Artikel

  • 12 Feb 2008

Menyoal Kepastian Terjaminnya Hak Wajib Pajak Di Tengah Perseteruan Antara BPK, MenKeu dan DJP

Iman Santoso dan Purwoko Ary Wibowo
Praktisi Perpajakan

menyoal_123Akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan perselisihan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan masalah aksesibilitas data/informasi wajib pajak untuk keperluan audit penerimaan pajak yang dilakukan oleh BPK terhadap DJP. Perselisihan terjadi karena Ketua BPK tidak menghendaki adanya keharusan untuk memperoleh ijin dari Menteri Keuangan dalam mengakses data Wajib Pajak, dan tidak ada pembatasan akses data Wajib Pajak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ketua BPK berdalih bahwa sebagai lembaga negara, BPK harus bebas memeriksa keuangan negara termasuk penerimaan pajak yang diartikan juga memeriksa pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Di sisi lain, Menkeu dan DJP bertahan dengan alasan tidak dapat melanggar ketentuan UU KUP berkaitan dengan kewajiban merahasiakan data dan informasi mengenai Wajib Pajak yang diperoleh dalam rangka tata administrasi perpajakan. Oleh karena itu, DJP tentu tidak akan mengijinkan kebebasan akses BPK karena dia menjadi melanggar ketentuan pasal 34 UU KUP.
 
BPK akhirnya mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas UU KUP kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memuluskan keinginan BPK dalam mengakses data Wajib Pajak. Uji materi dilakukan karena UU KUP, menurut BPK berlawanan dengan konstitusi (KOMPAS, 11 Januari 2008). Dengan pengajuan uji materi atas UU KUP ke MK oleh BPK, DJP kemudian menghentikan proses pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pemeriksaan penerimaan pajak oleh BPK termasuk pemeriksaan pajak. Sidang di MK terkait kasus ini, pertama kali digelar tanggal 5 Februari 2008 (Bisnis Indonesia, 6 Februari 2008).
 
Meskipun pasal yang digugat adalah pasal 34 UU KUP, perselisihan tersebut seolah terfokus kepada kewenangan BPK untuk ikut memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Oleh karena Pasal 34 UU KUP berkaitan dengan kerahasiaan data Wajib Pajak, maka pembahasan tulisan ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana kepastian terjaminnya hak wajib pajak tersebut di tengah perseteruan BPK dan Depkeu? Masalah ini menurut kami krusial untuk diangkat agar kepastian terjaminnya hak wajib pajak tidak menjadi “pelanduk yang mati di tengah-tengah perseteruan para gajah”.
 
Hak Kerahasiaan Wajib Pajak Yang Perlu Dilindungi
 
Ketentuan Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP yang diajukan judicial review oleh pihak BPK, selengkapnya berbunyi sebagi berikut: “ Dikecualikan dari ketentuan [merahasiakan dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara ”.
 
Sementara memori penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa: “ Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. Identitas wajib pajak meliputi: (1) nama wajib pajak; (2) NPWP; (3) Alamat wajib pajak; (4) Alamat kegiatan wajib pajak; (5) merek usaha; dan/atau (6) kegiatan usaha wajib pajak. Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi: (a) penerimaan pajak secara nasional; (b) penerimaan pajak per kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per kantor pelayanan pajak; (c) penerimaan pajak per jenis pajak; (d) penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha; (e) jumlah wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak terdaftar; (f) register permohonan wajib pajak; (g) tunggakan pajak secara nasional; dan/atau (h) tunggakan pajak per kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor pelayanan pajak ”.
 
Terlihat dari pasal di atas bahwa pihak DJP berusaha untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi yang diperolehnya dari wajib pajak dengan melarang setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain: SPT, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dsb. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP.
 
Sebelum membahas mengenai perlindungan kerahasiaan, kita perlu memahami alasan mengapa perlindungan kerahasiaan tersebut sangat penting dan bersifat mutlak. Untuk itu, kita harus berpikir dan mendudukkan diri sebagai pengusaha atau Wajib Pajak. Sebagai contoh, Anda mempunyai usaha pabrikan makanan ringan. Anda tentunya mempunyai informasi berupa metode produksi termasuk campuran bahan baku dan bahan pembantu. Anda tentu berkepentingan untuk merahasiakan data tersebut terutama dari tangan perusahaan kompetitor Anda. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak dapat dan acap kali melakukan pengujian penggunaan bahan baku dan pembantu untuk menemukan indikasi adanya produksi dan penjualan yang tidak dilaporkan. Kalau Anda tidak yakin bahwa kerahasiaan data dan informasi tersebut terjamin, maka tentu Anda tidak akan memberikan data tersebut. Anda akan mempertimbangkan risiko jatuhnya informasi ke tangan kompetitor dengan risiko dan konsekuensi pengenaan sanksi perpajakan akibat tidak diberikannya data dan informasi tersebut.
 
Oleh karena itu, perlindungan kerahasiaan informasi tidak hanya penting bagi Wajib pajak. Perlindungan tersebut juga dimaksudkan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 
Perlindungan Kerahasiaan Informasi Wajib Pajak di Negara Lain
 
Untuk menilai kecukupan ketentuan kerahasiaan data perpajakan (tax secrecy) di Indonesia dapat dilakukan lewat membandingkannya dengan ketentuan yang diterapkan di negara-negara lain. Berdasarkan tinjauan atas ketentuan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak di beberapa Negara seperti Australia, Amerika Serikat, Malaysia, Selandia Baru dan Singapura, kerahasiaan data perpajakan ternyata merupakan ketentuan yang berlaku umum (universal). Pejabat institusi perpajakan maupun institusi atau pejabat terkait mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh data dan informasi berkaitan dengan wajib pajak. Bahkan seorang kepala negara sekalipun tidak boleh membuka informasi perpajakan individual wajib pajak.
 
Beberapa ketentuan perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut secara garis besar dapat diringkas sebagai berikut:
 
Pertama, seluruh surat pemberitahuan pajak (tax returns), data dan informasi yang diperoleh selama proses administrasi perpajakan termasuk pemeriksaan pajak bersifat rahasia dan harus dilindungi. Informasi tersebut meliputi tetapi tidak terbatas atas informasi sumber penghasilan, laba-rugi, pengeluaran, aspek operasional perusahaan, proses produksi dan proses bisnis, metode kerja, advance pricing agreement, dan dokumen korespondensi antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan.
 
Kedua, tanggung jawab dan kewajiban merahasiakan tidak hanya dibebankan kepada petugas dan Pejabat Pajak. Kewajiban tersebut, di beberapa jurisdiksi, bahkan juga tetap diterapkan kepada mereka yang telah pensiun atau berhenti sebagai petugas pajak, dan setiap pihak yang berhak dan berwenang melakukan akses ke data dan informasi wajib pajak.
 
Ketiga, adanya sanksi tindak pidana atas pelanggaran kerahasiaan bagi pejabat atau petugas pajak dan pihak terkait yang mempunyai akses. Ancaman sanksi pidana tersebut tidak hanya didasarkan atas adanya pengaduan dari Wajib Pajak atau pihak yang kerahasiaannya dilanggar. Tindak pidana tersebut bukanlah delik aduan. Ancaman sanksi pidana juga cukup berat misalnya penjara maksimal tiga tahun dan/atau denda maksimal sepuluh ribu ringgit seperti di Malaysia.
 
Keempat, tindakan yang digolongkan tindakan pidana tidak sekedar tindakan mengkomunikasikan atau menyebarluaskan data dan informasi. Adanya usaha untuk mengkomunikasikan sudah digolongkan tindakan pidana. Demikian juga, kelalaian membiarkan atau mengijinkan orang yang tidak berwenang untuk mempunyai akses ke data dan informasi Wajib Pajak juga merupakan tindakan pidana.
 
Kelima, adanya kontrol dan perkecualian kerahasiaan atau adanya otorisasi pembukaan kerahasiaan dalam hal-hal tertentu misalnya akses kepada penegak hukum dalam rangka pidana perpajakan. Ketentuan di Singapura bahkan melarang pemberian informasi ke pengadilan mana pun kecuali dalam rangka penuntutan tindak pidana berkaitan dengan pajak penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan.
 
Ketentuan Perlindungan Kerahasiaan Wajib Pajak di Indonesia
 
Ketentuan tentang kerahasiaan data perpajakan di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak UU Pajak sebelum reformasi 1983, yaitu dalam Pasal 44 Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) tahun 1925, Pasal 21 dan 22 Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd) tahun 1944 dan Pasal 33 Ordonansi Pajak Penjualan (PPn) tahun 1951.
 
UU KUP pun mengatur ketentuan kewajiban mengenai kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pajak atau tenaga ahli. Perbedaan prinsipiil UU KUP tahun 2007 dengan Undang-Undang sebelumnya sebenarnya tidak terletak di batang tubuh UU KUP tetapi di bagian penjelasan. Berdasar UU KUP lama pun, pejabat dan tenaga ahli yang dapat memberikan informasi, termasuk kepada BKP, ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Hal ini dapat dimaklumi untuk ketertiban administrasi dan alat kontrol untuk menjaga kerahasiaan.
 
Secara singkat ketentuan perlindungan kerahasiaan di Indonesia dapat kita uraikan sebagai berikut.
 
Pertama, terdapat kewajiban merahasiakan atas seluruh SPT, laporan keuangan dan lain-lain yang dilaporkan Wajib Pajak, data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pemeriksaan, serta data dan informasi rahasia lainnya yang berkaitan dengan Wajib Pajak. Tidak ada keberatan penulis dalam hal ini karena tidak ada batasan data yang dirahasiakan.
 
Kedua, tanggung jawab dan kewajiban merahasiakan dibebankan kepada petugas dan pejabat pajak serta tenaga ahli yang membantu otoritas perpajakan termasuk akuntan dan pengacara. Akan tetapi sayang, ketentuan kewajiban merahasiakan di UU KUP tidak meliputi pensiunan petugas pajak dan mereka yang diberi hak dan berwenang melakukan akses ke data dan informasi wajib pajak.
 
Ketiga, terdapat ancaman sanksi pidana yaitu bagi pejabat yang lalai diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan denda dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan bagi pejabat yang sengaja melakukannya, diancam hukuman pidana maksimal dua tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah. Disamping itu, pidana tersebut bersifat delik aduan sehingga diperlukan pengaduan dari pihak yang kerahasiaannya dilanggar.
 
Terlepas dari cukup tidaknya ancaman hukuman pidana tersebut, satu hal yang perlu dipertimbangkan adanya ketentuan delik aduan. Seharusnya tanpa ada laporan dari pihak yang kerahasiaannya dilanggar pun, aparat penegak hukum dapat dan berwenang melakukan pemeriksaan perkara dan penyidikan.
 
Keempat, tindakan yang digolongkan tindakan pidana dalam UU KUP adalah tindakan memberitahukan informasi Wajib Pajak. Menurut pendapat kami, seharusnya kewajiban merahasiakan termasuk kewajiban melindungi data dan informasi Wajib Pajak. Kelalaian yang menyebabkan orang lain dapat mengetahui informasi rahasia Wajib Pajak seharusnya juga digolongkan sebagai tindakan yang dapat diancam pidana.
 
Kelima, UU KUP telah sangat membatasi pihak yang dapat memberitahukan informasi rahasia yaitu pejabat atau tenaga ahli yang telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan. Ijin dari Menteri Keuangan pun mensyaratkan adanya kepentingan keuangan Negara yaitu pemeriksaan oleh instansi atau lembaga Negara yang berwenang memeriksa keuangan Negara. Berkaitan dengan pembukaan informasi di pengadilan pun, informasi yang dibuka pun dibatasi hanya atas informasi yang berkaitan langsung dengan perkara yang bersangkutan dan yang mengenai tersangka tersebut. Ijin itu pun hanya diberikan setelah diperoleh permintaan tertulis dari hakim ketua dalam sidang pengadilan.
 
Ketentuan dalam UU KUP yang baru saja berlaku disamping memiliki kelebihan, ternyata masih mengandung kelemahan dan perlu diperbaiki untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan semua pihak terkait memperhatikan dan memikirkan terjaminnya kerahasiaan data dan informasi wajib pajak. Apapun hasil sidang judicial review yang digelar di MK, Pemerintah perlu menyusun ketentuan pelaksanaan perlindungan kerahasiaan data dan informasi pajak yang lebih ketat dan lebih menjamin kepastian hukum serta perlindungan data dan informasi Wajib Pajak. Sehingga tidak akan terulang lagi kasus penerbitan SKPKBT kepada wajib pajak akibat hasil audit atas kinerja DJP oleh Irjen, BPK, atau Instansi pengawas lainnya. Tidak ada lagi wajib pajak yang terkena imbas dari hasil pemeriksaan DJP oleh instansi pengawas manapun dengan alas an terdapat bukti baru (novum) atau data yang belum terungkap tanpa batasan yang jelas apa hakekat bukti baru dan data yang belum terungkap tadi. Tidak ada lagi keragu-raguan di kalangan DJP untuk memberikan judgement yang fair terhadap posisi perlakuan pajak (tax treatment position) yang diterapkan oleh wajib pajak sepanjang didukung dengan bukti-bukti dan alas an yang cukup, hanya karena takut pihak Instansi pengawas berseberangan pendapat.
 
Akhirnya, Penulis berharap agar hak wajib pajak untuk terjaga kerahasiaannya dapat terjamin di tengah perseteruan BPK dan Depkeu. Para pihak semestinya menyadari bahwa kondisi tersebut menuntut dibangunnya minimum trust dan independensi antar lembaga pemerintah.

 

Penulis:

Iman Santoso, Praktisi Perpajakan pada Tax Center FISIP UI, Depok.

Purwoko Ary Wibowo, Pengelola SmarTax Media dot com dan konsultan pajak dari SmarTax

  • 12 Feb 2008

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


rohendy
 22 Okt 2008
Memang hak kerahasiaan WP harus dilindungi kecuali ada indikasi pidana.
antona
 9 Okt 2008
Saya lebih setuju jika yg diperiksa/diaudit itu bukan instansinya, but Human dari instansinya.
dewandiva
 4 Okt 2008
Saya tidak sependapat dengan tulisan di atas. Argumennya sbb:
1. Aturan di singapura dan negara maju lainnya belum tentu dapat diterapkan di Indonesia karena perbedaan kondisi, terutama masalah KKN. Coba Bapak liat kekayaan sebagian besar petugas-petugas pajak di Indonesia, apakah Bapak pikir itu bukan dari KKN? Contoh nyata dugaan KKN Rp500 juta di BC Tanjung Priok dan dugaan transfer illegal Rp3M, berdasar laporan PPATK, antara pengusaha dan fiskus, dan belum lagi cerita dari teman-2 saya di DJP.
Aturan pembatasan akses oleh pihak eksternal DJP menyebabkan proses dan hasil pajak hanya diketahui oleh fiskus, WP, dan Tuhan, dan sayangnya Tuhan tidak butuh duit.
Seandainya kondisi ideal, yaitu moral untuk tidak ber-KKN di Indonesia ada, maka saya setuju dengan tulisan Bapak, namun sayangkanya kondisi ideal itu belum ada, sehingga aturan khusus perlu diterapkan di Indonesia untuk meminimalisasi kemungkinan KKN.
2. Kepastian hukum saya yakin tetap terjaga, BPK merekomendasikan ke DJP bukan ke WP dan temuan berdasar hasil kesepakatan antara BPK dan DJP, tindak lanjut ada di tangan DJP. DJP pasti tahu apakah aturan yang ada memungkinkan diterbitkan SKPKBT berdasarkan temuan BPK.
Jika Bapak mengharapkan kondisi ideal terjadi di DJP, menurut saya paling cepat 10 tahun ke depan baru terealisasi dengan syarat program reformasi birokrasi tetap berjalan on the track.
Salam

Yulias C. Sihombing
RITZKY FIRDAUS
 24 Sept 2008
Dear friend

Kami tunggu tulisan lainnya.

Thank's

RITZKY FIRDAUS.
ENDANG RASYID
 12 Agust 2008
Dear Sobat,
Kewenangan Fihak lain termasuk Otoritas Pajak terhadap kerahasiaan Wajib Pajak perlu dibatasi sesuai Ketentuan Peraturan Per UU Perpajakan yang berlaku (UU Tentang Ketentuan Umum Dan tatacara Perpajakan).
Jika tidak terlindungi maka contoh buruk Kasus Terbitnya SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan bukan akibat Novum tetapi akibat perbedaan SELERA Penghitungan versi Fihak lain di luar Otoritas Pajak tanpa mendalami Perangkat UU Perpajakan yang ada (Ketentuan Pajak Materal dan Ketentuan Pajak Formal).
BPK jangan bterlalu bersemangat untuk ikut memeriksa Wajib Pajak apabila sudah diperiksa Otoritas Pajak yang dipastikan lebih mendalami Ketentuan Peraturan Perpajakan yang ada.
Jika sering diperiksa maka Wajib Pajak akan kehilangan kesempatan untuk berkonsentrasi menggali Potensi Penghasilan yang akan menjadi Obyek Pajak.

Demikian agar BPK lebih arif dan sabar sesuai UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 16 tahun 2000 stdtd UU Nomor 28 Th. 2007).

Wassallam

ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.
EDDYPRASETYO
 21 Jul 2008
kerahasiaan wajib pajak mestinya benar-benar dijamin oleh DJP kalau tidak maua investasi pergi dari Indonesia
9oberx
 16 Jun 2008
munculnya polemik antara BPK, dan DJP menjadi sinyal bahwa di negara kita ini masih sering dijumpai tumpah tindih kewenangan...BPK sebagai lembaga negara yang berhak memeriksa keuangan negara pun tidak dapat berbuat banyak apabila pemeriksan tersebut menyangkut dengan masalah perpajakan. masalah perpajakan memang sangat sensitif, disatu sisi kerahasiaan wajib pajak perlu dijaga dengan baik oleh DJP selaku otoritas pajak, disisi lain BPK berperan sebagai elemen pengawas dan pemeriksa urusan keuangan negara. jadi menurut saya, selain polemik kewenangan dan aturan perundang-undangan, masih ada faktor yang perlu diperhatikan yaitu sudut pandang atau persepsi dari BPK dan DJP maupun dari Menteri keuangan RI. hal ini sangat penting untuk mendapatkan suatu gambaran tentangfaktor yang paling dominan yang berpengaruh terhadap ketidakharmonisan antar lembaga pemerintah ini.
saya sangat mendukung perihal hak wajib pajak tentang kerahasiaannya, tapi saya juga sangat mengharapkan agar pemerintah melalui BPK dapat bertindak seoptimal mungkin untuk mendapatkan dan menjaga potensi penerimaan negara.
pertanyaan yang muncul kemudian adalah apabila suatu saat di masa yang akan datan BPK diberi kesempatan dan kepercayaan secara syah oleh undang-undang untuk melakukan verifikasi akses terhadap wajib pajak, mampukah BPK tetap menghormati dan menjaga hak-hak wajib pajak untuk terjamin kerahasiaanyya(apabila tidak terbukti adanya indikasi kerugian bagi negara??
baracimmaster
 14 Jun 2008
Kepastian harus diberikan kepada wajib pajak, jangan sampai karena pertentangan antara Administrasi Pajak (DJP) dan Auditor Pemerintah (BPK) merugikan Wajib Pajak. Masa sudah diperiksa sama fiskus diperiksa lagi sama BPK kasian WP-nya dan kalo diperiksa upaya hukum atas hasil pemeriksaan oleh BPK ke mana tuh, sewngketa pajak bukan yah
ical
 23 Mei 2008
MK KANDASKAN KEINGINAN BPK BONGKAR PAJAK
JAKARTA. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya mengandaskan keinginan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperoleh wewenang lebih dalam mengakses data perpajakan, terutama wajib pajak. MK menegaskan data wajib pajak merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga negara perlu melindunginya.

Sembilan orang majelis hakim MK membacakan putusan ini selama hampir dua jam secara bergantian pada Kamis (15/5). Wajah Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berbinar-binar, terutama ketika mendengar hakim konstitusi H. A. S. Natabaya membacakan putusan bahwa tak ada kerugian konstitusional bagi BPK dengan berlakunya Undang-undang (UU) No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP.

Secara umum, keputusan MK tersebut juga menyarankan tiga hal. Pertama, BPK dan Departemen Keuangan segera meneruskan pembuatan memorandum of understanding (MoU) mengenai tata cara BPK memeriksa wajib pajak. MoU itu akan menjadi kompromi atas perbedaan pendapat antara Departemen Keuangan dan BPK.

Kedua, BPK sebaiknya segera melaporkan ke polisi jika meragukan data-data perpajakan serta menemukan indikasi kerugian negara. Ketiga, BPK juga bisa mengikuti prosedur seperti yang tertuang dalam Pasal 42 ayat 3 UU KUP. Yakni, BPK meminta izin kepada Menkeu untuk memeriksa wajib pajak jika mencurigai ada kerugian negara dari penerimaan pajak.

Cuma memang, dalam kesimpulannya, MK sebenarnya mengakui ada tumpang tindih wewenang antara UU KUP, dengan UU Keuangan Negara, UU Pemeriksaan Keuangan Negara maupun UU BPK. Meski demikian, MK menilai hal itu tidak merugikan BPK.

Toh, keputusan hakim MK dalam mengadili uji materi UU KUP itu masih lonjong. Salah satu anggota hakim, Maruarar Siahaan, mengajukan pendapat berbeda atau dissenting oppinion. Ia membantah klaim pemerintah bahwa pembatasan wewenang pemeriksa eksternal di negara lain merupakan hal lumrah.

Maruarar berpendapat, di Inggris, Amerika Serikat, Canada, Australia, juga di Malaysia dan Belanda, pemeriksa keuangan negara boleh membuka dokumen pajak. Asalkan, alasan pembukaan itu demi kepentingan umum.
sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ical
 23 Mei 2008
saya sepakat dengan artikel di atas.. Kerahasiaan data/informasi wajib pajak adalah hal yang harus dilindungi. Saya sendiri bingung dengan permohonan judicial review oleh BPK. apakah maksud dari keinginan mereka untuk mengakses data wajib pajak tersebut. Seandainya nanti BPK bisa mengakses data-data tersebut berarti dia bisa saja mengoreksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus sehingga benar bisa saja timbul SKBKBT.. Sungguh hal itu akan sangat membingungkan bagi wajib pajak.. Apakah BPK bermaksud untuk mengoreksi target penerimaan pajak yang mungkin menurut BPK terlalu rendah??? Wallahu a'lam..
deddysetyo
 8 Mei 2008
Sebuah kepercayaan yang pudar....
di satu sisi dengan mengusung jargon "demi menyelamatkan aset negara" di satu sisi mengusung jargon yang lain.
Jika dikaji lebih jauh melenceng, semua ini memiliki kesamaan visi dan misi masing-masing departemen, yaitu "meningkatkan kinerja". Departemen A kinerjanya dinilai dari penerimaan negara, Departemen B kinerjanya dinilai dari jumlah temuan, dan penilaian kinerja lainnya.
Jika dilihat dari kacamata rakyat indonesia, BPK ingin menjadi penguasa negara. semua aspek ingin ditangani. hasilnya APBN sekarang minus, Inflasi merangkak naik, rakyat cari rejeki yang halal susah.
back to top