Membangun Tata Kelola Perpajakan yang Transparan dan Berkelanjutan
Transformasi hubungan wajib pajak dan otoritas pajak berbasis kepercayaan (Cooperative Compliance) melalui implementasi kerangka kerja berstandar OECD dan COSO.
Mengenal Tax Control Framework
Secara sederhana, Tax Control Framework (TCF) adalah kerangka tata kelola berbasis risiko yang mengintegrasikan kebijakan pajak, manajemen risiko, pengendalian internal, serta assurance.
Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan, TCF hadir untuk memastikan akurasi dan integritas pelaporan pajak. Dalam praktik global, pengembangan TCF mengadaptasi standar manajemen risiko dari COSO Framework, yang sekaligus menjadi fondasi utama dalam menjalankan cooperative compliance yang diusung oleh OECD.
5 Level Maturitas Tax Control Framework
Unreliable - Tidak andal dan berisiko tinggi.
Informal - Belum terdokumentasi memadai.
Standardized - Terdokumentasi dan sistematis.
Managed - Diuji dan dilaporkan berkala.
Optimized - Terintegrasi penuh dan real-time.
Perubahan Paradigma Kepatuhan
Pergeseran paradigma dari enforcement ke cooperative compliance menjadi faktor penting mengapa TCF perlu diadopsi dalam tata kelola perusahaan.
- Efektif untuk membangun kepatuhan dasar yang timbul karena rasa takut
- Reaktif, koreksi dilakukan setelah pelaporan atau temuan
- Perbedaan tafsir mengakibatkan peningkatan biaya kepatuhan dan sengketa
- Risiko ketidakpastian mengganggu keputusan investasi
- Wajib pajak ditempatkan sebagai mitra dalam mengelola risiko
- Berbagi informasi lebih awal serta transparansi isu material
- Dialog dan penyelesaian isu sebelum pelaporan SPT
- Tetap menjalankan penindakan tegas untuk wajib pajak yang tidak kooperatif
7 Prinsip dan Indikator Tax Control Framework Indonesia
Pengembangan Tax Control Framework Indonesia (TCF-ID) adalah hasil sinergi triple helix yang melibatkan akademisi (Universitas Indonesia), pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak), dan pelaku industri. Tim Universitas Indonesia merumuskan enam prinsip tata kelola utama dan satu prinsip tambahan di bidang teknologi informasi dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut:
Tax Strategy
Pengendalian tingkat entitas yang mencakup penetapan strategi, prosedur manajemen risiko, dan pelaporan tata kelola kepada dewan direksi.
Tax Function
Pengendalian manajerial untuk memastikan kejelasan peran, tanggung jawab, serta kapasitas dan kapabilitas sumber daya perpajakan.
Tax Risk Assesment
Proses eksekusi identifikasi, evaluasi, penanganan, serta pemantauan risiko perpajakan secara terstruktur.
Tax Control
Penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengontrol transaksi signifikan, pengungkapan dokumen, hingga penyesuaian terhadap perubahan aturan pajak.
Tax Control Monitoring
Pengujian substantif yang andal atas kebijakan dan kontrol pajak untuk mengidentifikasi kekurangan serta memberikan rekomendasi.
Tax Assurance
Pemberian keyakinan melalui audit internal dan eksternal guna mendorong perbaikan kepatuhan secara berkelanjutan.
IT Control
Pengendalian umum teknologi informasi atas akses, pengembangan, perubahan, hingga pemeliharaan program dan data perpajakan.
Pengembangan TCF di Indonesia
2024
TCF ID dikembangkan dalam tiga fase, yaitu pengembangan konsep, perumusan prinsip dan indikator pengendalian pajak, serta pembuatan prototype aplikasi. Pada tahun 2024, melalui proses rekacipta, dihasilkan 6 prinsip pengendalian pajak dan 1 prinsip pengendalian teknologi informasi perpajakan dengan total 45 indikator pengendalian.
2025
TCF secara resmi diadopsi sebagai arah kebijakan strategis DJP. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2025-2029, TCF ditetapkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis.
2026
Program ini akan diperluas secara bertahap (voluntary untuk jangka pendek, mandatory untuk jangka panjang) dimulai dari ekosistem BUMN Superholding.
Pelajari Lebih Lanjut Tentang TCF
Klik tautan di bawah ini untuk mempelajari standar internasional hingga best practice penerapan TCF secara mendalam.