SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Januari – November) Nihil Sudah Tidak Wajib Dilaporkan Lagi

bacaan < 1 Menit
Spacer
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 maka kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile).

Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir tetap berlaku.

Peraturan baru yang mulai berlaku tanggal 26 Januari 2018 ini merubah ketentuan mengenai sebelumnya diatur pada PMK No 243/PMK.03/2014.

Categories: Tax Alert

Artikel Terkait