Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3677/B/PK/Pjk/2019

 

PUTUSAN
Nomor 3677/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12xxx;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1586/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT XXX, beralamat di Jalan DD Nomor F, Wisma G, Lantai D, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh BB, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding No. KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 No. 00036/206/13/052/15 tanggal 29 Oktober 2015 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding No. KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 No. 00036/206/13/052/15 tanggal 29 Oktober 2015; dan
3. Memutuskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp6.856.297.747.00. dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15 tanggal 29 Oktober 2015, atas nama PT XXX, NPWP 01.061.782.7-xxxx, beralamat di Jl. DD Nomor F, Wisma G, Lantai D, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Penghasilan Netto	Rp 77.766.331.028,00
2	Kompensasi Kerugian	Rp                        0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	Rp 77.766.331.028,00
4	Pajak Penghasilan Terutang	Rp 19.441.582.750,00
5	Kredit Pajak	Rp 14.941.513.247,00
6	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp   4.500.069.503,00
7	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp   1.980.030.581,32
8	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp   6.480.100.084,32

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3. 1.	Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3. 2.	Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00036/206/13/052/15 tanggal 29 Oktober 2015, atas nama PT XXX, NPWP 01.061.782.7-xxxx, beralamat di JI. DD Nomor F, Wisma G, Lantai D, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3. 3.	Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;
   Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00049/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00036/206/13/052/15 tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.782.7-xxxx; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.480.100.084,32; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo, yaitu;
   
   1. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp2.196.368.000,00;
   2. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Inter Location Recharge sebesar Rp22.788.260.000,00;
   3. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Royalty Expense sebesar Rp7.398.932.866,00;
   yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (innerlijke samenhang) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 3752/B/PK/PJK/2019, yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp2.196.368.000,00; dan
   Penyesuaian Fiskal Positif atas Inter Location Recharge sebesar Rp22.788.260.000 serta Penyesuaian Fiskal Positif atas Royalty Expense sebesar Rp7.398.932.866,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan sebesar Rp53.334.255.160,00;
   dan tetap dipertahankan sebesar Rp45.425.468.807,00 oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu memiliki hubungan hukum dengan penentuan nilai kewajaran dan kelaziman usaha dalam hubungan istimewa yang menjadi kewenangan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dihitung berdasarkan metode yang lazim digunakan dan telah diputus berdasarkan pertimbangan hukum yang memiliki relevansi atas in casu oleh Majelis Hakim sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. OECD Transfer Pricing Guidelines.
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.480.100.084,32; dengan perincian sebagai berikut:

   1	Penghasilan Netto	Rp 77.766.331.028,00
   2	Kompensasi Kerugian	Rp                        0,00
   3	Penghasilan Kena Pajak	Rp 77.766.331.028,00
   4	Pajak Penghasilan Terutang	Rp 19.441.582.750,00
   5	Kredit Pajak	Rp 14.941.513.247,00
   6	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp   4.500.069.503,00
   7	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp   1.980.030.581,32
   8	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp   6.480.100.084,32

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. CCC, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan AAA, S.H., M.H., dan Dr. BBB, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan DDD, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. AAA, S.H., M.H. ttd. Dr. BBB, S.H., C.N.		Ketua Majelis, ttd. Dr. CCC, S.H., M.S.
Biaya - biaya :  1. Meterai......................  Rp       6.000,00 2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00 3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00     Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00		Panitera Pengganti, ttd. DDD, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


(NN, S.H.)
NIP xxxxxxxx