Artikel

  • 22 Jul 2007

Pemajakan atas Illusory Gains di Indonesia

Darussalam dan Danny Septriadi
Danny Darussalam Tax Center

Pemajakan Atas IllusoryPrinsip ability-to-pay berpandangan bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (selanjutnya disebut sebagai WP OP), dilakukan ketika penghasilan tersebut telah nyata-nyata diterima atau diperoleh WP OP yang bersangkutan (Joachim Lang, 2003:14). Di mana definisi dari penghasilan sendiri adalah sejumlah keuntungan atau tambahan kemampuan ekonomis “riil“ yang diperoleh WP OP (Kevin Holmes, 2000:341-378). Artinya, sudah menjadi keharusan bahwa PPh hanya dikenakan terhadap “penghasilan riil“ WP OP. Nah masalahnya, apakah UU PPh di Indonesia sudah menganut prinsip ini dengan tepat?

 

Pemajakan atas Keuntungan dari Penjualan Harta Pribadi

Sesuai ketentuan tatacara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, WP OP diwajibkan untuk mengisi daftar harta yang dimilikinya. Jika kemudian terjadi penjualan harta pribadinya tersebut, sudah barang tentu akan terekam dalam SPT WP OP yang bersangkutan, di mana akan terlihat adanya pengurangan jumlah asset/harta pribadi yang dimilikinya. Melihat hal tersebut, tentunya pihak pajak akan menilai bahwa transaksi tersebut menimbulkan keuntungan atau gain sebagai tambahan penghasilan di sisi WP OP. Apabila kondisi ini terjadi, sepanjang terdapat penghasilan yang diterima WP OP tersebut, maka dari sisi WP OP akan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Contoh berikut ini memberikan ilustrasi pemajakan atas illusory gains yang terjadi di Indonesia. Misalnya di awal tahun 2000 seorang WP OP membeli perhiasan emas untuk dipakai sendiri dengan total nilai sebesar Rp 15 juta. Kemudian di tahun 2007, karena terdesak keperluan untuk membiayai sekolah anaknya, WP OP tersebut memutuskan untuk menjual perhiasannya dengan harga jual sebesar Rp 40 juta. Memang, kesan pertama yang akan muncul dari ilustrasi di atas adalah adanya penghasilan (income) yang diterima oleh WP OP sebesar Rp 25 juta (Rp 40 juta – Rp 15 juta). Mengacu pada ketentuan perpajakan Indonesia, tentunya seluruh nilai transaksi penjualan perhiasan tersebut, langsung dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis (economic benefits) / penghasilan bagi WP OP. Dan atas penghasilannya tersebut, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Padahal atas penghasilan yang diterima sebesar Rp 25 juta tersebut belum tentu mempengaruhi real economic benefits yang diterima oleh WP OP yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam kasus ini di Indonesia, PPh tetap dikenakan walaupun WP OP belum tentu mendapatkan keuntungan yang benar-benar nyata (real gain) dari transaksi penjualan yang dilakukannya karena bisa jadi keuntungan tersebut semata-mata atau sebagian dipengaruhi oleh faktor inflasi (Kevin Holmes, 2000: 342).

Di negara-negara lain, khususnya yang dikategorikan sebagai Negara-negara maju (Shome, 1995:158), menyatakan bahwa dalam kondisi inflasi, keuntungan yang diperoleh dari penjualan harta pribadi diberikan penyesuaian atau diberikan indeksasi nilai inflasi (Kevin Holmes, February 2000: 342). Bahkan, Parthasarathi Shome, mantan Chief of Tax Policy Division International Monetary Fund (IMF), menegaskan bahwa seharusnya perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan aset/harta yang dilakukan oleh WP OP, juga didasarkan atas jangka waktu (holding period criteria) kepemilikan aset atau harta tersebut (Shome, 1995:157).
Di mana diatur bahwa, jika jangka waktu kepemilikan aset oleh seorang WP OP relatif lama—misalnya 10 atau bahkan 20 tahun—maka tarif PPh yang dikenakan atas penghasilan dari penjualan aset tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan tarif PPh yang dikenakan atas penghasilan dari penjualan aset yang dimiliki oleh WP OP, dalam jangka waktu yang relatif singkat. Hal tersebut didasarkan untuk membedakan perlakuan perpajakan atas jual beli aset untuk tujuan investasi dan tujuan spekulasi.

Penutup

Di Indonesia, konsep “penghasilan riil” sebagaimana dijelaskan di atas sepertinya cenderung terabaikan. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Pasal 4 ayat (1) UU PPh dinyatakan bahwa PPh dikenakan atas adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh WP OP, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang berasal dari manapun di seluruh dunia (world wide income), yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan. Namun ketentuan tersebut dijalankan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor inflasi, sebagai faktor pengurang keuntungan atas penjualan harta pribadi yang tujuan utamanya bukan untuk spekulasi. Jika memang otoritas pajak di Indonesia tetap mempertahankan agar PPh dikenakan atas seluruh keuntungan yang diperoleh WP OP dari penjualan harta pribadi tanpa mempertimbangkan faktor inflasi seperti yang diilustrasikan di atas, maka wajar kiranya jika seorang Profesor dari University of Cologne, Joachim Lang mengatakan, ”Gains without improving the taxpayer’s economic position in reality are “illusory gain” (Kevin Holmes, 2000:341-378). Dan ironisnya, sampai saat ini ketentuan perpajakan di Indonesia masih mengenakan PPh terhadap illusory gain.

  • 22 Jul 2007

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


nugrohoadi
 26 Mar 2008
thx atas infonya pak,
saya setuju dengan pendapat bapak
memang di Indonesia yang masih termasuk negara yang masih berkembang,
dimana setiap tahun kebutuhan pemerintah meningkat terus, serta ditambah dengan inflasi yang terjadi, maka diikuti dengan target penerimaan pajak yang meningkat pesat (karena diharapkan utang2 Indonesia tidak terus menerus bertambah) pula tanpa melihat kenyataan perekonomian di lapangan.
semoga Indonesia dapat menjadi negara yang benar2 adil dan beradab
saya tunggu tulisan2 pembuka wawasan dari bapak, terima kasih
jeffry
 15 Des 2007
terima kasih atas infonya pak
menurut saya di negara tercinta ini pajak hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu pendapatan bagi negara saja. hal ini seharusnya tidak perlu terjadi karena akan mengakibatkan keengganan bagi WP untuk membayar pajak yang seharusnya benar-benar terutang. sudah saatnya pemerintah khususnya Ditjen pajak menerapkan "prinsip keadilan" didalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh WP
andizein
 28 Nop 2007
Bagi saya fokus utama perpajakan yg berlaku di indonesia msh belum berpihak terhadap masyarakat. Fokus utama hanya apabila terdapat penambahan pendapatan secara nominal saja bukan secara riel. Seperti halnya pengenaan pph atas jasa giro. Memang secara nominal tampak ada pertambahan pendapatan secara nominal. Namun jika dilihat secara jauh pertambahan pendapatan ini belum tentu merupakan pertambahan nilai ekonomis (setelah memperhitungkan efek inflasi) bagi pemegang tabungan. Maka seperti pendapat saudara prastono dan saudari diansavitri, kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini hanya sekedar untuk mencari dana, tidak ada alternatif lain lagi. Akibatnya semua salah kaprah, Moga-2 suatu saat perpajakan di Indonesia bisa memberikan manfaat lainnya selain dana untuk bangsa ini, yaitu pendidikan. Saya percaya apabila semua telah mengerti dan merasa adil, maka perpajakan akan direspek oleh bangsanya sendiri.
prastono
 16 Nop 2007
Kalau menurut pendapat saya, bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas / wiraswasta, penjualan harta tentu masuk pendapatan lain - lain. Dan nilai inflasi seharusnya sudah tercermin dalam biaya - biaya ( baik biaya operasi maupun biaya lain2 yang pasti lebih tinggi tiap tahun bila ada inflasi). Yang mungkin menjadi sedikit masalah adalah bagi WP OP yang mendapat penghasilan dari pemberi kerja dan wajib memasukkan SPT tahunan sederhana, sehingga dia tidak bisa membebankan biaya lain selain PTKP. Apabila dia ingin mempergunakan nilai inflasi sebagai pengurang laba penjualan, data inflasi apa yang cukup valid digunakan? Data BPS ? Banyak ekonom yang kurang percaya data BPS apalagi aparat pajak. Oleh karena itu sebaiknya PTKP disesuaikan setiap ada inflasi yang cukup tinggi.
poernama
 13 Nop 2007
Mr Dar,
mungkin hal seperti ini yang membuat, WP OP 'enggan' untuk mengisi daftar kekayaan, wahh terimakasih pak, saya jadi tambah ilmunya..., terus menulis pak, kita siap selalu ' mengosongkan cangkir ' untuk mendapat teh hangat dari bapak...
diansavitri
 10 Nop 2007
Setuju pak. Cuma, buat di Indonesia sekarang ini, kayanya yang penting pajak masuk dulu deh.. karena sumber penerimaan terbesar dalam APBN tetap dari pajak. Jadi, mungkin untuk revisi UU PPh berikutnya hal tersebut dapat dipertimbangkan..

Salam,
dian
Olivia
 23 Agust 2007
Salam kenal Pak Darussalam,

Terus terang, istilah "illusory gains" merupakan hal baru buat saya. Setelah membaca tulisan bapak pengetahuan saya menjadi bertambah. Tetapi apakah hal-hal yang bapak tulis bisa diterapkan di Indonesia? Sepertinya, konsep seperti yang bapak ungkapkan masih akan terabaikan. Sepengetahuan saya, dalam pembahasan RUU PPh sekarang tidak ada pembahasan mengenai konsep "penghasilan riil".
Terima kasih atas pengetahuan barunya pak. Saya tunggu tulisan bapak selanjutnya.
purwo
 15 Agust 2007
Salam kenal pa darussalam,

Saya tertarik dengan tulisan Bapak, emang benar tuh Pak, seharusnya Indonesia mengakomodir pendapat Bapak dengan aturan yang jelas, jangan segala hal yang berbentuk cash dikenakan pajak semua.

trims,
back to top