 2019 hingga 29 September 2019. Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-596/PJ/2019. Dirjen pajak memberikan pengecualian dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan, pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang, dan pembayaran utang pajak yang jatuh tempo pada 21 Agustus 2019 sampai dengan 29 September 2019. Pelaporan dan pembayaran dilaksanakan paling lambat 30 September 2019. Simak infografis untuk selengkapnya.
Categories: Tax Alert

Artikel Terkait