Ortax Channel

  • 15 Agust 2016

[TAX VIEW] Tax Amnesty: Pelaksanaan Amnesti Pajak dan Kelanjutannya

Interview eksklusif dilakukan dengan Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Interview dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2016 di Acara Diskusi Panel: Tax Amnesty, What's Next? di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat. Interview membahas mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap Tax Amnesty yang sudah berjalan, serta kelanjutannya terkait pelaksanaan pengesahan Undang-Undang perpajakan lainnya. Untuk mengetahui bahasan interview selengkapnya, berikut transkrip interview terkait:


1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap rendahnya realisasi uang tebusan sampai saat ini? Apakah DPR RI ikut mengawasi?

Tugas kita memang mengawasi, kalau Undang-undang itu berjalan, berikutnya adalah sosialisasi. Setelah sosialisasi berjalan adalah diawasi. Saya yakin angka yang disebutkan tadi itu masih baru tahap awal. Orang masih dalam tahap menanyakan isinya apa sih barang ini?, makanya saya mendedikasikan diri dalam setiap seminar,sosialisasi mengenai Tax Amnesty saya hadir. Saya tampil dengan perspektif-perspektif bahwa ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, ini jebakan “batman”, apakah ini jebakan apa? Enggak kita semuanya tulus Undang-undang itu untuk dilaksanakan, dan tugas saya di DPR adalah mengawal Undang-undang ini berjalan dengan baik, orang yang mengikuti diperlakukan sesuai dengan aturan Undang-undang yang ada dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif, dimanapun di wilayah Indonesia terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty.


2. Bagaimana pendapat Anda mengenai rencana amandemen UU Perbankan terkait Amnesti Pajak?

Begini, kita jangan berbicara tentang sesuatu yang masih akan, kita bicara yang sudah ada. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengumpulan data terhadap data perbankan kan tidak ditutup, walaupun melalui OJK. Setiap pemeriksaan yang mempunyai indikasi tindak pidana kan mereka minta dan ditandatangani, dan tidak ada keluhan dan tidak ada satu pun yang tidak ditandatangani oleh OJK, artinya apa? Bahwa jangan kemudian digunakan rahasia perbankan itu seakan-akan itu menjadi hambatan. Kita perlu hati-hati juga kalau kemudian itu dibuka dan kemudian penyalahgunaan datanya. Jadi ini juga kan ada titik temunya lah, kita cari titik temu, kerahasiaan perbankan juga harus kita jaga tapi kemudian bagaimana keinginan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses data juga terpenuhi. Tapi kalau kita umbar seperti orang nyari .., ya tidak seperti itu.


3. Sudah sejauh mana proses amandemen UU Perpajakan di DPR RI, khususnya UU KUP?

KUP sudah ada di DPR bahkan sebenarnya Bea Materai sudah ada duluan, tapi ditarik lagi oleh Pemerintah karena load DPR nya lagi penuh membahas Undang-undang. Tapi memang sebenarnya gampang di DPR itu, komunikasi politiknya jalan, Pemerintah menyampaikan secara terbuka apa yang di maui dari DPR, DPR ngerti keinginan Pemerintah urgensinya, dibicarakan secara politik selesai kok, Tax Amnesty kita bahas gak terlalu lama.


4. Ada target penyelesaian pengesahan UU KUP dari DPR RI?

Tergantung Pemerintah, tergantung Pemerintah semuanya, kalau Pemerintahnya ingin cepat, ngomong sama DPR nya “Pak saya minta cepat” , kita bahas cepat gitu. Saya pernah bahas Undang-undang tidak lebih dari dua Minggu.