Artikel

  • 26 Jul 2016

Tax Amnesty, Pelaporan dan Pelacakan Harta

Andreas Adoe, SE, LLM
Penulis dan pengajar di Program Administrasi Fiskal,FISIP UI

melacak amnestyTax Amnesty, Pelaporan dan Pelacakan Harta
Oleh : Andreas Adoe, SE, LLM
. [1]

RUU Tax Amnesty akhirnya disahkan oleh pemerintah sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang menjelaskan definisi pengampunan pajak, dalam pasal 1, sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

UU Pengampunan Pajak, yang bahkan sudah digugat untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi, sudah didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan PMK No. 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak. Lebih lanjut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) juga telah menerbitkan Peraturan DJP No: PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak serta Surat Edaran No: SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.


Keuntungan UU Pengampunan Pajak

Apabila semua ketentuan formal terpenuhi maka, menurut Pasal 11(5) UU Pengampunan Pajak, Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengampunan pajak dapat memperoleh, sebagai contoh, penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan atas kewajiban PPh dan PPN, penghapusan sanksi administrasi, hingga tidak dilakukan pemeriksaan serta penyidikan setelah membayar Uang Tebusan.

Beberapa pertanyaan yang muncul dalam penerapan UU Pengampunan Pajak adalah harta apa yang dapat diikutsertakan dalam pengampunan pajak oleh Wajib Pajak. Dalam UU Pengampunan Pajak, yang dimaksud dengan harta adalah harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan seperti dijelaskan dalam pasal 5 UU tersebut.

Tulisan ini akan lebih menekankan pada permasalahan pelaporan atau pengungkapan harta Wajib Pajak   baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan serta  definisi harta apa yang dapat memperoleh pengampunan pajak hingga apa yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk melacak harta Wajib Pajak tersebut.


Pengungkapan Harta

Pengungkapan harta tentunya akan mempengaruhi jumlah Uang Tebusan yang harus dibayar sehingga pengungkapan harta dan definisi harta yang harus diungkapkan adalah hal yang penting bagi Wajib Pajak.
 
Berdasarkan pasal 1 UU Pengampunan Pajak, definisi harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI.

Definisi harta yang luas ini dapat menimbulkan penafsiran yang luas karena tidak adanya batasan dalam definisi harta sehingga harta yang dilaporkan dapat berwujud peralatan pribadi, perkakas rumah, uang tunai di rekening perbankan, piutang, asuransi jiwa, obligasi, hasil karya seni, batu mulia, logam mulia atau bahkan dana pensiun.  

Untuk pelaporan rekening pribadi pada perbankan, banyak Wajib Pajak, terutama orang pribadi, dapat merasa keberatan apabila pelaporan juga disertai dengan nomor rekening perbankan yang bersangkutan kecuali jika peraturan dan Undang-Undang pajak mewajibkannya. Harta berupa uang tunai di rekening perbankan dari Wajib Pajak  tentunya juga meliputi rekening perbankan yang berada di dalam dan luar negeri yang terutama berada di offshore banking[2]

Karena keterbatasan definisi harta yang perlu dilaporkan, maka definisi harta mungkin dapat mengacu pada apa yang dapat dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan yang didasarkan atas petunjuk pengisian lampiran SPT Tahunan.  [3]

Dalam prakteknya, karena batasan definisi harta yang kurang memadai, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengalami kesulitan untuk membuat catatan lengkap atas  harta yang harus dilaporkan untuk pelaporan SPT Tahunan terutama atas Wajib Pajak yang tidak memiliki kegiatan usaha. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, permasalahan dapat bertambah dengan adanya harta yang dimiliki bersama.

Untuk Wajib Pajak Badan, karena adanya kewajiban pembukuan maka pengungkapan harta akan didasarkan atas pembukuan, sesuai Pasal 28 UU Ketentuan Umum Perpajakan.  Dalam praktek, Wajib Pajak Badan bahkan dapat menggunakan harta pribadi pemegang saham dalam kegiatan usaha dari Wajib Pajak Badan tersebut.

Karena tidak adanya aturan pajak tentang definisi harta, maka definisi harta dapat saja mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang menjelaskan tentang definisi barang, termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak.
 
-Barang bergerak  
Pasal-pasal dalam KUH Perdata mengatur penjelasan tentang barang bergerak, baik yang karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan seperti kapal atau barang bergerak karena ditentukan undang-undang seperti hak pakai, piutang atau saham. Dijelaskan juga dalam bahwa perkakas rumah, mebel, perabotan rumah tangga atau perhiasan rumah dapat juga digolongkan sebagai barang bergerak yang dapat menimbulkan kesulitan jika Wajib Pajak Orang Pribadi harus melaporkannya.
    
-Barang tidak bergerak
Untuk barang tidak bergerak, dapat meliputi, sebagai contoh, tanah, mesin-mesin pabrik, tanaman perkebunan hingga hak pakai atas barang tidak bergerak. Pelaporan harta yang terkait dengan hak kepemilikan barang tidak bergerak akan lebih mudah karena kepemikan harta ini, pada umumnya, akan tercatat.
 
Khusus untuk harta tidak berwujud, Undang-Undang juga menjelaskan tentang hak cipta  atas benda tidak berwujud, misalnya hak merek, hak paten, dan hak cipta sehingga harta ini dapat dilaporkan dalam pelaporan pajak oleh para seniman, penemu hingga usahawan pemegang hak tersebut.

Untuk harta di luar negeri, ada beberapa hal yang dapat membuat Wajib Pajak kesulitan dalam melaporkan kepemilikan harta seperti kepemilikan badan usaha di luar negeri yang kepemilikannya tidak terbagi atas saham, seperti persekutuan atau trust, meskipun badan usaha tersebut digunakan untuk kegiatan usaha seperti contohnya sebagai perusahaan induk atau holding company. Demikian juga jika Wajib Pajak Indonesia memiliki saham atas unjuk yang kepemilikan sahamnya tidak tercatat.

Berdasarkan harta yang dilaporkan, pelaporan harta tersebut harus didasarkan pada nilai wajar dari harta tersebut pada akhir tahun pajak terakhir khususnya untuk harta selain kas berdasarkan pasal 6 UU Pengampunan Pajak.


Pelacakan Harta

Ditjen Pajak diberi kewenangan untuk mendapatkan informasi perpajakan berupa harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak karena  berdasakan Pasal 35A dari UU Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak. Hal yang sudah berjalan ini memampukan Ditjen Pajak mengetahui harta seperti properti hingga kendaraan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Untuk harta yang berada di luar negeri, berdasarkan pertukaran informasi, Dirjen Pajak dapat memperoleh informasi harta di luar negeri melalui Exchange of Information (EOI) berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dan sebagai contoh, berdasarkan PMK No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara EOI, Ditjen Pajak dapat memperoleh informasi kepemilikan atau penghasilan dari harta. [4]

Untuk harta berupa uang tunai di perbankan luar negeri, Indonesia yang telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang didukung OECD dan negara G20, akan berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan dari negara lain termasuk informasi rekening perbankan sehingga memampukan Ditjen Pajak mengetahui uang yang disimpan di perbankan luar negeri. Rencana lebih lanjut dari OECD bahkan adalah pertukaran informasi atas kepemilikan (beneficial owner) dari badan usaha di offshore financial center.

Harta yang tidak dilaporkan dapat dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis untuk menambah kekayaannya yang merupakan penghasilan bersih yang belum dilaporkan atau obyek pajak yang belum dikenakan PPh. [5]

Pengungkapan harta dari Wajib Pajak, berdasarkan UU Pengampunan Pajak.  dapat digunakan sebagai basis data perpajakan yang lebih valid, terintegrasi dan terintegrasi dengan potensi penerimaan berupa penghasilan yang berasal dari harta tersebut baik berupa passive income, sewa hingga capital gain sehingga akan menguntungkan Ditjen Pajak dalam penerimaan pajak.


Kesimpulan

UU Pengampunan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendapat keuntungan berupa pembebasan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk pengungkapan harta, akan lebih baik jika diatur lebih lanjut tentang definisi harta yang perlu dilaporkan untuk mengikuti Tax Amnesty atau SPT Tahunan khususnya bagi harta bergerak dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi, menghadapi resiko atas  harta yang tidak dilaporkan, baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri, berupa sanksi administrasi dan pidana pajak yang dapat dihapuskan dengan mengikuti pengampunan pajak.  
 
 

 
 
[1] Penulis adalah praktisi pajak dan pengajar di Program Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
[2] Sebagai acuan dapat melihat pada penerapan aturan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dari Amerika Serikat meski FATCA tidak hanya mengacu pada offshore banking di financial offshore center.
[3] Petunjuk pengisian dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.
[4] Pasal 8(2) dari PMK No. 60/PMK.03/2014 yang sudah diubah dengan PMK No.125/PMK.010/2015
[5] Pasal 4(2)(p) UU PPh menjelaskan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak penghasilan. 
  • 26 Jul 2016

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


» » Silahkan Login disini untuk memberikan Tanggapan ...

Tanggapan


fransiskus_js
 29 Sept 2016
Saya setuju bahwa dengan tax amnesty ini, DJP dapat mendapatkan daftar aset Wajib Pajak yang lebih valid. Namun sayangnya, masih ada juga Wajib pajak yang menganggap dengan sebelah mata kemampuan DJP untuk melacak harta yang ada di luar negeri. Ada lagi yang mengatakan bahwa tax amnesty ini seperti buah simalakama, tidak ikut TA takut sanksi yang berat, tapi kalaupun ikut, takut kalau di kemudian hari bisa membayar pajak yang lebih besar karena sudah mengungkap sumber pendapatan yang selama ini tidak dilaporkan.
Bagi saya, program tax amnesty ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi WP yang selama ini tidak membayarkan pajaknya dengan benar. Tetapi yang terlebih penting lagi adalah membangun moral kejujuran dalam membayar pajak. Salam.
fauzan
 5 Sept 2016
Terima kasih Pak Andreas. Menarik sekali. Meskipun terdapat beberapa keuntungan dari amnesti pajak, menurut pendapat saya pemerintah juga harus aware dengan anggapan bahwa amnesty pajak yang dilakukan sebagai sinyal lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Selain itu tentu saja aspek keadilan dan perilaku pasca penerapan amnesti pajak dari WP yang selama ini patuh.
totokmudana
 1 Sept 2016
dalam rangka saya mengikuti tax amnesty karena saya pegawai swasta dan istri saya pegawai negeri sama-sama mempunyai NPWP saya bermaksud menggabungkan NPWP dulu baru saya melaporkan dalam tax amnesty apakah dimungkinkan????
sutianachien
 12 Agust 2016
Dear Pak andreas. Mohon informasinya:
Harta berupa rumah yang tidak pernah lapor karena harta tsb atas nama istri dan anak2 nya. Apakah harus ikut tax amnesty. dan kalau ikut menggunakan NPWP siapa? karena tidak pernah lapor di SPT siapapun.
Terima kasih.
denny.wianto
 7 Agust 2016
Dear rekan jtaudit,

Setahu saya poin penting tax amnesty adalah pengungkapan harta, jika dalam kasus rekan untuk mengikuti tax amnesty dapat mengungkap tambahan harta, maka bisa ikut tax amnesty.

Salam
jtaudit
 3 Agust 2016
Pak Andreas, mohon informasinya:
Perusahaan tempat saya bekerja (sudah PKP). Lalu pada saat blm ada efaktur, pernah membuat faktur palsu (karena jatah nomor seri habis&blm sempat minta nomor seri faktur yg baru).
Atas PPN tersebut tetap kami setor & laporkan.
Apa bisa kami ikut tax amnesty?
Apa yg harus kami ungkapkan saat tax amnesty?
Berapa tarif uang tebusan atas kelalaian tsb?

Terima kasih.
bubud46
 1 Agust 2016
pak ada hal yang mau saya tanyakan tentang tax amnesti bole???
wikson
 1 Agust 2016
Dear Rekan Asnawichan,

Terima kasih atas saran yang telah diberikan. Untuk menyimpan file dalam bentuk file Pdf rekan dapat mendownload Ortax Bulletin, dimana setiap konten yang tampil di Web Ortax akan dikemas lebih menarik setiap bulannya dalam Ortax Bulletin. Silahkan download Ortax Bulletin di sini : http://ortax.org/ortax/?mod=bulletin

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Salam Ortax.
asnawichan
 27 Jul 2016
Pak Moderator, tolong ditambahkan opsi save artikel ke format pdf sehingga lebih mudah untuk diprint. karena saya coba print dari browser chrome ...artikel tidak muncul di print preview sehingga kesulitan untuk di print.

Artikel sangat membantu untuk mensosialisasikan mengenai program pemerintah terkait tax amnesti. terima kasih.
back to top