Artikel

  • 5 Agust 2011

Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP

Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
Managing Partner CITASCO - Registered Tax Consultants

pemotongan_123Pendahuluan

Suatu negara berhak memajaki laba usaha sebuah perusahaan yang berdomisili di negara lainnya apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha di negara yang disebut pertama melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dengan kata lain, jika kegiatan usaha sebuah perusahaan dari satu  negara dilakukan tidak melalui suatu BUT atau kegiatan tersebut tidak menimbulkan adanya BUT di negara lain, maka negara lain tersebut sama sekali tidak berhak memajaki laba usaha perusahaan dimaksud. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 pada hampir seluruh Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau dikenal dengan Tax Treaty yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara mitra perjanjian. Mengenai bagaimana BUT dianggap timbul termasuk beberapa pengecualiannya, hal itu umumnya diatur dalam pasal 5 sebuah P3B. Ketika suatu negara berdasarkan P3B berhak mengenakan Pajak atas suatu Laba Usaha perusahaan luar negeri, teknis pemajakannya menggunakan ketentuan perpajakan domestik negara tersebut.

Dalam rangka penerapan suatu P3B, otoritas perpajakan Indonesia memberi persyaratan administratif yaitu berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) atau yang dalam terminologi perpajakan internasional disebut dengan Certificate of Domicile (COD) atau Certificate of Residence (COR). Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009. SKD diterbitkan oleh pihak otoritas perpajakan negara mitra P3B yang pada dasarnya menerangkan bahwa seseorang atau sebuah badan adalah merupakan penduduk negara tersebut untuk tujuan perpajakan serta terdaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) di negara dimaksud. Dalam praktiknya, meskipun individu atau suatu badan berasal dari sebuah negara mitra perjanjian, P3B terkait tidak dapat diterapkan atas transaksi yang dilakukan sepanjang yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan SKD. Dalam hal ini ketentuan perpajakan Indonesia akan sepenuhnya diberlakukan. Ketentuan domestik juga berlaku penuh apabila perusahaan luar negeri berasal dari suatu negara di mana Indonesia tidak mendatangani P3B dengan negara tersebut.

Kegiatan Pemberian Jasa Yang Menimbulkan BUT dan Aspek Pemajakannya

Kecuali dengan negara Jepang, P3B Indonesia dengan negara mitra perjanjian lainnya mencantumkan pemberian jasa (furnishing of services) dalam definisi permanent establishment atau BUT. Yang dimaksud dengan pemberian jasa disini adalah di luar pemberian jasa dalam rangka proyek konstruksi, perakitan dan instalasi yang diatur dalam klausul tersendiri. Dalam P3B Indonesia dengan negara lain dinyatakan bahwa BUT dapat timbul dalam hal pelaksanaan suatu pemberian jasa melampaui jangka waktu tertentu. Jadi dalam penentuan BUT atas kegiatan pemberian jasa, terdapat semacam time test. Misalnya P3B Indonesia dengan Singapura mengatur bahwa jangka waktu pemberian jasa lebih dari 90 hari dalam periode 12 bulan baru akan menimbulkan adanya BUT.

Ketentuan perpajakan domestik Indonesia yakni pasal 2 ayat (5) huruf m Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) juga mengatur bahwa pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dapat menimbulkan BUT. Apabila pemberi jasa berasal dari negara yang bukan mitra P3B atau berasal dari negara mitra P3B namun tidak dapat menunjukkan SKD, maka ambang batas 60 hari sebagaimana menurut pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh tersebut akan diberlakukan sepenuhnya dalam menentukan apakah kegiatan pemberian jasa akan menimbulkan BUT. Pentingnya penentuan timbul tidaknya BUT dari suatu kegiatan pemberian jasa adalah dalam rangka perlakuan pemajakannya.

Pasal 2 ayat (1a) UU PPh mengatur bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Selanjutnya, penjelasan pasal 2 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan BUT dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan WPDN sebagaimana diatur dalam UU PPh dan UU yang mengatur mengenai ketentuan umum yaitu UU KUP. Dengan demikian, berdasarkan self assessment yang dianut Indonesia, BUT wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP dan memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya WPDN, termasuk kewajiban dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Ketentuan pemotongan seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2) juga berlaku terhadap BUT yang memperoleh penghasilan dari kegiatan pemberian jasa yang merupakan objek pemotongan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan terkait.

Pemotongan PPh Atas BUT Yang Tidak Memiliki NPWP

Dalam praktik, tidak jarang timbul permasalahan ketika WPDN melakukan transaksi dengan pihak perusahaan luar negeri yang tidak atau belum memiliki NPWP meskipun dari kegiatan pemberian jasa yang dilakukannya telah menimbulkan adanya BUT di Indonesia, baik karena telah melampaui time test dalam P3B atau melebihi jangka waktu 60 hari berdasarkan UU PPh  dalam hal tidak terdapat P3B dengan negara asal pihak pemberi jasa atau karena tidak dapat menunjukkan SKD. Terdapat kebimbangan dalam menentukan apakah atas imbalan jasa yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 UU PPh. Masalah ini tidak hanya terjadi di kalangan Wajib Pajak tetapi juga muncul ketika petugas pajak melakukan penelitian berkas maupun pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pihak yang condong untuk memotong PPh pasal 26 umumnya beralasan karena BUT tersebut belum atau tidak memiliki NPWP sehingga tidak dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Alasan ini kurang dapat diterima, karena tidak ada dasar hukumnya. Persyaratan memiliki NPWP tidak termasuk penentu timbul tidaknya suatu BUT. Lagi pula, tidak ada ketentuan yang mengakibatkan status Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) BUT berubah menjadi WPLN Non BUT hanya karena tidak memiliki NPWP. Seandainya alasan demikian dapat diterima, perusahaan luar negeri akan dengan mudah menghindari BUT dengan cara sengaja tidak mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa pemotongan  PPh pasal 23 tidak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiki NPWP. Pasal 23 ayat (1a) UU PPh menegaskan bahwa apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang seharusnya. Wajib Pajak yang dimaksudkan disini menurut Pasal 23 UU PPh adalah sangat jelas yaitu WPDN atau BUT. Jadi, masalah BUT memiliki atau tidak memiliki NPWP dalam rangka pemotongan PPh Pasal 23 adalah hanya berakibat pada perbedaan besarnya tarif pemotongan yang akan dikenakan, tidak lantas mengakibatkan penerapan pemotongan PPh pasal 26.

Tidak kalah pentingnya untuk dipahami secara mendasar adalah bahwa pemotongan PPh Pasal 26 hanya berlaku  bagi WPLN selain BUT. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 26 UU PPh. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, pemotongan PPh pasal 26 atas BUT adalah tidak tepat. PPh pasal 26 dengan tarif 20% dikenakan terhadap perusahaan luar negeri yang berasal dari negara mitra P3B tetapi tidak dapat menunjukkan SKD atau  berasal dari negara non mitra P3B di mana kegiatan pemberian jasa di Indonesia tidak melebihi jangka waktu 60 hari sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (5) huruf m UU PPh. Dalam hal ini status perusahaan asing tersebut adalah WPLN Non BUT. Apabila perusahaan yang disebut pertama dapat menunjukkan SKD, maka dalam hal kegiatan pemberi jasa tidak melebihi jangka waktu yang terdapat dalam P3B, maka perusahaan asing tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh sama sekali karena tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia.

Penutup

Munculnya permasalahan pemotongan PPh atas pembayaran imbalan jasa kepada BUT yang tidak memiliki NPWP tampaknya didasari pemikiran bahwa perusahaan luar negeri baru dapat dipotong PPh pasal 23 apabila BUT tersebut telah memiliki NPWP. Pemahaman ini masih kental di sebagian kalangan Wajib Pajak maupun Fiskus meskipun tidak ada dasar hukumnya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ketentuan perpajakan yang menyangkut BUT dalam UU PPh tidak sinkron dengan persyaratan administratif. Perlu dipahami bahwa sistim dan prosedur perpajakan Indonesia yang self-assessment mewajibkan Wajib Pajak sendiri termasuk BUT untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP. Tidak ada mekanisme yang mewajibkan pihak pemotong untuk memaksa BUT mendaftarkan diri. Ketentuan di KUP hanya mengatur bahwa kepada Wajib Pajak akan diterbitkan NPWP secara jabatan apabila kewajiban mendaftarkan diri tidak dilaksanakan.. Urusan pendaftaran Wajib Pajak dalam hal ini BUT untuk memperoleh NPWP maupun penerbitan NPWP secara jabatan ini tentu berada dalam ruang lingkup tanggung jawab pihak Direktorat Jenderal Pajak, bukan di pihak Pemotong.

Pihak otoritas perpajakan Indonesia perlu memikirkan cara paling efektif untuk menjaring semua WPLN yang melakukan kegiatan pemberian jasa di Indonesia yang berdasarkan  P3B atau ketentuan UU PPh menimbulkan BUT di Indonesia agar mereka mendaftarkan diri ke kantor pajak atau diberikan NPWP secara jabatan. Sementara itu, perlu diterbitkan semacam  penegasan tentang pemotongan PPh atas BUT yang tidak memiliki NPWP untuk menghindari kesimpangsiuran yang terjadi dalam praktik.
  • 5 Agust 2011

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


iroy_7
 20 Des 2012
Sangat Membantu & Menambah Khasanah Ilmu...
Terimakasih
pera
 17 Des 2012
i like it
faskal
 19 Nop 2012
sangat setuju, dalam tax treaty juga selalu disebutkan kalau sudah melewati time test maka akan di deemed sebagai BUT. Sehingga pemotongannya pun harus dipersamakan dengan wajib pajak badan. Dan karena tidak memiliki NPWP maka terkena kenaikan sebesar 100%.
bennett28
 27 Okt 2012
Setuju pak...tetapi sebelum ada aturan yg secara eksplisit mengatur hal tsb diatas, menurut pendapat saya atas pemotongan PPh Atas BUT Yang Tidak Memiliki NPWP sangat jelas harus dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif pemotongan lebih tinggi 100% dari tarif yang seharusnya, krn telah masuk dalam kriteria BUT
watek
 27 Jul 2012
apakah tidak berpengaruh bagi investor asing maupun dalam negeri untuk lebih leluasa berinvestasi di INDONESIA ?
ryoaryo
 10 Apr 2012
artikel yang pak ruston angkat sangat membantu saya masalah pajak ..terima kasih sebelumnya...
137979
 30 Mar 2012
Maaf Pak. bagaimana jika perusahaan saya membeli jasa konsultan marketing, perusahaan saya membayar sepada konsultan (tidak memiliki NPWP dan berdomisili di Indonesia) tersebut sebesar Rp.4.000.000,- kejadian tersebut sudah berlangsung 6 bulan terakhir.
Pertanyaan saya :
1. Untuk menentukan besarnya nilai tansaksi apakah harus menggunakan metode Gross-Up?
2. Bagaimana perlakuan penghitungan pajak PPH 23-nya?
3. Apakah dikenakan PPN juga?
4. Berapa besaran denda keterlambatan yang harus dibayarkan?

Mohon petunjuk lanjutannya ya Pak. Terimakasih Pak Ruston Tambunan

Regards,
naninov
 26 Mar 2012
menurut saya harus dkenakan PPh psl 23, dan ditambah denda kenaikan sebesar 100%,,
JACKOL
 14 Mar 2012
terima kasih atas ilmu yang anda berikan
faith
 9 Mar 2012
iya perlu ditegaskan untk penerapan NPWP atas BUT ini.. bila BUT tidak memiliki NPWP, kena PPh pasal 23, 30% (plus kenaikan 100%), sedangkan bila hanya dikenakan pph psl 26 hanya 20%..penerimaan negara akan dirugikan 10%..
alinna
 5 Mar 2012
terima kasih atas artikelnya ..
ilmu ini yg sedang ingin dipelajari dalam mata kuliah saya ..
melantoim
 1 Mar 2012
terima kasih pak ruston,
artikelnya mudah dipahami.
Singgih24
 1 Mar 2012
Terimakasih banyak atas pencerahannya pak....
rinaherawati
 27 Feb 2012
Terima kasih atas artikelnya, kebetulan saya juga menemui kasus seperti ini, BUT yang tidak memiliki NPWP, sekarang jadi lebih mengerti
albert
 23 Feb 2012
Terima kasih Pak, ini yang saya cari.
iraasia18
 20 Feb 2012
artikel yang mantappp...
leni23
 17 Feb 2012
Nambah pengetahuan. Terima kasih Pak.
wiensky
 12 Feb 2012
jadi lebih ngerti, penjelasanna rinci bikin mudeng. tks pak....
LukasBebz
 4 Feb 2012
artikelnya sangat membantu, terimakasih pak
fajarnurdin
 17 Jan 2012
Sungguh uraian yang sangat bagus dan bisa memberikan pencerahan, tinggal kepada para pelaksana nya akankah hal tsb bisa dijalankan dengan baik.....

Tks pak..
SeanKurnia
 12 Jan 2012
"Pihak otoritas perpajakan Indonesia perlu memikirkan cara paling efektif untuk menjaring semua WPLN yang melakukan kegiatan pemberian jasa di Indonesia yang berdasarkan P3B atau ketentuan UU PPh menimbulkan BUT di Indonesia agar mereka mendaftarkan diri ke kantor pajak atau diberikan NPWP secara jabatan. Sementara itu, perlu diterbitkan semacam penegasan tentang pemotongan PPh atas BUT yang tidak memiliki NPWP untuk menghindari kesimpangsiuran yang terjadi dalam praktik. "

setuju pak ...
menikahmuda
 11 Jan 2012
makasih pak, pencerahan di pagi hari,,
yanto1945
 10 Jan 2012
Terima kasih atas penjelasan dan wawasan nya.
HanaFerwita
 3 Jan 2012
Terimakasih penjelasannya..
shanti54771
 28 Des 2011
Siph bapak....
hdjt
 22 Des 2011
setuju dengan pendapat anda Pak Ruston, sehingga tidak ada ada kecembuaruan yg memiliki NPWP dengan Non NPWP, dngan dilandasi dasar hukum yang kuat thx
gunTaxHolic
 20 Des 2011
setuju,.
mkasih ilmu"a,.
jackol
 8 Des 2011
Saya setuju dengan pendapat Anda.
ardisby
 26 Nop 2011
Mantappppp
andrasetiabudi
 11 Nop 2011
NICE Article pak
heripudji
 10 Nop 2011
Saya setuju pak dengan pendapat bapak penulis, pertanyaannya adalah bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab KPP Badan dan Orang Asing, mereka kan sebagai pengawas, dan seharusnya bekerja sama dengan kpp lokasi dimana terdapat kemungkinan BUT, untuk di himbau mendaftarkan diri untukmemperoleh NPWP
jujun
 8 Nop 2011
Terima kasih untuk banyak untuk artikelnya Pak. Setuju, karena dalam Pasal 1 angka 3 UU KUP, BUT termasuk WP Badan, sehingga seharusnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke otoritas perpajakan (terkait NPWP). Yang perlu diperhatikan ialah mekasisme pengawasan terkait pemenuhan kwajibanini, karena hampir dapat dipastikan DJP memiliki SDM yang sangat terbatas dalam hal jumlah untuk dapat mengontrol aktivitas ekonomi yang sedemikian besar di Indonesia...
sammi
 3 Nop 2011
kewajiban mendaftarkan diri bagi WPLN yang telah melalui ketentuan untuk menjadi BUT sepertinya tidak ada yang memonitor dari kantor pajak terkait, hal ini menjadi menyulitkan bagi pemotong pph sebagai penerima jasa karena jika salah memotong maka yang dikenakan sanksi adalah pihak yang memotong.
nikosimamora
 1 Nop 2011
@UNTTAX : bukannya emang dah ada aturan untuk mengatur BUT...
sebagian diatur dalam UU PPh dan ada juga Tax Treaty...
UNTTAX
 26 Okt 2011
DI BUTUHKAN SUATU PERATURAN UTK MEMPERTEGAS MASALAH INI ...SIIP PAK
balakutak
 25 Okt 2011
Makasi banyak pak atas infonya, bermanfaat buat saya.
sedanayasa
 24 Okt 2011
Thank infonya, tapi masih bingung memahami BUT dengan WPLN
chivas1304
 14 Okt 2011
Lumayan nambah ilmu...thanks
ricardosinambela
 14 Okt 2011
yang mungkin menjadi masalah selanjutnya adalah siapa yang harus membuktikan mengenai pemberian jasa oleh WPLN di Indonesia tidak melebihi ambang batas 60 hari(time test)?
enjang
 12 Okt 2011
Salut pa
910106482
 7 Okt 2011
Artikel yang bagus... Pak Ruston, Terima Kasih Banya.. Pak
Menurut saya sebagimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU PPh setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif....Wajib mendaftarkan diri.....untuk mendapatkan NPWP. WP yang BUT tersebut itu sebenarnya sudah tahu hal ini, sebagaimana dalam tulisan bapak diatas bahwa".... perusahaan luar negeri akan dengan mudah menghindari BUT dengan cara sengaja tidak mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP.", jadi kalo boleh saya berpendapat secara pribadi bahwa BUT yang bersangkutan dgn sengaja melakukan penghindaran untuk memperoleh NPWP, artinya mereka telah melanggar aturan perpajakan yang ada. Betul kata komentar saudara Muchlish bahwa Untuk kepastian hukum Pak Wuston kirim surat ke DJP..... salam


muchlish
 5 Okt 2011
Artikelnya bagus. Untuk kepastian hukum saya menyarankan Pak Wuston kirim surat ke DJP agar dapat dikeluarkan Surat Edaran yg mempertegas opini ini. Dengan demikian WP punya dasar hukum yg jelas.
yudi74
 29 Sept 2011
Terima kasih P. Ruston, ini sangat mencerahkan. sebagaimana diketahui dalam praktek banyak perusahaan asing yang nyata-nyata menjalankan usaha melalui BUT menyangkal bahwa memiliki BUT hanya karena tidak ada NPWP.
P. SILITONGA
 23 Sept 2011
Terimakasih Pak Ruston.
Permasalahan yg sering timbul adalah susahnya mendapatkan COD dari perusahaan di luar negeri, dimana kontraknya sering mengacu pada pembayaran penuh (full amount)..just sharing..salam
ahlipajak
 20 Sept 2011
Pak Ruston, bagaimana halnya dengan BUT atas representative office yang hanya sebagai cost center dan tidak boleh melakukan usaha mendapatkan penghasilan di Indonesia? Semua transaksi untuk mendapatkan penghasilan hanya dilakukan oleh kantor pusatnya yang di LN. Bagaimanakah penghitungan PPh Badan untuk BUT tersebut atas penghasilan yang diperoleh kantor pusatnya di Indonesia?
ssk
 9 Sept 2011
Terima kasih atas uraian Pak Ruston.
fasha
 7 Sept 2011
Artikel bagus, cukup mencerahkan. Terima kasih Pak Ruston.

Saya mau share mengenai pemindahbukuan (pbk).
Menurut saya pajak yang lebih dibayar gak bisa pbk itu ngawur, kecuali pbk-nya keduluan audit. Pbk itu hak WP bukan permintaan, jadi bg rekan2 yg mau pbk tidak perlu tanya apalagi minta boleh atau tidak. Silakan cek peraturan ini:88/KMK.04/1991, PER-965/PJ.9/1991, dsb. Intinya pbk adl hak WP. Saran saya jangan ragu kalau rekan2 ada yang mau pbk, sepanjang ada SSP yang asli dan td tangan direksi, bisa. Bravo pembayar pajak/ WP
viasysyifa
 7 Sept 2011
terimakasih atas artikelnya
jajazakaria
 23 Agust 2011
Terima kasih atas artikelnya.Semakin Jelas perbedaan antara WP BUT & NON BUT
lio
 19 Agust 2011
Pertanyaan:

1. Kegiatan Pemberian Jasa Yang Menimbulkan BUT dan Aspek Pemajakannya, dalam kegiatan ini kalau bisa di sebutkan jenis jasanya... jadi kita bisa mengetahui hal yang ditulis diatas tersebut.
ishak09
 19 Agust 2011
mantabbhh..
melantoim
 18 Agust 2011
saya jadi tau setelah membaca artikel yang bagus ini. terima kasih
bergos
 17 Agust 2011
Tambah wawasan baru..... Tks
harind
 15 Agust 2011
Tambahan pengetahuan yang menarik. Terimakasih.
fusuy
 15 Agust 2011
@ranat : potongan PPh tersebut sebesar 20% bukannya bisa jadi kredit pajak jika telah menjadi BUT dan mempunyai NPWP/

cmiiw
warno
 15 Agust 2011
Nice article...
Ranat
 8 Agust 2011
Terima Kasih buat Artikelnya,
Kebetulan mengenai DGT ini cukup sulit dikeluarkan oleh Kantor Pajak Luar Negeri (bagi yang pertama kali mengurus DGT tersebut), kami pernah mengalaminya terlalu banyak embel-embelnya, padahal Tax treaty sudah menerangkan dengan jelas antara kedua negara, belum lagi KPP di Indonesia tidak kasih ampun harus memiliki DGT supaya jgn dikenakan Pajak berganda. kami sendiri mengurus DGT ini sampai dengan 5 bln baru keluar DGT dari Singapura, seharusnya pihak KPP memberikan kelonggaran kepada wajib Pajak yg sedang melakukan pengurusan DGT bukan langsung ditetapkan 20% karena tidak memiliki DGT.
Dilain hal seharusnya jika ditetapkan 20%, maka seharusnya Pajak yang sudah disetor bisalah di PBK, karena kelebihan bayar 10% karena jika ada DGT maka PPH Pasal 26 adalah 10%, bayangkan saja 5 bln dekenakan 20% yang se yogyanya 10%, tetapi menurut fiskus tidak dapat di PBK kan, dan ini sangat memberatkan wajib pajak. padahal kami sudah melaporkan bahwa kami sedang dalam mengurus DGT ke Luar Negeri supaya dapat dikenakan 10%.
Mohon petunjuk bagi rekan2.
salam
back to top