Ortax Channel

  • 5 Apr 2017

Tanggapan DJP Terhadap Putusan MK Tentang PPN Barang Kebutuhan Pokok

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016, menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN tersebut diartikan limitatif. Bagaimana DJP menanggapi hal tersebut?