Artikel

  • 18 Jul 2007

Pasal 25 dalam RUU KUP

Aditya T. Handoko Bwoga
Prime Consulting

Pasal 25Baru–baru ini diberitakan bahwa departemen keuangan merombak materi Pasal 25 Rancangan Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang isi dari usulan baru itu antara lain adalah :

 

Ayat 7 : “Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat permintaan keberatan disampaikan”

Ayat 8 : “Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”

Ayat 9 : “Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak dikenakan”

Ayat 10 : “Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabukan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi admisntrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”

Isi dari usulan perubahan tersebut, cukup membawa angin baru bagi pelaksanaan tata cara perpajakan yang berlaku, tetapi angin baru tersebut tidak selalu angin yang bersahabat. Berbicara tentang angin tentunya ada angin yang sepoi-sepoi yang membuat orang terlena karena kelembutannya ataupun angin kencang yang akan membuat genteng rumah yang berterbangan. Menurut saya perubahan tersebut memiliki kedua-nya baik yang sepoi ataupun yang angin ribut. Kenapa demikian, mari kita bahas secara singkat dalam uraian berikut.

Jika kita lihat isi dari ayat 7 dari RUU tersebut, maka saya sebagai wajib pajak tentunya akan sangat setuju dengan ayat ini. Dalam berbagai pengalaman dari wajib pajak, banyak sekali dari pemeriksaan yang berujung pada keberatan dan akhirnya banding, bahkan tidak mungkin akan berlanjut kepada Peninjauan Kembali. Itupun jika wajib pajaknya tidak bosan dengan waktu yang diperlukan karena paling tidak perlu waktu 24 bulan untuk proses ini. Jika ayat ini dapat disetujui maka paling tidak dari segi cash flow, wajib pajak tidak terlalu terburu-buru dalam menyiapkan dananya, mengingat SKP yang jatuh temponya sebulan (30 hari).

Akan tetapi, bagaimana dengan para fiskus yang menyingkapi hal ini. Jika ayat 7 ini bagi wajib pajak merupakan angin yang sepoi-sepoi tadi maka tidak demikian halnya dengan fiskus. Karena bagi para fiskus ayat 7 ini merupakan angin ribut yang nantinya akan menghalangi aparat pajak dalam mengatasi penerimaan negara. Dengan demikian tentunya akan mengancam DJP dalam memenuhi anggaran yang akan ditetapkan dalam APBN. Kenapa demikian ?

Coba kita bayangkan DJP sebagai suatu perusahaan yang mempunyai piutang/ Account receivable. SKP tersebut merupakan suatu tagihan/invoice kepada Wajib pajak, akan tetapi dalam tagihan tersebut, wajib pajak boleh membayar jumlah SKP yang disetujui-nya saja. Dalam suatu perusahaan kita mengenal adanya aging atas AR-nya, demikian pula dengan DJP atau pemerintah. Dengan adanya ayat 7 ini maka aging piutang DJP yang tadinya mungkin akan berumur lebih muda, sekarang ini sudah pasti umurnya akan menjadi 12 bulan atau lebih. Ditambah dengan kondisi seperti itu tidak ada suatu upaya hukum berupa perangkat enforcement of collection (penagihan dan sita) yang dapat dilakukan. Dan Hal ini tentunya akan makin meningkatkan tunggakan pajak yang selama ini saja memang masih banyak tertunggak.

Kajian dari segi yuiridis fiskal

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan : SKP(KB) dapat dirumuskan sebagai Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi admisnistrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB merupakan suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan menagih, yang mana kekuatan menagih tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan tindakan hukum lainnya, yaitu : surat tegoran, surat paksa dan selanjutnya surat sita, dalam hal wajib pajak tidak membayar jumlah hutang pajak yang seharusya masih harus dibayar. Dengan adanya ayat 7 ini maka kekuatan hukum SKPKB seakan di-delay hingga keberatan diputuskan. Hal yang akan menjadi polemik di dalam ketentuan ini adalah sejauh mana kekuatan menagih atas SKPKB ini nantinya akan berlaku. Apakah hanya sebatas ”invoice” yang sifat payable-nya ditentukan saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi setuju dan tidak setuju antara fiskus dan wajib pajak. Ataukah Direktorat Jendral Pajak dapat melalukan full collection pada saat wajib pajak kalah di keberatan ataupun di banding ? Dan Bagaimana jika wajib pajak mengajukan upaya hukum lain berupa : peninjauan kembali.

Melihat pada kondisi di atas, maka kiranya RUU di atas perlu didiskusikan secara lebih mendalam sebelum disahkan. Dengan melibatkan pihak yang lebih luas, atau kalo perlu dibuat suatu simulasi ataupun survey kepada wajib pajak. Memang tidak mudah untuk mengatur dua pihak yang mempunyai keuntungan berbeda. Di satu sisi, pengusaha/wajib pajak merasa jika SKPKB harus dibayar, padahal di sisi lain, dalam penetapannya masih banyak permasalahan yang menurut wajib pajak masih ”Grey Area”. Ataupun karena pemeriksa yang tidak memiliki ”findings” dalam pemeriksaannya akhir-nya ”diharuskan” memiliki temuan, dan berakhir dengan SKPKB yang besar tetapi masih diragukan.

Secara garis besar, RUU pasal 25 ayat 7 ini merupakan suatu ayat yang sangat diharapkan oleh para wajib pajak, sesuai dengan kondisi pemeriksaan sekarang ini. Akan tetapi memang perlu cara bagi pihak DJP untuk menyingkapi berkurangnya akselerasi dari penerimaan negara dengan diberlakukannya ayat 7 tersebut.

Demikian uraian singkat dari penulis dalam menyingkapi draft RUU yang diajukan oleh Menkeu, terutama pada ayat 7 tersebut.
  • 18 Jul 2007

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


ocj788
 27 Nop 2008
Denda nya besar sekali....bisa saja fiskus yg salah, mau gak mau harus nempuh upaya hukum yg harus disertai pembayaran dsbnya...WP akan dirugikan......
rohendy
 5 Nop 2008
Seharusnya di tegas pula sanksi bagi pemeriksa yang ngawur (pengalaman banyak pemeriksa yang ngawur, asal ekualisasi aja tanpa melihat bukti yang ada)
EDDYPRASETYO
 29 Jul 2008
pasal 25 mempunyai tujuan baik, tapi kurang ditegaskan sanksi bagi petugas pajak kalau ternyata kalah dalam proses keberatan/banding
ical
 26 Mei 2008
Pada dasarnya perubahan ketentuan dalam pasal 25 ayat (7) UU KUP mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban diantara wajib pajak dan juga fiskus. Wajib pajak boleh saja mengajukan keberatan tapi dia diharuskan melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikuit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa. Tetapi di lain pihak seandainya keberatannya ditolak maka sanksi yang berat akan dihadapi oleh wajib pajak. Bagi fiskus penerapan ketentuan baru ini akan mendorong untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seandainya proses pemeriksaan dilakukan dengan asal-asalan maka siap-siap saja dikalahkan oleh wajib pajak dalam keberatan. Terkait dengan kemungkinan terganggunya penerimaan negara sebagai akibat dari penangguhan pembayaran pajak yang diajukan keberatannya menurut saya hanyalah masalah penundaan percepatan penerimaan negara saja. Toh jika ternyata keberatan wajib pajak tidak berdasar maka akan kalah sehingga penerimaan negara tetap dapat dihimpun. Dengan mekanisme seperti ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang dan menengah seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela. Namun yang perlu diwaspadai adalah adanya kemungkinan tunggakan pajak yang semakin besar. Oleh karena itu perlu disiapkan perangkat penagihan (enforcement of collection) pajak yang baik. Langkah pertamanya adalah dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam UU PPSP agar sejalan dengan ketentuan dalam UU KUP yang baru ini.
www.hitungpajak.wordpress.com
Fazli
 12 Feb 2008
permasalahannya dengan berlaku aturan tersebut adalah ketidakpastian produk penagihan, misalnya Surat Paksa diterbitkan, WP keberatan SP batal, SP terbit lagi WP Banding SP batal lagi. Bagaimana peraturan Surat Paksa dalam UU Penagihan Pajak PPSP. kan masalah itu belum diatur?
prastono
 18 Jan 2008
Sebenarnya Pasal tersebut menguntungkan DJP juga, karena selama ini ada beberapa WP yang keberatan dan malah tidak mau membayar sama sekali beban SKPKB yang muncul karena memang tidak mampu. Dan proses penagihan, penyitaan, maupun lelang dari DJP tidak berjalan lancar ( masih banyak kendala ) sehingga banyak timbul tunggakan pajak yang tidak dapat dicairkan dan ujung2nya dihapus, sehingga kelihatan kinerja DJP di sektor penagihan menjadi buruk. Namun dengan adanya UU baru ini diharapkan WP mau menyetor sesuai kemampuan dan menghindari beban tunggakan yang tinggi
rifki
 18 Des 2007
Menurut Pendapat saya, adanya RUU Pasal 25 ini akan menjadi suatu bentuk kepastian terhadap WP maupun fiskus.Maksudnya, WP yang yakin benar bahwa kasus yg dimilikinya kuat dan akan menang, pasti mereka yakin akan mengajukan banding. Lain halnya dengan WP yg yg ragu-ragu dengan kasus yg dimilkinya, mereka akan berfikir dua kali utk mengajukan banding. Sedangkan dari sisi Fiskus, para fiskus akan dengan cermat dan benar2 melakukan koreksi dalam pemeriksaannya, dan mereka tidak asal menetepakan temuan-temuannya yg diluar dugaan WP.
Terimkasih.
jeffry
 7 Des 2007
kalau menurut saya ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada para WP. karena didalam mengajukan keberatan WP hanya perlu membayar pajak terutang nya sejumlah yang telah disetujui oleh WP tersebut. tinggal bagaimana UU ini dapat diterapkan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyelewengan yang akhirnya dapat merugikan semua pihak
poernama
 13 Nop 2007
kalo payung hukum sudah oke, tinggal punggawa pajak nya nee yang harus ditingkatkan, karena sebaik-baiknya hukum adalah timbangan yang adil, kecurangan masih bisa terjadi, bukan karena polah oknum pemeriksa pajaknya, tapi bisa jadi timbul karena ada wp yang 'menggoda iman' untuk dikerjain.
cun233
 6 Nop 2007
Dear all,
kalau saya pribadi sangat2 setuju dengan perubahan UU KUP tersebut, karena WP belum bisa dikatakan bersalah jika masih bisa menempuh tahapan hukum selanjutnya yang mungkin saja kan s pemeriksa salah, kan PEMERIKSA JUGA MANUSIA!
dudi
 24 Okt 2007
Saya rasa ketentuan baru ini memberikan rasa keadilan. Pemeriksa pajak dalam melakukan koreksi tidak akan semena-mena dan akan mencari dasar hukum yang kuat sehingga meningkatkan kualitas audit pajak. Di sisi lain Wajib Pajak pun tidak boleh memanfaatkan ketentuan ini untuk menunda kewajiban pembayaran pajak karena sanksinya adalah denda 100%. Artinya WP harus yakin benar bahwa pemeriksa salah kalau mau mengajukan keberatan atau banding. Nah, justru di sinilah masalahnya. Bola sekarang berada di pengadilan pajak. Posisi tawar pengadilan pajak sangat tinggi karena menetukan sanksi denda 100% ini. Dan ini rawan terjadi kolusi. Maka sebaiknya Pengadilan Pajak harus sterilkan agar putusannya benar-benar berdasarkan ketentuan.
purwo
 28 Sept 2007
Saya setuju dengan pendapat rekan pajakku, memang benar selama kita masih bisa menempuh tingkatan hukum yang lebih tinggi kita belum bisa dikatakan bersalah, kan kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Purwo
pajakku
 15 Agust 2007
Pa Adit,
kalau saya pribadi sih setuju dengan perubahan UU KUP tersebut, karena WP belum bisa dikatakan bersalah jika masih bisa menempuh tahapan hukum berikutnya,

regards,

joko
back to top