+6281 1981 0104
Add official Line
Home
Artikel
Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban
Hendy Setiawan
ortax.org
PendahuluanMenghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap (karyawan) bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif.
Subjektif melibatkan kondisi dari karyawan terkait dengan berbagai status yang melekat kepadanya, antara lain : Status Kepegawaian (Pegawai Baru, Pindahan, Ekspatriat), Status PTKP (TK/0 sampai dengan K/3) dan Status NPWP.
Variatif melibatkan berbagai jenis dan sifat penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan. Variasi ini antara lain disebabkan karena setiap perusahaan dapat menentukan kebijakan terkait dengan remunerasi karyawannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.
Pedoman teknis untuk menghitung PPh 21 karyawan tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Cukup banyak contoh kasus diilustrasikan pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak tersebut.
Alternatif pembebanan PPh Pasal 21
Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bersifat mandatory (wajib). Dalam menentukan kebijakan remunerasi, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti jenis usaha, kondisi finansial hingga strategi perusahaan untuk menekan turn over karyawan.
Untuk menekan turn over karyawan, perusahaan biasanya memberikan fasilitas seperti perumahan, pendidikan, pinjaman hingga pemberian fasilitas dalam menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan.
Pilihan untuk menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan tentunya membutuhkan analisa komprehensif yang tidak hanya melibatkan divisi HRD namun juga melibatkan divisi pajak agar pengeluaran terkait dengan PPh Pasal 21 dan PPh Badan menjadi optimal.
Berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan, ada beberapa alternatif pembebanan yang dapat diambil oleh perusahaan, antara lain :
- PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan
Karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan dikenal dengan Metode Gross (Gross Method). Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan. - PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan
Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk Benefit in Kind (BIK). Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk Benefit in Kind (BIK) dikenal dengan Metode Net (Net Method).
Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, kecuali jika perusahaan hanya menanggung sebagian.
Pemilihan metode ini membutuhkan analisa komprehensif karena selain menjadi beban, pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan. - PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak
Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan tunjangan pajak. Pemberian tunjangan pajak sifatnya sama dengan tunjangan lainnya. Penghasilan karyawan yang bersangkutan akan bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak.
Pemilihan metode ini membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan. Jika perusahan sedang mengalami kerugian, tentu saja pilihan ini tidak menguntungkan karena beban yang harus dipikul oleh perusahaan menjadi semakin besar mengingat tunjangan pajak akan menambah penghasilan karyawan yang tentunya akan menambah besarnya PPh Pasal 21.
Tunjangan Pajak dapat diberikan secara Flat (tetap) maupun dengan melakukan Gross Up (Jumlahnya tidak tetap melainkan disesuaikan dengan besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan atau proporsional).
Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Flat (Flat Method) biasanya akan berbeda dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya harus dipotong.
Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross up atau dikenal dengan Metode Gross up (Gross up Method) akan sama dengan PPh Pasal 21 yang sesungguhnya. Metode gross up memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari PPh yang harus dipotong. Dalam praktek, tunjangan pajak biasanya diberikan dengan metode gross up.
Istilah gross up sendiri sebenarnya tidak dikenal dan tidak disebutkan secara eksplisit diberbagai peraturan perpajakan secara formal. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
Berdasarkan uraian mengenai alternatif pembebanan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) metode pemotongan yaitu Metode Gross, Net dan Gross Up.
Untuk kemudahan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan dapat menggunakan bantuan Ms Excel.
Kombinasi Metode Pemotongan PPh Pasal 21
Dalam praktek sering ditemukan perusahaan yang mengkombinasikan metode pemotongan untuk menghitung PPh 21 karyawan. Metode ini dikenal dengan Metode Mixed (Mixed Method). Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak sehingga dapat dihitung PPh Pasal 21 yang harus ditanggung perusahaan maupun PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan.
Metode ini merupakan kebijakan perusahaan terkait remunerasi karyawan yang tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang di dalam kontrak kerja.
Dalam praktek sering ditemukan perusahaan yang mengkombinasikan metode pemotongan untuk menghitung PPh 21 karyawan. Metode ini dikenal dengan Metode Mixed (Mixed Method). Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak sehingga dapat dihitung PPh Pasal 21 yang harus ditanggung perusahaan maupun PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan.
Metode ini merupakan kebijakan perusahaan terkait remunerasi karyawan yang tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang di dalam kontrak kerja.
Kasus 1 :
Perusahaan di bidang penjualan software komputer memiliki karyawan yang bertugas untuk memasarkan produknya (marketing). Selain mendapatkan Gaji dan tunjangan-tunjangan, karyawan tersebut mendapatkan Insentif Penjualan. Dalam kontrak kerja, perusahaan akan menanggung PPh Pasal 21 untuk penghasilan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan dengan memberikan tunjangan pajak secara gross up. Sedangkan PPh Pasal 21 atas Insentif Penjualan, perusahaan akan membebankannya langsung kepada karyawan (PPh 21 ditanggung oleh karyawan).
Kasus 2 :
Perusahaan di bidang Jasa Konsultasi Manajemen memotong PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan karyawan dan membebankannya secara langsung kepada karyawan (PPh 21 ditanggung oleh karyawan), kecuali untuk Tunjangan Komunikasi. Perusahaan memutuskan untuk menanggung PPh Pasal 21 atas Tunjangan Komunikasi karyawan dengan memberikan tunjangan pajak secara gross up.
Teknis Penghitungan
Metode Gross
Metode Gross
Sebagian besar contoh penghitungan PPh Pasal 21 karyawan dalam lampiran PER-31/PJ/2012 adalah penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross. Berikut adalah ilustrasi sederhana penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross :
Metode Net
Penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode net tidak berbeda dengan metode gross. Perbedaannya hanya terletak pada saat perusahaan menghitung Take Home Pay untuk keperluan pembuatan slip gaji atau keperluan payroll lainnya. Berikut adalah ilustrasi sederhana penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode Net :
Penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode net tidak berbeda dengan metode gross. Perbedaannya hanya terletak pada saat perusahaan menghitung Take Home Pay untuk keperluan pembuatan slip gaji atau keperluan payroll lainnya. Berikut adalah ilustrasi sederhana penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode Net :
Metode Gross Up
Tidak ada penjelasan dan contoh penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up pada lampiran PER-31/PJ/2012. Mengingat metode gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika penghitungan, maka kita dapat membuat ilustrasi sendiri atau mengambil contoh yang ada (silahkan dicari pada menu Download kontribusi Member pada ortax.org). Berikut adalah ilustrasi sederhana penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up :
Metode Mixed
Sama halnya dengan metode gross up, metode mixed pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Tidak ada standar baku, perusahaan dapat membuat beberapa alternatif penghitungan metode mixed yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
Sama halnya dengan metode gross up, metode mixed pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Tidak ada standar baku, perusahaan dapat membuat beberapa alternatif penghitungan metode mixed yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
Dalam praktek, perusahaan biasanya menggabungkan antara metode gross dengan metode gross up.
Salah satu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan metode mixed adalah dengan memisahkan penghitungan antara penghasilan yang PPh Pasal 21-nya menjadi beban karyawan dan penghasilan PPh Pasal 21-nya menjadi beban perusahaan.
Dengan menggunakan alternatif ini tentunya diperlukan extra effort karena penghitungan tidak cukup dilakukan satu kali.
Ada 2 (dua) kondisi sehubungan dengan penggunaan metode mixed untuk penghitungan PPh Pasal 21, antara lain :
- Secara umum PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak secara gross up namun terdapat jenis penghasilan yang PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh karyawan
Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan perusahaan harus melakukan 2 (dua) kali penghitungan.
Penghitungan Pertama dilakukan dengan menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan dan dihitung dengan metode gross up. Pada proses ini perusahaan dapat langsung mengetahui berapa PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh perusahaan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
Penghitungan Kedua dilakukan dengan menghitung seluruh PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan (baik yang PPh Pasal 21-nya ditanggung perusahaan maupun yang ditanggung oleh karyawan). Penghitungan dilakukan menggunakan metode gross dengan memasukan nilai Tunjangan Pajak yang diperoleh pada Penghitungan Pertama.
Selisih antara PPh Pasal 21 pada penghitungan kedua dengan penghitungan pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan.
Contoh :
Pada tahun 2012 sebuah perusahaan di bidang Jasa Konsultasi Manajemen memutuskan untuk menanggung PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak secara gross up atas seluruh penghasilan yang diterima karyawannya, kecuali untuk Tunjangan Komunikasi (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan). Berikut adalah ilustrasi dan contoh penghitungan metode mixed yang diterapkan oleh perusahaan :
- Secara umum PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan namun terdapat jenis penghasilan tertentu yang PPh Pasal 21-nya ditanggung perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak secara gross up
Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan maupun PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan perusahaan harus melakukan 2 (dua) kali penghitungan.
Penghitungan Pertama dilakukan dengan menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang PPh Pasal 21-nya ditanggungg oleh karyawan dengan metode gross.
Penghitungan Kedua dilakukan dengan menghitung seluruh PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan (baik yang PPh Pasal 21-nya ditanggung perusahaan maupun yang ditanggung oleh karyawan). Penghitungan dilakukan menggunakan metode gross dengan memasukan nilai Tunjangan Pajak yang diperoleh dari selisih antara PPh 21 terutang dari penghitungan kedua dengan PPh 21 terutang dari penghitungan pertama.
Contoh :
Pada tahun 2012 sebuah perusahaan di bidang Jasa Konsultasi Manajemen memutuskan untuk memotong PPh Pasal 21 secara langsung atas seluruh penghasilan yang diterima karyawannya, kecuali untuk Tunjangan Komunikasi (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan). Berikut adalah ilustrasi dan contoh penghitungan metode mixed yang diterapkan oleh perusahaan :
Menerapkan metode mixed pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Masih dimungkinkan untuk mencari alternatif lain yang lebih akurat dengan mempertimbangkan keseimbangan beban antara perusahaan dan karyawan.
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.
» » Silahkan Login disini untuk memberikan Tanggapan ...
Tanggapan
rizkiarya
19 Feb 2016
|
sangat bermanfaat thanks
|
poltax hans
8 Okt 2015
|
sangat membantu terimakasih
|
meinameiong
20 Apr 2015
|
Sangat membantu sekali dengan contoh nya juga jd mudah dipahami. terimakasih
|
poltax hans
27 Feb 2015
|
Sangat membantu saudara terima kasih.
|
seanaga
5 Feb 2015
|
pak Zulkipli metode net tidak bisa diterapkan itu terdapat pada pasal berapa pak, kebetulan saya lagi nyari makasih pak
|
amdk
24 Nop 2014
|
terima kasih untuk segala informasi yang ada pada artikel ini sangat bermanfaat dan sesuai yang diharapkan..
|
tiyoci
6 Nop 2014
|
terima kasih artikelnya, kebetulan di kantor kami ada beberapa sub unit bisnis, sangat membantu
|
lelouchz
6 Okt 2014
|
mohon petunjuk kak..
bagaimana cara untuk menghitung PPh 21 karyawan tetap yang dipindah tugaskan ke anak perusahaan apabila metode teknik penghitungan tunjangan pajaknya berbeda? perusahaan induk memakai metode gross up dan anak perusahaan menggunakan metode nett. lalu pengaruhnya terhadap laporan perusahaan bagaimana? |
rainersiregar
14 Agust 2014
|
Mohon petunjuk..
Gimana cara menghitung PPh 21 bagi karyawan yang berkerja di 2 perusahaan?? yang memotong pph 21 apakah di perusahaan A ato perusahaan B atau di kedua2 nya di potong?? mohon petunjuk.. |
taxevasion
9 Agust 2014
|
Bagus banget contohnya, langsung bikin ngerti
|
niraqila
7 Jul 2014
|
thx infonya
|
endanakal
12 Jun 2014
|
Thx sangat membantuu..
|
zulkifliprasetyo
10 Jun 2014
|
penggunaan metode tergantung kebijaksanaan perusahaan dan status pajak badan perusahaan tersebut apakah Pajak Badan Final atau Tidak. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan PER-31/PJ/2012 yang tidak memperbolehkan metode nett apabila status pajak badannya final.
|
panduw
13 Mei 2014
|
Info nya sangat membantu. Thanks
|
ajidedy
15 Apr 2014
|
menurut saya apapun metode yang di pakai semua pada umumnya merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. semua metode bagus asal dalam pelaksanaan berpegang pada aturan yang telah diberlakukan sesuai dengan undang undang yang berlaku.
|
tiyoci
3 Apr 2014
|
adakah artikel PPh 21 utk penerima penghasilan bukan pegawai? baik yang berkesinambungan maupun yang tidak? terima kasih
|
mr12415
12 Mar 2014
|
Thanks.
Contoh perhitungannya cukup jelas dan membantu. |
maretgiwa
27 Feb 2014
|
Pemilihan metode ini membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan.. Maksudnya gimana ?
|
delt4
16 Jan 2014
|
Trima kasih atas informasinya
|
Risma Fitriyanti
15 Jan 2014
|
saya mau donwload, gimana yah caranya?
|
ombi saputra
9 Des 2013
|
alternatif terbaik, tunjangan pajak
|
jwsudomo
17 Okt 2013
|
Setelah berpikir ulang, saya sadar bahwa tdk mungkin menanggung pajak karyawannya. Yang dilakukan hanya menambahkan sejumlah yang besarnya sesuai dengan pajak yang ditanggung karyawan.
|
jwsudomo
7 Okt 2013
|
Paling seru keadaan sekarang. Hampir semua karyawan sudah punya NPWP dan harus memasukan SPT tahunan. Metode apapun yang digunakan, pajak karyawan itu akan sama (kalau tidak ada penghasilan lain).
Lebih seru lagi kalau dia pindah kerja dalam tahun itu. Perusahaan pertama mengembalikan pajak yang dipungutnya karena tidak komplit satu tahun sedangkan PTKPnya diperhitungkan satu tahun penuh. Perusahaan kedua juga memperhitungkan PTKP satu tahun penuh. Akibatnya di SPT pribadinya ia kurang bayar. |
Dwi Cahyani
1 Okt 2013
|
Untuk membuat laporan Kuliah Kerja Praktek data2 yg perlu diambil untuk judul metode pemotongan PPh 21 ini apa saja ya, mohon bantuannya. trimakasih
|
jwsudomo
20 Sept 2013
|
Metode apapun yg digunakan tidak boleh melupakan kepentingan perusahaan.
Untuk karywan yang masuk lapisan yang dikenakan PPh 21 dibawah 25% sebaiknya pajaknya ditanggung pegawai. Untuk yang masuk lapisan yang dikenakan PPh 21 sama dengan 25% sebaiknya sama seperti diatas. Sebaliknya yang masuk lapisan diatas 25% metode gross up adalah metode bunuh diri. Tanggung saja pajaknya. Meskipun tidak boleh dibiayakan, tax credit yang hilang hanya 25%. Dengan lain perkataan: Bayar sebagai gaji kena pajak hanya sampai terkena lapisan 25%. Yang lebih dari itu biar dianggap NON BIAYA. |
Auramuslim
19 Sept 2013
|
Apapun methodenya, pada prinsipnya pajak penghasilan harus dikenakan kepada pihak yang menerima, memperoleh (manfaat) dari penghasilan tersebut sebagai wujud gotong royong berbangsa dan bernegara. Seorang profesional paham betul apa itu arti "no risk no gain"...deal or no deal....
|
tambor.siagian@yahoo.com
19 Sept 2013
|
tks atas sharing ilmunya.
|
cmarcus
12 Sept 2013
|
ada versi excellnya???
|
paat
6 Sept 2013
|
Besarnya TP
1. Lapis tarif I=5%*PKP/0,9525 2. Lapis tarif II=(15%*(PKP-5000000))/0,85 3. Lapis tarif III=(25%*(PKP-30000000))/0,75 4. Lapis tarif IV=(30%*(PKP-55000000))/0,7 |
TIYAN
5 Sept 2013
|
sangat membantu,,,
|
iroy_7
5 Sept 2013
|
Terimakasih untuk sharing ilmunya, Mohon yg punya d share donk untuk rumus excell yg gross up nya.
Thanks Alot |
dede13
28 Agust 2013
|
perusahaan saya juga menanggung semua pph 21 karyawan dengan cara memberikan tunjangan, tapi kami menggunakan e-spt yang ada fasilitas untuk memberikan jumlah pajaknya.
|
januarcees
27 Agust 2013
|
terima kasih banyakkkk ini sangat membantu skripsi saya berhubung saya mengambil tentang ini ;)
|
novri
26 Agust 2013
|
Penjabarannya sangat membantu. tks...
|
harind
23 Agust 2013
|
Terimakasih untuk sharing ilmunya
|
cocoproud
23 Agust 2013
|
Sangat berguna. terima kasih saudara.
|
kecebong
22 Agust 2013
|
mohon d share donk untuk rumus excell yg gross up nya
|
agwinfanaila
22 Agust 2013
|
betul banget, apalagi ditambah PTKP yg seringkali berubah-ubah
|
ombi saputra
21 Agust 2013
|
terima kasih pencerahannya pak
|
m3rryc
21 Agust 2013
|
Thank you infonya...
|
septianpajak
16 Agust 2013
|
terimakasih atas informasi yang bermanfaat ini.
wawasan saya bertambah.. |
PUMJ
12 Agust 2013
|
TQ. Atas Informasinya
Hal ini akan menambah wawasan saya dalam hal perpajakan. Salam |
bezita
5 Agust 2013
|
apik yo...thank's
|
osa erlandoe
3 Agust 2013
|
menambah wawasan saya untuk artikel ini. go ahead.
|
Mucle
1 Agust 2013
|
amazing. terima kasih...
|
wordtalks
1 Agust 2013
|
Wah top markotob artikelnya nih,,mantabh
|
dionel
1 Agust 2013
|
terima kasih artikelnya kawan..
sangat bermanfaat... |
mardintua
31 Jul 2013
|
trima kasih artikelnya ....
|
ppt
31 Jul 2013
|
Artikel yang bagus dan bermanfaat. thanks guys'
|
hillbogor
30 Jul 2013
|
pembahasan ini sangat membantu! thanks
|
yudi74
30 Jul 2013
|
pada dasarnya jika PPh 21 sampai ditanggung oleh pemberi kerja (pembayar penghasilan) pasti karena karyawan tersebut penghasilannya tidak mau dipotong PPh 21 berapapun nilainya. mekanisme di atas akan dapat diterapkan jika karyawan bersedia menanggung sebagian PPh 21nya. bagaimanapun juga saya ucapkan terima kasih kepada penulis atas artikel ini yang memberikan alternativ selain ditanggung sepenuhnya atau gross up sepenuhnya.
|
54nt11
30 Jul 2013
|
Luar Biasa. sangat bermanfaat banget artikelnya ..
|
ycajie
29 Jul 2013
|
Artikel yang bermutu dan sangat bermanfaat. Terima kasih :-)
|
Andrewli
29 Jul 2013
|
Help me a lot with my essay. Thanks.
|