Putusan Mahkamah Agung Nomor : 483/B/PK/Pjk/2020

 

PUTUSAN
Nomor 483/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF Nomor X0-XX, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2360/PJ/2019, tanggal 21 Mei 2019;
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: FD, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Mei 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FGH, beralamat di Kawasan Industri MMXX00, Jalan DF QQ-X, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat XXXX0, yang diwakili oleh CC, jabatan Presiden Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BB, S.H., Ak., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 919/PD/VI/MKI/19, tanggal 26 Juni 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117493.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

a)	Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, yaitu membatalkan koreksi-koreksi Terbanding sebagai berikut: Dalam Rupiah 1 Biaya Marketing Support Fee 24.085.819.606 2 Penyesuaian Fiskal Positif  10.752.720.117 3 Penyesuaian Fiskal Negatif  2.000.000.000 Jumlah 36.838.539.723 sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut: Uraian Menurut Terbanding (IDR) Ditambah/ (Dikurangi)  Menurut Pemohon Banding (IDR) Peredaran Usaha 971.328.766.556 0 971.328.766.556 Harga Pokok Penjualan 773.831.987.610 0 773.831.987.610 Laba Bruto 196.496.778.946 0 196.496.778.946 Biaya Usaha    27.108.501.974 24.085.819.606 51.194.321.580 Penghasilan Neto Dalam Negeri 170.388.276.972 -24.085.819.606 146.302.457.366 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya -15.599.148.130 0 -15.599.148.130 Penyesuaian Fiskal 26.573.421.404 -12.752.720.117 13.820.701.287 Penghasilan Neto Luar Negeri 0 0 0 Penghasilan Neto Fiskal    181.362.550.246 -36.838.539.723 144.524.010.523 Kompensasi Kerugian 0 0 0 Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal) 181.362.550.246 -36.838.539.723 144.524.010.523 PPh Terutang 45.340.637.500 -9.209.634.870 36.131.002.630 Kredit Pajak 39.571.051.002 0 39.571.051.002 PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 5.769.586.498 -9.209.634.870 -3.440.048.372 Sanksi Administrasi 1.846.267.679 -1.846.267.679 0 Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar 7.615.854.177 -11.055.902.549  -3.440.048.372
b)	Bahwa dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

 
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117493.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01283/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00018/206/14/055/16 tanggal 27 April 2016, atas nama PT FGH, NPWP 0X.XXX.XXX.X- 0XX.000, beralamat di Kawasan Industri MMXX00, Jalan DF QQ-X, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat XXXX0, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 170.847.878.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 170.847.878.000,00
PPh terutang	Rp   42.711.969.500,00
Kredit Pajak	Rp   39.571.051.002,00
Jumlah Pajak yang Kurang dibayar	Rp     3.140.918.498,00
Sanksi Administrasi	Rp     1.005.093.919,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp     4.146.012.417,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117493.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117493.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3.1.	Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3.2.	Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01283/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00018/206/14/055/16 tanggal 27 April 2016, atas nama PT FGH, NPWP 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di Kawasan Industri MMXX00, Jalan DF QQ-X, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat XXXX0, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3.3.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01283/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00018/206/14/055/16 tanggal 27 April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-0XX.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp4.146.012.417,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. 5Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif - Biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp333.846.062,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi positif atas Biaya Usaha Lainnya Sebesar Rp24.085.819.606,00; dan Koreksi atas penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp2.000.000.000,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan sebesar Rp26.323.867.907,00; dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp10.514.671.816,00; oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (innerlijke samenhang) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 482/B/PK/PJK/2020, yaitu berupa substansi yang telah diuji kebenaran oleh Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan Juncto Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp4.146.012.417,00; dengan perincian sebagai berikut:

   Penghasilan Neto	Rp  170.847.878.000,00
   Penghasilan Kena Pajak	Rp  170.847.878.000,00
   PPh terutang	Rp    42.711.969.500,00
   Kredit Pajak	Rp    39.571.051.002,00
   Jumlah Pajak yang Kurang dibayar	Rp      3.140.918.498,00
   Sanksi administrasi	Rp      1.005.093.919,00
   Jumlah yang masih harus dibayar	Rp      4.146.012.417,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Prof. Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. FFF, S.H., M.S. dan Dr. H. GGG, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. Prof. Dr. H. M. FFF, S.H., M.S. ttd. Dr. H. GGG, S.H., M.H.,		Ketua Majelis, ttd. Prof. Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum.,
		Panitera Pengganti, ttd. HHH, S.H.

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X