Artikel

  • 25 Mar 2010

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center

peningkatan kepatuhanA.   Pendahuluan

Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Tentunya dengan cara memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran wajib pajak. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara, sudah sepantasnya wajib pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Sarana untuk mendengarkan keinginan atau suara wajib pajak dibanyak negara dikenal dengan  nama Tax Ombudsman atau di Amerika Serikat dikenal dengan nama National Taxpayer Advocate[1] dengan slogannya “Your Voice at the IRS”.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh berbagai otoritas pajak di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberian pelayanan yang sebaik mungkin diyakini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Organisasi kerjasama ekonomi negara-negara maju (OECD) menyatakan bahwa pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan perlakuan pajak yang fair dan efisien akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.[2] Hal ini pula diyakini oleh otoritas pajak Belanda (The Dutch Tax and Customs Administration) yang menyatakan dalam visinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan dicapai melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.[3] Untuk itulah, di Bangladesh, didirikan tax ombudsman yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak melalui peningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang akan berdampak terhadap  peningkatan penerimaan pajak.[4]

Dalam praktiknya, tolak ukur pelayanan kepada wajib pajak didasarkan atas hak-hak dasar wajib pajak yang biasanya di negara-negara maju dinyatakan dalam taxpayers’ rights yang elemennya terdiri sebagai berikut ini:[5]

  1. hak untuk mendapatkan informasi, bantuan dan didengar keluhannya;
  2. hak untuk mengajukan banding;
  3. hak untuk hanya membayar pajak yang seharusnya terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lebih dari yang seharusnya;
  4. hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
  5. hak atas jaminan tidak dilanggarnya hak-hak pribadi (privacy) wajib pajak;
  6. hak atas kerahasiaan .

Dengan diberikannya hak-hak dasar tersebut dalam suatu sistem perpajakan, maka tuntutan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib seperti:

  1. kewajiban untuk berlaku jujur;
  2. kewajiban untuk dapat bekerjasam secara positif;
  3. kewajiban untuk menyediakan data secara akurat dengan tepat waktu;
  4. kewajiban untuk melakukan penyimpanan data;
  5. kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat waktu;

akan lebih mudah untuk dilakukan.

B.   Komite Pengawas Perpajakan (Tax Ombudsman) dan Fungsinya
Sesuai dengan namanya, lembaga semacam komite pengawas atau ombudsman didirikan dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap (i) individu yang menjalankan kegiatan publik dan (ii) pengawasan terhadap prosedur administrasi dan kebijakan publik yang menyimpang dari asas good governance. Menurut Prof Rowat, ombudsman merupakan pihak yang independen yang menerima dan melakukan penyelidikan terhadap keluhan dari masyarakat terkait dengan tindakan administrasi. Selain itu, ombudsman juga mempunyai otoritas untuk menyampaikan masukan melalui suatu publikasi tertentu.[6] Di India, pembentukan tax ombudsman juga dimaksudkan untuk mendengar keluhan wajib pajak yang diperlakukan secara sewenang-wenang dan untuk memfasilitasi penyelesaiannya.[7]

Ombudsman pertama kali didirikan di Swedia melalui Swedish Constitution Act 1809. Terkait dengan fungsi lembaga komite pengawasan, ada dua macam pengawasan di sini, yaitu (i) pengawasan terhadap individu yang melaksanakan kebijakan publik, dan (ii) pengawasan terhadap sistem administrasi dan kebijakan publik.

Seperti telah disebutkan di atas, di Amerika Serikat, komite pengawas perpajakan dikenal dengan nama National Taxpayer Advocate yang merupakan lembaga independen yang berada dalam satu atap dengan IRS. Adapun fungsi yang dijalankan oleh National Taxpayer Advocate adalah sebagai berikut:[8]

  1. membantu wajib pajak dalam memutuskan permasalahan wajib pajak dengan IRS;
  2. mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi antara wajib pajak dan IRS;
  3. mengusulkan untuk melakukan perubahan dalam administrasi perpajakan untuk menghilangkan permasalahan yang sering terjadi antara wajib pajak dan IRS;
  4. memberikan rekomendasi perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait dengan permasalahan yang sering terjadi antara wajib pajak dan IRS dalam rangka untuk menghilangkan permasalahan tersebut.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Pengawas Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tanggal 17 April 2008 adalah sebagai berikut:[9]

  1. meminta keterangan kepada pihak terkait tentang prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan;
  2. mengkaji masukan dari pihak lain mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan;
  3. menghimpun masukan dari masyarakat atau pihak lain dan mengkaji ketentuan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  4. memberi rekomendasi atau saran untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan di bidang perpajakan.

Kalau kita bandingkan fungsi dan kewenangan antara Komite Pengawas Perpajakan yang dibentuk di Indonesia dan National Taxpayer Advocate di Amerika Serikat pada dasarnya adalah mempunyai kesamaan yaitu sama-sama (i) mengkaji permasalahan yang terkait dengan prosedur administrasi dan kebijakan perpajakan serta (ii) memberikan rekomendasi atas prosedur, sistem administrasi dan kebijakan perpajakan. Dengan kata lain, fokusnya pada pengawasan sistem prosedur administrasi dan kebijakan perpajakan dan bukannya pengawasan terhadap individu yang menjalankan kebijakan perpajakan. Disamping itu, anggota komite juga harus proaktif mencari masukan serta mengkaji permasalahan dan tidak hanya mengandalkan masukan dari masyarakat saja.

Terkait dengan fungsi mana yang lebih ditekankan, ombudsman pajak di Italia, selain membantu wajib pajak yang sedang menghadapi permasalahan dengan otoritas pajak, juga melakukan identifikasi permasalahan sistem administrasi pajak yang sedang berjalan.[10] Dengan demikian, anggota komite pengawasan perpajakan atau tax ombudsman dituntut kemampuannya secara proaktif untuk memberikan masukan kepada otoritas pajak apabila terdapat kelemahan dalam sistem administrasi pajak.[11] 

C.   Kedudukan Komite Pengawasan Perpajakan (Tax Ombudsman)
Sebagai lembaga pengawas, idealnya kedudukan dari komite pengawas perpajakan atau tax ombudsman harus independen terhadap lembaga yang di awasi. Menurut Leon Yudkin, komite pengawas perpajakan tidak boleh ditempatkan di lembaga eksekutif karena akan menimbulkan konflik kepentingan.[12] Akan tetapi, dalam praktik di beberapa negara, kedudukan komite pengawas perpajakan ini bervariasi. Di Bangladesh, tax ombudsman merupakan lembaga yang anggotanya diangkat oleh presiden. Sedangkan di Amerika Serikat, komite pengawas perpajakan yang dikenal dengan nama National Tax Advocate berada di dalam Internal Service Revenue (IRS).

D.   Peran Strategis Komite Pengawas Perpajakan di Indonesia
Dengan melihat berbagai pandangan yang telah diuraikan di muka, maka peran strategis yang dapat dilakukan oleh Komite Pengawas Perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara melakukan berbagai saran pembenahan yang pada dasarnya terdiri dari empat hal utama sebagai berikut: (i) legislasi pembuatan kebijakan dan hukum perpajakan, (ii) prosedur administrasi perpajakan, (iii) ketentuan tentang penyelesaian sengketa pajak, (iv) ketentuan tentang kuasa wajib pajak, dan permasalahan lainnya. Berikut ini dalam Tabel 1 ini diuraikan ke-empat hal pokok tersebut yang harus menjadi kajian utama dari Komite Pengawas Perpajakan:

Tabel 1

Empat Hal Pokok terkait dengan Peran Strategis Komite Pengawas Perpajakan

 Tabel 1

1.      Legislasi Kebijakan dan Hukum Perpajakan

Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Pengaturan seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa tidak ada pajak yang dapat dipungut tanpa adanya persetujuan dari rakyat (melalui wakil rakyat yang ada di DPR). Dalam undang-undang perpajakan yang kita anut, sering terjadi kebijakan dan ketentuan perpajakan tertentu didelegasikan dan diatur lebih lanjut di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang.

Di Meksiko, dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, penentuan unsur-unsur (penghasilan dan biaya) untuk menghitung penghasilan kena pajak (tax base) dan tarif pajak (tax rate) harus diatur secara jelas dalam undang-undang perpajakan.[13] Atau dengan kata lain melalui proses persetujuan antara wakil rakyat (yang juga wakilnya wajib pajak) dengan negara yang diwakili oleh pemerintah. Jadi, pengaturan tentang tax base dan tax rate tidak boleh didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya ada di bawah undang-undang yang dalam prosesnya tidak melalui persetujuan dari rakyat.

Terkait dengan pendelegasian dan pengaturan lebih lanjut ketentuan perpajakan kepada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, disini dituntut peran Komite Pengawas Perpajakan yang mewakili wajib pajak untuk dapat menjadi “mediator” dalam rangka melakukan dengar pendapat kepada pemerintah terhadap rencana pembuatan kebijakan perpajakan yang nantinya akan diterapkan kepada wajib pajak. Kalau hal ini dilakukan, diharapkan kebijakan pajak yang akan diperlakukan tersebut dapat diterima dan tidak mendapat penolakan dari wajib pajak. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak dapat terlaksana dengan efektif serta akan mengurangi tindakan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi dan judial review ke Mahkamah Agung yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.      Prosedur Administrasi Pajak

Komite Pengawas Perpajakan dapat memberikan masukan atas model pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh kantor-kantor pelayanan pajak seperti dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai berikut ini:[14]

Tabel 2

Model Pelayanan Administrasi

 Tabel 2

3.      Penyelesaian Sengketa Pajak

Sama seperti di banyak negara, proses penyelesaian atas sengketa pajak (ketetapan pajak) diselesaikan melalui dua tahapan yaitu (i) penyelesaian di tingkat administrasi (dikenal dengan nama proses keberatan) dan (ii) penyelesaian di tingkat badan peradilan apabila penyelesaian di tingkat administrasi tidak dicapai kesepakatan.

Di Indonesia, saat ini kecenderungan yang terjadi adalah penyelesaian sengketa pajak kebanyakan diselesaikan di tingkat pengadilan pajak. Hal ini dapat dilihat banyaknya kasus sengketa pajak yang menumpuk di Pengadilan Pajak yaitu sekitar 9.400.[15] Dari kasus-kasus tersebut, sebagian besar dimenangkan oleh wajib pajak seperti terlihat dalam Tabel 3 berikut ini:[16]

Tabel 3

Putusan Pengadilan Pajak

 Tabel 3

Sumber: Pengadilan Pajak sebagaimana disajikan oleh Winarto Suhendro dalam artikelnya “Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”

Dengan menumpuknya perkara di tingkat Pengadilan Pajak dan banyaknya perkara yang dimenangkan oleh wajib pajak, pertanyaan yang layak diajukan adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa pajak di tingkat administrasi atau keberatan apabila dikaitkan dengan bentuk pelayanan kepada wajib pajak? Sebagai bagian dari pelayanan kepada wajib pajak seharusnya penyelesaian sengketa pajak di tingkat keberatan harus benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan, sesuai dengan fakta, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai atas perkara yang sama yang di tingkat Pengadilan Pajak yang selalu dimenangkan oleh wajib pajak tidak dijadikan acuan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Di Jepang, apabila pengadilan banding memenangkan wajib pajak maka otoritas pajak akan menyesuaikan peraturan perundang-undangan perpajakannya untuk disesuaikan dengan putusan banding.[17] Hal ini dilakukan dalam rangka untuk kepastian hukum bagi wajib. Dengan demikian, terhadap kasus-kasus yang sama yang terjadi dikemudian hari tidak perlu lagi dibawa ke tingkat pengadilan. Tentunya ini akan mengurangi cost of compliance wajib pajak karena tidak perlu mengeluarkan biaya, waktu dan energi untuk membawa sengketa pajak ke tingkat pengadilan. Dengan pendekatan yang dilakukan di Jepang tersebut, jumlah kasus sengketa pajak yang dibawa di tingkat pengadilan sangat sedikit dan sebagian besar dimenangkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pajak di tingkat administrasi (eksekutif) cukup memuaskan wajib pajak.

Belanda juga melakukan hal yang sama dengan Jepang, yaitu apabila Mahkamah Agung Belanda memenangkan wajib pajak dan ketika otoritas pajak tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung maka akan mengajukan kasus yang sama kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, apabila Mahkamah Agung tetap memenangkan wajib pajak maka otoritas pajak akan merubah ketentuan perpajakannya.[18]

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan meringankan compliance cost wajib pajak, Komite Pengawas perpajakan dapat melakukan tugas untuk mengidentifikasi kasus-kasus sengketa pajak yang dibawa ke pengadilan dan menganalisis ketentuan perpajakan mana yang perlu dirubah atau tidak. Tugas ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Duncan Bentley bahwa tax ombudsman mempunyai tugas yang luas dalam rangka meringankan beban administrasi wajib pajak.[19]

4.      Ketentuan tentang Kuasa Wajib Pajak

Terkait dengan kebijakan tentang kuasa wajib pajak dan profesi pajak, dalam ketentuan yang berlaku saat ini di Indonesia menimbulkan cost of compliance yang tinggi karena terdapat upaya untuk mengarahkan wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak atau mewajibkan pegawai pajak dari wajib pajak untuk mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh suatu profesi konsultan pajak tertentu.[20] Hal ini tentu akan menciptakan biaya adminstrasi perpajakan yang tinggi bagi wajib pajak. Tentu ini sangat bertentangan dengan tujuan perubahan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Hal ini selaras dengan Duncan Bentley yang menyatakan bahwa meminimalkan cost of compliance wajib pajak akan berdampak kepada peningkatan penerimaan pajak.[21]

5.      Permasalahan Lainnya

Belajar dari laporan komite pengawas perpajakan di Amerika Serikat (National Taxpayer Advocate), permasalahan seperti disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini perlu menjadi perhatian Komite Pengawas Perpajakan di Indonesia karena sering dikeluhkan oleh wajib pajak Amerika Serikat.

Tabel 4

Permasalahan yang Sering Dikeluhkan oleh Wajib Pajak di Amerika Serikat

 Tabel 4

Sumber: National Taxpayer Advocate, Report to Congress, Fiscal Year 2010 Objectives, 30 Juni 2009.

E.     Kesimpulan
Dari uraian di atas, jelas bahwa pemberian pelayanan yang sebaik mungkin kepada wajib pajak akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan pajak. Peran Komite Pengawas Perpajakan adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak telah dilayani sebaik mungkin oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, terdapat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana disajikan dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5

Hubungan Sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Komite Pengawas Perpajakan

 Tabel 5

 


[1] Duncan Bentley, Taxpayers’ Right: An International Perspective, The Revenue Law, 1998, hal. 28.

[2] OECD Centre for Tax Policy and Administration, Principles of Good Tax Administration-Practice Note (GAP001), 1999 amended 2001.

[3] Matthijs Alink & Victor Van Kommer, The Dutch Approach: Description of the Dutch Tax Administration, Second Revised Edition, IBFD, 2009, hal. 17.

[4] Sirena J. Scales, “Bangladesh: Parliament Approves Creation of Tax Ombudsman Post”, dalam Tax Notes International, 2005, hal. 222.

[5] Stuart Hamilton, “Putting the Client First: The Emerging Coperation Copernican Revolution of Tax Administration”, dalam Tax Notes International, 2003, hal. 571-572.

[6] Swapan Kumar Bala dan Pallb Kumar Biswas, Tax Ombudsman in Bangladesh: An Analytical Review of the Regulatory Framework. The Cost and Management, Vol. 33 No. 6 November-December 2005, hal. 27-40.

[7] Lisa J. Bender, “India: Sing Announces Measures to Improve Tax Dispute Resolution”, dalam Tax Notes International, 2003, hal. 314.

[8] National Taxpayer Advocate, Report to Congress: Fiscal Year 2010 Objectives, 30 Juni 2009, hal. 1.

[9] PMK Nomor 54/PMK.09/2008 tanggal 17 April 2008 ini merupakan amanah dari Pasal 36C UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajkan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 tahun 2007.

[10] Carlo Romano, “Private Rulling System in the EU Member States: A Comparative Survey”, dalam European Taxation, 2001, hal. 28.

[11] Duncan Bentley, Taxpayer’s Rights: An International Perspective, The Revenue Law Journal, 1998, hal, 56.

[12] Leon Yudkin, A Legal Structure of Effective Income Tax Administration, Harvard Law School, Cambridge, 1971.

[13] Oscar Moliho, “Limit on the Taxing Power of the Mexican Government”. Dalam BIFD, 2004, hal. 551.

[14] Stuart Hamilton, “Putting the Client First: The Emerging Coperation Copernican Revolution of Tax Administration”, dalam Tax Notes International, 2003, hal. 575.

[15] Kompas.com, 14 Oktober 2009.

[16] Winarto Suhendro, “Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, www.setpp.depkeu.go.id.

[17] Minoru Nakazato, Mark Ramseyer, dan Yasutaka, “General Description Japan,” dalam Comparative Income Taxation, Kluwer Law International, 2004, hal. 83.

[18] Kees van Raad, ““General Description The Netherlands,” dalam Comparative Income Taxation, Kluwer Law International, 2004, hal. 95.

[19] Duncan Bentley, Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation, Kluwer Law International, 2007, hal. 170.

[20] Lihat tulisan penulis yang berjudul “Ada Apa Dibalik Ketentuan Kuasa Wajib Pajak?”, dalam Inside Tax, Edisi 05 Maret 2008, hal. 6-12.

[21] Duncan Bentley, Taxpayers’ Rights: Theory, Origin and Implementation, Kluwer Law International, 2007, hal. 72.

  • 25 Mar 2010

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


pitua
 14 Jul 2011
pemberian pelayanan kepada wajib pajak harus sebanding dengan sejauh mana biaya pajak itu diakumulasikan khususnya bagi kepentingan bersama!
Lasmana1969
 11 Jul 2011
Menarik artikelnya, tetapi saya mau tanya apakah komite pengawas perpajakan ini sangat bermanfaat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak? karena menurut hemat saya, bahwa wajib pajak masih banyak yang dikecewakan atas pelayanan petugas pajak yang tidak seimbang(kewajiban pajak lebih tinggi daripada tuntutan hak wp)
ucrit
 4 Jun 2011
mantap pak daruss tulisannya...
dennyaristiansyah
 13 Apr 2011
Terima kasih tulisannya.
amarael
 24 Mar 2011
sepertinya bukan hanya tax ombudsman saja yang harus berperan sebagai protagonist dalam mempengaruhi wp untuk patuh tetapi wp itu sendiri juga harus ada kesadaran bahwa pajak itu penitng bagi kelancaran sistem ekonomi di indonesia, salut buat pak danny maju terus untuk indonesian taxaxion OK !
witjak
 13 Feb 2011
Terima kasih tulisannya. Yang penting anggota KPP harus jujur dan kredibel....
witjak
 12 Feb 2011
Terima kasih atas tulisannya. Persoalan yang ada adalah bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat (WP) sementara banyak kasus-kasus penyelewengan pajak oleh oknum-oknum tertentu yang berdampak pada sikap apatis masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak.
djodiyungki
 14 Jan 2011
saya mencoba memberi tanggapan
komite pengawan disini kalau bisa juga memberikan pengetahuan dan juga wawasan agaw para wajib pajak dapat secara sadar dan menyeluruh makin taat akan kewajibannya dalam menyelesaokan masalah pajak.
irfanichik
 3 Jan 2011
menrut saya : jika komite pengawasan pajak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya maka peningkatan wajib pajak akan terwujud sesuai yang diharapkan.
dsulthan
 3 Jan 2011
setuju dengan peran Komite Pengawas Perpajakan, akan tetapi akan lebih baik juga melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum terhadap Wajib Pajak 'bandel' agar pengawasan yang dilakukan balance atau seimbang sesuai dengan 'semangat' reformasi dari seluruh lembaga pemerintah.
ridhosyarlinto
 17 Nop 2010
terima kasih atas penjelasan yang telah bapak berikan,..
mudah2n bermanfaat bagi yang membaca..
amin,...
^_^
muhammadmughafir
 4 Okt 2010
Artikel yang sangat menarik...
Semoga pelayanan dari fiskus semakin baik dan kesadaran WP meningkat
gitarego
 27 Sept 2010
artikel yg sangat mendidik...
saya suka tulisan2 bapak......
lanjutkan!!!
GBU
yanafif
 4 Sept 2010
the good articel.....
Semoga semakin kritis dan bermanfaat buat banyak orang
edwinlubis
 3 Agust 2010
artikel yang sangat menarik pak. sangat kritis dan mengambil sumber dari berbagai negara. saya pikir DJP perlu belajar dari pengalaman yang dialami oleh negara lain yang jelas teruji dan dapat dijalankan di Indonesia.
iroy_7
 26 Jul 2010
Hemmm artikel yg sangat menarik Pak, terimakasih.... mdh2an terealisasi dengan sangat tertib, adil tdk "merugikan" slah satu pihak...
melantoim
 17 Jul 2010
nice article..
pelayanan pemerintah berupa fasilitas umum harusnya ditingkatkan terlebih dahulu..
sehingga masyarakat nantinya akan sadar bahwa fasilitas ini berasal dari pajak, yang kemudian masyarakat dengan sendirinya membayar pajak dengan ikhlas..
gundala
 17 Jul 2010
semoga kita makin maju
maliki
 21 Jun 2010
saya pikir, pembentukan komite pengawas perpajakan tidak perlu dilakukan, disamping bentuk komite yang sebenarnya adalah temporer dan pembentukan komite tersebut terkesan "lepas tangan" dari DJP dalam menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada institusi DJP sendiri. lagi pula pembentukan komite dimaksud bukan tidak mungkin membuka celah baru terjadinya kecurangan antara aparatur pajak dan WP.
Wily
 4 Jun 2010
ada yang tahu hasil kerja KPP ???
wisnuyp
 27 Mei 2010
nice article Pak....
cuma mgkn saya sbg org awam, ingin sedikit menyampaikan sedikit uneg2 ttg masalah ini....dari dulu rasa2nya masyarakat, baik badan/perusahaan maupun pribadi selalu dikejar2 utk terus patuh membayar pajak yg notabene akan masuknya ke kas negara....namun setelah itu semua, bentuk kompensasinya dari negara sepertinya tidak sebanding yah dengan uang rakyat yang dipotong untuk membayar pajak?? coba aja liat contoh nyatanya....jalan raya banyak yang masih berlubang, kalaupun dibenerin cuma dgn tambal sulam yang sama aja gak enaknya ngehajar gundukan tambal sulam aspal dgn ngehajar lobang.....lampu penerangan jalan masih banyak yang suka mati, trmsk juga lampu2 lalu lintas.....kesejahteraan aparat negara masih banyak yang jauh dibawah standar, sampai2 ( mohon maaf sebelumnya ) kita gak bisa menutup mata kalau disana-sini masih ada aja pungli2.....kantor2 pelayanan pajak, masih banyak yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi WP saat melaporkan pajaknya....ini saya alami sendiri....koq ada sih KPP yang bisa-bisanya ada WP yang kecopetan ponsel dan dompet didalamnya....? itu baru beberapa....trlalu banyak kayaknya untuk disebut satu-persatu......

jadi mungkin masukan aja dari saya, mbok yah tolong jangan cuma kewajiban masyarakat ke negara aja lah yang selalu dikejar2 untuk bayar pajak....mau kemana2, mau beli apa2, selalu dipajakin...dikit2 pajak...dikit2 pajak....tapi tolong lah juga hak-nya masyarakat juga dibuat sebanding antara apa yang mereka dapat dengan apa/berapa yang telah mereka keluarkan walaupun mungkin dengan agak tidak ikhlas....ini jujur loh Pak....banyak loh orang2 diluar sana yang dalam hati kecilnya merka bicara kalau sebenarnya mereka tidak rela pendapatan mereka dipotong untuk pajak....karena apa? karena menurut mereka, tidak sebanding antara yang mereka keluarkan dengan apa yang mereka dapatkan....

itu aja Pak sedikit uneg2nya....mudah2an bisa menjadi masukan bagi semua insan perpajakan di Indonesia.....

untuk sekedar masukan
Amarael
 22 Mei 2010
thanks atas artikelnya ya pak. Ya tentu saja dengan memenuhi segala peraturan tentang perpajakan ini pasti bisa memberikan hasil yang sangat bermanfaat untuk negara kita ya pak, tapi semua itu kembali kepada kita sebagai masyarakat indonesia apa kita mau menyadarinya atau tidak jika ya pasti negara kita ini akan merasakan dampak baiknya yang terutama masyarakat semua kalangan pasti hidup sejahtera tapi disertai dengan perbuatan juga tapi jika tidak apalagi tidak disertai dengan perbuatan apa gunannya semua ini yang penting adanya saling mendukung, membantu, & percaya antara masyarakat dan pemerintah khususnya dalam perpajakan.
eunike
 12 Mei 2010
Setuju dengan pendapat bapak mengenai pelayanan yang baik bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun tidak hanya dari sisi itu saja.
Seperti di Negara maju, masyarakat dapat segera merasakan keuntungan dari pembayaran pajak yang dilakukan sehingga masyarakat tidak merasa rugi untuk membayar pajak. Tidak hanya itu, negara maju sangat memperhatikan komplain dari masyarakat untuk layanan umum yang tidak baik, dan segera melakukan perbaikan. Ini bisa jadi bahan acuan untuk pemerintah bisa memperhatikan suara rakyat dan melakukan perubahan dalam layanan publik. Sehingga ketika masyarakat merasakan dampak dari membayar pajak, tentu tingkat kepatuhannya akan meningkat.
tarikmang
 12 Mei 2010
Bapak memang hebat....salut to danny
ipeng
 30 Apr 2010
Artikel yg sangat bagus. Setuju bgt. Pemberian pelayanan yang sebaik mungkin kepada wajib pajak akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan berakhir pada kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Indonesia yang mandiri bukan sekedar impian.

Tapi...ada tapinya. Pelayanan saja tidak cukup..lebih sempurna jika dibarengi dengan merealisasikan pajak untuk pembangunan demi kemakmuran rakyat harus segera dimaksimalkan. Trima kasih.
desbaritani
 23 Apr 2010
Artikel bapa ini sangat bermanfaat..
bagi wajib pajak & aparat pajak..
memang seharusnya yang dilakukan aparat pajak terlebih dahulu adalah mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

bukan hal yang utama membuat wajib pajak patuh dengan aturan yang ada baru mendengar & mencari tau apa yang diinginkan WP.
terima kasih.
irman2202
 22 Apr 2010
Semoga saja perpajakan di negara kita bisa semakin baik
untuk Wajib Pajak: bisa segera sadar akan pentingnya Pajak bagi pembangunan bangsa.
untuk Petugas Pajak: dapat terus meningkatkan prestasinya.
Maju Terus Perpajakan Indonesia.
yudi74
 21 Apr 2010
saya setuju dengan apa yang dikemukakan dalam artikel. ada 3 hal utama yang dapat disimpulkan; yaitu peningkatan pelayanan yang baik, kepastian hukum dan penghargaan kepada wajib pajak patuh juga bisa terus meningkatkan kepatuhan. dengan kepastian hukum juga membuat persaingan dunia usaha menjadi sehat. selain itu tidak kalah penting adalah pengembalian apa yang akan diperoleh wajib pajak kelak jika wajib pajak tidak dapat bayar pajak lagi, mungkin karena terkena PHK atau usahanya colapse. tapi paling tidak era perpajakan Indonesia sudah menuju ke arah modern dan lebih baik. selamat dan sukses selalu. buat P. Darusalam terima kasih atas artikelnya.
ewed
 12 Apr 2010
keren....
windasari
 9 Apr 2010
saya setuju dengan apa yang ada pada artikel ini.
Semua berawal dari adanya keikhlasan dari para wajib pajak untuk membayar pajak dengan sendirinya. Nah, keikhlasan ini akan berawal dari kepuasan tentang apa yang akan mereka dapatkan jikalau membayar pajak dengan tepat waktu serta jumlah yang benar.
Untuk ituh,sebaiknya, aparatur pajak yang ada saat ini, bisa berbenah diri sehingga dapat menciptakan masyarakat yang taat pajak..!
Herman
 9 Apr 2010
Artikel ini disajikan sangat baik berurutan secara ilmiah dan juga praktis. Sangat berguna buat anggota Komite Pengawasan Perpajakan sebagai pedoman kerjanya terutama buat yang "muka baru" dibidang perpajakan. Selamat bekerja semoga membawa kebaikan didunia perpajakan kita.
siti badriyah
 7 Apr 2010
Selamat buat Komite Pengawas Pajak n terimakasih atas artikelnya, mungkin saya hanya akan memberikan komentar dlam hal pelayanan yg diberikan oleh Kantor Pajak, memang sebagian besar WP merasa takut misalnya pada waktu laporan tahunan pemeriksaan pertanyaannya seakan2 seorang WP telah melakukan kesalahan, padahal WP sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dan yg saya tahu sebagian besar WP merasa takut kalau harus berhubungan dengan aparat pajak buat saya ada pertanyaan MENGAPA ????? mudah2n dengan adanya artikel ini aparat pajak bisa koreksi diri dalam membina para WP, good luck.
P. SILITONGA
 5 Apr 2010
thanks artikelnya pak. sangat bermanfaat bagi WP, semoga menjadi masukan bagi institusi pajak kita.
salam
nupi
 5 Apr 2010
Saya sangat setuju dengan Tulisan ini...taxpayer's right..sangat setuju...tetapi pak... apa yang bapak ungkapkan menimbulkan pertanyaan bagi saya pribadi... tulisan diatas berdasarkan literatur dari luar negeri yang kebanyakan masyarakatnya faham pajak sehingga berani berteriak terhadap publik service " Hey...saya yang bayar anda..." Apakah hal ini bisa diterapkan di negara tercinta kita? Ini yang sering membuat saya pesimis, tanpa keseriusan dari pihak pemerintah untuk benar2 menegakkan UU Pajak saya pikir agak sulit.... wong jelas UU Lalulintas harus pake helm untuk pengendara roda dua aja banyak yang melanggar tidak ditindak....Semoga kedepan tidak ada anggodo, gayus, dll yang merongrong negara.....
truman
 5 Apr 2010
tentang prosedur pelayanan administrasi menurut saya tidak pelu dirubah.. karena istilah Wajib Pajak sudah tepat .. kemudian sebaiknya tidak perlu mengganti istilah Indonesia dengan istilah asing ... seharusnya kita mencari padanan kata yg tepat ...
tentang teori lain yang dikembangkan Penulis sudah cukup memuaskan
livya
 2 Apr 2010
segala sesuatu jika berjalan sesuai dg fungsi dan tanggung jawab, akan menghasilkan hasil yang memuaskan juga. Semoga kedepannya wajib pajak dapat mendapatkan pelayanan yang lebih ......
Wily
 2 Apr 2010
Bravo buat penulis yang tidak melupakan kontroversil PMK.22, didalam artikel ini tetap memperjuangkan perubahannya.
harry_logic
 2 Apr 2010
Perlu diterapkan pula di Indonesia :
penyesuaian dan/atau perubahan peraturan pajak jika atas peraturan tsb sering dikalahkan di dalam Pengadilan Pajak seperti contoh yg diberikan Penulis, di Jepang dan di Belanda.

Banyak manfaat yg akan diperoleh ....
harry_logic
 2 Apr 2010
"Sebagai bagian dari pelayanan kepada wajib pajak seharusnya penyelesaian sengketa pajak di tingkat keberatan harus benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan, sesuai dengan fakta, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Tepat Sekali !!
Penelaah keberatan seharusnya dibekali dgn kewenangan menggunakan aspek KEADILAN dlm menilai fakta, jangan hanya mengambil sisi KEPASTIAN HUKUM saja seperti selama ini.
Akan tidak berarti apapun fungsi Penelaah Keberatan dan Banding di Kanwil-kanwil DJP bagi Wajib Pajak jika wewenang mereka hanya memastikan bahwa prosedur dan aturan2 perpajakan yg digunakan oleh para Pemeriksa dari KPP sudah tepat dan benar.

Agar ini bisa menjadi masukan bagi otoritas pajak di Indonesia....
iknas-23
 1 Apr 2010
Para pemeriksa pajak harus mampu mendidik Wajib Pajak yang diperiksa olehnya dengan cara memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakannya.
FTO
 31 Mar 2010
Saya setuju dengan tulisan bapak, karena pajak perlu dipantau terutama dalam undang-undang agar tidak ada celah dalam penggelapan.
joshua
 30 Mar 2010
sangat setuju sekali Pak. dan bila perlu orang-orang DJP juga diberi pencerahan mengenai hal ini...
saya adalah wajib pajak, saya membayar pajak, dan saya berhak untuk diperlakukan baik oleh pemungut pajak
iskandarz
 28 Mar 2010
Artikel yang sebaiknya juga dibaca Pak Tjip, hanya untuk kebaikan yang lebih besar...
fadheil
 28 Mar 2010
Alhamdulillah, akhirnya dapet bahan referensi yang bermutu juga sebagai bahan penyusun tugas mata kuliah pajak...

Terimakasih Bapak Darussalam atas artikel ini...

^_^
Sony
 28 Mar 2010
Isi artikel sangat baik dan mengena, semoga dapat dipakai oleh otoritas pajak.
milanello
 26 Mar 2010
Semoga komite pengawas perpajakan dapat bekerja sesuai dengan yg diharapkan untuk mencegah munculnya Gayus2 yg lain.
Terima kasih Bapak Darussalam atas artikelnya yg sangat bagus ini.
sambudi
 26 Mar 2010
Artikel yang memberikan pencerahan dan penyegaran, terus berkarya Pak!
nafthan
 25 Mar 2010
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara selain yg telah dikemukakan oleh penulis diatas, adalah bagaimana upaya pemerintah menghapuskan "pungli" dari muka bumi Indonesia, karena tidak sedikit biaya yg harus dikeluarkan perusahaan untuk berbagai "pungli" yg dilakukan oleh oknum2 di instansi2 pemerintah. kalo tidak ada "pungli" maka perusahaan akan lebih efisien dan dampaknya adalah peningkatan penerimaan pajak.
back to top