Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35427/PP/M.XIV/16/2011

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

Nomor Putusan:
Put.35427/PP/M.XIV/16/2011

Jenis Pajak:
Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak:
2005

Amar Putusan:
Ditolak

bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah, Dasar Pengenaan Pajak PPN Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp.13.953.222.752,00.

bahwa adanya koreksi atas penyerahan assets Ex PBH III PT. ABC yang belum dipotong PPN Pasal 16D sebesar Rp.15.384.545.027,00. Koreksi tersebut diperoleh dari dokumen "Amandemen Pengakhiran" Nomor TEL.567/HK820/D02-A10610/2005 tanggal 14 Desember 2005 antara PT. ABC Tbk dengan PT. DEF (Investor) dan Berita Acara Serah Terima Nomor : TEL.566/HK850/D02-A10610/2005 tanggal 14 Desember 2005 dimana dokumen tersebut disebutkan adanya penyerahan aset yang semula tidak untuk diperjualbelikan dari PT. DEF (Investor) kepada PT. ABC Tbk sebesar Rp.15.348.545.027,00 yang menurut Terbanding seharusnya terutang PPN Pasal 16D.

Dengan demikian, menurut hemat Pemohon Banding atas penyerahan aktiva yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pihak PT. ABC sebesar Rp. 13.953.222.760,00 bukan merupakan objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, hal ini disebabkan oleh Pajak Masukkan pada saat perolehan aktiva tersebut tidak dikreditkan.

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penyerahan Sarana Telekomunikasi Program Bagi Hasil (PBH-3) 200K (Paket IV) dengan kapasitas 35.000 SST yang menurut Terbanding seharusnya dikenakan PPN Pasal 16D berdasarkan ketentuan Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPN) dengan objek sebesar Rp13.953.222.760,00 dan PPN terutang sebesar Rp1.395.322.275,00, yang dilakukan oleh Pemohon Banding selaku investor, sesuai dengan berita acara serah terima hak kepemilikan pengoperasian asset hasil pembangunan fasilitas telekomunikasi pola bagi hasil (PBH-3) Nomor TEL.566/HK850/D02-A10610/2005 tanggal 14 Desember 2005, dimana menurut Terbanding sebagai INVESTOR yang melakukan penyerahan Pemohon Banding bertanggung jawab atas PPN Pasal 16D yang terutang atas penyerahan tersebut.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena menurut Pemohon Banding karena aktiva yang diserahkan bukan milik Pemohon Banding secara individu namun merupakan milik bersama-sama dengan pihak lain, disamping itu sesuai Pasal 16 D Pemohon Banding tidak pernah mengkreditkan Pajak masukan atas pembelian aktiva tersebut dan Pemohon Banding juga tidak pernah mencatat aktiva tersebut sebagai aset dalam pembukuannya.

bahwa Majelis telah melakukan penelitian atas kronologi dari sengketa mulai dari perjanjian kerjasama sampai dengan pengakhiran, sebagai berikut:

bahwa Pasal 1 ayat (1) Berita Acara Serah Terima tersebut menyatakan ” INVESTOR menyerahkan hak kepemilikan dan pengoperasian kepada PT ABC hasil pembangunan Sarana Telekomunikasi Program Bagi Hasil (PBH-3) 200K (Paket IV) dengan kapasitas 35.000 SST dengan kepemilikannya untuk dioperasikan oleh PT ABC dan selanjutnya kepemilikan dan pengoperasian menjadi hak dan tanggung jawab PT ABC”;

bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis mengetahui telah terjadi penyerahan Hak Kepemilikan dan Pengoperasian Asset Hasil Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi Pola Bagi Hasil (PBH-3) 200 K (Paket IV) dengan Kapasitas 35.000 SST dari Pemohon Banding selaku Investor kepada PT ABC, yang menjelaskan asset yang dialihkan tersebut adalah milik Pemohon Banding;

bahwa sesuai penelitian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat terbukti terdapat penyerahan aktiva yang merupakan milik Pemohon Banding kepada PT ABC;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16D UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan;

bahwa dalam penjelasan ketentuan tersebut, dinyatakan PPN tidak dikenakan apabila PPN yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administrasi;

bahwa berkenaan dengan pernyataan Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar pada saat pembangunan/perolehan aktiva tersebut, Majelis berpendapat perlakuan Pemohon Banding tidak pernah mengkreditkan Pajak Masukan tidak dapat diartikan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 16D UU PPN dan penjelasannya;

bahwa berdasarkan hasil pembuktian dan pemeriksaan persidangan, Majelis berkesimpulan tidak terdapat yang dapat meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.13.953.222.752,00, tetap dipertahankan;

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding dan Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.

Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-536/WPJ.06/BD.06/2008, Tanggal 23 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00004/237/05/073/07, tanggal 26 Maret 2007.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.