Artikel

  • 2 Okt 2007

When Bad Things Happen to Good Taxpayers

Darussalam dan Danny Septriadi
Danny Darussalam Tax Center

when bad thingsKetentuan hukum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dan yang tidak dapat dikreditkan diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dalam rangka untuk meyakinkan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli telah disetor dan dilaporkan oleh PKP Penjual, Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Ditjen Pajak) dalam Surat Edaran (SE)-nya akan melakukan prosedur konfirmasi atau klarifikasi. Apabila dari hasil konfirmasi tersebut diketahui bahwa PKP Penjual tidak melaporkan PPN yang telah dipungutnya (Pajak Keluaran) dari PKP Pembeli maka PPN yang telah dibayar (Pajak Masukan) oleh PKP Pembeli tidak dapat dikreditkan. Jadi, persyaratan yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak tentang Pajak Masukan apakah dapat atau tidak dapat dikreditkan dikaitkan dengan Pajak Keluaran-nya apakah sudah disetor atau belum oleh PKP Penjual.

Di saat teknologi informasi yang semakin berkembang dalam membantu administrasi pajak modern seperti e-register, e-filing, e-identity (Single Identity Number), online monitoring payment system, e-mail account petugas pajak, Ditjen Pajak dalam melakukan konfirmasi Pajak Masukan masih menggunakan cara manual yaitu melalui surat menyurat. Tidak dipergunakannya konfirmasi Pajak Masukan secara elektronik oleh Ditjen Pajak karena alasan data Pajak Masukan yang terekam tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena sering terlambat direkam. Walaupun Ditjen Pajak sudah menerbitkan SE Nomor 10/PJ.52/2006 yang memberikan sanksi atas keterlambatan perekaman data Pajak Keluaran-Pajak Masukan, tetapi dalam praktik keterlambatan perekaman data masih saja sering terjadi, padahal jumlah PKP yang diawasi “hanya” 580.000 pengusaha (Bisnis Indonesia, 28 Februari 2006).

Di lain pihak, Pengadilan Pajak seperti dapat dilihat dalam putusannya yaitu PUT 02227/PP/M.III/16/2004 memperbolehkan PKP Pembeli untuk tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan-nya walaupun hasil konfirmasi diketahui bahwa Pajak Keluaran-nya tidak dilaporkan oleh PKP Penjual atau dengan kata lain hasil konfirmasi dinyatakan “tidak ada” sepanjang dapat dibuktikan melalui suatu prosedur alternatif (arus barang dan arus uang) PKP Pembeli telah dipungut PPN oleh PKP Penjual.

Kasus di Inggris


Bagaimana dengan tentang persyaratan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terkait dengan Pajak keluaran-nya tidak disetor oleh PKP Penjual di negara lain? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat disimak kasus Optigen Ltd (C-354/03), Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03), Bond House Systems Ltd (C-484/03).

Optigen, Fulcrum, dan Bond House adalah perusahaan (PKP) yang melakukan kegiatan perdagangan. Dalam suatu tahun, perusahaan tersebut membeli komputer dari perusahaan yang didirikan di Inggris untuk kemudian diekspor ke negara lainnya. Ketiga perusahaan tersebut membayar PPN atas pembelian komputer. Oleh karena komputer tersebut diekspor ke negara lain, maka ketiga perusahaan tersebut mengajukan permohonan restitusi atas Pajak Masukan yang telah mereka bayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Pajak Masukan yang telah dibayarkan oleh ketiga perusahaan tersebut tidak disetorkan ke kas negara oleh perusahaan yang menjual komputer (PKP Penjual). Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka permohonan restitusi ketiga perusahaan tersebut ditolak oleh Otoritas Pajak di Inggris (Commissioners) karena telah terjadi Carousel Fraud.

Atas putusan tersebut Optigen dan Fulcrum mengajukan banding ke VAT and Duties Tribunal, London dan Bond House ke VAT & Duties Tribunal, Manchester. Akan tetapi, putusan dari kedua pengadilan tersebut menyatakan bahwa putusan Commissioners sudah benar. Argumentasi yang diberikan oleh pengadilan tersebut bahwa ketiga perusahaan tersebut tidak dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan karena perusahaan komputer (PKP Penjual) melakukan kecurangan yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah ia pungut dari ketiga perusahaan tersebut, walaupun ketiga perusahaan yang membeli komputer tersebut (PKP Pembeli) tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kecurangan tersebut.

Atas putusan tersebut, Optigen, Fulcrum, dan Bond House mengajukan banding ke High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division. Putusan yang diterbitkan adalah hak PKP Pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan tidak boleh dikaitkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh PKP Penjual yang tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya ke kas negara karena PKP Pembeli tidak terlibat atas kecurangan tersebut.

Kesimpulan

PPN adalah merupakan pajak tidak langsung. Dengan demikian, dari sisi yuridis formal membawa konsekuensi logis bahwa apabila PKP Pembeli telah dipotong PPN-nya oleh PKP Penjual maka pada dasarnya sama dengan telah membayar PPN tersebut ke kas negara. Oleh karena itu, jika PKP Penjual tidak menyetorkan PPN yang telah ia pungut, maka Otoritas Pajak seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada PKP Penjual dan bukan PKP Pembeli. Dengan kata lain, sepanjang Wajib Pajak telah dipungut PPN-nya oleh PKP Penjual maka hak Wajib Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan-nya seharusnya tidak dikaitkan dengan ada atau tidak ada-nya jawaban konfirmasi.

  • 2 Okt 2007

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


begawan5060
 13 Mar 2009
Sepanjang Wajib Pajak telah dipungut PPN-nya oleh PKP Penjual maka hak Wajib Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan-nya seharusnya tidak dikaitkan dengan ada atau tidak ada-nya jawaban konfirmasi

Sangat setuju, karena dalam hal PKP Penjual ternyata belum menyetorkan PPN-nya, ada mekanisme untuk menagihnya.
reizagerrard
 19 Nop 2008
kalo blom ada jawaban pada konfirmasi kan bisa dibuat berita acara..btul gak??
lang
 3 Okt 2008
maaf, Surat Edaran (SE)-nya tentang melakukan prosedur konfirmasi atau klarifikasi ada di SE No berapa ya???

Thx
EDDYPRASETYO
 21 Jul 2008
Dikaitkan dengan ada atau tidaknya jawaban konfirmasi tetap perlu dilakukan untuk menghindari faktur fiktif.
Fazli
 12 Feb 2008
terkait dengan aturan konfirmasi, mungkin harus dilihat dari sudut perlunya pihak pembeli juga mengawasi dengan siapa dia bertransaksi. pembeli harus mengecek apakah yang menjual itu sudah PKP atau belum, melaporkan atau tidak dengan meminta copi SPT penjual. Kalo seperti bapak ulas bagaimana kalau banyak PKP Nakal yang membuat bukti faktur ternyata nggak lapor. Ketentuan seperti yang bapak ulas hanya bisa kalau Faktur Pajak sudah melalui mekanisme seperti uang, dengan no. seri tertentu yang di cek dan terawasi.
ocj788
 12 Feb 2008
Dari tulisan diatas terbukti bahwa UU perpajakan Indonesia tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada WP yg patuh. Jd bagaimana mau patuh...??????
jeffry
 31 Jan 2008
Dari tulisan Bapak-Bapak diatas jelas bahwa pembeli sangat disudutkan dengan kenakalan yang dilakukan oleh penjual. Semoga dengan adanya KUP no 28 yang telah berlaku saat ini hal-hal tersebut dapat diminimalisir.
prastono
 5 Des 2007
Apa yang bapak tulis memang benar adanya. Tapi ada kalanya PM dari PKP pembeli yang melakukan pembelian ke PKP Penjual yang nakal harus dikoreksi. Karena walau sudah dihimbau untuk tidak membeli ke PKP nakal, mereka tetap saja melakukan pembelian tersebut ( harga lebih murah kali ). Dengan koreksi ini diharapkan PKP pembeli tidak membeli ke PKP penjual yang nakal lagi. Sehingga PKP nakal tersebut diharapkan menjadi baik karena kalau tidak, dia tidak bisa jualan lagi. Jadi tugas membina Wajib Pajak supaya menjadi baik bukan menjadi tugas aparat saja, tapi ada partisipasi dari wajib pajak lainnya
poernama
 13 Nop 2007
Mr Dar & Mr Dan, Thanks a lot atas pencerahannya, semoga Indonesia bisa mencontoh dari kasus2 yang ada di LN, kan mencontoh yang baik itu sah - sah saja. Penerapan IT secara tepat guna mungkin salah satu kunci nya ya pak, kita tahu personel di DJP sudah menenteng 'leptop' dengan teknologi wifi, pidi e, dlsb, tapi disisi lain untuk klarifikasi nya masih manual?. Smoga kehadiran "Core Duo" nya pajak indonesia ( Mr Dar & Mr Dan) bisa menjadi "pemercepat" modernisasi tata administrasi perpajakan di tanah air. Amin.
purwo
 25 Okt 2007
Pa darussalam,

Saya sangat tertarik dengan tulisan Bapak ini dan saya yakin ini merupakan akhir dari ketidakadilan yang selama ini diterima oleh PKP pembeli.

Di dalam pajak kita mengenal prinsip substance over form, sehingga jika secara substansi kita sudah membayar dan dana tersebut tidak disetor ke negara seharusnya kita sebagai pembeli tetap dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut dan tidak perlu bertanggung jawab secara renteng atas kesalahan tersebut,


Maju terus pa darussalam dengan tulisan-tulisannya yang mencerahkan


Purwo
nurdin
 17 Okt 2007
Masyarakat kita memang semakin pintar dan melek dengan pajak mungkin inilah sebabnya pasal 33 UU KUP dihapus. Kalo tidak kedepannya bisa berabe Fiskus menghadapi kritikan2 yang semakin tajam. Jadi kalo kita semakin pintar, celah2 ketidakadilan pemajakan semakin tereleminasi. Mari kita tingkatkan pengetahuan pajak kita. thx to Pa' Darussalam dan Danny Septriadi yg sudah mau meluangkan waktunya utk melakukan komparasi dng LN. Hal ini sangat bermanfaat utk kita semua.
tedyiswahyudi
 10 Okt 2007
Kabar gembira.., bahwa dengan telah disahkannya UU No. 28 tahun 2007 ttg KUP yang mulai berlaku 1 Januari 2008, maka praktis adanya kasus-kasus di atas yang dilakukan oleh fiskus menjadi kehilangan dasar pijakannya. Hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 33 UU KUP sebelumnya yang mengatur tentang tanggung jawab renteng PPN bagi pembeli/penerima BKP/JKP sudah dihapuskan. Penghapusan Pasal 33 KUP yang dinilai kontroversial ini memang sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat. Demikian.
liem06
 8 Okt 2007
Dari kasus diatas, yang juga pernah saya alami ketika kerja di suatu perusahaan. Argumen saya, koq kenapa kita sebagai pembeli yang kena 'getah' nya padahal sewaktu membayar hutang dagang, kita sudah bayarkan PPn nya, dan ketika menerima faktur pajaknya pun kita lihat tidak cacat, NPWP & NPPKP-nya juga kita mintakan copy-nya.

Kalau toh akhirnya si supplier itu 'nakal' tidak menyetorkan pajaknya, dan ekstreem nya lagi, si supplier itu sudah 'kabur' alias sukar ditemukan keberadaan-nya, kenapa kita sebagai pembeli yang kena 'getah' nya. Kenapa tidak di usut si pengusaha tersebut ? khan data (NPWP) sebagai Pemegang Saham nya bisa di pakai untuk melacak keberadaan nya.

Jadi menurut pendapat saya, peraturan mengenai tanggung-renteng itu perlu di tinjau ulang kembali, karena konsekwensinya sangat memberatkan pihak consumen.

Semoga saran dan masukan saya ini berkenan dan dapat dijadikan masukan yang berarti.

Terimakasih.
indra9
 3 Okt 2007
Memang benar petugas pajak selama ini lebih terpaku dengan hasil jawaban klarifikasi faktur pajak. Dengan jawaban klarifikasi 'tidak ada' pemeriksa pajak langsung melakukan koreksi pajak masukan padahal dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-754/PJ./2001 butir apabila jawaban KPP tempat PKP penjual terdaftar menyatakan 'tidak ada' ada dua treatment. Jika jawaban 'tidak ada' dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sedangkan jika jawaban 'tidak ada' dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena: 1. Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
2. PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;
maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Bagi KPP yang dimintakan klarifikasi maka Permintaan klarifikasi harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan klarifikasi. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual. Selanjutnya dalam lampiran Kepdirjen tsb butir 1.4.1.3.4. disebutkan 'Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang' Artinya sepanjang dapat dilakukan prosedur pengujian lain yang dapat meyakini kebenaran faktur pajak masukan maka pemeriksa pajak tidak boleh terpaku pada satu prosedur saja yaitu klarifikasi faktur pajak masukan.
back to top