Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperluas pemasangan Tax Monitoring System (Taxmon) sebagai upaya memperkuat pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 361 unit Taxmon telah terpasang, dan jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi sekitar 654 unit hingga akhir tahun 2026.
Noer Rochmawati, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa Taxmon dipasang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pencatatan transaksi. Melalui sistem ini, transaksi usaha dapat direkam secara elektronik sehingga pelaporan dan pengawasan pajak daerah menjadi lebih akurat.
“Tujuan utama pemasangan Taxmon adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi usaha, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaporan pajak daerah,” jelas Noer.
Noer menegaskan, perluasan pemasangan Taxmon ini tidak bermaksud menambah beban pelaku usaha, tetapi untuk menciptakan tata kelola perpajakan daerah yang lebih baik. Saat ini, Taxmon telah dipasang di berbagai objek PBJT. Dari total 361 unit yang terpasang, sebanyak 315 unit berada di usaha makanan dan minuman, 11 unit di hotel, 20 unit di penyedia jasa parkir, dan 15 unit di tempat kesenian dan hiburan.
Selain itu, terdapat 93 unit Taxmon yang masih dalam proses pemasangan. BPPD menargetkan jumlah perangkat yang terpasang mencapai 454 unit pada akhir Juli 2026. Setelah itu, sekitar 200 unit tambahan akan dipasang hingga akhir tahun.
Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan transaksi, BPPD juga menggelar program Digital Jayandaru Tax Prize (Dijapri). Melalui program ini, masyarakat dapat mengunggah struk belanja dari tempat usaha yang telah terpasang Taxmon untuk diikutsertakan dalam undian berhadiah yang akan diundi pada 28 Juli 2026.
