Putusan Mahkamah Agung Nomor : 475/B/PK/Pjk/2020

 

PUTUSAN
Nomor 475/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
PT DFG, sekarang PT FGH, beralamat di Jalan FG, Ujung, Semampir, Surabaya X0XXX, alamat korespondensi di DF Gd. Menara Duta Lt.X/B, Jalan HR. RS Kav. B-X, Jakarta, yang diwakili oleh AB, jabatan Direktur PT DFG;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF Kav. X0-XX, Jakarta XXXX0;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1709/PJ/2019, tanggal 27 Maret 2019;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada CC, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 April 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.096598.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

N o.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
	a.1. Ekspor	37.118.185.302,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.964.151.408,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.898.370.000,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	57.980.706.710,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	32.546.937.957,00
	c. Jumlah seluruh Penyerahan	90.527.644.667,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0,00
	d.9. Jumlah	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	1.896.415.130,00
	b. Dikurangi:
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.905.262.655,00
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah	1.905.262.655,00
	c. Diperhitungkan:
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.905.262.655,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(8.847.525,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	8.847.525,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena Pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	8.847.525,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00
	h. Jumlah	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Mei 2016;
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.096598.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2146/WPJ.07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00061/207/12/055/14 tanggal 11 April 2014, atas nama PT DFG, NPWP 0X.0XX.XX0.X-0XX.000, beralamat di Jalan FG, Ujung, Semampir, Surabaya 60155, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.096598.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.096598.16/2012/-PP/M.XVIIIB Tahun 2018 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

   Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp.    18.964.151.408
   Pajak Keluaran	Rp.      1.896.415.141
   Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.      1.897.423.655
   PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp.           (1.008.514)
   Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp.             8.847.525
   PPN yang kurang dibayar	Rp.             7.839.011
   Sanksi Administrasi:
   - Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp.             2.665.264
   - Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp.             7.839.011
   Total Sanksi Administrasi	Rp.           10.504.275
   PPN  yang masih harus dibayar	Rp.           18.343.286

2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2146/WPJ.07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00061/407/12/055/14 tanggal 11 April 2014, atas nama PT DFG (sekarang PT FGH), NPWP 0X.0XX.XX0.X-0XX.000, beralamat di Jalan FG, Ujung, Semampir, Surabaya X0XXX adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Memutuskan bahwa kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Oktober 2012 adalah sebesar Rp18.343.286,00;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo; Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2019 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2146/WPJ.07/2015 tanggal 3 Juli 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00061/207/12/055/14 tanggal 11 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 0X.0XX.XX0.X-0XX.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp995.196.491,00, adalah sudah tepat dan benar dengan
pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu dikabulkannya sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa PPN Masa Pajak Oktober 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan perhitungan PPN yang kurang dibayar menjadi Rp995.196.491,00, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas ne bis vexari rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa atas sengketa PPN Masa Pajak Oktober 2012 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp995.196.491,00, dengan perincian sebagai berikut:

   Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp   115.896.782.633,00
   Pajak Keluaran	Rp       2.616.174.715,00
   Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp       1.897.423.655,00
   PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp          718.751.060,00
   Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp              8.847.525,00
   PPN yang kurang dibayar	Rp          727.598.585,00
   Sanksi Administrasi:	Rp
   - Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp          258.750.381,00
   - Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp              8.847.525,00
   Total Sanksi Administrasi	Rp          267.597.906,00
   PPN yang masih harus dibayar	Rp          995.196.491,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT DFG, sekarang PT FGH;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. FFF, S.H., M.S., dan Dr. H. GGGi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis : ttd. Prof. Dr. H.M. FFF, S.H., M.S., ttd. Dr. H. GGGi, S.H., M.H.,		Ketua Majelis, ttd. Prof. Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum.,
		Panitera Pengganti, ttd. HHH,

Biaya - biaya : 
1. Meterai......................  Rp       6.000,00
2. Redaksi ....................  Rp       5.000,00
3. Administrasi .............  Rp 2.489.000,00
    Jumlah .....................  Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. RTY, S.H.
NIP XXXX0XXX XXXX0X X 00X