Melalui Siaran Pers Nomor SP- 28/2022, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan mulai 1 Mei 2022, jasa penyelenggara teknologi finansial wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% atas layanan yang diberikan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 (PMK 69/2022) tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Jenis Layanan Fintech yang Menjadi Objek PPN
PMK 69/2022 mengatur jenis-jenis layanan fintech yang menjadi objek PPN. Layanan tersebut di antaranya penyediaan jasa pembayaran, settlement investasi, crowdfunding, peer-to-peer lending, pengelolaan investasi, layanan lainnya. Berikut adalah perinciannya:
| NO | Jenis Layanan Pasal 4 ayat (2) PMK 69/2022 | Bentuk Layanan Minimal Pasal 4 ayat (3)-(8) PMK 69/2022 |
|---|---|---|
| 1 | Penyediaan jasa pembayaran | (a) Uang Elektronik (Pasal 7 ayat (1) PMK 69/2022 lebih lanjut mengatur paling sedikit layanan berupa registrasi pemegang uang elektronik, pengisian ulang, pembayaran transaksi, transfer dana dan tarik tunai); (b) Dompet Elektronik; (Pasal 7 ayat (2) PMK 69/2022 lebih lanjut mengatur paling sedikit layanan berupa pengisian ulang, tarik tunai melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara Dompet Elektronik atau menggunakan delivery channel pihak lain, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, dan/atau layanan paylater); (c) Gerbang Pembayaran; (Pasal 7 ayat (3) PMK 69/2022 lebih lanjut mengatur paling sedikit layanan (i) berupa penerusan data transaksi pembayaran (facilitator) dari pedagang ke acquirer atau penerbit Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan (ii) penerusan data transaksi pembayaran (facilitator) dari pedagang ke acquirer atau penerbit Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan penyelesaian pembayaran dari acquirer); (d) Layanan Switching; (e) Kliring; Penyelesaian Akhir; dan (f) Transfer Dana |
| 2 | Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi | Layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan. |
| 3 | Penyelenggaraan penghimpunan modal | Layanan urun dana (equity crowdfunding), yakni penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka |
| 4 | Layanan Pinjam Meminjam | Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) yang selanjutnya disebut Layanan Pinjam Meminjam adalah penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, termasuk yang menerapkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 12 PMK 69/2022). Tidak ada layanan minimal yang diatur dalam Pasal 4 PMK 69/2022 |
| 5 | Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi | Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi adalah layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk mengelola investasi yang dapat berupa advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading. Tidak ada layanan minimal yang diatur dalam Pasal 4 PMK 69/2022 |
| 6 | Layanan penyediaan produk asuransi online | Layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik dalam rangka memfasilitasi transaksi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang paling sedikit berupa penawaran produk asuransi perjalanan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik |
| 7 | Layanan Pendukung Pasar | (a) penyediaan data perbandingan informasi produk; dan (b) penyediaan data perbandingan layanan keuangan. |
| 8 | Layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya | (a) eco crowdfunding; (b) Islamic digital financing, ewaqf, dan e-zakat; (c) robo advise dan credit scoring; (d) invoice trading; (e) voucher atau token; dan (f) produk berbasis aplikasi blockchain. |
Tarif dan Dasar Pengenaan PPN Jasa Fintech
Jasa finansial teknologi dikenakan PPN dengan tarif umum yakni 11%. Dasar pengenaan PPN dapat berupa fee, komisi, merchant discount rate, atau imbalan lainnya.
Administrasi PPN
Pengusaha yang melakukan jasa fintech yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. PKP juga wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada Pasal 15 ayat (3) PMK 69/2022, disebutkan bahwa untuk penyelenggara layanan urun dana (crowd funding) dan penyelenggara layanan pinjam meminjam dikelompokkan sebagai PKP pedagang eceran. PKP tersebut dapat membuat faktur pajak pedagang eceran.
