Artikel

  • 30 Apr 2007

Ketidakadilan Pemajakan atas Penghasilan Karyawan

Darussalam, SE, Ak, M.Si, LL.M Int. Tax dan Danny Septriadi, SE, M.Si, LL.M Int. Tax
Danny Darussalam Tax Center

Ketidakadilan PemajakanKalau kita perhatikan pemberitaan di berbagai media masa tentang proses pembahasan RUU pajak, terdapat kesan bahwa seolah-olah yang paling berkepentingan dalam penyusunan RUU pajak adalah pemerintah dan para pengusaha saja. Perdebatan lebih sering berkisar pada kepentingan kedua belah pihak. Padahal di luar pemerintah dan pengusaha tersebut, terdapat lapisan masyarakat pembayar pajak lainnya yang juga berkepentingan terhadap RUU pajak, misalnya orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan yang selama ini dikenakan PPh Pasal 21. Pertanyaannya adalah apakah kepentingan para karyawan tersebut sudah terwakili dalam proses penyusunan RUU pajak?

 Ketidakadilan

Berdasarkan teori keadilan horisontal, pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay) Wajib Pajak, atau dengan kata lain pajak dikenakan atas dasar penghasilan neto. Dengan demikian, penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi faktor pengurang penghasilan kena pajak yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan ketentuan PPh yang berlaku saat ini, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai karyawan diberikan keringanan pajak (tax relief) berupa pengurang penghasilan kena pajak ”hanya” sebatas atas: (i) penghasilan tidak kena pajak (personal exemption), dan (ii) pengurangan pajak (tax deduction) berupa biaya jabatan, pensiun, premi jamsostek, dan iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disyahkan oleh menteri keuangan, dengan jumlah yang dibatasi pula. Salah satu alasan yang mendasari pembatasan tersebut adalah penyederhanaan pemungutan pajak agar Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan tidak perlu membuat catatan pengeluaran atau biaya hidup.

Secara teoritis, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan bisa berbentuk adjustments, deductions, exemptions, allowances, dan credits (Janet Stotsky, 1995). Demikian pula pengeluaran atau biaya hidup karyawan seperti biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya kesehatan, biaya bunga pinjaman bank untuk pembelian rumah dapat saja melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pembatasan biaya yang diperbolehkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak seperti tersebut di atas tentu menimbulkan ketidakadilan. Misalnya dalam kasus seorang karyawan yang tinggal di daerah Tangerang yang berkantor di daerah Sudirman Jakarta mempunyai faktor pengurang penghasilan kena pajak yang sama besarnya dengan karyawan yang tinggal di daerah Setiabudi yang juga bekerja di daerah Sudirman Jakarta, yaitu sama-sama sebesar PTKP yang dalam RUU diusulkan sebesar Rp 1 juta per bulan. Padahal biaya transportasi di antara mereka jelas berbeda. Demikian pula apabila dalam suatu keluarga ada yang anaknya menderita gangguan kesehatan, sehingga memerlukan biaya pengobatan yang lebih besar, juga mempunyai faktor pengurang penghasilan kena pajak yang sama dengan keluarga yang tidak mempunyai masalah kesehatan terhadap anaknya, yaitu sama-sama sebesar PTKP.

Terlebih lagi dalam kasus pemajakan atas penjualan rumah yang dimiliki oleh karyawan yang tidak memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi. Misalnya, dengan alasan lokasi rumah yang terlalu jauh dari lokasi kerja, seorang karyawan menjual rumahnya untuk dibelikan lagi sebuah rumah yang dekat dengan lokasi kerja. Misalkan rumah yang dibeli pada tahun 2000 dengan harga Rp 250 juta dijual dengan harga Rp 300 juta pada tahun 2005. Berdasarkan ketentuan PPh yang berlaku saat ini, PPh final yang terutang adalah sebesar 5% x Rp 300 juta (asumsi harga jual sama dengan nilai jual objek pajak) = Rp 15 juta. Kemudian karyawan tersebut ingin membeli rumah dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya yaitu yang senilai Rp 300 juta. Akan tetapi, sayang uang yang dimiliki sekarang hanya tersisa Rp 285 juta karena telah dipotong pajak sebesar Rp 15 juta, sehingga dia tidak mampu lagi memiliki rumah dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Atas penjualan rumahnya, sebenarnya karyawan tersebut justru mengalami kondisi yang semakin jelek (better-off) karena dikenakan pajak tanpa mempertimbangkan faktor inflasi yang terjadi. Di banyak negara, pemajakan atas keuntungan penjualan rumah tersebut biasanya disesuaikan dengan tingkat inflasi (indexation inflation), bahkan di beberapa negara tidak mengenakan pajak atas penjualan rumah yang dimiliki dan ditempati oleh orang pribadi yang hanya memiliki satu-satunya rumah yang bukan sebagai investasi.

Biaya Hidup

Dengan adanya kewajiban pelaporan biaya hidup yang harus dilampiri dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak orang pribadi seperti yang diusulkan oleh pemerintah dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka setiap karyawan diharuskan untuk membuat catatan tentang perincian biaya hidup. Tetapi anehnya, ”kewajiban” untuk melaporkan biaya hidup tidak diikuti dengan ”hak” karyawan untuk memperhitungkan biaya hidup tersebut (dengan pembatasan tertentu) sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak. Jadi, patut dipertanyakan maksud dari kewajiban untuk melaporkan biaya hidup tersebut dalam SPT Wajib Pajak orang pribadi.

  • 30 Apr 2007

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


tax_knowing
 21 Apr 2009
PTKP malah bikin pusing, pak...
mending langsung hajar aja dari netto, kyk di amerika...
maap klo komen-nya agak kontroversial, maklum newbie...
hehe...
begawan5060
 13 Mar 2009
Intinya, biaya hidup yang di-manifestasikan dlm PTKP memang tidak memadai..
leon731
 11 Feb 2009
PTKP sudah tidak relevan sekali untuk mencukupi kebutuhan hidup sekarang ini. Apalagi PTKP untuk yang beristri dan mempunyai anak. Itu jauh sekali dari kesejahteraan.
surjono
 15 Nop 2008
menarik pajak sebesar2nya tanpa memperdulikan rakyat kecil.. sama saja dengan perusahaan yang memaksimalkan kinerja karyawan tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya..
saya rasa karyawan yang berpenghasilan 2juta per bulan juga dengan PPh.21 yang dibayar kira2 75rb perbulan juga masih memberatkan

mendingan 75rb itu dialokasikan untuk menambah belanja bulanan..

lebih tepat karyawan yang berpenghasilan 3jt keatas lah minimal baru dikenakan PPh 21..

Jangan memakai asumsi sakti dari DJP " semua orang yang mempunyai penghasilan melebihi PTKP "

Tukang bakso, Cleaning service dan OB juga bisa punya penghasilan yang melebihi 1,1jt per bulan..
Agustinus_Irmawan
 29 Okt 2008
Seperti contoh dalam topik: " Di banyak negara, pemajakan atas keuntungan penjualan rumah tersebut biasanya disesuaikan dengan tingkat inflasi (indexation inflation).... "
Mungkin bila penulis memberikan contoh perhitungan yang lebih terperinci, maka setiap pembaca (terutama perancang RUU) dapat lebih banyak belajar berhitung dari contoh tersebut.
rohendy
 20 Okt 2008
Seharusnya besarnya PTKP itu ditentukan secara Regional seperti halnya dalam perhitungan Pajak atas BPHTB.
Mengingat setiap daerah memiliki tingkat upah yang berbeda dan kebutuhan hidup yang berbeda.
Koostadi S
 15 Sept 2008
Menurut saya selama ini (belakangan ini udah mulai membaik) Kebijakan Pemerintah di bidang Perpajakan hanya mendasarkan pada angka berapa besar dana yg harus diperoleh Pemerintah dari sektor pajak untuk membiayai Keperluan / Belanja pemerintah.....jadi kreatif didalam penciptaan sumber dana dari sektor perpajakan, apakah kreatifitasnya itu adil atau tidak....itu urusan kemudian.....tetapi belakangan ini kayaknya unsur keadilan sudah mulai dipikirkan..walau masih sedikit
wiguna
 21 Agust 2008
Maksudnya mungkin UU PPH rekan EddyPrasetyo. Memang terlalu sedikit sih dengan kondisi ekonomi sekarang. Penghasilan Rp 1,1 jt /bulan jaman sekarang tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup. semua harga serba naik...
EDDYPRASETYO
 21 Jul 2008
PPh 21 karyawan perlu segera direvisi khususnya PTKP, pemerintah dalam menetapkan PTKP "SANGAT TIDAK RASIONAL" mereka tidak survey ke lapangan hanya dari statistik saja, padahal statistik di Indonesia banyak tidak benarnya.
ical
 30 Mei 2008
menarik artikelnya.. tapi memang tidak mudah untuk memperoleh keadilan karena akan sangat banyak pertimbangannya... jika dibeda bedakan atas biaya hidup tiap daerah tentu akan sangat rumit penghitungan PPh nya
wiguna
 21 Mei 2008
untungnya pph karyawan tidak begitu kerasa kecuali diitung-itung n dibandingin. Mungkin ini bisa jadi masukan buat DJP kalau buat aturan mungkin harus ada pemilahan dan penggolongannya. Tambah lagi KPP sekarang masih terpusat alias tidak mengikuti otonomi sendiri karena kalau sudah buat kebijaksanaan menyangkut pemilahan ini, jelas sudah merubah UU PPh yang ada? cmiwwwww . . . :)
wiguna
 21 Mei 2008
Saya sependapat tidak adilnya kewajiban pajak terhadap karyawan. apalagi bagi karyawan yang mendap pesangon, jumlah pajaknya cukup besar. sedangkan uang pesangon tersebut adalah gaji terakhir bagi pegawai tersebut untuk menyambung hidupnya.
rnoerachmad
 7 Mei 2008
untungnya pph karyawan tidak begitu kerasa kecuali diitung-itung n dibandingin. Mungkin ini bisa jadi masukan buat DJP kalau buat aturan mungkin harus ada pemilahan dan penggolongannya. Tambah lagi KPP sekarang masih terpusat alias tidak mengikuti otonomi sendiri karena kalau sudah buat kebijaksanaan menyangkut pemilahan ini, jelas sudah merubah UU PPh yang ada? cmiwwwww . . . :)
back to top