Tax Learning

  • 3 Apr 2017
  • Tim Redaksi Ortax, Ortax.org

SKD tidak dilampirkan? Menang di Pengadilan Pajak

SKD dDeskripsi Kasus
Pada Desember 2011, PT A melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada Sanitary Goods Co, Ltd (Jepang) sebesar Rp 1.544.378.148. Atas pembayaran bunga pinjaman tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif 10% sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Jepang pada pasal 11. Namun, pada saat pelaporan SPT Masa  PPh 23/26, PT A tidak melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile (COD)  yang dibuktikan dengan tidak mencontreng bagian C lampiran nomor 5 pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 Tahun 2011.

SKD


Pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 10% oleh PT A atas pembayaran bunga pinjaman kepada Sanitary Goods Co, Ltd (Jepang) dikoreksi oleh pemeriksa pajak pada saat sedang dilakukannya pemeriksaan. Menurut pemeriksa, seharusnya PT A menggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% atas objek PPh Pasal 26 yang dibayarkan oleh PT A, dikarenakan pada saat Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 26, Wajib Pajak tidak melampirkan SKD (COD) tersebut. Dalam SPT Masa tersebut Wajib Pajak tidak mencontreng bagian C lampiran nomor 5 pada SPT Masa PPh Pasal 26 Tahun 2011, sesuai dengan PER-61/PJ./2009 dan PER-24/PJ./2010

Atas koreksi tersebut, Pemeriksa pun mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan rincian sebagai berikut :

No UraianJumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak1.544.378.148
PPh Pasal 26 yang terutang (20%)308.875.630
Kredit Pajak :   
    -    Jumlah yang telah disetor (10%)    
154.437.815
4  Pajak yang tidak atau kurang dibayar (2-4)154.437.815
5Sanksi Administrasi :   
    -    Bunga Pasal 13 (2) KUP   
49.420.101
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) 203.857.916
Penghitungan Sanksi bunga yaitu ; Rp 154.437.815 x 2% x 16 Bulan = Rp 203.857.916
    
Atas SKP tersebut, PT A tidak setuju dan telah mengajukan proses keberatan ke Direktur Jenderal Pajak namun keberatan PT A ditolak dan tetap mempertahankan hasil SKP tersebut yaitu sebesar Rp 203.857.916.

Atas keputusan keberatan tersebut, PT A mengajukan permohonanan banding ke Pengadilan Pajak dengan berpendapat bahwa tidak setuju dengan koreksi PPh Pasal 26 bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp203.857.915,00 karena PT A telah mempunyai SKD/COD tanggal 7 Februari 2011 dari Tax Office di Jepang untuk Sanitary Goods Co, Ltd, sebagai penerima penghasilan bunga, dan berdasarkan P3B antara Indonesia dan Jepang bahwa tarif PPh Pasal 26 atas bunga adalah sebesar 10% dan berhubung kedudukan P3B lebih tinggi dari Undang-Undang Pajak domestik maka seharusnya tarif yang dalam P3B yang diterapkan


Menurut Majelis dan Hasil Putusan Pengadilan Pajak

Berdasarkan penelitian Majelis, diketahui hal-hal sebagai berikut :
  • Dalam persidangan, PT A telah menyerahkan SKD/COD tanggal 7 Februari 2011 dari Tax Office di Jepang untuk Sanitary Goods Co, Ltd., yang ditandatangani oleh Tuan B;
  • Mengenai COD, Majelis berpendapat berdasarkan subtance over form seperti masalah sejenis walaupun pada saat pemeriksaan tidak ada tetapi pada saat banding Wajib Pajak ada COD dan telah ditunjukkan pada Majelis maka berarti substansi kasusnya Sanitary Goods Co, Ltd adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Jepang, maka tunduk pada P3B antara Indonesia dan Jepang pengenaan tarif atas bunga adalah 10 % bukan 20 % sebagaimana koreksi Terbanding, sehingga koreksi Terbanding atas pengenaan tarif bunga sebesar 20% tidak dapat dipertahankan;
  • Atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan dan memutuskan bahwa Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 adalah sebesar 10 %, sehingga Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding PT A.
Sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut:

No UraianJumlah (Rp)
1Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak1.544.378.148
2PPh Pasal 26 yang terutang154.437.815
3Kredit Pajak :  
 a. PPh Ditanggung Pemerintah0
 b. Setoran masa154.437.815
 c. STP (pokok kurang bayar) 0
 d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak .............0
 e. Lain-lain 0
 f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak .............. 0
 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)0
4  Pajak yang tidak/kurang bayar (2 – 3.g)154.437.815
Sanksi Administrasi :     
 a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0
  b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0
 c. Bunga Pasal 13 (5) KUP0
 d. Kenaikan Pasal 13A KUP0
 e. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)0
6Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)0
 
Sumber : Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-67985/PP/M.VIIIB/13/2016
  • 3 Apr 2017
  • Tim Redaksi Ortax, Ortax.org