Subjek Pilihan

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak 2022

PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak 2022

PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta

PERATURAN PPS

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 196/PMK.03/2021

Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Undang-Undang
Nomor : 7 TAHUN 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Referensi : Tax Amnesty

Berikut adalah Materi Tax Amnesty 2016 yang dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak 2022.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:

  1. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
  2. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Program Pengungkapan Sukarela dibagi menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesty dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 s.d. 2020 belum dipenuhi. Pedoman pelaksanaannya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 tentang Tata Cara Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)

Berdasarkan data pasca TA, kepatuhan pelaporan pajak dan pembayaran pajak para peserta TA tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan, sehingga program pengungkapan sukarela WP ini diharapkan juga memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan masyarakat/WP. Dalam program ini juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan kepada WP untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya.

PPS merupakan pemberian kesempatan kedua, karena masih ada peserta TA yang belum sempat mendeklarasikan aset, yang apabila ditemukan oleh pemeriksa pajak akan dikenakan sanksi yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, DJP mencanangkan program PPS ini, dengan Kebijakan I yang akan diterapkan kepada Wajib Pajak patuh yang telah mengikuti program TA sebelumnya, dan Kebijakan II yang akan diterapkan kepada Wajib Pajak yang bukan peserta program TA.

PPS akan dilaksanakan pada Januari s.d. Juni 2022, di mana Wajib Pajak masih memiliki kesempatan untuk segera melaporkan SPT Tahun 2019 dan 2020.

Dapat mengikuti Kebijakan II apabila Wajib Pajak merupakan orang pribadi dan aset yang ingin diungkapkan adalah:

  1. Aset diperoleh 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020;
  2. Masih dimiliki per 31 Desember 2020;
  3. Belum dilaporkan di SPT Tahunan OP 2020 atau pembetulannya (yang dilakukan sebelum UU HPP berlaku).

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela?

Kebijakan Pertama

WP OP dan Badan peserta TA, dengan Basis Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA

11%

Untuk Deklarasi
 
 

8%

Untuk aset LN repatriasi
dan aset DN
 

6%

Untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

Kebijakan Kedua

WP OP, dengan Basis Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

18%

Untuk Deklarasi
 
 

14%

Untuk aset LN repatriasi
dan aset DN
 

12%

Untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

Layanan kami untuk PPS

Kami meyakini dan percaya bahwa pengalaman kami sebagai praktisi dan juga trainer perpajakan serta ketekunan dan inovasi kami di bidang teknologi menjadi landasan kami untuk menyediakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi, efektif dan efisien namun dengan biaya terjangkau.

Kami percaya bahwa mempunyai pengetahuan tentang perpajakan baik secara konsep dan praktikal serta kemampuan untuk menggunakan platform teknologi yang tepat dapat membantu klien kami untuk mengurangi biaya administrasi, mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan proses dan kontrol data, memungkinkan perencanaan yang lebih baik dan perkembangan strategi yang lebih tepat.

Buat Diskusi Baru

In-House Training

Kami menyediakan solusi yang bermanfaat dan juga terjangkau untuk kebutuhan organisasi anda yang spesifik dalam bentuk pelatihan In-House Training. In-House Training merupakan satu program pelatihan perpajakan komprehensif yang kami hadirkan untuk perusahaan/institusi/asosiasi.

Ortax dapat memfasilitasi pelatihan In-House Training tentang PPS. Pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan Anda. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialiasi secara menyeluruh dan memastikan bahwa seluruh perserta memahami ketentuan dan aspek praktis pelaksanaan PPS agar menghindari kesalahan administratif yang mungkin terjadi.

Pelatihan ini sangat bermanfaat (applicable) dan lebih efisien bagi Perusahaan/Instansi yang memiliki target peserta yang relatif besar atau memiliki anak /group perusahaan dimana peserta tersebar di beberapa cabang. Oleh karena itu, Inhouse Training PPS dipandang perlu untuk mengintegrasikan pengetahuan dan pelaksanaan peraturan perpajakan tentang PPS yang lebih komprehensif.

Pelaporan SPPH

Kami akan membantu Anda untuk menyiapkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) ke Direktorat Jenderal Pajak. Tidak hanya sekedar administrasi pelaporan, anda pun dapat memilih beberapa manfaat lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan diantaranya:

  • Konsultasi dengan pilihan online atau offline
  • Mapping kepemilikan Harta dan Utang
  • Penilaian Harta dan Utang
  • Mitigasi risiko yang komprehensif
  • Penghitungan PPh Final yang akurat dan benar
  • Pelaporan Realisasi Harta PPS
  • Pendampingan klarifikasi ke Kantor Pajak
  • Jaminan kerahasiaan data melalui Non Disclosure Agreement (NDA)

Konsultasi PPS

Anda dapat menjadwalkan konsultasi online atau offline sehubungan PPS sesuai dengan waktu yang diinginkan. Konsultasi dilakukan secara tatap muka langsung atau melalui video call dengan pilihan berbagai platform sesuai dengan keinginan Anda. Seluruh percakapan dalam konsultasi akan dijamin kerahasiaannya melalui Non Disclosure Agreement (NDA).