Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4289/B/PK/Pjk/2019

 

PUTUSAN
Nomor 4289/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
PT FGH, beralamat di Gedung BB Lt. XX CC Lot XXA, Jalan Jenderal SS Kav.XX-XX, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta XXXX0, yang diwakili oleh DD, jabatan Presiden Direktur PT FGH;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa FG, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarat Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/PD-RM/AMNT/IV/2019, tanggal 23 April 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AA, Jakarta XXXX0;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Fungsional Madya, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-153/BC.06/2019, 29 Mei 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113617.40/2017/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kekurangan pembayaran Bea Keluar adalah nihil;

Bea Keluar : Rp 0 (+)
Total : Rp 0

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas SPKPBK-000004/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017 tersebut dan menetapkan bahwa kekurangan pembayaran Bea Keluar adalah nihil;
Karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SPKPBK-000004/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017, dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp928.364.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) serta dengan rincian sebagai berikut:

Bea Keluar : Rp928.364.000 (+)
Total : Rp928.364.000

Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agar kelebihan tersebut dapat dikembalikan.
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113617.40/2017/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK-000004/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017 atas nama PT FGH, NPWP 0X.0XX.XXX.0-0XX.000, beralamat di Gedung BB Lt.XX CC Lot XXA, Jalan Jenderal SS Kav.XX-XX, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta XXXX0 dan menetapkan atas barang yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 000031 tanggal 9 Juni 2016 adalah Konsentrat Tembaga dengan kadar 29.54% dengan HPE FOB USD1,720.41/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp928.364.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 April 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113617.40/2017/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 16 Januari 2019;
2. Membatalkan Pengadilan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113617.40/ 2017/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 16 Januari 2019;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK-000004/WBC0.12/2017 tanggal 10 April 2017 sehingga seluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK-000004/WBC0.12/2017 tanggal 10 April 2017 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK-000004/WBC0.12/2017 tanggal 10 April 2017adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK-000004/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017 dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil;
5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mengadili dan memutus sendiri yang seadil-adilnya sesuai prosedur hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK-000004/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 0X.0XX.XXX.0-0XX.000; dan menetapkan atas barang yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 000031 tanggal 09 Juni 2016 adalah Konsentrat Tembaga dengan kadar 29.54% dengan HPE FOB USD1,720.41/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp928.364.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukan secara tertulis dengan SPKPBK-000004 yang disebabkan perbedaan jumlah dan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000031 tanggal 09 Juni 2016 yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp928.364.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Penetapan kembali perhitungan bea keluar oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan secara tertulis dengan SPKPBK-000004 yang disebabkan perbedaan jumlah dan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000031 tanggal 09 Juni 2016 yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp928.364.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Konsentrat Tembaga yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a quo telah Kedapatan selisih jumlah (tonnage) tembaga yang diberitahukan dengan pengukuran muatan ekspor dan terdapat perbedaan kadar konsentrat tembaga mempengaruhi harga ekspor yang seharusnya dibayarkan, sehingga penerbitan Keputusan a quo telah dilakukan secara terukur dan merupakan pencerminan peyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a jo. Pasal 2A ayat (3) UU Kepabeanan juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding Nomor PER-32/BC/2014;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp928.364.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT FGH;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. FFF, S.H., M.S., dan Dr. H. GGG, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. Dr. H. M. FFF, S.H., M.S. ttd. Dr. H. GGG, S.H., M.H.,		Ketua Majelis, ttd. Prof. Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum.,
		Panitera Pengganti, ttd. HHH, S.H.

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X