Artikel

  • 26 Feb 2008

ADA APA DIBALIK KETENTUAN KUASA WAJIB PAJAK ?

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center

adaapa_123Catatan tentang Ketentuan Kuasa Wajib Pajak sejak UU KUP 2000, UU KUP 2007 serta PMK 22 tahun 2008

Tulisan ini sekali lagi mencoba menyoroti kebijakan pemerintah tentang ketentuan kuasa Wajib Pajak sejak diberlakukannya UU KUP 2000, UU KUP 2007 serta PMK 22 tahun 2008 yang penuh kontroversi.

    A. UU KUP Tahun 2000

    A1. Sebelum 13 Oktober 2005

  1. Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyatakan bahwa:

    Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

    Adapun mengenai persyaratan seseorang kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (selanjutnya disebut ”kuasa” Wajib Pajak) diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) sebagai berikut ini:

    Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

  2. Atas dasar kuasa Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tersebut, pada tanggal 26 Desember tahun 2000, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 (selanjutnya disebut KMK 576) yang dalam Pasal 1 ayat (2) memuat persyaratan tentang seorang kuasa Wajib Pajak sebagai berikut :

    • Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli.
    • Menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan.
    • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana dibidang keuangan negara.

    Lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) KMK 576 tersebut menyatakan bahwa seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, apabila telah memperoleh pendidikan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki:
    • Brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau
    • Ijazah formal pendidikan dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri.

  3. Dengan demikian atas dasar Pasal 32 ayat (3) huruf b dan ayat (3a) UU PPh serta Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) KMK 576 seperti tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak dapat melalui JALUR sebagai berikut di bawah ini

    Tabel 1
    Kuasa_Wajib_1


  4. Untuk JALUR ”Brevet Pajak” yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak, seseorang boleh menjadi kuasa Wajib Pajak, berdasarkan Pasal 2 angka 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 (selanjutnya disingkat KMK 485), harus memiliki ”Sertifikat Konsultan Pajak”.

  5. Untuk mendapatkan ”Sertifikat Konsultan Pajak” tersebut, harus lulus ujian sertifikasi konsultan pajak yang oleh Pasal 6 ayat (1) KMK 485, penyelenggaraanya diserahkan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

  6. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (4) KMK 485, JALUR ”Brevet Pajak” juga diberikan kepada ”Pensiunan Pegawai Ditjen Pajak”.

  7. Berdasarkan penjelasan poin 4, 5, dan 6 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang boleh menjadi kuasa Wajib Pajak dapat digambarkan dalam Tabel 2 berikut ini:

    Tabel 2
    Kuasa_Wajib_2

  8. A.2. Setelah 13 Oktober 2005

  9. Akan tetapi, pada tanggal 13 Oktober 2005 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 (selanjutnya disingkat PMK 97) yang menyatakan bahwa seseorang untuk menjadi kuasa Wajib Pajak hanya dapat melalui JALUR ”Brevet Pajak”, sehingga seseorang yang ingin menjadi kuasa untuk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui JALUR (1) ”dihilangkan”.

  10. PMK 97 ini juga diberlakukan surut, sehingga para lulusan di bidang perpajakan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang disamakan negeri yang pada saat sebelum tanggal 13 Oktober 2005 boleh menjadi kuasa Wajib Pajak (berdasarkan KMK 576), maka sejak tanggal 13 Oktober 2005 mereka tidak boleh lagi menjadi seorang kuasa Wajib Pajak.

  11. Dengan berlaku surut-nya PMK 97 ini menyebabkan para mahasiswa lulusan di bidang perpajakan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah lulus sebelum berlakunya PMK 97 tersebut kehilangan hak mereka sebagai seseorang kuasa Wajib Pajak. Hak mereka menjadi kuasa Wajib Pajak yang mereka peroleh berdasarkan KMK 576 tiba-tiba dicabut oleh PMK 97. PMK 97 ini sebenarnya cacat hukum karena tidak memberikan Pasal Peralihan yang tetap memperbolehkan seseorang menjadi kuasa Wajib Pajak yang pada saat PMK 97 tersebut diterbitkan telah menjadi kuasa Wajib Pajak berdasarkan KMK 576. Ketentuan yang berlaku surut ini menyalahi prinsip legal certainty. Apabila ketentuan yang berlaku surut ini diterapkan, maka tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat umum. Lebih lanjut, ketentuan hanya boleh berlaku surut apabila untuk melindungi negara yang dalam bahaya. Jika penerbitan peraturan tidak sesuai dengan konsep tersebut, maka peraturan tersebut sebenarnya batal demi hukum.

  12. Apabila poin 8, 9, dan 10 tersebut disajikan dalam bentuk skema, maka seseorang yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak dapat digambarkan dalam Tabel 3 berikut ini:

    Tabel 3
    Kuasa_Wajib_3

  13. B. UU KUP Tahun 2007

  14. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan PP 80 tahun 2007 yang dalam Pasal 28 mengatur tentang kuasa Wajib Pajak. Dalam Pasal 28 ayat (2) PP 80 tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa kuasa Wajib Pajak dapat dijalankan oleh (i) konsultan pajak dan (ii) bukan konsultan pajak. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa syarat untuk menjadi kuasa harus menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

  15. Siapa yang dapat dianggap menguasai peraturan perpajakan? Penjelasan Pasal 28 ayat (3) PP 80 tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:
    1. Konsultan Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin praktik konsultan pajak yang dilengkapai surat pernyataan sebagai konsultan pajak.
    2. Seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.

  16. Dengan demikian, pengaturan seseorang yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak yang diatur dalam PP 80 tahun 2007 pada hakekatnya sama dengan yang diatur dalam KMK 576 yaitu melalui (i) JALUR Brevet Pajak (konsultan pajak) dan (ii) JALUR perguruan tinggi di bidang perpajakan (bukan konsultan pajak). Dalam bentuk Tabel dapat digambarkan sebagai berikut :

    Tabel 4
    Kuasa_Wajib_5

  17. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 31 PP 80 tahun 2007, ketentuan tentang syarat mengenai kuasa Wajib Pajak yang berasal dari JALUR Brevet Pajak (konsultan pajak) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
  18. Pada tanggal 6 Februari 2008, atas dasar kuasa Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 31 PP 80 tahun 2007, dikeluarkan PMK 22 tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 22). Akan tetapi, PMK 22 tersebut bukannya mengatur tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari JALUR Brevet Pajak, malahan membatasi kuasa Wajib Pajak yang berasal dari perguruan tinggi yang sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam PP 80 tahun 2007. Seharusnya PMK tersebut sifatnya hanya menjelaskan PP 80 tahun 2007 dan bukan memperluas PP 80 tahun 2007 serta tidak boleh membatasi lulusan jurusan pajak dari perguruan tinggi. Dengan terbitnya PMK 22 ini, maka seseorang yang menjadi kuasa Wajib Pajak akan tampak seperti dalam Tabel 5 berikut ini

    Tabel 5
    Kuasa_Wajib_6

  19. Ternyata pembatasan tidak hanya diterapkan kepada kuasa Wajib Pajak yang berasal dari JALUR perguruan tinggi saja, tetapi meluas kepada karyawan perusahaan. Dalam Pasal 4 PMK 22 ini, karyawan perusahaan hanya boleh menjadi kuasa atau mewakili perusahaan (Wajib Pajak) di mana dia bekerja sebatas dari:
    1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
    2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 1,8 miliar dalam 1 tahun.
    3. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2,4 miliar dalam 1 tahun.

  20. Dengan ketentuan ini, PMK 22 telah berlaku diskriminasi dan memberikan hak monopoli kepada organisasi profesi tertentu serta mengarahkan perusahaan untuk memakai jasa konsultan pajak dari suatu organisasi profesi tertentu tersebut untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Perusahaan yang mempunyai karyawan yang ahli pajak tidak dapat memperdayakan karyawannya tersebut. Ini tentunya akan menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan dan mempersulit Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.
  21. PMK 22 ini tentunya akan memperkecil peluang bagi lulusan perguruan tinggi di bidang perpajakan untuk bekerja sebagai seorang kuasa Wajib Pajak maupun bekerja sebagai karyawan di bidang perpajakan. Implikasi lebih luas dari PMK 22 ini akan menyebabkan orang berpikir panjang untuk mengambil jurusan pajak dan tentunya berdampak kepada pengembangan sistem perpajakan Indonesia karena orang akan malas untuk mendalami perpajakan secara akademis atau secara keilmuan. Ini tentu tidak kondusif bagi Ditjen Pajak sendiri.

  22. C. Studi Perbandingan tentang Persyaratan Kuasa Wajib Pajak dan Profesi
    Kuasa Wajib Pajak
    [1]

  23. Menurut Victor Thuronyi (Senior Councel Taxation - IMF) dan Frans Vanistendael (Head of European Tax College) menyatakan bahwa sangat sulit untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan dengan baik jika tidak melibatkan tax advisor. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar Wajib Pajak susah untuk dapat memahami seluruh peraturan pajak dengan tepat karena rumitnya peraturan pajak tersebut. Dalam kontek inilah diperlukan seorang tax advisor untuk menjadi kuasa Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

  24. Oleh karena pentingnya kedudukan tax advisor ini dalam sistem perpajakan, maka mereka menyarankan agar terdapat suatu aturan tentang profesi tax advisor. Aturan tersebut dibutuhkan untuk melindungi Wajib Pajak dari tax advisor yang tidak memiliki keahlian. Akan tetapi, jangan sampai aturan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan jangan sampai aturan tersebut membatasi hak seseorang yang punya keahlian di bidang perpajakan untuk berprofesi sebagai tax advisor dengan cara menciptakan birokrasi tambahan yang seharusnya tidak diperlukan.

  25. Kemudian, mereka mengatakan bahwa pada umumnya profesi di bidang perpajakan dijalankan oleh tiga kelompok yaitu (i) accountants, (ii) lawyers, dan (iii) other tax advisor. Pertanyaan yang bersifat politis adalah apakah profesi ini harus dijalankan dengan monopoli? Dengan monopoli diharapkan dapat menghindari masuknya orang-orang yang tidak berkompeten dalam memberikan jasa perpajakan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa monopoli tidak dapat sepenuhnya menghilangkan pemberian jasa perpajakan yang tidak berkualitas. Hal ini dapat terjadi jika para kuasa Wajib Pajak yang tidak kompeten justru yang melakukan monopoli. Di lain pihak, jika orang yang memiliki kualitas pengetahuan perpajakan dipersulit untuk dapat memasuki profesi tersebut, maka monopoli akan menghasilkan kuasa Wajib Pajak yang tidak berkualitas.

  26. Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael juga mengingatkan bahwa untuk mengembangkan profesi tax advisor agar dihindari pemberian hak eksklusif untuk memasuki profesi tax advisor hanya kepada satu wadah tertentu saja. Dengan demikian, ketika suatu syarat utama untuk menjadi kuasa Wajib Pajak adalah melalui ijazah formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, maka dalam rangka untuk menghindari monopoli harus ada suatu ketentuan yang mengatur alternatif lain untuk menjadi tax advisor yaitu melalui tes resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang tingkat kompetensinya sama dengan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, seseorang yang ingin berkarir sebagai kuasa Wajib Pajak dapat memilih lewat ”jalur perguruan tinggi di bidang perpajakan” atau ”melalui tes resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah” bagi mereka yang tidak memilik ijazah formal di bidang perpajakan.

  27. Lebih lanjut Victor Thuronyi dalam bukunya yang berjudul Comparative Tax Law[2] mengungkapkan bahwa masalah regulasi tentang profesi kuasa Wajib Pajak pada dasarnya dibagi menjadi tiga sistem yaitu: (i) Full Regulation, (ii) Partial Regulation, dan (iii) No Regulation. Dalam sistem Full Regulation diatur bahwa hanya tax advisor yang mempunyai lisensi yang bisa memberikan konsultasi di bidang perpajakan (dianut oleh Jerman). Kalau dalam sistem Partial Regulation, pada dasarnya siapapun boleh memberikan konsultasi di bidang perpajakan atau mengisi SPT Wajib Pajak, akan tetapi bagi yang mengisi SPT wajib untuk menandatangani SPT tersebut (dianut oleh USA). Sedangkan dalam sistem No Regulation, tidak diatur sama sekali mengenai ketentuan tentang profesi kuasa Wajib Pajak, artinya semua orang dapat memberikan jasa konsultasi pajak tanpa adanya hambatan (restriction) dan sistem ini dianut oleh banyak negara (misalnya Belgia, Itali, Portugal, Inggris, dan Spanyol).

D. Kesimpulan dan Saran

  • Apa yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (2), ayat (3) PP 80 tahun 2007 dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi kuasa Wajib Pajak tidak hanya melalui JALUR Brevet Pajak (konsultan pajak) tetapi juga dapat melalui JALUR lulusan perguruan tinggi di bidang perpajakan ternyata oleh PMK 22 tahun 2008 dibatasi ruang geraknya.
  • Dalam rangka untuk memperluas penciptaan lapangan pekerjaan yang saat ini semakin sulit didapat, serta memperhatikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan ke-empat yang menyatakan
    Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian
    maka seseorang yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan yang berasal dari JALUR pendidikan formal berhak atas pekerjaan sebagai kuasa Wajib Pajak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki tanpa ada hambatan melalui penciptaan suatu birokrasi tambahan.
  • Dalam rangka memberikan kepastian hukum, seharusnya persyaratan tentang kuasa Wajib Pajak dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang dan tidak didelegasikan kepada Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan pada pengalaman agar tidak terjadi lagi perubahan peraturan yang diberlakukan surut yang melukai rasa keadilan, seperti yang telah diuraikan dalam poin IA dan IB.
  • Apabila diinginkan suatu Peraturan Menteri Keuangan yang ingin mengatur tentang kuasa Wajib Pajak seperti diatur dalam PMK 22 tahun 2008, hendaknya Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak boleh bertentangan dan tidak boleh memperluas ketentuan kuasa Wajib Pajak sebagaimana telah diatur dalam PP 80 tahun 2007. Lebih lanjut, perlu adanya public expose terlebih dahulu untuk mendengar pendapat pihak-pihak yang terkena dampak atas peraturan yang akan diterbitkan.
  • Dengan memperhatikan poin-poin tersebut di atas dan menyelaraskan dengan ketentuan kuasa hukum berdasarkan PMK No. 06/PMK.01/2007, serta mengingat bahwa UU KUP memberi kesempatan bagi siapapun untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak sepanjang menguasai ketentuan perpajakan (tidak seperti akuntan publik yang hanya dibuka untuk jurusan akuntansi saja maupun advokat yang dibuka juga hanya untuk jurusan hukum saja), maka penulis berpendapat seyogianya persyaratan dasar (minimal) untuk menjadi kuasa Wajib Pajak diatur seperti terlihat dalam Tabel 6 di bawah ini:

    Tabel 6
    Kuasa_wajib_4


  • Oleh karena Tabel 6 tersebut di atas hanya merupakan persyaratan dasar (minimal), maka perlu diatur lebih lanjut lagi mengenai peningkatan kompetensi kuasa Wajib Pajak oleh suatu organisasi profesi kuasa Wajib Pajak atau konsultan Wajib Pajak yang didirikan berdasarkan Undang-undang yang anggotanya terdiri dari tiga JALUR tersebut di atas. Dengan kata lain, organisasi profesi kuasa Wajib Pajak atau konsultan pajak tersebut hendaknya dikembangkan atas dasar tiga pondasi JALUR tersebut.
  • Dengan demikian, tugas pokok asosiasi profesi kuasa Wajib Pajak atau konsultan pajak adalah mengembangkan kurikulum perpajakan bagi perguruan tinggi perpajakan, mengembangkan pendidikan kompetensi profesi perpajakan, memperjuangkan adanya piagam hak-hak Wajib Pajak (taxpayer right), dan menjadi salah satu mitra kritis Direktorat Jenderal Pajak.
  • Dengan kondisi demikian, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, menuju suatu sistem perpajakan ideal dengan ditopang oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas perpajakan Indonesia yang satu sama lain saling mendukung dan bukan saling menjegal. Semoga.


[1] Disarikan dari Tulisan Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael, Tax Law Design and Drafting, IMF, 1996, hal.135-141. Prof. Frans Vanistendael adalah dosen salah satu penulis (Darussalam) saat belajar di Tilburg University Belanda.

[2] Victor Thuronyi, Comparative Tax Law, Kluwer Law International, 2003, hal. 228.

  • 26 Feb 2008

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


Husin
 3 Jun 2009
Semuanya sudah jelas, tinggal menunggu PMK perubahan saja ...
Sony
 10 Jan 2009
Pak ormad, pemahaman Bapak salah, coba deh dibaca & direnungkan semua artikel tentang PMK.22 yang ditulis oleh pak Danny dan pak Darussalam.

Kedudukan menteri keuangan ada dibawah presiden, jadi tidak mungkin PMK.22 bisa mengabaikan PP.80

Sebaiknya mulai baca deh semua artikel tentang PMK.22 di media ORTax ini.
ormad
 7 Jan 2009
sepertinya sudah sangat jelas dan gamblang di Pasal 32 ayat 3a UU KUP, menyatakan bahwa persyaratan, hak dan kewajiban seorang kuasa sebagaimana dimaksud akan diatur oleh PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

kalo kita kembali membaca ayat ini maka sudah dapat disimpulkan bahwa syarat, hak dan kewajiban kuasa menjadi sepenuhnya wewenag MENKEU untuk mengaturnya melalui PERMENKEU. bukan peratuaran lainnya.
frizon
 30 Des 2008
Setebal apapun buku tentang perpajakan toh endingnya cuma beberapa lembar saja koq.

Mau tau apa itu?.....Hanya SPT.


Freezone P.S.S,E.Ak
frizon
 30 Des 2008
Apakah buku-buku yang dibaca dari ALUMNI STAN, IKPI dan Perguruan Tinggi lain tentang perpajakan itu berbeda?...
Apa mugkin ada halaman yang sengaja dicetak untuk boleh dibaca orang-orang yang ingin mendalami perpajakan?

Apa bedanya Konsultan Pajak yang Brevet nya dikeluarkan oleh IKPI dengan yang dikeluarkan IAI atau Kanwil Perpajakan?....

Orang-orang IKPI masa tidak berfikir berapa jumlahnya di Indonesia dibanding dengan WP pribadi atau badan?...toh kita sama-sama cari makan koq.

Munafik kalo kita bilang tidak ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri tetapi harus yang HALAL saja dimana setiap WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA berhak memperoleh KEHIDUPAN YANG LEBIH LAYAK koq.

Soal BOLA API yang disampaikan komentator adalah kurang tepat karena akan lebih tepat kalo BOLA API ITU BERISI BENSIN yang bentuknya seperti BUMERANG?..

Anda setuju?

Seharusnya pemerintah ini berterima kasih pada orang-orang yang belum punya pekerjaan tetap tetapi mempunyai skill dibidang perpajakan dan menjadi kuasa hukum asalkan dengan catatan dia/mereka CAKAP dalam melaksanakan profesi mereka dimana hal ini mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Hukum pajak adalah salah satu hukum yang ada di negara ini dan justru akan lebih berpeluang dari jurusan lain untuk menjadi kuasa hukum seperti SARJANA HUKUM dan Akuntan ataupun Ahli Madya namun tidak demikian halnya seperti PENGACARA,NOTARIS yang juga dari SARJANA HUKUM.

Sederhana saja....BISA KARENA BIASA...toh yang penting TIDAK BUTA HURUF.

Ada yang keberatan?
Saya juga
sakul
 4 Des 2008
Ya ampun... sulit sekali jadi kuasa wajib pajak ya?
artinya lebih baik WP melaporkan sendiri tanpa harus menunjuk kuasa.
Tapi kalo WP-nya ngak ngerti pajak gimana?
Sebagai WP peraturan ini mempersulit kami mencari kuasa untuk mengakomodasi kegiatan perpajakan kami, kalo pun dapat .... MUA-HAL...
Akibatnya kami melaporkan dengan pengetahuan dlm keterbatasan, dan kalo nantinya salah siap2 bayar DENDA.
Ampun deh.....
surjono
 26 Nop 2008
mengutip perkataan rekan iwan setiawan, ada PESAN SPONSOR.. pesan sponsor dari siapa? tentunya kita bisa menjawab serentak.. IKPI.>..??
saya pernah berbincang2 dengan salah seorang pengurus IKPI ( dulu dosen saya ketika masih kuliah di Tarumanagara ), dia hanya ketawa terpingkal2 ketika saya menyebut apakah pesan sponsor tersebut benar pernah dilontarkan dalam rapat pengurus, dan jawabannya hanya senyuman dan jgn ber negatif thinking..
terus kalo uda begini, apa salah kita ber negatif thinking? apalagi PMK.22 pasal 4 (1) benar2 menguntungkan organisasi tersebut..
surjono
 15 Nop 2008
Bola yang dilemparkan DJP sudah menjadi bola liar yang sangat panas dan bila terus tidak ada tanggapan maka jangan heran akan menjadi bumerang bagi DJP begitu efek dari PMK 22 ini dirasakan secara real oleh para karyawan dan praktisi pajak
iwan_setiawann@yahoo.com
 12 Nop 2008
ada apa dibalik ketentuan kuasa wajib pajak? Ada "PESAN SPONSOR"
rohendy
 6 Nop 2008
Jadi bingung pedomannya PP 80 atau PMK 22 ya?????
Guntoro
 22 Okt 2008
Ada apa dibalik ketentuan Kuasa Wajib Pajak ?
Misteri ini telah diungkapkan tapi tidak digubris oleh otoritas pajak.
surjono
 16 Okt 2008
Salut dah buat rekan2 di IKPI yang sanggup melobi DJP untuk mengeluarkan PMK.22 ini, saya curiga apa pasal 4 (1 ) di PMK.22 merupakan titipan dari rekan2 di IKPI agar USKP makin banyak peminat yang berarti akan menambah pemasukan dari IKPI..
AdeR
 14 Okt 2008
ORTax lagi sibuk dengan acara seminarnya he he ...
antona
 13 Okt 2008
Ya tuh...... uda hampir dua bulan belum ada tambahan tulisan yg baru
Pada sibuk urus SUNSET POLICY kali
RITZKY FIRDAUS
 24 Sept 2008
Dear Friends

Kami tunggu tulisan lainnya untuk menambah pengetahuan.

Thank's

RITZKY FIRDAUS.
Koostadi S
 10 Sept 2008
Kebijakan PMK 22 tahun 2008 akan mengakibatkan :
Mahasiswa Jurusan perpajakan di seluruh Indonesia akan menjadi Stress karena masa depannya akan menjadi suram efek dominonya Universitas yang mempunyai Jurusan perpajakan akan kehilangan mahasiswa baru..akibatnya kemungkinan PHK dosen2 jurusan perpajakan...dan seterusnya dan seterusnya
saptodirganto
 28 Agust 2008
wah kalau bgini bagaimana jadinya negeri ini ? harus ada perubahan , siapa lagi kalau kita bukan kita yang merubah. flexible jangan kaku amat
Sony
 23 Agust 2008
Ada apa dibalik ketentuan mengenai Kuasa Wajib pajak ?
Jawabannya : Ada upaya terencana untuk menghilangkan peran dari Lulusan Perguruan Tinggi Jurusan Perpajakan.-
ENDANG RASYID
 12 Agust 2008
Dear Sobat,
Yang perlu di minimais adalah kegiatan Konsultan dan Pengurusan Perpajakan yang dilakukan oleh Oknum Aparat yang masih aktif sehingga Kegiatan Konsultan Pajak dilakukan secara Ilegal.
Pegawai Wajib Pajak tidak perlu dibatasi kegiatannya untuk mengurus dan terutama memberi penjelasan kepada Otoritas Pajak saat diperlukan Otoritasc Pajak al. saat Pemeriksaan Pajak tentang hal ihwal perpajakan tempat ybs. bekerja.
Otoritas Pajak yang profesional, akuntabel, transparansi, non diskrimansi / berkesetaraan (equality), berkepastian (certainty), berkeadilan (equity), bernilai tambah (meritokrasi), pemberdaya (nara sumber) dll. sesuai kriteria Otoritas pajak yang capable maka tidak perlu khawatir menghadapi Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak macam apapun. Untuk itu maka tidak perlu Ibu Menteri menerbitkan PMK-22?PMK.04/2008.

Thank's
ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.


Herman
 26 Mei 2008
Yth. budimafajar

Seharusnya PMK 22 dibawa ke Mahkamah Agung untuk Uji Materi.
budimafajar
 25 Mei 2008
Sebuha prinsip hukum yang berlaku adalah peraturan dibawah tidak boleh melanggar peraturan diatasnya. Kelemahan dalam PMK 22 /2008 seharusnya menyadarkan kita untuk menempuh jalur yang cerdas dalam melawan Peraturan tersebut. Mengharapkan Menkeu merevisi mungkin hanya salah satu langkah. Langkah lain dan lebih baik adalah melakukan gugatan ke PTUN, karena Pearturan tersebut bersidat administratif, bukan Undang-undang. Saya sangat mendukung apabila ada diantara kita yang melakukannya. makasih.
hendro
 24 Mei 2008
Buat Albert,

Kalau prinsip anda yang ngaco itu dipegang, lebih baik anda jadi patung saja.

Salam,

Hendro
Sony
 23 Mei 2008
Yth. Pak Ical & pak Albert

Manusia tidak luput dari salah dan khilaf, bisa aja suatu peraturan yang diterbitkan kemungkinan salah / keliru. makanya melalui forum ini diminta kepada pembuat peraturan agar mau merevisinya.

Bukankah kita tidak mau mempertahankan yang salah ?

Salam
albert
 23 Mei 2008
Dikeluarkannya peraturan tersebut merupakan berita baik bagi konsultan pajak Indonesia, berita buruk bagi karyawan / staff pajak. Apapun protes/kritik, sekali peraturan tetap peraturan yang harus kita taati, enak /tidak enak kita harus jalani.
ical
 23 Mei 2008
saya kira ditjen pajaknya pastinya sudah mempertimbangkan matang2 penerbitan PMK nomor 22/PMK.03/2008 . setahu saya di ditjen pajak sudah ada direktorat yang menangani harmonisasi peraturan perpajakan.
pleo
 29 Apr 2008
Hirarki hukum yang berlaku, Ketentuan yang lebih tinggi seharusnya menjadi acuan bagi pelaksana hukum tersebut, bukan ketentuan dibawahnya. Dalam hal ini, seharusnya PP80.2007 tidak tidak dijegal KMK 22.2008; namun DJP sendiri mengeluarkan Surat Edaran 16.2008 yang sedikit bertentangan dengan KMK 22.2008 atau dengan kata lain "mendukung" PP80.2007. Menurut pak Darusalam atau pak Danny ataupun fiskus (DJP); yang mana harus diayomi sebagai acuan pelaksanaan ketentuan yang diterbitkan ??? PP80.2007 dan SE 16.2008 versus KMK 22.2008. Kalau ketiga aturan yang saling bertabrakan diikuti, WP akan jadi bingung....... Ada baiknya ibu Mekeu merevisi kembali KMK tersebut supaya payung hukum pelaksaaannya lebih jelas... Mohon rekan-rekan di DJP memberikan saran PP80.2007 dan SE 16.2008 atau KMK 22.2008 yang harus diikuti WP ??????
bastian
 2 Apr 2008
yth.Pak Hendro

Dalam prakteknya mungkin ada satu atau dua orang karyawan yang fiktif.

Bagaimana menyikapi masalah ini ?

Kasihan karyawan yang beneran, mereke terkena dampak PKM22.
hendro
 1 Apr 2008

Koq sepi nich! Ipunk, dedepoere, dan Uyung, saya tunggu komentar-komentarnya. Membuat hidup lebih hidup!

Buat rekan-rekan karyawan yg terkena dampak atas PMK 22/2008, mohon berikan tanggapan dalam forum ini. Selama ini yg banyak komentar baru dari Lulusan Universitas dan Profesi.

Hendro, BKP(Bukan Konsultan Pajak)
bastian
 29 Mar 2008
yth.Pak ddepoere

RALAT

Silahkan baca kembali komentar yang sudah - sudah bahwa AKUNTAN dengan LULUSAN PERGURUAN TINGGI KONSENTRASI PAJAK adalah dua mahkluk yang berbeda.

Kenapa pak ddepoere yang jadi REPOT.
bastian
 29 Mar 2008
Yth.Pak ddepoere

Silahkan baca kembali komentar yang sudah - sudah, Akuntan dengan Lulusan Perguruan tinggi adalah dua mahkluk yang BERBEDA.

Kenapa pak ddepoere jadi REPOT.
bastian
 29 Mar 2008
Yth.Pak Farid

Mohon penjelasan lagi atas komentar pak Farid bahwa ada indikasi dari pemerintah yang akan membatasi peran dari konsultan pajak.

Mengapa sekarang PMK 22 tidak MEMBATASI peran KONSULTAN PAJAK ? Mengapa justru YANG DIBATASI adalah peran dari LULUSAN PERGURUAN TINGGI KONSENTRASI PAJAK dan PARA KARYAWAN PERUSAHAAN ?

DISKRIMINASI PERLAKUAN terhadap Lulusan Perguruan Tinggi konsentrasi pajak inilah yang menjadi MASALAH kita ini.

Kiranya pak Farid dapat mencari lagi informasi lain. Terimakasih.


sambudi
 28 Mar 2008
Sekarang mulai ada titik terang kenapa PMK 22/2008 terbit, ternyata ada pihak2 tertentu yang KUATIR dan TAKUT TIDAK KEBAGIAN REZEKI jika DJP menjadi MODERN dengan AR-nya. Pertanyaannya, kalau memang MAMPU kenapa harus TAKUT dengan kehadiran AR? HARI GINI masih pakai cara-cara yang TIDAK GENTLEMENT dalam MEMINGGIRKAN lulusan universitas jurusan pajak maupun karyawan divisi pajak. APA KATA DUNIA....
hendro
 28 Mar 2008
ddeopere,

Meskipun tanggapan dari yang kontra terhadap pembatasan kuasa wajib pajak terhadap lulusan universitas dan karyawan menurut pendapat saya belum termasuk dalam kategori saling caci maki atau saling menyalahkan, dengan kerendahan hati kami mohon dimaafkan atas kesalahan tersebut jika dirasakan tanggapan tersebut menyinggung pihak-pihak tertentu.

TETAPI, bahasa apa yg lebih tepat bagi yg jelas-jelas atau nyata-nyata bertindak sehingga "MEMINGGIRKAN" peran lulusan universitas lulusan konsentrasi perpajakan dan karyawan perusahaan?
hendro
 28 Mar 2008
Lulusan dari Universitas dan Karyawan divisi pajak sangat mendukung dan tidak alergi perubahan sistem administrasi modern pajak.

Kalau baca artikel dari majalah pajak, bisa kelihatan siapa yang sebenarnya tidak siap dengan perubahan.
ddepoere
 28 Mar 2008
Waktu saya selesai kuliah....sy diberi gelar Ak.....
Saya berpikir saya adalah akuntan yang hebat.......
Ternyata setelah masuk dunia persilatan......ilmu yang saya dapat dari bangku kuliah masih jauh dari apa yang diharapkan.....
Tapi saya bersyukur Kebesaran Almamater saya telah mengajarkan pada saya keberanian, ketekunan, percaya diri....sehingga saya tidak pernah pernah takut dengan semua perubahan....apakah itu menguntungkan saya atau merugikan saya....lebih dari semua itu saya punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan saya.....Mari kita hilangkan caci maki, saling menyalahkan, saling mencelah.....Gunakan ajang ini untuk berdiskusi, tanya jawab, saling tong menolong...GBU all..
hendro
 28 Mar 2008

Persaingan memang tidak tidak enak. Tetapi itu adalah fakta dari kehidupan. Untuk memenangkan persaingan pada umumnya harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
-Bekerja lebih keras dan lebih cerdas
-Belajar lebih keras dan lebih cerdas
-Bekerja lebih kreatif

ATAU "MINGGIR" dari persaingan tersebut. BUKAN dengan cara "MEMINGGIRKAN" pihak-pihak lain untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan.

Dalam industri jasa, persaingan dapat meningkatkan kualitas dari jasa tersebut karena adanya kompetisi dari berbagai pihak.
bastian
 28 Mar 2008
Pak Hendro,

Ternyata banyak juga lulusan USKP yang bukan lulusan S 1 Perguruan tinggi, ketahuan deh ....
bastian
 28 Mar 2008
Pak Farid

Komentar dari Pak Farid tgl.27 Maret 2008

Inti dari komentar pak Farid adalah kemungkinan dibatasinya wewenang konsultan pajak.

Kenapa sekarang PMK 22 TIDAK MEMBATASI wewenang KONSULTAN PAJAK ? Tapi justru YANG DIBATASI adalah wewenangnya LULUSAN PERGURUAN TINGGI KONSENTRASI PAJAK dan para KARYAWAN ?

DISKRIMINASI PERLAKUAN terhadap lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak inilah yang jadi MASALAH kita.
bastian
 28 Mar 2008
Pak ddepoere

Pak ddepoere adalah satu diantara sekian banyak lulusan perguruan tinggi yang juga lulusan USKP.

Tapi ini TIDAK BISA MEWAKILI lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak.

Yang kita permasalahkan adalah SELURUH lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak.
hendro
 27 Mar 2008
Mas Ipung, ternyata berdasarkan artikel yg dikirim Farid, yg pertama kali kebakaran jenggot di akhir tahun 2004 bukan lulusan universitas!
farid
 27 Mar 2008
JANGAN-JANGAN berawal dari sinilah (berita terlampir di bawah) kemungkinan terbitnya PMK-97/2005 dan PMK-22/2008 yang MEMBATASI peran universitas dan karyawan Wajib Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Inilah kutipan beritanya yang di unduh dari
www.kanwilpajakwpbesar.go.id/old_site/berita.php?cmd=detail&id=2004-10-27%200:21.45-27k-tembolok


REFORMASI PAJAK DENGAN ”AR” –NYA AKAN MENGGESER FUNGSI KONSULTAN PAJAK
SUMBER -- Majalah Berita Pajak No. 1524/Tahun XXXVII - 01-Oct-2004 --
Dengan reformasi dan Blue Print 10 tahunan, Ditjen Pajak ingin wujudkan ” Indonesia Pasti ”.Namun untuk itu, apakah reformasi sistem administrasi pajak harus menggeser konsultan pajak yang selama ini eksis ? ”Artinya, kalau setiap WajibPajak sudah memiliki petugas Account refresentatif (AR) yang menangani semua permasalahan Pajaknya ,tentu mereka sudah tidak perlu lagi Konsultan Pajak”.
Ditjen Pajak ingin wujudkan ”Indonesia Pasti” . Itulah kalimat pertama yang dinyatakan Ditjen Pajak Hadi Poernomo ,mengawali dibukanya sosialisasi tentang Blue Print 10 DJP kepada mitra kerjanya,yakni para pengurus ikatan Konsultan Pajak Indonesia ( IKPI ) dan persatuan para pegawai pensiunan Pajak ( P5 ). ” Dan dengan Blue Print 10 tahunan inilah kami yakin cita-cita Indonesia pasti akan bisa terwujud,”katanya.
Bertempat di KPP Madya Jakarta Pusat di jalan Tebet Raya No. 9, Sosialisasi pada 8/11 itu sekaligus dimaksudkan untuk memperkenalkan KPP Madya yang baru pertama berdiri di Indonesia sebelum eksisi di 22 Kanwil DJP lainnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sesditjen Pajak Djazoeli Sadhani,Para Direktur Kakanwil se-DKI ,para kepalaunit kantor di lingkungan Kanwil Jakarta I. Sementara dari mitra kerja tampak hadir selain pengurus inti IKPI DA P5 juga, tanpak para senior pajak seperti R.Mansury dan Asri Harahap yang kini juga tokoh politik.
Blue Print 10 tahunan Ditjen Pajak dinulai dari konsolidasi internal dan ekstensifikasi intensifikasi, sampai pembangunan bank data danSingle Indentity Number ( SIN ) untuk kesemuanya itu bisa menjadikan APBN Indonesia mandiri dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat , meski meski berjalan setahap demi setahap namun kenyataan memang sudah bisa memberikan bukti,dan bukan janji.
Bukti pertama ,sebagaimana telah diungkap Hadi adalah tentu penerimaan pajak,yang dalam tempo 3 tahun terakhir komulatif sama dengan 32 tahun sampai tahun 2000.
Kemudian berjalannya reformasi secara total Di Ditjen Pajak dimulai dari reformasi UU Perpajakan sendiri yang akan berjalan dengan merekruit berbagai masukan dari komponen masyarakat Wajib Pajak seperti KADIN dan lain-lain.
Hadir Kanwil WP Besar dengan 2 KPP (Lto) dengan system administrasi perpajakan modern.Kemudian juga diperluasnya system itu untuk juga dipakai oleh KPP-KPP lain seperti KPP khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat.
Kerjasama-kerjasama sinergi dan nota kesepahaman dengan berbagai pihak terkait sampai akhir dimungkinkan bahwa citra Ditjen Pajak Masa Depan adalah sebagaimana Visi-nya sendiri dan citra masyarakat Indonesia adalah sebagai yang ”sadar dan peduli pajak”.
Itu semua adalah tahapan dari reformasi dibiadng perpajakan, yang juga bagian dari Blue Print 10 tahunan dan sekaligus adalah bukti nyata adanya keinginan yang kuat bahwa perpajakan masa depan adalah perpajakan yang baik bagi semua pihak dalam rangka semua manfaat , untuk semua aspek kehidupan di negeri kita tercinta ini.
Dan inilah KPP Madya Jakarta Pusat ,dibawah Kakanwil DJP Jakarta I Taufiq Herman .Menurut Kakanwil KPP ini menangani dan mengelola Wajib Pajak Besar sekanwil DJP Jakarta I dengan kontribusio sebesar 30 % dari target se-Kanwil.
KPP ini telah dibangun seatap dengan KPP Tebet dijalan Tebet Raya 9, dan pemanfaatan system administrasi perpajakan modern di KPP ini juga telah diresmikan oleh Menteri Keuangan Boediono bersama-sama dengan KPP khusus lainnya di komplek Pajak Kalibata 30 Agustus lalu.
” Selain itu cukup menonjol di KPP ini adalah kualitas pelayanan yang harus prima, adanya seksi baru yakni seksi pengawas dan seksi konsultasi serta mwmiliki sasaran good corporate governance,” Demikian Taufikq.
Juga seperti halnya system Lto, Account refresentative (AR) dikembangkan disini,satu sisi untuk melayani secara prima Wajib Pajak dengan memenuhi kebutuhan akan fasilitas pelayanan yang diharaokan.Disisi lain , tentu unsur pengawasan akan nampak disini. Karena prinsip petugas AR akan tahu tentang kondisi Wajib Pajak yang ditanganinya dan itu jumlahnya tidak banyak,kemudian kesulitan yang tengah dihadapi sehingga kemungkinan perusahaan boom atau sebaliknya akan kolaps dan sebagainya dan seterusnya.


Dan justru antara itulah para konsultan Pajak dibawah IKPI maupun P5 yang hadir pada kesempatan tersebut cemas, jangan-jangan semua itu diciptakan untuk menjegal eksisitensi dari para konsultan Pajak.” Karena kalau setiap pajak sudah ditangani masalah-masalah pajaknya oleh petugas Account refresentatif yang dikembangkan dalam sistem modern tersebut ,tentunya mereka atau Wajib Pajak itu sudah tidak perlu lagi konsultan pajak,”Hussein Katasasmita,yang Ketua Dewan Pembina IKPI akhirnya yang buka suara.


Padahal tidak demikian ,ungkap Direktur PPN dan PTLL Sjarifuddin Alsah yang juga mantan Kakanwil WP Besar (R-Lto) ,menjawab. ”Berdasarkan pengalaman elama ini di Lto, AR sama sekali tidak mencampuri urusan hitung menghitung namun lebih focus pada pemberian informasi dan pelayanan,”katanya.
Ditambahkan oleh Djazoeli Sadhani ,bahwa terpenting dalam kaitan baik itu Lto maupun Mto ini adalah untuk lebih efektif dan efisien nya kinerja perpajakan ,baik dari sisi aparat maupun Wajib Pajak.”Seperti dibangunnya e-system seperti e-Filing, e- Registrasion,e-Payment dsb, ini semua adalah dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi yang lebih dibending yang lain selama ini .”
Satu kebijakan dan terobosan yang besar dan benar-benar luar biasa,dikelola oleh Ditjen Pajak yang memeng benar luar biasa . Demikian diakui oleh R. Mansury langsung kepada para pembicara mulai dari Ditjen Pajak sendiri.Apalagi Ditjen Pajak kini dengan IT-nya ,sangat luar biasa.
”Namun masalahnya ,kalau ada konfirasi ,sementara program-program reformasi seperti itu harus terus berjalan secara konsisten dan kontinue ,”tanyanya. Tampaknya ,hal senada juga diunbgkap oleh senior pajak Muchtar TN ,yang juga Sekretarus umum IKPI Pusat Kepada BP.
Begitu banyak hal sudah diperbuat Ditjen Pajak, katanya,namun bagaiman dengan sumber daya manusia di bawah-bawah,dilapangan, apakah sudah siap secara konsisten dan kontinue untuk melaksanakan semua yang sudah dibangun menjadi sedemiikan baiknya perpajakan Indonesia pada akhirnya itu ?
Ya, apalagi Ditjen sendiri begitu yakin untuk tujuan semuanya itu kepada Indonesia pasti. Namun menjai Indonesia pasti hanya dari seorang Ditjen ? itulah yang juga menjadi keraguan dari senior pajak lainnya ,Asri Harahap yang juga ketua Konsorsium KAHMI dan forum yang sama.” Ini hanya pemikiran saya kalau yang merancang semua itu presiden ,mungkin baru pasti ,” katanya.
Dengan kata lain kewenanganlah yang dipertanyakan .Artinya ,sulit bagi seorang eselon I untuk mengayuh cita-cita yang kewenangannya ada pada posisi RI satu. Namun kalau kembali pada sejarah yang belum lama terjadi ,sekitar April 2004 ini Dirjen Pajak didampingi beberapa eselon II lainnya mempresentasikan Blue Print 10 tahunan tersebut dihadapkan Presiden,Wapres dan Sidang kabinetnya.
Saat itu Presiden sudah restu, dan minta Blue Print karya DJP ini benar-benar dilaksanakan atas Koordinator empat Menko. Kemudian pertengahan September ,keluar keputusan Presiden Nomor 72 tentang ini ,untuk siap dilaksanakan.
Dengan kata, barangkali tidak salah kalau dalam kaitan ini diungakap ,bahwa program yang merupakan karya besar nasional itu pada akhirnya tetap ada pada kewenangan Presiden atau RI satu ,dengan para pelaksananya adalah dibawah pimpinan empat Menko. Namun itu hanya dimulai dari Dirjen Pajak yang dalam kaitan ini memang akan merupakan sumber data yang sangat akurat.(Pca/Spk).

hendro
 27 Mar 2008
Pak ddepoere,

Sekarang saya sudah maklum. Bapak ikut ujian untuk mengetahui apakah pemahaman bapak di bidang pajak sudah memenuhi standard(Standard dari mana?? Akreditasi saja tidak ada!!).

Karena lulusan universitas sudah diakreditasi, kenapa kami harus ujian untuk memenuhi standard (syarat minimal).

Saya harus pakai bahasa apa lagi yach agar ddepoere memahami bahwa lulusan universitas tidak mau ikut ujian BUKAN karena takut TIDAK lulus, tetapi kami tidak mau turun kelas alias mengikuti ujian dari organisasi yg TIDAK terakreditasi dan BELUM ada dasar hukum Undang-undangnya.
bahtiar
 27 Mar 2008
Yth Ddepoere,
sekali lagi tolong baca artikelnya pak darus dan pak danny secara utuh. Nah kalu memang udah dibaca secara utuh maka Mas Ddepoere akan tahu jawaban kami kenapa kami tidak mau ikut USKP, tapi kalau Mas belum baca secara utuh, akan saya coba simpulkan sbb:

1) UU KUP mempersilahkan siapapun boleh menjadi kuasa WP SEPANJANG menguasai peraturan perpajakan

2) SIAPA yang dianggap menguasai peraturan perpajakan? tentunya mereka yang belajar pajak melalui jalur universitas.

3) APA buktinya? tentunya Ijazah Formal dibidang perpajakan.

4) Bagaimana dengan lulusan bidang lainnya diluar jurusan pajak, apakah boleh menjadi kuasa WP? Tentunya BOLEH, hal ini ditempuh dalam rangka MENGHINDARI MONOPOLI.

5) Bagaimana caranya bagi temen2 yang lulusan bukan pajak utk dapat menjadi kuasa WP? tentunya mereka harus ikut test brevet pajak utk dipersamakan tingkat kemampuannya dengan temen2 jurusan pajak yg sudah menempuh pendidikan pajak selama kurang lebih 4 tahun. Konsep inilah yang diadopsi di banyak negara.

6) Jadi, seseorang utk menjadi kuasa wp bisa melalui beberapa jalur seperti yang ada dalam Tabel 6 tulisan di atas.

7) Apakah pendidikan pajak melalui jalur UNIVERSITAS dan melalui jalur BREVET pajak sudah cukup utk menjadi kuasa wp? tentunya sama2 belum. Kedua JALUR tsb hanya PERSYARATAN DASAR, diperlukan lagi jam terbang dan pendidikan tingkat lanjutan lagi melalui berbagai kursus pajak atau pendidikan pajak setingkat S2 atau S3.

7) Bolehkan profesi kuasa wp DIMONOPOLI? tentunya TIDAK BOLEH, dan dibanyak negara kuasa WP dapat dijalankan oleh SIAPUN, baik LAWYER, AKUNTAN, TAX ADVISOR sepanjang mereka menguasai ketentuan pajak baik dari JALUR MANAPUN.

8) Terakhir, bukannya saya membanding-bandingkan, kalau bicara tingkat legalitas formal maupun kompetensi, SIAPA yg lebih berkompeten menelurkan seorang kuasa WP? Universitas yg dibentuk atas peraturan perundang-undangan yang jelas dan sudah di AKREDITASI atau sebuah Organisasi Profesi yang belum jelas dasar hukum kewenangannya? Jadi kita tidak mau ikut bukan karena alasan takut ga lulus tetapi dengan ALASAN yang lebih SUBSTANSI seperti tersebut di atas.
Salam hormat,
ddepoere
 27 Mar 2008
Yth. Sdr Bastian, Hendro...dll
Sebelumnya saya minta maaf kalo pendapat/komentar saya membuat sakit hati Anda-Anda atau rekan2 yang lain...tujuan saya hanya ingin mengingatkan pada rekan2 bahwa profesionalisme di suatu bidang pada umumnya ada Wadahnya, persyaratannya, alat ukurnya. Saya pribadi ikut USKP lebih banyak dipengaruhi untuk mengukur apakah pemahaman saya dibidang pajak sudah memenuhi standar. Karena sejak tahun 1998 saya berprofesi sebagai Dosen Pajak dan mengajar di beberapa tempat kursus brevet....saya tidak mau sekali waktu ada mahasiswa yang bisa menggugat saya...wah Pak Dosen Omdo....saya harus buktikan bahwa saya bisa memenuhi standar yang ditetapkan/ diatur oleh Pemerintah....dan sampai saat ini saya masih bangga menjadi seorang Dosen....GBU All...
ddepoere
 27 Mar 2008
Yth. Sdr Bastian, Hendro....
Syarat utk mengikuti USKP sejak tahun 2004 minimal S1, saya ikut USKP A & B sejak tahun 2005 dan baru beres semua tahun 2007. Jujur saya perlu mengulang beberapa kali....tapi saya tidak putus asa sampai akhirnya saya dapat lulus sampai B. Mungkin banyak orang yang enggan ikut USKP karena sudah takut duluan kalo gak bakalan lulus....or merasa belum levelnya....tapi kalo Anda memenuhi semua persyaratan utk ikut ujian kenapa tidak mencoba saja.....Ok..
bastian
 27 Mar 2008
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAU PERLINDUNGAN KONSULTAN PAJAK IKPI ?

Sesuai PP 80/2007 yang perlu DIATUR LAGI adalah KONSULTAN PAJAK, Bukan lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak. Hendaknya kita MENGHORMATI Presiden adalah kepala pemerintahan.

Tetapi justru PMK 22 membedakan WP menjadi WP besar dan WP kecil. Tentu saja WP BESAR akan mendatangkan REJEKI BESAR, sedangkan WP KECIL akan mendapatkan REJEKI KECIL.

WP besar untuk konsultan pajak IKPI, WP kecil - kecil cukup diberikan kepada lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak.

Pembedaan WP besar dan WP kecil akan menyulitkan lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak dalam menjalankan tugasnya, karena seringkali menurut pengakuan WP bahwa peredaran usahanya dibawah 2,4 M / tahun tetapi hasil temuan fiskus pada waktu pemeriksaan pajak adalah peredaran usaha WP tersebut diatas 2,4 M/tahun. Lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak tidak berwenang lagi mewakili perusahaan yang nilai peredaran usahanya diatas 2,4 M/tahun.

Yang ANEH adalah KARYAWAN disamakan dengan lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak, ini sangatlah TIDAK LOGIS.

Karyawan hanya boleh mewakili perusahaan yang nilai peredaran usahanya dibawah 2,4 M/tahun untuk URUSAN RUTIN saja, misalnya menandatangani SPT Masa, sedang untuk URUSAN TERTENTU misalnya pemeriksaan pajak, karyawan tidak boleh lagi mewakili perusahaan. Ini maksudnya adalah MENGARAHKAN perusahaan agar memakai jasa Konsultan Pajak IKPI.

Ternyata PMK 22 hendak MELINDUNGI KONSULTAN PAJAK IKPI agar REJEKI BESAR tidak diambil oleh lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak dan karyawan.

Kesimpulan : PMK 22 adalah peraturan yang MEMIHAK KEPADA KONSULTAN PAJAK IKPI, BUKAN UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN (WP).

Hendaknya kita MEYAKINI bahwa baik rejeki kecil maupun rejeki besar, semuanya adalah PEMBERIAN TUHAN.

Sudah saatnya Menteri Keuangan sekarang SEGERA merevisi PMK 22 dan mengembalikannya seperti KMK 576 dan KMK 485 tanpa menunda - nunda lagi agar TIDAK MERESAHKAN lulusan perguruan tinggi konsentrasi pajak dan para karyawan.
sambudi
 26 Mar 2008
buat YTH DDEPOERE
Pemerintah telah berencana untuk memasukan KURIKULUM PAJAK sejak SD (saya kutipkan dari koran Bisnis Indonesia, 25 Agt 2005). Artinya pemerintah berharap masalah pajak ini mulai diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat Indonesia untuk BERSAMA-SAMA membangun negara tercinta Indonesia. Nah, demikian juga dalam membangun konsultan pajak diharapkan juga dengan cara yang berkesinambungan melalui jenjang pendidikan, BUKAN melalui cara INSTANT dengan mempelajari buku SOAL JAWAB USKP. Kalau cara INSTANT ini yang dipakai akan jalan ditempat (stagnan) sistem pajak Indonesia dan akan jauh tertinggal di banding dengan negara-negara lain. Di negara manapun, pengembangan sistem perpajakan melalui JALUR PENDIDIKAN bukan JALUR INSTANT!! APA KATA DUNIA kalau mereka tahu pengembangan sistem perpajakan kita, termasuk dalam mengembangkan konsultan pajak, melalui cara-cara MONOPOLI dan INSTANT...
bastian
 26 Mar 2008
Saya ingin mengutip komentar dari Pak dikdik tgl.25/2-2008

" adalah PICIK bila memandang mereka yang telah mengikuti pendidikan formal perpajakan bertahun - tahun dianggap tidak menguasai perpajakan hanya karena tidak hapal ketentuan. "

Saya sendiri berkali - kali pada waktu konsul dengan dokter , sang dokter membuka buku ISO untuk melihat obat yang cocok untuk saya, begitu juga seorang notaris, pengacara. Hal ini karena pengaruh umur yang sudah semakin tua membuat daya ingat manusia menjadi berkurang, tapi jangan ditanya mengenai KONSEP ILMU nya, mereka tidak bakalan lupa.

Jadi apakah terhadap dokter, notaris dan pengacara seperti uraian saya diatas HARUS MENGIKUTI UJIAN lagi ?
hendro
 25 Mar 2008
Yth Pak Bastian, terimakasih untuk mengingatkan saya.

Untuk mengantisipasi bahwa saudara ddepoere BUKAN merupakan lulusan perguruan tinggi, apalagi yg terakreditasi, maka tanggapan saya yg terdahulu saya sederhanakan sebagai berikut supaya lebih mudah dipahami:

BUKAN susah tidaknya lulus ujian sebagai indikator bahwa yg bisa lulus sudah hebat atau ahli pajak. Yang dapat dijadikan indikator adalah "SIAPA" yg berberkompeten dari organisasi tersebut untuk menguji kami-kami ini lulusan universitas yg sudah terbiasa diuji oleh Professor di bidang pajak.

Kemudian, hal ini harus ditindaklanjuti oleh transparansi dari hasil ujian tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip good corporate governance. Halo, ada yg bisa akses website-nya?

Pak ddepoere, jangan lupa baca point 22 dari tulisan di atas:

bahwa MONOPOLI dalam profesi perpajakan dapat menyebabkan yg tidak berkualitas dapat menciptakan prosedur yg berbelit, sehingga yg berkualitas sulit untuk memasuki profesi tersebut.

Makanya, jangan terlalu sering baca soal jawab ujian!! Jadi baca tulisan di atas saja tidak tuntas.

Salam,

Hendro, BKP (Bukan Konsultan Pajak)
bastian
 25 Mar 2008
Yth. Rekan ddepoere

Kalau boleh saya tahu, apakah rekan ddepoere adalah lulusan perguruan tinggi ?

Kalau memang lulusan suatu perguruan tinggi pasti akan terasa oleh rekan ddepoere BEDANYA.

Pengetahuan seseorang yang lulusan perguruan tinggi lebih KOMPREHENSIF ( LEBIH LENGKAP DAN MENYELURUH ).

Kita hidup di ERA SEKARANG adalah lebih baik jika dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dari suatu perguruan tinggi.

Sekali lagi apakah rekan ddepoere sudah lulus diperguruan tinggi ?
hendro
 25 Mar 2008
ddepoere,

Kalau di Universitas, kami bisa komplain atas hasil ujian kami. Jadi sangat transparan sekali. Kalau ujian dari organisasi tertentu tersebut, apa bisa seperti Universitas transparansi-nya?

Maka-nya kami lebih pilih lewat jalur kuliah, lebih elegan, didirikan berdasarkan undang-undang, terakreditasi A, lebih transparan, tidak menggunakan budaya instant, yang menguji kami umumnya bergelar Dr atau Professor yang mumpuni di bidangnya, dll. Kalau sudah bersifat transparan, menurut pendapat saya ujian yg kamu "dewa-dewa"kan tidak sulit-sulit amat koq! Sekali ujian pasti lulus!

Terakhir, saya sarankan untuk ddepoere jgn bawa-bawa G dech dalam forum ini. Malu-malu-in saja kamu!!
ddepoere
 25 Mar 2008
Saya tertarik membaca tulisan Sdr Dikdik07, tgl 24 Maret 2008 "..... LEBIH MENYEDIHKAN LAGI yang hanya ujian 3 hari merasa LAYAK menjadi konsultan pajak dan merasa LEBIH AHLI menguasai pajak."
Dari kalimat itu saya bisa pastikan Anda tidak tau banyak tentang USKP. Saya sarankan Anda mencoba mengikuti USKP apabila memenuhi kriteria untuk bisa ikut ujian tersebut. Dan kalo Anda bisa LULUS dalam satu kali ujian (3 hari)....saya akan angkat topi untuk Anda dan siap traktir Anda 3 hari 3 malam.....Ok...GBU
bastian
 25 Mar 2008
Saya sependapat dengan rekan dikdik dan tidak sependapat dengan rekan ipung dalam komentar rekan-rekan tgl.24 Maret 2008.

Menurut pendapat saya pengetahuan konsep dasar yang didapat dari perguruan tinggi adalah sebagai landasan yang kokoh didalam menghadapi realitas sehari - sehari, tanpa konsep dasar akademis kita tidak bisa MENGEMBANGKAN PENGALAMAN menjadi lebih baik. Itulah gunanya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sebagai seorang sarjana Fiskal diharapkan kita dapat bekerja dengan hasil yang lebih MAKSIMAL.

Menurut pendapat saya , baik dari kajian akademis maupun realitasnya, PMK 22 merupakan PERATURAN YANG SERBA KELIRU.

Membeda - bedakan WP menjadi WP besar dan WP kecil adalah contoh dari realitas yang keliru.

Pembedaan ini akan menyulitkan WP, Kuasa WP dan Fiskus sehingga dapat MENGACAUKAN mekanisme aturan main didalam penyelenggaraan SISTIM PERPAJAKAN kita.

bahtiar
 24 Mar 2008
Mas dikdik,
Sekarang kita sudah tau kualitas mas ipung ini dari apa yang dia omongin, jadi tidak perlu mas dikdik tangapi lagi. Komentar saya buat mas ipung, bahwa pengalaman aja belum cukup tanpa pengetahuan konsep dasar perpajakan. 5 tahun pengalaman tidak ada artinya kalau pengalaman itu adalah pengalaman yang salah.
dikdik07
 24 Mar 2008
Rekan Ipung,

Forum ini adalah forum diskusi yang diharapkan memberikan banyak pencerahan dari berbagai sudut pandang, terutama kajian akademis dan realitas yang ada.
Saya, dan mungkin teman-teman yang lain yang berasal dari FISIP UI, menghindari sejauh mungkin "ego" almamater.
Isu yang coba saya tekankan di forum ini adalah "penghargaan" terhadap mereka-mereka, termasuk saya, yang telah memperoleh pendidikan perpajakan bertahun-tahun melalui bangku kuliah dalam kedudukannya sebagai "kuasa WP".
Saya tekankan sekali lagi, saya tidak alergi terhadap USKP.
Yang menjadi permasalahan adalah ketika peraturan kuasa WP itu "lebih mengarahkan" kepada suatu profesi tertentu dan kenyataan saat ini, proses untuk memperoleh profesi tersebut DIPERTANYAKAN KOMPETENSINYA (bisa dilihat dari metode soal ujian yang disajikan).
Apakah peraturan tersebut memang harus dikeluarkan dalam kondisi yang masih seperti itu?
ipung
 24 Mar 2008
Sorry. Jangan kebakaran jenggot dong bung Dik Dik.
Saya tidak setuju lulusan mana pun langsung boleh praktik jadi konsultan pajak.
Saya juga tidak setuju kalau ujian 3 hari dianggap cukup.
Gabungan keduanya pun tidak cukup. Tetapi harus punya pengalaman kerja yang memadai, minimal 5 tahun.

Kalau cuma salah satu, ya menurut saya mending kerja di perusahaan biasa saja dengan gaji yang besar, daripada jadi konsultan pajak yang membahayakan WP maupun negara.
dikdik07
 24 Mar 2008
Apa yang dikatakan rekan Ipung BENAR (kesombongannya) ...

LEBIH MENYEDIHKAN LAGI yang hanya ujian 3 hari merasa LAYAK menjadi konsultan pajak dan merasa LEBIH AHLI menguasai pajak.

bastian
 22 Mar 2008
Rekan - rekan sekalian , Tahukah anda ?

Bahwa apabila WP dibedakan menjadi WP besar dan WP kecil seperti pada PMK 22, secara TEKNIS akan menyulitkan Kuasa WP pada waktu menjalan tugasnya, karena menurut pengakuan WP peredaran usahanya dibawah 2,4 M / tahun tetapi setelah pemeriksaan oleh fiskus ternyata peredaran usahanya melebihi 2,4 M / tahun. Apa jadinya ?

PMK 22 memang MENYULITKAN SEMUA PIHAK yang terkait.

Saya yakin Ibu Menteri Keuangan akan segera merevisi PMK 22 yang serba keliru ini.

Apa rekan-rekan masih mempunyai cerita tentang kekeliruan PMK 22 ?
ipung
 22 Mar 2008
Apa yang dibilang Mas Bahtiar benar.

Belajar 4 tahun memang membuat orang merasa cukup ahli dan matang menjadi konsultan pajak.

Menyedihkan.
bastian
 20 Mar 2008
yth.Pak rdarhanto

Ada pepatah mengatakan bahwa " didalam hutan ada sejuta pohon , ada saja satu pohon yang tidak lurus . "

Jadi pohon yang lurus ada sebanyak 999.999 batang. Ok ?
rdarhanto
 19 Mar 2008
Sebenarnya pihak akademisi juga banyak anggota IKPI kan ya? Kenapa PMK 22 bisa lolos ya? Bagaimana ini Bu Ning, Pak Iman, Pak Rachmanto?
bastian
 19 Mar 2008
Yth. Pak Nurdin

Bagaimana nich , rekan rekan kita sedang menunggu terbitnya PMK baru sebagai revisi PMK 22 . Ini berarti akan kembali lagi seperti KMK 576.

Katanya Ibu Menteri Keuangan sudah mengetahui masalah kita yang heboh ini.

Apa masih ada hambatan birokrasi ? atau mungkin ada hambatan lain ?
bastian
 17 Mar 2008
Yth.Pak Danan

Komentar dari bapak kelihatannya sudah KELUAR dari TOPIK kita ini.

Silahkan Pak Danan baca lagi ulasan " ADA APA DIBALIK KUASA WAJIB PAJAK " dan komentar - komentar dari pembaca yang sudah dimuat di forum ini.

Setelah itu pasti Pak Danan akan berpendapat lain lagi.
bastian
 17 Mar 2008
Rekan Rekan sekalian,

Sebenarnya sudah jelas bahwa PMK 22 itu peraturan yang DISKRIMINATIF dan TIDAK ADIL.

Sebaiknya kita tunggu saja , Men Keu pasti akan segera MEREVISI PMK 22 karena Men Keu juga tidak setuju dengan yang DISKRIMINATIF. oK ?
hendro
 17 Mar 2008
Hah! Belum ada Undang-undangnya!
Hah! Belum ada Akreditasinya!
Hah...a ha ha..ha..ha...kamu ketahuan!
bahtiar
 17 Mar 2008
buat yang terhormat Mas Danan,
Kita yang belajar pajak dari universitas telah belajar pajak lebih dari 4 tahun, tidak sekedar belajar cara hitung pajak tapi juga belajar konsep pajak, praktik pajak di luar negeri, dan argumentasi juridis formal, dan diakhiri dengan nulis skripsi. kami adalah produk dari lembaga yang sudah diakui keberadaannya secara UNDANG-UNDANG dan juga telah mendapat akreditasi! Sedangkan organisasi tertentu yang memonopoli sertifikasi konsultan pajak saat ini apakah SETARA tingkat kompetensi dan keabsahannya jika dibandingkan dengan universitas negeri atau swasta yang telah terakreditasi A ??????
hendro
 16 Mar 2008
Yth Rekan-rekan dari Lulusan Konsentrasi Pajak dan Karyawan Perusahaan yg dibatasi haknya,

Dari komentar-komentar yg ditulis di forum ini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang sebenarnya merupakan "produk sekedar lulus".
danan
 16 Mar 2008
Saya setuju dengan apa yang ada di peraturan pajak. Banyak lulusan dari Perguruan tinggi perpajakan menguasai bidangnya tetapi tidak sedikit yang belum menguasai benar perpajakan alias sekedar lulus. Kita perlu standar untuk pajak untuk mengurangi kesalahan yang ada di wajib pajak. Kita tidak memungkiri bahwa banyak dari wajib pajak yang membuat laporan pajak tidak sesuai dengan peraturan pajak karena ketidak tahuan. Seandainya mayoritas wajib pajak sudah menguasai betul perpajakan, benar kiranya kalau peraturan itu tidak dipakai lagi
sonca
 15 Mar 2008
Sebenarnya, peraturan ini tidak perlu ada. modernisasi Ditjen Pajak justru membuat dirinya menjadi kerdil, tidak mau membuka diri. Seharusnya menurut Saya persyaratan menjadi Kuasa Pajak untuk orang yang berijazah jurusan Pajak ( tanpa persyaratan akreditasi A ) dan Brevet saja. Semoga Modernisasi Kantor Pajak membuat Pejabatnya menjadi lebih terbuka terhadap dunia luar. terima kasih
sambudi
 15 Mar 2008
Dengan adanya PMK 22/2008 ini yang jelas pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dipersulit. Sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, kalau memang bisa dipersulit kenapa tidak dipersulit. Tidak ada pemikiran kalau bisa dipermudah kenapa tidak dipermudah. Orang yang pro PMK 22 ini berlindung dibalik alasan untuk melindungi wajib pajak dari kuasa wp yg tidak mampu. Tetapi harap dicatat, wajib pajak pun berhak untuk memilih kuasanya yang memang ia percaya dari jalur manapun serta berhak meminta karyawannya untuk menjadi kuasa. Jadi serahkan saja kepada wajib pajak karena itu hak mereka sebagai pembayar pajak!
hendro
 14 Mar 2008
Hari gini masih ada monopoli terhadap profesi pajak?

Apa kata dunia?

dimas85
 14 Mar 2008
untuk mas ddepoere,
wajar saja jika anda setuju dengan PMK 22 karena profesi anda khan Tax Consultant,,
Menurut saya belum tentu seorang Tax Consultant (apalagi yang baru berdiri dan belum memiliki banyak klient) lebih ahli dalam menangani masalah pajak sebuah perusahaan di bandingkan dengan staff pajak perusahaan tersebut, katakanlah Tax Manager sebuah perusahaan yang telah lama menekuni bidang pajak.
Dan kalau masalah perusahaan menggunakan jasa Tax Consultant gelap itu terjadi karena kebodohan perusahaan itu sendiri yang tidak mencari tahu apakah konsultan pajak tersebut telah memiliki izin resmi atau tidak.
Saya fikir IKPI mengeluarkan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sah2 saja, dan yang berhak melakukan Jasa Konsultasi Pajak hanyalah orang2 yang mempunyai izin resmi dari DJP itu memang harus. Tapi apakah peraturan ini pantas hanya menekankan kepada pihak2 tertentu dalam hal menjadi kuasa WP? Menurut saya peraturan ini bukan membuat sesuatu menjadi lebih teratur tapi lebih kearah sebuah monopoli dari pihak tertentu
bastian
 13 Mar 2008
Perihal : Kapan Revisi PMK 22 ?

SE DJP No.16/PJ/2008 telah terbit sebagai peraturan pelaksana telah sesuai dengan peraturan yang diatasnya yaitu PMK 22.

Hendaknya PMK 22 DIREVISI lagi sesuai dengan peraturan yang diatasnya yaitu PP 80/2007.

Revisi PMK 22 inilah yang DITUNGGU - TUNGGU oleh kita semua.

Semoga dalam WAKTU YANG TIDAK LAMA lagi Ibu Menteri Keuangan akan menerbitkan PMK baru sebagai revisi PMK 22.
sambudi
 12 Mar 2008
yth Mas ddepoere,
Terimakasih Mas, sebenarnya masalah perpajakan bisa juga ditangani oleh pegawai dari divisi pajak dari perusahaan yang bersangkutan yang mungkin sudah mendidik pegawainya dengan kursus-kursus pajak yg berkaitan dengan core bisnisnya bahkan mungkin ada juga dikursuskan atau disekolahkan ttg pajak di luar negeri. Nah yang saya sesali ketika pegawai tersebut udah ahli pajak dan perusahaan sudah mengeluarkan biaya banyak untuk mengembangkan pengetahuan pajak si pegawainya, kok berdasarkan PMK 22 pegawai pajak tsb tidak boleh mewakili atau menjadi kuasa dari perusahaan dimana dia bekerja. kok malah perusahaan disuruh mencari konsultan pajak untuk dapat mewakilinya yang mana konsultan pajak tsb belum tentu lebih tahu dari si pegawai pajak dari perusahaan tsb. Ini namanya kan pemborosan atau biaya tinggi. GBU juga buat Mas..
ddepoere
 12 Mar 2008
Yth Mas Sambudi,
Anda benar, memang wewenang pemeriksaan pajak oleh DJP. Maksud saran saya adalah Laporan Keuangan dan SPT dari WP yang saya maksud telah mendapat arahan awal dari pihak-pihak yang memahami masalah akuntansi dan pajak, sehingga diharapkan dapat dihindari kekeliruan/kesalahan penerapan ketentuan atau kesalahan hitung pajak yang dapat berdampak tambahan beban yaitu sanksi pajak : denda, bunga atau kenaikan apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Terima Kasih..GBU..
sambudi
 12 Mar 2008
yth mas ddepoere,
Kalau mas baca tabel 6 tulisannya pak daruss dan pak danny, dimana Ditjen Pajak bersedia mengeluarkan izin kuasa wajib pajak bagi jalur apapun, maka semua kuasa wajib pajak kan akan beregister. Tidak boleh ijin register untuk jasa yang sifatnya personal (bukan untuk publik) dimonopoli oleh pihak tertentu yang kompetensi legalitasnya masih dipertanyakan. Usulan anda bahwa laporan pajak harus direview oleh konsultan pajak adalah sangat tidak masuk akal dan akan menambah beban compliance cost wajib pajak. Karena yang berhak untuk menguji kebenaran spt wajib pajak adalah Ditjen Pajak (harap baca Pasal 29 ayat 1 UU KUP).
ddepoere
 12 Mar 2008
Saya sangat setuju dengan dikeluarkannya PMK 22 tahun 2008.
Sebelum aturan ini keluar di lapangan banyak konsultan-konsultan pajak gelap yang hanya mengandalkan koneksi, saudara, kakak, adik pegawai pajak.......dsb....dengan cara mengaku sebagai Pegawai di dalam Surat Kuasa dalam menjalankan prakteknya. Sehingga seringkali substansi diabaikan yang penting lobby.....
Mari kita semua berpikir positif.... Aturan dibuat agar sesuatu menjadi teratur.... kalau kita mau profesional di satu bidang kenapa kita takut/mempermasalahkan ijin profesi bidang yang bersangkutan.
Saya juga ingin menambahkan untuk bahan pertimbanganbagi DJP, sudah waktunya kolom Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak di halaman Induk SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) wajib diisi untuk perusahaan dengan peredaran diatas jumlah tertentu...... misal Rp 25 milyar. Dengan kata lain laporan keuangan harus audited dan laporan pajak telah diperiksa/direview oleh konsultan.
bahtiar
 11 Mar 2008
saya setuju dengan komentarnya pak Sambudi dan tidak sependapat dengan komentarnya pak Purwokoarywibowo. Profesi akuntan publik berbeda dengan profesi konsultan pajak, akuntan publik memberikan opini publik, konsultan pajak memberikan jasa perpajakan yang sifatnya personal. Jadi memperbandingkan profesi akuntan publik dan konsultan pajak tidak comparable!
dikdik07
 10 Mar 2008
Terlepas dari masalah konsistensi tata urutan perundang-undangan dan permasalahan hukum lainnya yang sudah terjadi, hendaknya pengaturan KUASA WAJIB PAJAK kembali pada pertimbangan: penguasaan materi perpajakan.
Saya, dan juga mungkin rekan-rekan lain yang memiliki ijazah formal perpajakan, tidak alergi terhadap USKP.
Hanya saja, apa ijazah itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa kami layak menjadi kuasa WP?
Apa yang saya ketahui selama ini, USKP hanya ditujukan bagi mereka yang akan berprofesi sebagai konsultan pajak. Apakah Kuasa WP itu juga profesi?
Keahlian seseorang dalam menguasai perpajakan memang tidak cukup dengan pendidikan kuliah semata, dibutuhkan pengalaman dari kebiasaan mengerjakan dan menghadapi pekerjaan aplikatif perpajakan.
Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh rekan purwoko bahwa :
- Penyelenggaraan ujian brevet harus transparan kredibel dan tidak profit oriented seperti kecenderungan yang ada sekarang.
- Yang boleh mengikuti ujian brevet semestinya adalah lulusan fiskal, akuntansi dan hukum.
Hal ini didasari bahwa "menguasai perpajakan" memang tidak semata-mata bisa menghitung pajak terutang.
bastian
 10 Mar 2008
yth.Bp.Purwokoarywibowo

Ujian brevet IKPI hanya diadakan di Jakarta saja. Bagaimana kami yang bertempat tinggal jauh dari Jakarta ? Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pasti kami membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak.

Kami lulusan perguruan tinggi konsentrasi perpajakan sudah menghabisi waktu dan biaya banyak jadi sia sia saja .

Untuk diketahui bahwa banyak tenaga pengajar pada tempat KURSUS BREVET IKPI justru berasal dari lulusan perguruan tinggi konsentrasi perpajakan, Jadi RANCU kan ?
sambudi
 9 Mar 2008
buat Pak Purwokoarywibowo,
saya kurang sependapat dengan bapak, jasa akuntan publik tidak bisa disamakan dengan jasa konsultan pajak karena akuntan publik itu memberikan opini publik. sedangkan konsultan pajak itu jasanya bersifat pribadi sama halnya seperti pemberian jasa pembuatan sistem akuntansi. Untuk membuat sistem akuntansi kan gak perlu harus anggota IAI. Masalah perlindungan konsumen, sama seperti konsumen lainnya, kalau dirugikan kan gampang tinggal tuntut saja secara hukum. IAI perlu ada karena dia mewakili pemakai laporan keuangan publik dan membuat standar akuntansi yang memang tidak diatur oleh negara. Oleh karena profesi kuasa wajib pajak ini dibuka untuk siapapun, sepanjang mengusai ketentuan pajak, maka ijazah formal pajak sudah cukup sebagai persyaratan dasar untuk menjadi kuasa, bagi yang tidak punya ijazah formal pajak silahkan ikut test, begitukan logika pikirnya. mengenai kompetensi diri silahkan masing-masing melanjutkan pendidikan formal pajaknya atau ikut kursus pajak. nah untuk profesi akuntan publik, kenapa persyaratan dasarnya harus Ak, karena memang dibuka hanya untuk seseorang yang telah akuntan. Teapi untuk bikin sistem akuntansi dan jasa akuntansi lainnya selain opini akuntan publik kan gak harus menjadi akuntan, tapi cukup sarjana akuntansi saja.
purwokoarywibowo
 9 Mar 2008
Saya setuju dengan pendapat bahwa ada masalah dengan PMK22 ini tapi ada perbedaan ketidaksetujuan, yaitu:
- Siapa pun karyawan tetap perusahaan yang ditugaskan dan dipercaya oleh Direktur untuk mengurus perpajakan dengan surat tugas yang sah seharusnya dapat melaksanakan tugas tersebut. Jadi, aneh kalau ada kriteria pembatasan omzet. Terlalu menyederhanakan masalah Bu Menteri kita ini,
- Untuk konsultan pajak semestinya titik beratnya harusnya pada perlindungan konsumen/pengguna konsultan pajak. Apa yang telah diterapkan di dunia akuntan publik menurut saya adalah contoh yang baik. Kalau lulusan pendidikan fiskal tidak dapat menerima hal ini, saya mengerti sebagaimana saya dulu sempat up set dengan ketentuan akuntan tersebut yang mengharuskan lulus USAP meski sudah Ak sekali pun. Tapi itu mutlak untuk melindungi konsumen. Percaya diri saja kalau Anda harus mengikuti ujian Brevet. Semestinya peluang Anda lebih besar daripada lulusan jurusan lain termasuk akuntansi dan hukum.
- Penyelenggaraan ujian brevet harus transparan kredibel dan tidak profit oriented seperti kecenderungan yang ada sekarang. IKPI harus mawas diri.
- Yang boleh mengikuti ujian brevet semestinya adalah lulusan fiskal, akuntansi dan hukum.

Semoga berguna. Mohon rekan-rekan tidak emosional. Salam sejahtera.
bastian
 9 Mar 2008
Banyak diantara kita TERJEBAK dalam diskusi tentang PMK 22 ini hanya pada masalah PROSEDURAL FORMAL HUKUM saja.

Padahal PESAN yang ingin disampaikan oleh Pak Danny dan Pak Darssalam adalah bahwa telah terjadi DISKRIMINASI PERLAKUAN dalam PMK 22 atas lulusan Universitas konsentrasi perpajakan dengan lulusan brevet dari suatu asosiasi tertentu dan pensiunan pajak.

Apakah dapat dijamin bahwa hanya peran dari KONSULTAN PAJAK saja yang akan dapat membantu mencapai target penerimaan APBN ?

PENGALAMAN DILAPANGAN menunjukan bahwa peran dari KONSULTAN PAJAK dan peran dari NON KONSULTAN PAJAK adalah BERIMBANG, mereka sama sama berpartisipasi dalam membantu pemerintah mencapai target penerimaan APBN.

Semoga tulisan ini dibaca oleh yth. Ibu Menteri Keuangan yang segera merevisi PMK 22. Terimakasih.
sambudi
 7 Mar 2008
setelah saya baca seksama tulisan pak darusssalam & pak danny septriadi, saya sangat setuju dengan pendapat mereka berdua. Alasan dan argumentasi yang diberikan masuk akal, didasarkan landasan hukum yang kuat, didukung dengan konsep teoritis, dan diperbandingkan dengan praktek negara lain. Salut buat bapak berdua!
bahtiar
 6 Mar 2008
apa yang ditulis oleh Pak Darus & Pak Danny bagi saya sudah cukup jelas, fair, adil dan bagus. Bravo Pak
Desmile
 6 Mar 2008
Gimana kalau yang brevet itu untuk orang yang mau menjadi konsultan pajak beregister saja di Indonesia tetapi kalau hanya menjadi kuasa wajib pajak (bagi para lulusan universitas jurusan pajak) seharusnya tidak perlu ikut brevet asalkan mereka menguasai perpajakan sehingga siapa saja boleh menjadi kuasa (kalau yang bukan dari lulusan universitas jurusan pajak harus brevet dulu). Dengan PMK 22 ini, karyawan divisi pajak tidak akan banyak berguna lagi dan terancam di perusahaan sehingga PMK ini tambah menyengsarakan banyak orang terutama para lulusan universitas jurusan pajak, kuliah kan ngga murah biayanya..
citraniramaya
 5 Mar 2008
Untuk pasal 1 ayat (3) KMK 576 menyatakan bahwa seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, apabila telah memperoleh pendidikan di bidang perpajakan yg dibuktikan dgn memiliki :
- brevet yg diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau
- Ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan yg diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dgn status disamakan dgn negeri.
Akan tetapi, pd tgl 13 oktober 2005 menteri keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor 97/PMK.03/2005 (selanjutnya disingkat PMK 97) yg menyatakan bahwa seseorag utk menjadi kuasa wajib pajak hanya dapat melalui jalur ”brevet pajak”, sehingga seseorang yg ingin menjadi kuasa utk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui jalur (1) dihilangkan.
Saya merasa hal ini sangat tidak adil bagi mereka yg telah memperoleh ijazah formal di bidang perpajakan, ini sudah merupakan diskriminasi, karena keahlian yg sudah mereka dapatkan di perguruan tinggi tidak dapat dipergunakan secara langsung utk menjadi kuasa wajib pajak, dan utk menjadi kuasa wajib pajak, mereka diharuskan lg mengikuti ujian brevet pajak utk sekedar mendapatkan sertifikat konsultan pajak. Seharusnya tidak perlu, karena mereka itu sudah memperoleh ijazah formal di bidang perpajakan.
Terlebih ketika para mahasiswa lulusan di bidang perpajakan dr perguruan tinggi negeri maupun swasta yg telah lulus sebelum berlakunya PMK 97 ini, mereka menjadi kehilangan hak mereka sbg seorg kuasa wajib pajak, hak mereka menjadi kuasa wajib pajak yg mereka peroleh berdasarkan KMK 576 tiba2 dicabut oleh PMK 97. hal ini sudah sangat merupakan tindakan diskriminasi.

Sebenernya tujuan peraturan itu sendiri adalah utk melindungi wajib pajak agar tidak dikecewakan oleh kuasa yg tidak representatif, tetapi tdk seharusnya terjadi pembatasan terhadap kuasa wajib pajak yg berasal dr perguruan tinggi, karena belum tentu mereka yg merupakan lulusan brevet itu lebih baik dari mereka yg merupakan lulusan perguruan tinggi, sebenernya seseorang itu bisa menjadi kuasa wajib pajak yg baik adalah dilihat dari kecerdasan dan pengalaman dr masing2 orang itu sendiri. Akan tetapi, balik lg ke peraturan di atas, bahwa mungkin pemerintah menganggap kursus brevet tsb penting utk kriteria penguasaan perpajakan dikarenakan adanya alasan tertentu yg tidak bisa kita kesampingkan.

Mengenai masalah peraturan perpajakan ini seharusnya mendukung agar tiap orang yg memiliki keahlian perpajakan baik dr universitas ataupun brevet dapat saling membantu agar dapat menuju kpd sistem perpajakan yg jauh lebih baik dan tidak seharusnya malah membatasi bahkan mencabut pihak2 tertentu.

ocj788
 5 Mar 2008
Jadi karyawan yg gak ada sertifikasi brevet nya terancam donk....Tambah bny nih pengangguran....
Uyung
 5 Mar 2008
PMK 22/2008 mendapat banyak tanggapan karena ada pihak yang ingin berpraktek sebagai konsultan pajak tetapi selama ini terhalang KMK 485/2003 yang mewajibkan untuk mendapat ijin praktek harus punya brevet yang diperoleh setelah menempuh USKP. Dilain pihak kawan-kawan ex perguruan tinggi menganggap sudah punya kompetensi sebagai konsultan pajak karena sudah cukup lama belajar pajak dibangku kuliah sehingga enggan untuk menempuh USKP. Ada sedikit harapan dengan adanya PP 80/2007. Sayangnya muncul pula PMK 22/2008. Heboh...... Wajib pajak turut bingung oleh polemik. Ex Perg Tinggi tetap belum dapat proyek. Konsultan pajak asyik mengisi SPT.
angelina
 5 Mar 2008
Dear All,

Perkenankan saya ikut memberikan pendapat mengenai topik ini.
Menurut saya, setelah membaca PMK 22 /2008, PP No.80 /2007, dan pendapat dari Bp.Darussalam/Danny, serta Bp Robby, saya berpendapat bahwa:
1. sesuai dengan urutan tata peraturan perundang-undangan maka sebenarnya untuk memulai pembahasan topic ini, lebih baik kita mengacu terlebih dahulu kepada UU No. 28 pasal 32 berikut:

Pasal 32
(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan
pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana
wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau
pengampunya.
(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau
secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan
dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar
tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau
mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Apabila kita simak ayat (3a) diatas, yaitu “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”, maka UU kita sudah secara tegas memberikan wewenang khusus kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa.

2. Akan tetapi bagaimana dengan PP No. 80/2007 pasal 28, 29, 30, dan 31 ?

Aturan ini muncul berdasarkan pasal 48 UU No. 6 Tahun 1983 yang berbunyi :
“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah: apakah Keempat pasal (28 s/d 31) tersebut boleh dijadikan dasar dalam mengatur “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” ?

Bukankah pasal 48 menyatakan bahwa “Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”.
Sedangkan mengenai “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” bukankah sudah secara jelas dinyatakan/diatur oleh UU pasal 32 ayat (3a), yaitu bahwa hal tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan?

Kesimpulan:
1. Apabila kita mengacu kepada UU, maka sebenarnya PP No. 80 pasal 28, 29, 30 dan 31 seharusnya tidak dicetuskan, karena dapat memberikan kerancuan dalam pendelegasian wewenang oleh UU kepada Menteri Keuangan.

2. PP No. 80 pasal 28, 29, 30 dan 31, merupakan salah satu contoh peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lain (UU pasal 32 ayat 3a). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kericuhan dalam pelaksanaan UU.

3. Ada 2 kemungkinan solusi atas kericuhan ini:
1. Apabila memang PP No. 80 pasal 28, 29, 30 dan 31 tersebut dibenarkan, maka semestinya lakukan dahulu penghapusan pasal 32 ayat (3a) dari UU No. 28 Tahun 2007 (artinya ada Sidang lagi ya? ).
Setelah itu barulah PP memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan (seperti pasal 31 PP No.80) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan terbatas mengenai kuasa (konsultan pajak).

2. Apabila PP No. 80 pasal 28, 29, 30, dan 31 tidak dibenarkan, dan PMK 22 yang diberlakukan, maka sebaiknyalah aturan tersebut tolong ditinjau kembali, mengingat hak dari WP telah sangat dibatasi.

4. Diharapkan untuk selanjutnya, agar pemerintah dalam membuat kebijakan/aturan hendaknya benar-benar dipelajari dengan seksama dan dibuat sejelas mungkin, sehingga dapat diminimalkan/dihindari adanya perbedaan persepsi antara pemerintah maupun rakyat dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Demikian pendapat dari saya, mohon masukan dari rekan-rekan. Terima Kasih.
jhon
 4 Mar 2008
Baru lihat lagi ternyata penanggapnya banyak sekali. Seru juga ya, sama dengan Pak Prastono, sepertinya saya mulai tertarik dengan gaya intepretasi dari mereka2 yang memberi tanggapan, bica juga dari sisi hukum. Menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lain dan mencermati setiap kalimat yang ada di suatu peraturan, sungguh sebuah pencerahan.
nurdin
 4 Mar 2008
oh iya Pa Bastian, makasih banyak infonya. lampirannya sudah saya copy. Bravo untuk ORTax..
bastian
 4 Mar 2008
yth.Pak Nurdin

Syukurlah kalau ibu Men keu sudah megetahui masalah kita ini, harapan semoga Ibu Men keu mau meresponinya sehingga mendapat keputusan yang adil untuk semua pihak, amin.

mengenai lampiran kmk 22 sudah bisa didown load di Ortax
nurdin
 4 Mar 2008
Pa Bastian saya rasa Anda Keliru jika mengatakan Ibu MenKeu tidak tahu akan berita seheboh ini, informasi yang saya dapat beberapa rekan2 dari DepKeu dan DJP (yang sebagian besar saya rasa ikut aktif sebagai member ORTax) berencana untuk mengadakan pertemuan (entah dalam bentuk apa...) guna membicarakan masalah Kuasa Wajib Pajak ini. Salah satu pemicu akan diadakannya pertemuan ya karena ada beberapa staf di DepKeu yang membaca tulisan Pa Danny & Pa Darusallam di ORTax yang menuai banyak respon ini. Beberapa staf di DJP pun mencetak tulisan dan tanggapan2 dari forum ini untuk dirapatkan. Jadi saya koreksi statement Bapak yang mengatakan MenKeu tidak tahu mengenai kabar ini. Saya rasa ORTax adalah salah satu muara dimana opini publik terbentuk sehingga otoritas berkepentingan untuk melakukan pemantauan.
Saya pribadi berpandangan bahwa PMK 22/2008 masih sangat prematur untuk dikeluarkan, Masih banyak kelemahannya bahkan setahu saya lampiran-nya saja belum ada. Jadi memang aturan ini cacat hukum. Kita tunggu saja hasil pertemuan mereka yang mudah2an membawa kabar gembira bagi kita semua.

bastian
 4 Mar 2008
Yth.Bp.Robby

Ulasan Pak Robby, BENAR , apabila masalah Kuasa Wajib Pajak BELUM diatur PP 80/2007

Ulasan Pak Robby, SALAH , apabila masalah Kuasa Wajib pajak SUDAH dengan jelas diatur PP 80/2007

Apakah Pak Robby menghendaki POSISI MENTERI KEUANGAN DIATAS PRESIDEN ? Apa kata dunia ............
bastian
 4 Mar 2008
Rekan rekan Akademisi Fiskal,

saya ada usul bagaimana kalau kita menghadap langsung ke ibu men keu menyampaikan informasi bahwa PMK22 KELIRU.

Saya yakin seyakin yakinnya apa yang kita utarakan dalam forum ini dan diforum surat khabar tidak sampai ke ibu men keu. Para staff di dep keu yang ada disekeliling ibu menkeu pasti tidak akan menyampaikan informasi kita ini, sementara ibu menkeu sendiri sangat sibuk dgn tugasnya tidak sempat membacanya.

Setelah menghadap saya yakin pasti ibu men keu dengan legowo akan MEREVISI PMK 22 karena sebagai manusia biasa tentu kita tidak lepas dari kehilafan dan kesalahan. Sebagai koordinatornya kita mohon kesediaan Pak Danny dan pak Darussalam. Setuju ?
darussalam
 4 Mar 2008
Yth Bapak ROBBY,

Terimakasih atas tanggapan Bapak dan terimakasih juga atas berkenannya Bapak membaca beberapa tulisan kami baik melalui media online maupun majalah.

Pada kesempatan ini saya juga akan memberi sedikit tanggapan dari apa yang Bapak tulis.

1. Kalau Bapak membaca secara keseluruhan tulisan kami berdua dari point 1-24 beserta kesimpulan dan saran, pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa telah terjadi DISKRIMINASI perlakuan atas lulusan dari Universitas konsentrasi perpajakan dibandingkan dengan lulusan brevet dari suatu asosiasi tertentu dan pensiunan pajak.

2. Perlu diketahui bahwa, selama ini konsentrasi perpajakan yang ada di univeritas telah bersama-sama dengan Ditjen Pajak ikut turut mensosialisasikan pajak keseluruh masyarakat, bahkan saat ini dengan cara melalui tax center-tax centernya.

3. Kalau Bapak baca lagi dari awal berlakunya ketentuan tentang kuasa Wajib Pajak, ada upaya sistematis untuk meminggirkan peran universitas. Padahal di universitas ini kita belajar pajak tidak hanya sekedar belajar menghitung pajak tetapi juga belajar bagaimana mendesain suatu kebijakan perpajakan, bagaimana membangun sistem hukum dan administrasi pajak yang baik yang hasilnya dapat menjadi bahan masukan pihak otoritas pajak. Sehingga pertanyaan mendasar kami adalah, salah apa jurusan perpajakan di univesitas? sampai peran lulusannya dibatasi hanya sekedar jadi kuasa untuk hal-hal yang kecil.

4. Kalau pihak universitas jurusan pajak punya maksud egois, universitas jurusan perpajakan dapat saja menuntut bahwa yang boleh menjadi kuasa Wajib Pajak dan konsultan pajak harus berasal dari jurusan pajak, seperti yang diberlakukan untuk menjadi akuntan publik (hanya sarjana akuntansi) dan advokat (hanya sarjana hukum). Akan tetapi itu tidak dilakukan, siapapun dipersilahkan SEPANJANG menguasai ketentuan perpajakan, Jadi, tidak boleh ada monopoli, dan ini juga dianjurkan oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael.

5. Nah kalau kita sepakat atas poin 1-4 tersebut di atas, segala wewenang yang DIPERINTAHKAN oleh UU kepada peraturan yang dibawahnya tidak boleh dipergunakan secara SEWENANG-WENANG dengan membatasi bahkan mencabut hak seseorang yang tadinya dapat menjadi kuasa Wajib Pajak. Seperti yang terjadi terhadap KMK 576/2000 yang memberikan hak kuasa kepada lulusan universitas secara legal, kemudian tiba-tiba dicabut oleh PMK 97/2005 yang diberlakukan surut (jadi bukan PMK 22/2008 nya yang diberlakukan surut). Dari sisi pembuatan kebijakan perpajakan, ketentuan yang diberlakukan surut ini menyalahi prinsip legal Certainty.

6. Dan hal penting yang Bapak sekali lagi lupa untuk didiskusikan yaitu PASAL 48 UU KUP, di mana Pasal 48 ini mengatur bahwa hal-hal yang belum jelas dalam UU akan diatur melalui PP. Pengaturan tentang kuasa Wajib pajak dalam UU belum diatur secara jelas, maka atas kuasa Pasal 48 UU KUP, PP 80/2007 mengaturnya. Sedangkan PMK 22/2008 kalau ingin mengatur tentang kuasa Wajib Pajak, walaupun juga dapat delegasi oleh Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, harus tetap BERPEDOMAN pada PP 80/2007 yang sudah mengatur tentang kuasa Wajib Pajak. Seharusnya PMK 22/2008 hanya bersifat MENJELASKAN apa yang sudah diatur dalam PP 80/2007 dan bukan MEMPERLUAS bahkan MEMBATASI peran kuasa dari universitas bahkan juga ikut membatasi peran KARYAWAN perusahaan.

7. Terakhir, pajak bukan saja masalah hukum tetapi masalah multi disiplin ilmu, setiap kebijakan perpajakan yang dibuat hendaknya memperhatikan aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, politik dsb. Jangan sampai kebijakan perpajakan MEMPERSULIT Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Kebijakan perpajakan yang dibuat hendaknya harus ada PUBLIC EXPOSE terlebih dahulu untuk mendengar (HEARING) pihak-pihak yang terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan tsb. Kebijakan perpajakan yang dibuat hendaknya juga mengikutsertakan semua elemen yang ada di masyarakat untuk saling MENDUKUNG ke arah sistem perpajakan yang lebih baik lagi dan bukan untuk MENJEGAL pihak-pihak tertentu.

Terimakasih, sekali lagi salam hormat buat Bapak Robby, mari kita bersama-sama mengembangkan sistem perpajakan negara Indonesia tercinta.

Hormat kami,
Darussalam dan Danny Septriadi.
robby
 3 Mar 2008
Mohon maaf ada kekurangan mengetik "PASAL 7" pada paragraph berikut:

Dari "pasal 7" ayat 5 Undang-undang no 10/2004 tersebut dapat diketahui bahwa KEKUATAN HUKUM peraturan perundang-undangan adalah sesuai hirarkinya, artinya bahwa UU KUP 2007 kekuatan hukumnya LEBIH KUAT dibanding PP 80/2007.
Selain itu, sesuai "pasal 7" ayat 4 UU no 10/2004 beserta memori penjelasannya, juga menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan LAINNYA (dalam hal ini PMK 22), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang DIPERINTAHKAN oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Memori penjelasan "pasal 7" ayat 4 UU 10/2004 menyatakan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan SELAIN dalam ketentuan ini, antara lain, PERATURAN yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, *MENTERI*, ...."

Terima kasih
robby
 3 Mar 2008
Terimakasih banyak kepada Bp Darussalam atas tanggapan yang cepat serta sangat detil

Terimakasih juga koreksinya atas uraian saya terdahulu bahwa urutan tertinggi dari tata urutan peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, bukannya Undang-undang

Namun demikian saya masih ingin memberikan opini saya sebagai berikut:

Sesuai Undang-Undang no 10 tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN pasal 7 ayat 1, 4 dan 5 menyebutkan sbb:
(1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c.  Peraturan Pemerintah;
d.  Peraturan Presiden;
e.  Peraturan Daerah.
(4)  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5)  Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari pasal 5 Undang-undang no 10/2004 tersebut dapat diketahui bahwa KEKUATAN HUKUM peraturan perundang-undangan adalah sesuai hirarkinya, artinya bahwa UU KUP 2007 kekuatan hukumnya LEBIH KUAT dibanding PP 80/2007.
Selain itu, sesuai pasal 4 UU no 10/2004 beserta memori penjelasannya, juga menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan LAINNYA (dalam hal ini PMK 22), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang DIPERINTAHKAN oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Memori penjelasan pasal 4 UU 10/2004 menyatakan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan SELAIN dalam ketentuan ini, antara lain, PERATURAN yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, *MENTERI*, ...."

Jadi Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat di Indonesia (sesuai UU no 10/2004), dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TERMASUK di dalam hirarki peraturan perundang-undangan

Masalahnya adalah bahwa PMK 22/2008 mendapat perintah dari UU KUP 2007 dan PP 80/2007 dengan PERINTAH YANG BERBEDA:

Pasal 32 ayat 3a UU KUP 2007 menyatakan:
"Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban KUASA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan PMK"
sedangkan pasal 31 PP 80/2007 menyatakan:
"Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban KONSULTAN PAJAK yang dapat ditunjuk sebagai KUASA diatur dengan PMK".

Dari kedua peraturan perundang-undangan (UU KUP 2007 & PP 80/2007) terlihat bahwa akan timbul intepretasi yang berbeda apakah PMK 22 tersebut HANYA cukup mengatur tentang KONSULTAN PAJAK saja (sesuai PP 80/2007), ataukah dapat diperluas yang mengatur seorang KUASA (sesuai UU KUP 2007)???

Inilah yang menarik untuk didiskusikan. Namun sesuai pasal 7 ayat 5 UU no 10/2004 maka UU KUP 2007 yang hirarki hukumnya lebih tinggi ketimbang PP 80/2007, akan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat

Lebih lanjut saya akan mengulas tentang PMK 22:
PMK 22 mengatur tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang KUASA, dimana pada pasal 2 ayat 3 menyatakan sbb:
"Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk KONSULTAN PAJAK".
Menurut saya pasal 2 ayat 3 dari PMK 22 tsb telah mengakomodasi perintah dari PP 80/2007 pasal 31
Sedangkan isi dan judul dari PMK 22 telah mengakomodasi perintah dari UU KUP 2007 pasal 32 ayat 3a

Dengan uraian diatas maka saya berpendapat bahwa PMK 22 telah melaksanakan perintah dari UU KUP 2007 DAN PP 80/2007. Hal ini sesuai konsideran PMK 22 Tahun 2008 yang menyatakan: "bahwa DALAM RANGKA MELAKSANAKAN ketentuan pasal 32 ayat (3a), UU KUP Tahun 2007 "DAN" ketentuan pasal 31 PP 80/2007..."

Harap diperhatikan bahwa tanda kutip "DAN" pada paragraph diatas artinya bahwa PMK 22 harus melaksanakan perintah dari UU KUP 2007 dan PP 80/2007 secara bersamaan. Akan lain artinya jika kata "DAN" tadi diganti dengan kata "ATAU". Jika menggunakan kata "ATAU" maka PMK 22 dapat melaksanakan perintah dari SALAH SATU peraturan perundangan yang memerintahnya. Dalam hal ini dapat melaksanakan perintah dari PP 80/2007 SAJA, sebagaimana uraian Bapak

Dengan demikian saya kurang setuju dengan statement Bapak yang menyatakan: "kalaupun dibuat PMK tentang KUASA Wajib Pajak, sifatnya TIDAK BOLEH BERTENTANGAN dan TIDAK BOLEH MEMPERLUAS persyaratan yang sudah diatur oleh PERATURAN PEMERINTAH No. 80 Tahun 2007 yang kedudukannya lebih tinggi dari PMK".

Ketidaksetujuan tsb didasarkan pada argumentasi bahwa PMK 22 mendapat perintah dari UU KUP 2007 DAN PP 80/2007, yang mana menurut pasal 32 ayat 3a UU KUP 2007 memerintahkan PMK untuk mengatur persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban "KUASA". Sehingga menurut saya PMK 22 ini TIDAK BERTENTANGAN dan TIDAK MEMPERLUAS "persyaratan" yang diperintahkan oleh peraturan perundangan yg lebih tinggi dalam hal ini UU KUP 2007. Justru UU KUP 2007 inilah yang kedudukan hukumnya lebih tinggi dibandingkan PP 80/2007 serta PMK 22/2008

Berikutnya saya ingin membahas statement Bapak bahwa PMK 22/2008 yang menggantikan PMK 97/2005 yang ketentuannya diberlakukan SURUT sehingga peraturan tsb sebenarnya batal demi hukum. Menurut saya telah terjadi salah intepretasi. Karena PMK 22/2008 justru terbit karena perintah dari peraturan perundang-undangan terkini (UU KUP 2007). hal ini sesuai dalam konsideren PMK 22/2008. Tidak tepat kalau dikatakan bahwa PMK 22/2008 menggantikan PMK 97/2005.

Kalaupun benar PMK 22/2008 menggantikan PMK 97/2005 maka judul dari PMK 22/2008 seharusnya sebagai berikut:
"PERUBAHAN KEDUA ATAS KMK NOMOR 576/KMK.04/2000
tentang persyaratan seorang kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan"

Coba lihat/perhatikan judul dari PMK 97/PMK.03/2005

Namun kenyataannya judul dari PMK 22/2008 adalah:
"PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA"

Dengan demikian jelas bahwa PMK 22/2008 bukannya menggantikan PMK 97/2005, tetapi justru PMK 22/2008 MENCABUT berlakunya PMK 97/2005, sehingga otomatis ketentuan mengenai "berlaku surut" yg diatur dalam PMK 97/2005 sudah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi dan tidak relevant untuk dinyatakan bahwa PMK 22/2008 batal demi hukum, karena PMK 22/2008 terbit atas perintah UU KUP 2007 dan PP 80/2007

Demikian seluruh uraian saya, semoga menambah wacana dalam rangka searching the truth

Sukses selalu juga untuk Bapak berdua. Jujur saya sangat terkesan dengan tulisan serta artikel artikel yang Bapak buat baik di media online maupun di media majalah pajak. Two thumbs for both of you!!

Untuk temen temen lainnya di ortax, terima kasih atas semua tanggapannya
hendro
 3 Mar 2008
Mana nich tanggapan ahli hukum instant kita Pak Robby?

Kesalahan berinterpretasi struktur hukum, akan dapat menimbulkan kesalah pahaman.(Komentar Robby 1 Maret 2008-Senjata Makan Tuan)
rdarhanto
 3 Mar 2008
Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah PMK 22 dapat diterapkan mengingat terdapat cacat hukum atas beberapa hal, yaitu 1) tidak termasuk hirarki peraturan perundang-undangan, 2) bertentangan dengan PP 80, 3) PMK tersebut berlaku surut, 4) PMK tersebut diskriminatif.
Akankah fiskus mengerti akan kecacatan PMK ini?

Thanks
prastono
 3 Mar 2008
Kayak hot issue kali ini memang mengundang banyak opini. Terima kasih buat semua memberi tanggapan atas keluarnya PMK 22 ini. Banyaknya pendapat dalam hot isu kali ini menyadarkan saya bahwa untuk memahami pajak selain dibutuhkan keahlian akuntansi juga dibutuhkan keahlian hukum yang mendalam.
darussalam
 2 Mar 2008
Yth Buat Pak ROBBY,

Terimakasih atas tanggapan Bapak, dengan segala kerendahan hati, ijinkan kami memberi tanggapan atas komentar Bapak sebagai berikut:

Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/200 adalah sbb:
o UUD 1945
o Ketetapan MPR RI
o UU
o PP pengganti UU
o PP
o Keputusan Presiden, dan
o Peraturan daerah

Jadi hirarki tertinggi dari tata urutan peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, jadi mohon DIKOREKSI statement Bapak yang menyebutkan hirarki tertinggi adalah UU.

Tolong DIINGAT, Pasal 48 UU No. 6 tahun 1983 tentang KUP masih berlaku karena tidak pernah diubah oleh UU No. 9 Th 1994 (UU KUP 1994), UU No. 16 th 2000 (UU KUP 2000), dan UU No. 28 Th 2007 (UU KUP 2007). Adapun bunyi dari Pasal 48 adalah:
o Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Jadi, pasal-pasal yang mengatur tentang kuasa Wajib Pajak yang ada dalam PP 80 tahun 2007 DIDASARKAN atas kuasa Pasal 48 UU KUP.

Dalam Pasal-pasal dan Penjelasan PP 80 Tahun 2007, sudah cukup jelas mengatur tentang siapa yang boleh menjadi KUASA Wajib Pajak yaitu (i) lulusan pajak dari perguruan tinggi, (ii) brevet pajak, dan (iii) pensiunan pajak (lihat kembali poin 11, 12, 13, dan 14 tulisan kami berdua).

Jika, Peraturan Menteri Keuangan ingin mengatur lebih lanjut tentang KUASA Wajib Pajak harus MEMPERHATIKAN hal-hal sbb:

o Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat di Indonesia (sesuai TAP MPR No III/2000) tidak terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

o Dalam konsideran PMK 22 Tahun 2008 secara jelas dinyatakan bahwa dasar dibuatnya PMK tersebut mengacu pada Pasal 32 ayat (3a) UU KUP 2007 dan Pasal 31 PP 80 Tahun 2007. Pasal 31 PP 80 Tahun 2007 isinya hanya memberikan delegasi ke PMK untuk mengatur tentang konsultan pajak dan bukan KUASA Wajib Pajak. Sedangkan untuk persyaratan KUASA Wajib Pajak sudah cukup diatur dalam PP 80 Tahun 2007.

o Dengan demikian, kalaupun dibuat PMK tentang KUASA Wajib Pajak, sifatnya TIDAK BOLEH BERTENTANGAN dan TIDAK BOLEH MEMPERLUAS persyaratan yang sudah diatur oleh PERATURAN PEMERINTAH No. 80 Tahun 2007 yang kedudukannya lebih tinggi dari PMK.

o Dalam membuat suatu peraturan, prinsip Legal Certainty harus dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak boleh berlaku berlaku surut (PMK 22 Tahun 2008 ini menggantikan PMK 97 Tahun 2005 yang ketentuannya diberlakukan surut, lihat kembali poin 7 – 10 tulisan kami berdua). Jika ketentuan diterbitkan berlaku surut, maka ketentuan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat umum. Lebih lanjut, ketentuan hanya boleh berlaku berlaku surut hanya jika untuk melindungi negara yang dalam bahaya. Jika penerbitan peraturan tersebut tidak sesuai dengan konsep tersebut, maka dapat dikatakan peraturan tersebut sebenarnya batal demi hukum.

o Dalam pembuatan peraturan, terdapat konsep non-diskriminasi yang harus dipegang teguh. PMK 22/2008 tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi karena telah membatasi ruang gerak lulusan universitas konsentrasi perpajakan dengan mereka yang berasal dari brevet pajak dari organisasi tertentu serta pensiunan pajak. Perlu diingat bahwa, tujuan awal dari pengaturan mengenai KUASA Wajib Pajak adalah untuk melindungi Wajib Pajak dan negara dari kuasa yang tidak mempunyai pengetahuan perpajakan, tetapi malah bertindak terlalu jauh dengan memberikan perlakuan yang sangat tidak menguntungkan terhadap lulusan universitas konsentrasi perpajakan.

Tugas kami sebagai akademisi adalah hanya untuk memberikan wacana kepada masyarakat terhadap terbitnya PMK 22 tahun 2008, serta dalam rangka searching the truth. Karena pendidikan perpajakan dikembangkan TIDAK HANYA dalam rangka mencari jawaban dari berapa (How Much) jumlah pajak terutang, tetapi juga untuk mencari jawaban atas mengapa (Why) seseorang harus bayar pajak, mengapa negara memerlukan pajak, dan banyak mengapa, mengapa lagi.

Mohon maaf atas tidak berkenannya tanggapan kami berdua ini. Sukses selalu buat Bapak Robby dan semoga sistem hukum, administrasi, dan kebijakan perpajakan Indonesia dapat lebih maju lagi, Amin.


Salam hormat,
Darussalam dan Danny Septriadi, DANNY DARUSSALAM Tax Center

hendro
 2 Mar 2008
Tajuk
Sabtu, 01/03/2008 Bisnis Indonesia

TAJUK UTAMA
Repotnya mengurus pajak

Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa yang diterbitkan pada 6 Februari adalah contoh bagaimana ruwetnya aturan pajak.
Selain cacat secara yuridis formal, kebijakan ini hanya menambah beban perusahaan dan sulit diterapkan di lapangan. Mengapa demikian?

Pertama, dilihat dari aspek yuridis formal. Dalam Peraturan Pemerintah No. 80/2007, yang menjadi dasar kebijakan ini, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai konsultan pajak diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Artinya, Permenkeu hanya mengatur mengenai tata cara menjadi konsultan pajak, syarat-syaratnya serta hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, ketentuan Permenkeu yang membatasi hak-hak perusahaan selaku wajib pajak untuk mendelagasikan kepada karyawannya dalam berurusan dengan administrasi pajak, tidak ada dasar hukumnya.

Penugasan kepada karyawan untuk menangani masalah pajak bukan berarti pengalihan penanggung pajak. Pengurus, direksi dan komisaris, tetap penanggung pajak.

Kedua, menambah beban perusahaan. Beban di sini bisa dalam bentuk waktu dan tenaga, dan bisa pula dalam bentuk biaya.

Jika semua dokumen perpajakan, seperti SPT (surat pemberitahuan pajak) yang jumlahnya sangat banyak harus ditandatangani oleh direksi atau jika setiap urusan dengan kantor pajak mengharuskan kehadiran langsung direksi, tentu tenaga dan waktu pimpinan perusahaan habis untuk soal-soal administrasi belaka.

Ketentuan UU Perpajakan yang mewajibkan SPT ditandatangani direksi, tidak seharusnya diterjemahkan sempit.

Sama seperti UU Perpajakan, yang menyebutkan Dirjen Pajak berwenang memeriksa kepatuhan wajib pajak. Ketentuan ini tentu tidak diterjemahkan bahwa Darmin Nasution lah yang harus melakukan pemeriksaan pajak, karena beliau adalah direktur jenderal pajak.

Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Ketiga, sulit diterapkan di lapangan. Secara umum, jarang sekali ada direksi yang menguasai detail peraturan perpajakan dan up date.

Bila karyawan yang menguasai masalah perpajakan dibatasi perannya, satu-satunya pilihan adalah meminta jasa konsultan pajak.

Masalahnya, tidak semua WP leluasa meminta jasa konsultan pajak. Bayangkan, perusahaan di Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, atau daerah lain betapa sulitnya mencari jasa konsultan pajak yang beregister atau mempunyai brevet resmi di sana.

Bagi perusahaan kontraktor product sharing (KPS) perminyakan, Permenkeu ini juga tidak applicable.

Sebab biaya atau fee konsultan pajak tidak boleh dijadikan sebagai cost recovery. Namun, gaji untuk karyawan divisi pajak atau divisi akunting bisa dibebankan sebagai cost recovery. Jika KPS harus membayar konsultan pajak, biayanya harus diambil dari bagian bagi hasil KPS.

Namun yang paling dilarang adalah direksi BUMN. Sampai saat ini, Surat Edaran No. 16/MK/1991 tentang Larangan menggunakan konsultan pajak swasta yang dikeluarkan pada era Menkeu J.B Sumarlin masih berlaku.

Dalam Surat Edaran ini, BUMN dilarang menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa konsultan pajak swasta. Hal yang sama juga diatur dalam Surat Menkeu No. S-27/MK/1977.

Bu Menteri, tentu, tidak ingin membuat WP repot seperti ini.

bastian
 2 Mar 2008
tanggapan terutama untuk yth.Pak Roby

silahkan bapak membaca UU KUP Ps.48 bahwa hal-hal yg belum cukup diatur dalam uu ini, diatur lebih lanjut dg PP, atas dasar ps.48 tsb presiden membuat PP 80/2007 , jadi kuasa kpd men keu oleh UU KUP 2007 ps.32 ayat 3 a sudah diambil alih oleh presiden sebagai kepala pemerintahan RI, sedangkan men keu kedudukannya adalah sebagai pembantu presiden harus menjalankan tugas yg deberikan oleh presiden , dalam hal kuasa wp yang non konsultan pajak men keu harus mengacu kepada PP 80/2007 bukan UU KUP.

Semoga peraturan pelaksana dari Dirjen Pajak tidak lagi menyimpang dari ketentuan yang diatasnya, bukan melompat lompat ke tingkat teratas.

sebagai mana diketahui bahwa nilai peredaran usaha sebesar Rp.2.400.000.000 / tahun sangatlah kecil jika dibandingkan dengan harga barang dan jasa dewasa ini.

Permasalahannya sebenarnya adalah di pembatasan Rp.2.400.000.000 / tahun saja, dan jika Men keu berlaku bijaksana mau menaikan nilai tersebut ketingkat yg wajar misalnya 100 M / tahun kiranya perdebatan kita ini akan berakhir sampai disini saja , setuju ?
robby
 1 Mar 2008
Berdasar uraian saya terdahulu, maka saya tidak sependapat dengan point no 16 dari Hot issue-nya Danny Darussalam Tax Center, sbb:

"point no 16. Pada tanggal 6 Februari 2008, atas dasar kuasa Pasal 31 PP 80 tahun 2007 tersebut, dikeluarkan PMK 22 tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 22). Akan tetapi, PMK 22 tersebut bukannya mengatur tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari JALUR Brevet Pajak, malahan membatasi kuasa Wajib Pajak yang berasal dari perguruan tinggi yang sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam PP 80 tahun 2007 dan oleh PP 80 tahun 2007 tersebut tidak diperlukan lagi pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PMK"
---------------------------------------------------------------------------------
Menurut saya, PMK 22 terbit atas dasar kuasa dari UNDANG-UNDANG (yg merupakan hirarki tertinggi dari peraturan perundang-undangan), yaitu UU KUP th 2007 pasal 32 ayat 3a yang menyebutkan:
"Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".

Jadi TEGAS, bahwa UU KUP menyatakan bahwa pelaksanaan hak & kewajiban KUASA, CUKUP DIATUR dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), BUKAN dengan PP (Peraturan Pemerintah)

Dengan demikian PMK 22 bukanlah terbit atas kuasa dari pasal 31 PP 80/2007, namun PMK 22 terbit atas kuasa dari UU KUP pasal 32.

Kesalahan berintepretasi terhadap struktur hukum, akan dapat menimbulkan kesalah pahaman.

Maaf jika tidak berkenan.
Terima kasih
robby
 1 Mar 2008
Menurut saya, sesuai UU no 10/2004 hirarki tertinggi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang. Nah sesuai UU KUP tahun 2007 pasal 32 ayat 3a menyebutkan bahwa:
"Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban KUASA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".

Jadi TEGAS, bahwa UU KUP menyatakan bahwa pelaksanaan hak & kewajiban KUASA, CUKUP DIATUR dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), tidak perlu dengan PP (Peraturan Pemerintah)

PP 80/2007 bukanlah Peraturan Pelaksana atas pasal 32 ayat 3a dari UU KUP th 2007
Kalaupun PP 80 pasal 31 menyatakan: "syarat serta hak dan kewajiban KONSULTAN PAJAK yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan", maka PP 80 pasal 31 inipun harus mengacu pada PMK 22 tsb.

PP 80/2007 pasal 31 tersebut hanyalah mengatur syarat ("JALUR") KONSULTAN PAJAK (istilah "jalur" adalah sesuai dengan uraian dari Danny Darussalam Tax Center) sebagai kuasa, harus mengacu pada PMK.
Jadi jelas bahwa PMK 22 bukanlah ketentuan pelaksana dari pasal 31 PP 80/2007.

Kesimpulan saya: PMK 22 merupakan ketentuan pelaksana yang SAH sebagaimana dinyatakan dalam pasal 32 ayat 3a UU KUP 2007; Sedangkan pasal 31, PP 80/2007 hanya mengatur syarat ("jalur") konsultan pajak untuk menjadi kuasa WP, dan harus mengacu pada PMK sbgmn diatur UU KUP, dalam hal ini PMK 22

Jadi tidak ada peraturan yang saling bertentangan. Hanya kita saja yang membaca aturan tersebut secara tumpang tindih.

Bagaimana pendapat Bapak2 dari Danny Darussalam Tax Center?
jayz
 1 Mar 2008
bahwa mahasiswa memang diberiankan kuliah secara texbook dan juga studi kasus, tentunya porsi texbook ini akan lebih besar, karena ketika mahasiswa ini terjun dilapangan nantinya diharapkan dapat mengatasi kasus yang dihadapi, dalam hal ini seharusnya memang kasus pajak diselesaikan dengan sebuah argimentasi ilmiah dengan didasarkan pada landasan teori perpajakan bukan pada lobi-lobi, terlepas dari kontroversi PMK 22 ini sepertinya sudah menjadi sebuah 'kebiasaan' di negara tercinta ini ketika membuat peraturan tidak melihat apakah akan terjadi kontra dengan peraturan yang sudah ada. dan dalam kolom komentar ini juga seharusnya tidak dijadikan suatu alat mendiskrediktan PTN hanya karena ada beberapa dari mereka ketika sedang menjalani interview tidak dapat menjawab pertanyaan, akan sangat tidak adil menjustifikasi kualitas PTN hanya dari proses interview.
rdarhanto
 29 Feb 2008
Iya ya, setelah ku baca-baca lagi, PMK 22 sudah seharusnya dicabut atau diganti, karena tidak sesuai dengan Pasal 28 & 31 PP 80:

“Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak...”

“Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Sesuai Pasal 31 itu, PMK 22 seharusnya hanya mengatur ttg konsultan pajak sebagai kuasa. Kalaupun isi PMK 22 tetap mau dipertahankan, berarti harus ganti dulu bunyi Pasal 31 PP 80? Terus revisi lagi PMK untuk mengacu pada PP perubahan PP 80. Ribet ya?

Lucu juga
hendro
 29 Feb 2008
Rekan-rekan Ortax, silahkan baca opini terlampir,

Sumber dari Harian Bisnis Indonesia 28 Februari 2008

Karyawan divisi pajak, bersiaplah angkat koper

Anda bekerja di bagian divisi pajak? Siap-siaplah angkat koper dan cari pekerjaan lain di luar bidang pajak. Perusahaan tidak bisa lagi memanfaatkan tenaga Anda untuk menangani urusan pajak karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya bersedia menerima bos besar atau konsultan pajak. Bukan Anda.
Ini sama sekali bukan joke. Beberapa KPP di wilayah Jakarta sudah tegas-tegas menolak berurusan dengan karyawan perusahaan. Mereka hanya bersedia bertemu dengan direksi, atau konsultan pajak yang mendapat kuasa dari direksi perusahaan.
Akan tetapi, jangan salahkan petugas atau kepala KPP. Mereka hanya anak buah yang taat kepada pimpinan. Bagi aparat pajak yang ada di lapangan, bekerja tanpa melanggar peraturan-apa pun bunyi peraturan tersebut-adalah bagian dari kode etik yang harus ditaati pada era kantor pajak modern.
Muaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 22/ PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa, yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati 6 Februari lalu. Permenkeu ini merupakan amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 80/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU KUP 2007.

Berubah-ubah

Entah karena lobi asosiasi tertentu atau karena pemerintah memang tidak punya pendirian, yang pasti ketentuan mengenai kuasa wajib pajak dalam sejarahnya selalu berubah-ubah.
Darussalam dan Danny Septriadi dalam artikelnya Catatan tentang ketentuan kuasa wajib pajak, sejak UU KUP 2000 hingga UU KUP 2007, yang dimuat di sebuah majalah perpajakan, edisi 04 Februari 2008, mencatat perkembangan regulasi mengenai kuasa wajib pajak.
Pertama, era sebelum 13 Oktober 2005. UU KUP 2000 menyatakan, orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. Seorang kuasa harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Melalui Kepmenkeu No. 576/KMK.04/2000 menyebutkan seorang kuasa harus menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan. Ijasah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri, dapat menjadi kuasa wajib pajak.
Selain melalui jalur pendidikan formal, kuasa juga bisa berasal dari jalur brevet pajak yang diterbitkan Ditjen Pajak. Jalur ini dibagi dua, yaitu mereka yang lulus ujian sertifikasi yang dilakukan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) atau pensiunan pegawai pajak.
Kedua, setelah 13 Oktober 20005 ditandai dengan terbitnya Permenkeu No. 97/PMK.03/2005. Menteri Keuangan hanya mengakui kuasa wajib pajak yang datang dari jalur brevet pajak, sementara jalur pendidikan formal dipinggirkan.
Repotnya, aturan itu diberlakukan secara retroaktif. Lulusan pendidikan formal yang sebelumnya boleh menjadi kuasa wajib pajak, sejak 13 Oktober 2005 tidak bisa lagi menjadi kuasa.
Ketiga, era PP No. 80/2007. Melalui PP ini, lulusan dari jalur pendidikan formal dapat kembali berprofesi sebagai kuasa WP. Syaratnya mereka minimal berijasah D3 di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan akreditasi A.

Melampaui PP

Lagi-lagi, pemerintah kembali berubah. Permenkeu No. 22/PMK.03/2008 membatasi hak-hak kuasa non-konsultan. Seorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan wajib pajak hanya dapat menerima kuasa dari:
* Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha bebas,
* Wajib Pajak pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp1,8 miliar dalam satu tahun, atau
* Wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp2,4 miliar dalam satu tahun.
Lulusan pendidikan formal memang masih boleh berprofesi sebagai kuasa WP, meski dengan sejumlah pembatasan. Namun, yang jadi soal adalah, mengapa Menteri Keuangan membatasi karyawan untuk berurusan dengan kantor pajak? Bukankah karyawan tersebut direkrut dan digaji memang untuk membantu perusahaan?
Membatasi hak-hak karyawan sama dengan membatasi hak-hak perusahaan atau hak wajib pajak.
Jika mereka yang berstatus karyawan tidak boleh berhadap-hadapan dengan kantor pajak, jika omzet perusahaan sudah di atas Rp2,4 miliar, lalu untuk apa perusahaan harus membentuk divisi atau bagian pajak dalam organisasinya?
Permenkeu ini agaknya menggiring agar perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak, yang sebagian besar isinya adalah pensiunan pegawai pajak.
Tampaknya, Menkeu lupa bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 80/2007 yang bisa diatur lebih lanjut adalah mengenai syarat serta hak dan kewajiban seorang konsultan pajak, bukan seorang kuasa wajib pajak.
Padahal, konsultan pajak dan kuasa wajib pajak adalah dua 'makhluk' yang jelas-jelas berbeda. (parwito@bisnis.co.id)
yasin
 29 Feb 2008
Yang tidak kalah pentingnya dalam tulisan ini adalah kenapa sih pemerintah suka banget merubah-rubah peraturan melalui PMK/Kep dsb, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan, ada kepentingan tertentu atas keluarnya Per/Kep/PMK dst, harusnya dah satu undang-undang buat pedoman, ga usah diterjemahkan bertele tele lagi .
Desmile
 28 Feb 2008
Mas aGiL bukannya masalah pinter tapi cost yang harus dikeluarkan n waktu untuk brevet hanya buat jadi kuasa wajib pajak itu kan merupakan beban tambahan buat kita-kita yang sudah kuliah di pajak dan yang didapet di brevet juga tidak menjamin lebih dibandingkan yang kita diterima di kampus kok...Thx
acan
 28 Feb 2008
PMK-22 memang akan berimplikasi sangat luas bagi Wajib Pajak. Kalau kita melihat bahwa surat kuasa tersebut diperlukan untuk menjalankan hak dan kewajiban (dalam arti seluruh hak dan kewajiban) WP maka banyak sekali permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pegawai menjadi tidak bisa dilakukan oleh pegawai tapi harus dilakukan oleh pengurus atau direktur atau dikuasakan kepada profesi tertentu.
Pengurus sendiri masih menimbulkan perdebatan panjang dalam kamus pajak sendiri. siapa yang dimaksud dengan pengurus, apakah hanya direktur dan komisaris atau GM bisa dikatakan pengurus karena bisa mengambil keputusan?
Maksud saya begini, masak untuk tanda tangan FP Keluaran (jika kuasa ini nantinya menganulir peraturan yang memberikan wewenang kepada pegawai yg telah ditunjuk untuk menandatangani FP) saja harus Direktur atau tanda tangan SPT masa saja tidak dapat dikuasakan ke pegawai padahal diperusahaan ada jabatan yang sebenarnya bisa melakukan itu? apa seperti itu maksud kuasa disini.
Kalau kuasa tsb dimaksudkan untuk mewakili wp dalam hal-hal tertebtu mis pemeriksaan, pengajuan keberatan/banding maka menurut saya itu sangat bagus.
prastono
 28 Feb 2008
Wah rame juga nih tanggapannya. Saya setuju adanya sertifikasi tapi hanya diwajibkan bagi yang mau membuka kantor konsultan pajak. Sedangkan untuk pegawai tidak perlu dibatasi wewenangnya donk. Masak perusahaan udah mempekerjakan dia sesuai dengan keahliannya tapi tidak boleh mewakili perusahaan hanya karena tidak bersertifikat. Harusnya disamakan dengan profesi akuntan bahwa yang disyaratkan bersertifikat hanya yang membuka kantor Akuntan Publik. Sedang yang jadi internal auditor tidak wajib walaupun ada CIA. Jadi PP tersebut tidak boleh mengatur pegawai yang akan dipakai oleh Wajib Pajak. Jelas PP ini ditunggangi oleh para konsultan yang kebanyakan dulunya pegawai Departemen Keuangan / DJP ( jelas pintar lobi dan banyak koneksinya )
Dimas85
 28 Feb 2008
Saya rasa Mas Ipung salah telah memojokkan suatu Instansi Pendidikan, apakah fair hanya dengan meng-interview beberapa lulusan dari suatu Perguruan Tinggi anda mengambil kesimpulan bahwa semua lulusan Perguruan Tinggi tersebut tidak kompeten.
Tolong anda berfikir dewasa donk,,
antovita
 28 Feb 2008
Dear Pa Darusalam, Jika kita selalu melihat hal negatif maka semua peraturan yang ada akan menjadi negatif bagi kita, tapi jika kita melihat sisi positifnya PMK 22/03/2008 tersebut malahan akan memberikan perlindungan terhadap karyawan WP Badan. Contohnya : Untuk penandatangan SPT tahunan ataupun masa tetap menjadi tanggung jawab Dewan direksi dengan demikian maka si karyawan hanya bertugas menghitung, menyiapkan dan menjelaskan kepada dewan direksi. Sedangkan keputusan2 yang berkaitan dengan tax planning tetap menjadi tanggung jawab dewan direksi. Jadi pada saat terjadi tindak pidana di bidang perpajakan jangan sampai dewan direksi berkata " mana saya tau " atau " khan itu keputusan yang punya kuasa " dan sebagainya. Semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran lebih lanjut dalam memahami peraturan oleh pemerintah Salam,
agil
 27 Feb 2008
Maksudnya Ipung ikut USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) kali...
Sudahlah mas, kalo emang pada pinter kenapa mesti takut ikut USKP sih, itung2 biar anda2 bisa nimbang kelayakan diri. OK, ciao!!
joshua
 27 Feb 2008
saya rasa mas ipung salah mengerti tentang masalah yang dilontarkan pak Darus.
sekarang coba anda pikir. mahasiswa perpajakan telah belajar mengenai perpajakan dalam hitungan tahun, yang nota bene mereka sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk memperoleh ilmu itu. sekarang kalau harus ngambil brevet lagi, itu kan sama saja dengan (maaf) melacurkan diri. karena pada dasarnya brevet itu sama saja dengan kursus. masa orang sudah ngambil kuliah harus ngambil kursus lagi dengan mata pelajaran yang sama. coba deh anda pikir....
anda mewawancarai orang-orang dari Adm Fiskal UI apakah anda mewawancarai semuannya? nggak kan? ya udah. jangan di generalisasikan gitu dong....Ah, payah anda.
Desmile
 27 Feb 2008
Pak Ipung yang terhormat pendapat saya, Anda seharusnya tidak menyebutkan instansi seperti FISIP UI hanya dengan menginterview beberapa orang yang kebetulan tidak menguasai UU KUP kemudian Anda beranggapan bahwa lulusan dari sana semua tidak menguasai UU KUP..!! Kalau bgitu saya juga banyak melihat bapak-bapak konsultan pajak yg bergelar BKP yang dalam prakteknya melenceng. Inikan tidak menyangkut instansi tetapi kembali ke person nya... Thankz
firman85
 26 Feb 2008
untuk jeffry,,
cara berpikir anda salah, klo anda seorang yang berpendidikan pastilah kalimat seperti itu tidak akan pernah terlontar dari mulut s*mp*h anda anda..jika anda berpikir materi yang diberikan dalam pendidikan formal tidaklah penting, masih perlukah ada institusi pendidikan di negeri ini?
jeffry
 26 Feb 2008
terima kasih atas informasinya.
menurut saya materi yang diberikan saat ini di perkuliahan sia-sia saja. karena pada kenyataannya situasi yang terjadi dunia kerja sangat jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan di perkuliahaan.
hendro
 25 Feb 2008
Mas Ipung,

Di Universitas kami memang tidak pernah mendapat pelajaran melobi. Semua yang kami pelajari berdasarkan textbook-textbook yang dapat dipercaya kebenaran sumbernya. BTW, apakah kami-kami ini bisa belajar teknik melobi dari Bapak-bapak?
ipung
 25 Feb 2008
Kalau lulusan Fisip Perpajakan tidak pe de menghadapi ujian brevet ya sudah.
Selamat berjuang melobi DJP dan Menkeu.
Kalau pe de menghadapi brevet ya nggak perlu sewot lah dengan PMK tsb.
Sorry saja, saya sering interview lulusan Fiskal UI dan banyak yang nggak ngerti dasar KUP dan Pajak. Saya nggak pernah tes pasal berapa bunyinya apa. Nggak. Ya, kalau mau diinterview mestinya kalau ditanya syarat keberatan apa syarat banding apa, ya mestinya ngertilah.
Kesimpulannya, gelar sarjana tidak cukup, harus masih diuji.
Dew
 25 Feb 2008
tujuan peraturan tsb kan u/ melindungi wp jgn sampai dikecewakan oleh kuasa yang tidak representatif. saya pikir memilih kuasa seperti memilih pengacara, semua lulusan pt dan punya ijin praktek pengacara....... tapi yang satu mungkin lebih baik dari yang lain. tapi paling tidak bila dia sudah punya ijin pengacara dia punya kemampuan standar u/ menjadi pengacara .... sisanya adalah kecerdasan dan pengalaman dari masing2 orang. Tapi kalo semua pengacara sama2 lulusan sekolah hukum dengan mata kuliah yang diterima hampir 100%sama ... saya ingin tahu apa ada yang punya perbandingan mata kuliah/mata kursus brevet ? ....... bahwa pemerintah menganggap kursus brevet penting untuk kriteria penguasaan perpajakan mungkin ada alasan ttt yang tidak bisa kita kesampingkan.
dikdik07
 25 Feb 2008
Uraian yang telah disampaikan Pak Darussalam dan Pak Danny sudah sedemikian jelas apa adanya.

Pesan yang hendak dapat ditangkap adalah hendaknya jangan membatasi /mengarahkan WP untuk memilih siapa yang menjadi kuasanya menurut kriteria tambahan yang tidak jelas ukurannya, apalagi mengarah kepada suatu profesi tertentu.

Prasyarat bahwa kuasa WP harus "menguasai" ketentuan perpajakan memang sesuatu yang MUTLAK.
Hanya saja, ukuran apa yang dipakai untuk menilai : menguasai dan tidak menguasai?
Cara paling gampang adalah dengan melihat latar belakang pendidikannya.
Adalah PICIK bila memandang mereka yang telah mengikuti pendidikan formal perpajakan bertahun-tahun dianggap "tidak menguasai perpajakan" hanya karena tidak hapal ketentuan.

Sebodoh-bodohnya mereka lulus dari pendidikan formal perpajakan, mereka lebih bisa membedakan PPh dan PPN bukan hanya dari ketentuannya saja dibandingkan dengan mereka yang dianggap lebih "menguasai perpajakan" karena ujian sehari dua hari hanya karena bisa menghitung dan menghapal.
bahtiar
 24 Feb 2008
Pak Ipung yth, akuntan publik dan kuasa wajib pajak dua hal yg berbeda. akuntan publik memberikan opini untuk publik sedangkan kuasa wajib pajak memberikan advice yg sifatnya personal. IAI berfungsi sebagai institusi yg mewakili kepentingan publik makanya anggota harus diatur ketat dan hanya boleh dari sarjana akuntansi saja. sedangkan kuasa wajib pajak dibuka untuk umum sepanjang menguasai pajak. jadi seharusnya bagi mereka yg punya ijazah formal pajak sudah cukup untuk menjadi kuasa wajib pajak, begitu pula bagi non lulusan pajak kalo punya sertikat brevet juga sudah cukup utk menjadi kuasa, demikian pula pensiunan djp. Tapi itu semua hanya persyaratan dasar. untuk meningkatkan kompetensi silahkan masing2 utk mengikuti berbagai pendidikan pajak bisa lewat kursus ato kuliah pajak lagi. Jadi bersaing secara fair, tidak pakai larang2an ato batas2an. Wajib pajak cukup pintar utk memilih kuasanya tanpa perlu dipaksa atau digiring. Peraturan awal kmk 575 dulu juga membolehkan semua jalur utk menjadi kuasa demikian pula PP 80 2007, tetapi kenapa pmk 22 tiba2 membatasi peran universitas, takut bersaing ya..Jadi siapa yang kebakaran jenggot???
hendro
 24 Feb 2008
1. Sepertinya masih banyak yang menganggap wajib pajak, perusahaan atau user adalah orang yang bodoh dalam memilih konsultan pajak dan kuasa wajib pajak.
2. Mas Ipung, apa susahnya sich UU KUP, PPh, dan PPN? Kalau sudah kerja undang-undang pajak bisa dibuka kapan saja dan di mana saja!

ipung
 24 Feb 2008
Kita tidak perlu kebakaran jenggot. Justru PMK itu untuk melindungi User. Seperti juga dengan profesi akuntan, ya lulusan UI akuntansi tidak bisa langsung buka kantor. Harus punya gelar AK dulu melalui pendidikan satu tahun. Terus harus lulus ujian USAP yang lebih sulit daripada brevet. Terbukti tiap tahun hanya lulus sekitar 10 orang.
Kalau saya lulusan Fisip UI Perpajakan, saya akan setuju dengan PMK yang baru. Kenapa? Karena faktanya banyak lulusan UI yang kurang menguasai perpajakan. Banyak yang gagal lulus Brevet meski sudah mengulang berkali-kali. Saya pernah beberapa kali menginterview kandidat staf dari Fisip UI, saya maklum kalau mereka kurang menguasai akuntansi. Tapi kalau berkaitan dengan UU KUP, UU PPh atau UU PPN saja tidak menguasai, gimana mau jadi konsultan?
PEACE !
bahtiar
 23 Feb 2008
apa yang ditulis pak darussalam dan pak danny dan yang diatur dalam PP 80/2007 sebenarnya sudah fair dan adil. memperbolehkan seorang yang menguasai pajak melalui jalur universitas, brevet dan pensiun pajak untuk menjadi kuasa wajib pajak. saya tdk abis pikir kenapa pmk 22 tiba-tiba merusak aturan dalam PP 80 tsb yg membatasi lulusan univesitas baik d3, s1, s2 bahkan s3 hanya boleh jadi kuasa wajib pajak kecil yg beromzet kurang dari 2,4 m setahun. kenapa pmk 22 memberikan monopoli kpd pihak tertentu. lebih konyol lagi pmk tsb membatasi karyawan dari wajib pajak utk dapat mewakili perusahaannya sendiri, dan menggiring perusahaan tsb memakai kuasa dari organisasi profesi tertentu, ini pasti akan menyebabkan biaya tinggi.
joshua
 23 Feb 2008
pearaturan ini memang aneh dan ajaib sekali. bagaimana mungkin orang yang sudah belajar untuk hitungan tahun mengenai perpajakan harus mengulangi lagi pelajaran yang telah diperolehnya dalam lingkungan yang diatur oleh pihak yang memonopoli?
saya dengan tegas menolak peraturan ini.
mau dikemanakan ijazah saya, padahal saya sudah pontang-panting berusaha untuk mendapatkan ijazah ini. ini bukan lagi hanya merupakan pembatasan hak, tetapi yang lebih parah lagi justru melanggar hak azasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak.
kalau boleh saya jadikan contoh tentang fenomena hacker di indonesia.
para hacker yang ada di indonesia yang melakukan kegiatan destruktif pada dasarnya adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang komputer. namun karena mereka tidak memiliki ruang khusus (lapangan pekerjaan) yang memadai bagi mereka, hal ini menjadikan mereka bergerak di bawah tanah untuk melakukan kegiatan yang menurut sebagian besar orang adalah desturuktif. nah, kalo ini terjadi dibidang komputer maka bukan hal yang tidak mungkin ini terjadi di bidang perpajakan. bisa saja orang-orang yang ahli dibidang perpajakan yang protes terhadap peraturan ini karena tidak memiliki lapangan pekerjaan yang memadai bagi mereka melakukan kegiatan destruktif dibidang perpajakan. mereka adalah orang yang ahli dibidang perpajakan, dan tahu betul kelemahan yang ada di peraturan perpajakan di Indonesia. dan kalo mereka membuat suatu sistem skema yang berpotensi menghancurkan sistem perpajakan indonesia bagaimana? siapa yang dirugikan? bukankah masyarakat kebanyakan?
bayangkan apa yang terjadi bagi dunia pajak indonesia?
kalo anda yang membaca tulisan ini dapat membayangkannya, maka anda akan tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas masalah tersebut...
chtaxconsulting
 23 Feb 2008
Menurut saya rekan2 lulusan PT murni Fiskal kalau menjadi kuasa ya boleh saja,yang menjadi persoalan kalau mau buka kantor dan pasang papan nama,tidak ada izin kerja dari Dirjen Pajak,masyarakat WP akan memilih yang lulus murni non USKP atau yang BSKP,monggo aja....gitu aja kok repot.
bahtiar
 22 Feb 2008
PMK 22 MELANGGAR PASAL 31 PP 80 2007. KARENA PMK 22 HANYA UNTUK MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK BUKAN UNTUK MEMBATASI KUASA YANG BUKAN KONSULTAN PAJAK. OLEH KARENA ITU PMK 22 HARUS BATAL DEMI HUKUM!!!!!!!! BEGINILAH JADINYA KALAU PMK SUDAH DITUNGGANGI KEPENTINGAN PIHAK-PIHAK TERTENTU!!!!!
dikdik07
 22 Feb 2008
Seyogyanya, alternatif penyetaraan jalur 2A dapat ditempuh apabila yang bersangkutan mengikuti pendidikan tambahan perpajakan kira-kira 2 semester.
nurdin
 21 Feb 2008
Bapak Darussalam dan Danny Septriadi,

Gimana tanggapan Bapak2 atas terbitnya PMK ini ? kalo boleh tau, sepanjang pengetahuan Anda berdua, adakah upaya yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi terutama yang memiliki jurusan perpajakan/fiskal ?
rdarhanto
 20 Feb 2008
Denger2 PMK 22 akan ditinjau ulang lagi. Tapi jgn terlalu byk berharap akan merubah keadaan Kuasa WP yg bukan konsultan pajak. Peninjauan mungkin karena PMK 22 tersebut juga mengatur Karyawan sebagai Kuasa yg syarat2-nya sama dengan Kuasa bukan konsultan pajak, sehingga cukup merepotkan jika karyawan WP untuk berurusan langsung dalam pemeriksaan untuk memberikan keterangan dan argumen. Di samping itu, cukup merepotkan juga Direksi karena ruang gerak karyawan sebagai Kuasa menjadi terbatas, sehingga Direksi harus terjun langsung utk urusan dengan aparat atau menandatangani dokumen2 perpajakan, terutama faktur pajak
IPIW
 20 Feb 2008
koq bisa ya jadi kuasa WP aja banyak ketentuannya. padahal kalo emang bisa bertanggung jawab ama kerjaanya PAJAK n why not????
yang penting pengetahuan dan wawasan kita kan tidak dibatasi hanya dengan selembar kertas ijazah saja.
anggorosugiarto
 20 Feb 2008
PMK 22 = hilangnya hati nurani bangsa yang menutup hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dikarenakan pembatasan terhadap scope pekerjaan yang tidak berdasar sama sekali, pembatasan ini merupakan tindakan yg sangat otoritarian yg di sponsori oleh golongan tertentu yg tidak siap menghadapi persaingan di era pasar global
Nurdin
 20 Feb 2008
SEPERTINYA PENGARUH IKPI MEMANG LUAR BIASA, HINGGA PIHAK UNIVERSITAS YANG MEMILIKI JURUSAN PERPAJAKAN DIBUAT SEPERTI TIDAK BERDAYA BAHKAN TIDAK BERNYAWA. TULISAN & TANGGAPAN2 DI FORUM ORTAX INI, MUNGKIN HANYA AKAN MENJADI BAHAN TERTAWAAN BAGI MEREKA YANG TELAH BERHASIL HINGGA MEMBUAT PMK INI TERBIT.
Desmile
 20 Feb 2008
Saya juga merasa sangat kecewa dengan terbitnya PMK 22,inilah Indonesia semua hal-hal yang aneh ada disini..hak seseorang dibatasi..Indonesia tidak akan pernah maju jika UU & Peraturan-peraturannya ada unsur kepentingan pihak-pihak tertentu yg punya kuasa..!
lim
 19 Feb 2008
Terus terang saya sangat kecewa dengan PMK 22, kita lulusan sekolah Pajak negeri cuma boleh jadi kuasa wp OP atau Badan KECIL, dan kalau kita jadi karyawan di kantor konsultan, kita cuma bisa ngirim data (pasal 7)
LUCU...!!!!
ruditrg
 19 Feb 2008
Tetapi dengan keluarnya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.03/2008 maka seorang yg bukan konsultan pajak hanya bisa menjadi kuasa dari "WP-WP Kecil". Apakah ketentuan tersebut adil dan apakah tidak merepotkan WP. Sptnya PMK ini merupakan "pesanan" dari Para Konsultan Pajak.
fiskus
 18 Feb 2008
ikut sumbang saran....
permasalahannya kan sekarang :
1. apa bener lulusan universitas itu berkualitas???
2. masa sih yg kuliah bertahun2 mesti dibandingin sm yg kursus beberapa bulan aja???
3. emang yakin semua pensiunan pegawai pajak ngerti peraturan???

kenapa nga semua jalur disertifikasi???daripada nga ada yg yakin akan kemampuan satu sama lain....disini pihak2 yg berkepentingan (DJP,IKPI,Universitas) memformulasikan materi2 yg akan diujikan...biar lebih fair juga....
Terima kasih
wendah
 18 Feb 2008
setuju untuk bapak nurdin. saya pun sebagai mahasiswa s1 fiskal sudah merasa kebakaran jenggot dari sekarang. bagaimana tidak? ini kaitannya dengan masa depan saya dan teman-teman lainnya. saya juga mengharapkan reaksi dari universitas mengenai polemik ini.saya jadi merasa tidak dihargai sebagai mahasiswa s1 fiskal. kalau bisa menempuh salah satu jalur, mengapa harus menempuh jalur "ganda"?? ayo dong, teman2 fiskal/pajak!! kita unjuk gigi!!perjuangkan nasib kita...,siapa lagi yang akan peduli dengan jurusan kita, kalau bukan kita sendiri!! terima kasih.
nurdin
 18 Feb 2008
Waduh, kabar buruk ini membuat seluruh alumni perpajakan kebakaran jenggot. bagaimana tidak baru beberapa hari yang lalu ketika mereka membaca tulisan di forum ini mereka seperti mendapat sebuah hadiah yang tak ternilai berupa kebanggaan sebagai alumni perpajakan. Saya pun termasuk salah satunya. OK.., jika tidak ada reaksi dari pihak Universitas untuk memperjuangkan, bagaimana lagi ..., terpaksa kita harus ikut USKP agar dapat disejajarkan.
wendah
 18 Feb 2008
saya setuju dengan pendapat pak rdarhanto dengan maksud "pembelengguan"nya. bagaimana tidak? mahasiswa lulusan fiskal secara tidak langsung dihalangi langkahnya untuk menjai kuasa wajib pajak, padahal kita sudah melewati jenjang pendidikan formal,kita pun sudah belajar mengenai perpejakan toh?? terima kasih banyak untuk pak darus dan pak danny, bapak mengusahakan masa depan dan keberlangsungan lulusan fiskal/ pajak... untuk pendapat pak ramusten yang mengatakan bahwa :"Banyak karyawan saya lulusan D3 dan S1 administrasi fiskal UI, bahkan memiliki IP di atas 3, namun mohon maaf kapabilitas mereka belum cukup untuk menjadi kuasa WP. mohon bapak jangan menjadikannya sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas lulusan tersebut. Tidak selamanya lulusan fiskal/pajak tidak memiliki kapabilitas, semua tergantung pada individu lulusan tersebut. mungkin "kebetulan" bapak bertemu dengan lulusan yang seperti itu. kasihan mereka2 yang lulus dengan ip baik dan berkemampuan baik, namun akhirnya dipandang sebelah mata karena "lulusan" yang bapak maksud. karena nilai setitik, rusak susu sebelanga.. semua tergantung pada INDIVIDUnya. terima kasih... maaf jika saran sya tidak berkenan, mohon dipertimbangkan.
rdarhanto
 18 Feb 2008
Saya ralat menjadi "pembelengguan terbatas". Kan kuasa selain konsultan pajak hanya boleh memberikan jasa kpd WPOP yang tidak menjalankan usaha, atau WPOP yang menjalankan usaha tapi peredaran usahanya tidak lebih dari 1,8M, atau WP Badan yang peredaran usahanya tidak lebih dari 2,4M setahun. Btw
rizky
 18 Feb 2008
Saya tidak melihat adanya statement dalam PMK ini yang menurut Pak rdarhanto adalah "pembelengguan". Mungkin Pak rdarhanto dapat menunjukan Pasal dan kalimat yang menurut Bapak adalah "pembelengguan" ?
rdarhanto
 18 Feb 2008
Lulusan adm fiskal akan terhambat alias dibatasi menjadi kuasa WP dengan adanya PMK 22 tahun 2008. Lagi2 pembelengguan.
Rezki lulusan adm. fiskal bukan konsultan pajak bekerja di Deloitte Tax Solutions. Jadi lucu status gw
dhanimaksi
 16 Feb 2008
Dari sisi DJP mungkin yang akan dipertahankan adalah suatu tingkat keprofesionalan mengenai kuasa wajib pajak. Dengan mengadakan penyeleksian, DJP hanya mengakui dengan nyata-nyata bahwa para lulusan perguruan tinggi jurusan pajak belum dapat diandalkan kemampuannya, mungkin hanya beberapa orang yang konsisten dan mempunyai dedikasi tinggi saja yang dapat diandalkan kemampuannya. Hal ini "agak" dapat dimaklumi karena terjadi paranoid terhadap penyelewengan pajak yang jumlahnya naudzubillah yang dilakukan oleh para wajib pajak melalui kuasanya... Mengenai pemecahan masalahnya mungkin yang dapat saya usulkan bahwa DJP bekerja sama dengan Ditjen Dikti agar memperbaiki silabus yang ada di perguruan tinggi di Indonesisa. Jangankan di tingkat S-1, di tingkat Master saja silabusnya ga bener, betul ga Pak? Namun jangan menyamakan antara lulusan jurusan pajak dengan lulusan non pajak. Jadi, musti ada perlakuan yang lebih istimewa bagi lulusan perguruan tinggi jurusan pajak. Secara mereka sudah belajar lebih dibandingkan dengan yang lain. Kita analogikan saja dengan lulusan akuntansi yang sudah bisa melakukan pembukuan secara benar. Bagi lulusan pajak pun seharusnya sudah dapat melakukan perhitungan pajak secara benar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gerak yang sinergi antara perguruan tinggi di Indonesia dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah cenderung seperti mendiskreditkan kelayakan pembelajaran di Indonesia sendiri. Lha wong pemerintahnya aja ga kompak, kapan benernya nih Indonesia?
afy2000
 15 Feb 2008
saya senang sekali dengan pembahasan mengenai hal ini, saya juga juga tidak sependapat dengan KMK 97, karena merugikan termasuk bagi saya dan rekan2 lain lulusan pt perpajakan, ditambah saya juga mengikuti brevet non ditjen pajak yang notabene tidak akan di akui sertifikatnya..yang ditakutkan dengan KMK ini adalah semua orang bisa menjadi konsultan pajak dengan instan, cukup blajar seminggu dan mengikuti USKP supaya lulus padahal itu saja belum cukup untuk menjadi kuasa pajak..kita yang lulusan pt perpajakan saja butuh bertahun2 untuk menguasai perpajakan dan itu belum tentu kita sudah bisa mahir dalam perpajakan, bagaimana dengan yang hanya mempelajari dengan cara express. karena sebetulnya dengan mengikuti USKP atau apapun namanya yang sederajat belum tentu dia bisa menjadi kuasa pajak, dan sepertinya ditjen hanya percaya dengan hal ini. agak ironi bila membayangkan, kita yang mungkin lebih tahu soal perpajakan tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan kemampuan kita di dunia kerja. untuk itu memang seharusnya IKPI harus memperjuangkan para lulusan pt perpajakan agar title kita bukan hanya sebagai pajangan saja nantinya..Trims..
argi
 15 Feb 2008
Bp. Darussalam yang terhormat, isu yang Bp posting menuai banyak tanggapan positif dan negatif. Tetapi kalau menurut saya, memang harus dibuat suatu wadah yang dilandasi dengan peraturan dan etika yang jelas. sehingga semua pihak dapat berada dalam posisinya masing-masing dan tetap dalam jalur professionalitas. Dan juga untuk IKPI agar lebih melihat para peserta ujian yang memang benar2 qualified untuk diuji agar dapat memiliki Sertifikat Brevet Negara.
wahyu
 15 Feb 2008
kalau saya setuju sekali jika lulusan pt jurusan perpajakan berhak menjadi kuasa pajak, jadi gak sia-sia kuliah di jurusan perpajakan.
ada yg dari DIII perpajakan FE-UNRI Riau gak?
djoko
 14 Feb 2008
Pada dasarnya Saya sangat setuju, tinggal bagaimana mengusulkan membuat aturan pelaksanaannya. Kalo dengan UU tentu membutuhkan waktu yang lama karena perlu persetujuan dari DPR. Paling tidak aturan2 dibawah UU yang lebih mudah implementasinya...
Dan semua dapat menjadi kuasa wp asal memiliki kompetensi dibidangnya, so pendidikan formal masih sangat diperlukan untuk mengukur kompetensi seseorang
rizky
 14 Feb 2008
Pa Darusallam dan Rekan-Rekan Yang Terhormat,

Saya rasa ini akan jadi perdebatan yang tiada akhir, kita serahkan saja kepada masing-masing lembaga yang berwenang. Apakah IKPI akan mengambil sikap atau tidak. Apapun hasilnya nanti saya dan saya harap juga yang lain dapat menerimanya dengan lapang dada.
dwikoraharjo
 14 Feb 2008
Pak Daruss terimakasih banyak atas tulisan Bapak, memang pendapat Bapak seperti di Tabel 4 sangat masuk akal dan perlu diperjuangkan ke Dirjen Pajak. Setidak-tidaknya IKPI juga harus membuka mata dan hati dengan jernih bahwa lulusan perpajakan dari jalur formal juga layak menjadi kuasa WP, mungkin dengan pertambahan persyaratan telah mempunyai jam terbang di bidang perpajakan sekian lama, sehingga memang tidak mungkin fresh graduate langsung menjadi kuasa WP. Sehingga IKPI juga bisa menerima anggota bukan hanya dari lulusan USKP tapi juga dari lulusan formal perpajakan. Tks.
ruddy
 14 Feb 2008
terimakasih pak darussalam dan pak danny atas pencerahannya, apa yg bpk tulis betul
darussalam
 13 Feb 2008
Diluar dugaan kami berdua, sebagai penulis hot issue ini, tulisan kami mendapatkan banyak tanggapan baik yang pro maupun kontra. Menyimak dan mempelajari semua tanggapan yang masuk, izinkanlah kami memberikan klarifikasi sebagai berikut:
Pertama, terimakasih sebesar-besarnya atas tanggapan yang masuk baik yang pro maupun kontra. Kedua, Menegaskan kembali bahwa kesimpulan yang kami ambil berasal dari pemikiran sebagai berikut:
o Undang-undang KUP menyatakan bahwa kewajiban dan hak perpajakan Wajib Pajak dapat dijalankan oleh seorang kuasa.
o Dengan demikian, hubungan antara Wajib Pajak dan Kuasa-nya adalah hubungan personal (tax consultant stands behind the person). Harap dibedakan antara tax consultant dengan akuntan publik karena akuntan publik itu jasanya memberikan opini yang ditujukan kepada publik (public accountant stands behind the public), sedangkan konsultan pajak itu memberikan jasa ke individu (Wajib Pajak). Dengan demikian, kita harus hati-hati dalam memperbandingkan persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dan menjadi akuntan publik karena lingkungannya berbeda!
o Terkait dengan kuasa Wajib Pajak, Siapa yang boleh menjadi kuasa Wajib Pajak? Adalah seseorang yang menguasai ketentuan perpajakan.
o Pertanyaan selanjutnya, siapa yang dianggap menguasai ketentuan perpajakan?
o Jawaban paling sederhana tentunya mereka yang telah belajar perpajakan.
o Bagaimana membuktikan seseorang telah belajar perpajakan? Mestinya mereka yang (i) punya ijazah formal di bidang perpajakan, dan (ii) mereka yang tidak punya ijazah formal tetapi mempelajari perpajakan dengan bukti sertifikat konsultan pajak.
o Dengan demikian, ijazah formal dibidang pajak dan sertifikat pajak adalah hanya persyaratan dasar untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak. Jadi, mohon dibedakan antara syarat dasar kuasa Wajib Pajak dan kompentensi kuasa Wajib Pajak.
o Apakah cukup hanya dengan persyaratan dasar tersebut? Tentunya tidak cukup! Seorang kuasa perlu untuk mengembangkan diri lagi dengan cara mengikuti berbagai kursus pajak atau melanjutkan studi perpajakan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pengembangan diri ini sifatnya sebagai nilai tambah bagi kuasa agar mereka lebih qualified dan kompeten untuk dapat bersaing di pasar.
o Perlukah suatu asosiasi profesi kuasa Wajib Pajak diatur seperti misalnya asosiasi yang mengatur para akuntan publik? Tentunya tidak mungkin, karena lingkungan dan sifat dari jasa yang diberikan adalah berbeda. Konsultan pajak memberikan jasa ke individu Wajib Pajak, sedangkan akuntan publik memberikan jasa untuk kepentingan publik. Jadi, sudah sewajarnya dalam profesi akuntan publik ada persyaratan ketat, sanksi dan berbagai pelatihan yang sifatnya wajib karena opini yang akan diberikan oleh anggota asosiasi mereka adalah untuk kepentingan publik. Dengan demikian, untuk membangun profesi kuasa Wajib Pajak tidak dapat membandingkan secara langsung dengan profesi akuntan publik.
o Jadi, bagaimana seharusnya profesi kuasa Wajib Pajak dijalankan? Inilah pertanyaan yang seharusnya kita pikirkan bersama-sama dengan hati jernih, kepala dingin, dengan itikat baik untuk bersama-sama mengembangkan profesi kuasa Wajib Pajak yang dapat dibanggakan, memayungi, dan mengakomodasi semua kuasa Wajib Pajak. Apalagi sebentar berlaku kawasan perdagangan bebas yang memungkinkan konsultan pajak asing masuk Indonesia, tentu dituntut suatu asosiasi profesi kuasa Wajib Pajak yang solid dan dapat mengembangkan kompetensi semua komponen kuasa Wajib Pajak.
Akhir kata, kami mohon maaf setulus-tulusnya kalau tulisan kami ini tidak berkenan. Tidak ada maksud apa-apa dari tulisan ini selain untuk sebuah ide kecil ikut urun rembug dalam membangun sistem perpajakan Indonesia. Kami tidak memihak siapa-siapa, sikap ini bisa dibuktikan dalam 2 Buku dan 37 artikel yang pernah kami terbitkan, dan juga bisa ditanyakan ke mahasiswa kami yang ada di S2 Pajak UI, MAKSI FEUI, MAKSI UNPAD, PPAk FEUI, S1 Reguler Pajak UI, S1 Ekstensi Pajak UI, D3 Pajak UI, PPAk UNTAR, dan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Salam hormat.
Darussalam dan Danny Septriadi.
Desmile
 13 Feb 2008
Saya tidak terlalu appreciate dengan ada nya PP ini karena yang namanya peraturan di bawah UU sifatnya adalah sementara, saya sangat mendukung Bp. Darusallam yang sangat tidak setuju kalau lulusan universitas tidak berhak menjadi kuasa WP, kita sebagai lulusan dari universitas jurusan pajak harus memperjuangkan dalam UU supaya sebenarnya yang berhak menjadi kuasa WP adalah yang pertama dari lulusan universitas bukan dari brevet lulusan IKPI dimana-mana brevet adalah sebagai jalur alternatif agar yang boleh menjadi kuasa WP bukan hanya monopoli dari lulusan universitas di bidang perpajakan. Bayangkan saja jika master-master perpajakan kita yang berasal dari lulusan luar negeri atau Prof di bidang pajak tidak bisa menjadi kuasa WP hanya karena tidak ikut brevet IKPI. Apakah standar IKPI lebih baik dari kurikulum pendidikan di Universitas, dari segi waktu belajar saja dapat dilihat untuk d3 normalnya 3 tahun dan ekstensi (s1) 2 tahun. Saya rasa inilah yang seringkali terjadi di Indonesia masalah birokrasi yang pastinya akan memakan cost dan waktu lebih banyak. Biarlah pasar yang menilai dan memilih kuasa WP dari lulusan universitas di bidang pajak atau dari jalur brevet. THX
ferry07
 12 Feb 2008
tentunya ini kabar baik untuk para lulusan D3 perpajakan tetapi perlu diingat bahwa perusahaan tidak akan semudah itu menunjuk kuasanya pastinya perusahaan akan menunjuk kuasanya yang sudah berpengalaman..Tapi dengan adanya peraturan tersebut dapat menjadi pemicu bagi para lulusan perpajakan (terutama yang fresh graduate) untuk belajar lebih banyak agar bisa menjadi kuasa karena apa yang dipelajari waktu kuliah akan beda dengan apa yang terjadi di lapangan
Fazli
 12 Feb 2008
Bagaimana dengan kuasa wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan bangunan yang biasanya berhubungan dengan Kepala Dusun atau kadus atau notaris..apakah ketentuan yang di atas berlaku! kalau berlaku bagaimana implikasinya karena Subjek Pajak PBB beragam dan banyak ?
rdarhanto
 12 Feb 2008
Bapak2 kalau kita mikirnya lulusan akademis adm fiskal artinya fresh graduate ya jelas saja masih belum qualified sebagai Kuasa. Makanya saya lebih concern ke jam terbang alias pengalaman kerja. Terus, di kantor saya ada loh fresh graduate ikut USKP eh lulus langsung brevet A, jadi tolong kasih tau saya dong Pak, apakah orang ini qualified sebagai Kuasa? (Sumpah true story ini Pak)
rizky
 12 Feb 2008
saya sangat setuju dengan pendapat Pa ramusten, ilmu yang diperoleh dari pendidikan akademis tidaklah cukup dan memadai sebagai bekal dalam menjalankan kuasa Wajib Pajak. Harus ada ujian bahkan jika perlu pendidikan profesi selama beberapa bulan. Dengan demikian Predikat Sebagai Konsultan Pajak atau Kuasa Wajib Pajak tidak serta merta mudah diperoleh oleh siapapun juga. Meneruskan ke S2 Perpajakan saya rasa bukanlah hal yang sulit asalkan kita memiliki uang, dengan demikian menjadi kuasa wajib pajak sangatlah mudah. Ujian Profesi Mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas dari para Kuasa Wajib Pajak.
ramusten
 12 Feb 2008
Mas Adripermata, IKHLAS yang dimaksud adalah bahwa adanya kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh dari pendidikan akademis tidaklah cukup dan memadai sebagai bekal dalam menjalankan kuasa Wajib Pajak. Seorang sarjana calon pegawai DJP saja, sebelum bertugas harus menjalani pendidikan dan latihan di bidang perpajakan antara 3-6 bulan, dan secara kontinue harus mengikuti diklat lanjutan (Pak Darus mestinya memahami hal ini sebagai sesama dosen UI dan mantan karyawan DJP). Tentu sangat wajar bilamana seorang kuasa wajib pajak selayaknya mengikuti pendidikan lanjutan di bidang profesi karena apa yang akan dilakukan dalam praktik di lapangan banyak yang tidak dapat anda temukan di bangku kuliah. Sebagai contoh, coba anda lihat profesi akuntan publik, seorang sarjana akuntansi harus mengikuti PPAK terlebih dahulu baru kemudian dapat mengikuti USAP. Hal ini dilakukan agar profesi itu diharapkan dapat dijaga kualitasnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
rdarhanto
 12 Feb 2008
Kalau masalahnya adalah payung. Mohon IKPI menerima lulusan adm fiskal untuk menjadi anggotanya, sehingga lulusan adm fiskal tetap bisa menjadi Kuasa dan punya kode etik. Win Win solution kan? Kalau perlu disaring utk menjaga kualitas, ya disaringlah lulusan adm fiskal yang mempunyai jam terbang praktek di bidang perpajakan cukup banyak. Atau kalau perlu ada ujian lagi, ya silahkan. Tapi mohon dikenakan hanya biaya admin saja, tanpa biaya ujian yang cukup mahal, eh bukan cukup mahal deh, tapi Muahalll.
adripermata
 12 Feb 2008
kualitas atau tidaknya seorang kuasa wajib pajak ditentukan oleh pribadi masing2, tergantung bagaimana dia mengembangkan pengetahuan perpajakannya. Artinya, tidak ada yang bisa jamin kalau dia sudah lulus dari universitas jurusan pajak maka dia otomatis mempunyai kualitas yang mumpuni di bidang pajak. Demikian juga TIDAK ADA JAMINAN kalau dia lulus brevet pajak juga mumpuni sebagai kuasa wajib pajak. Yang jelas, pintu sebagai kuasa wajib pajak harus dibuka baik bagi lulusan formal pajak maupun brevet pajak secara adil dan fair, TIDAK ADA DIKRIMINASI. Tugas asosiasi profesi pajak adalah menampung keduanya secara adil. tidak ada saling menjelekan dan diskriminatif. Kalau selama ini, untuk menjadi kuasa wajib pajak hanya lewat satu jalur saja yaitu lewat sertikasi konsultan pajak, maka para lulusan di bidang perpajakan dari manapun PASTI suka atau tidak suka, iklas atai tidak iklas, tidak punya pilihan lain ya TERPAKSA harus ikut brevet. Jadi, terlalu DINI dan SOMBONG buat Pak Ramusten langsung menyimpulkan seseorang lulusan pajak ikut brevet atas dasar asumsi IKHLAS, dan terlalu gegabah untuk menggeneralisasi bahwa lulusan fiskal tidak mampu sebagai kuasa wajib pajak, salam
ramusten
 12 Feb 2008
Menurut pendapat saya, Pasal 28 (2) dan (3) PP No. 80 tahun 2007 sama sekali tidak memberikan penghargaan yang memadai atas profesi konsultan pajak. Adalah tidak tepat jika menyamakan pendidikan profesi (dalam hal ini USKP) dengan pendidikan akademis. Jika pemikiran seperti ini yang menjadi dasar, maka tentu tidak diperlukan adanya ujian sertifikasi akuntan publik, pendidikan notaris, dan pendidikan profesi lainnya. Seluruh lulusan akuntansi langsung dapat berpraktik sebagai akuntan publik, seluruh lulusan sarjana hukum dapat pula berpraktik sebagai notaris, pengacara, dan sebagainya. Arogansi seseorang sebagai lulusan administrasi fiskal bahkan master di bidang international tax sekalipun semestinya tidak lantas mendegradasi pentingnya pendidikan profesi seperti USKP untuk dapat berprofesi sebagai konsultan pajak/kuasa WP. Yang dibutuhkan seharusnya pembenahan terhadap penyelenggaraan USKP, standarisasi profesi, dan wadah organisasi yang kuat yang tidak dikooptasi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Adalah tidak adil jika seseorang yang berprofesi sebagai konsultan pajak dibebani kewajiban untuk memberikan laporan rutin atas wajib pajak yang menjadi kliennya, bahkan Dirjen Pajak telah mewacanakan untuk dapat melakukan audit atas pekerjaan yang dilakukan konsultan pajak, namun disisi lain seseorang yang hanya lulusan administrasi fiskal atau setara dapat menjadi kuasa WP tanpa dimintakan pertanggungjawaban yang memadai atas pekerjaan yang dilakukannya. Meskipun saya adalah mantan karyawan DJP, akuntan, serta master di bidang akuntansi dan pajak internasional lulusan Jepang, penghargaan terhadap profesi konsultan pajak mendorong saya untuk mengikuti USKP dan berhasil meraih sertifikat C. Banyak karyawan saya lulusan D3 dan S1 administrasi fiskal UI, bahkan memiliki IP di atas 3, namun mohon maaf kapabilitas mereka belum cukup untuk menjadi kuasa WP.
Sebagai bahan pertimbangan anda, beberapa rekan yang sudah menduduki jabatan partner di EY, PB & Co, dan lulusan international tax juga dari sejumlah negara tetap dengan ikhlas menjalani pendidikan profesi untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak. Salam hangat, Ramusten.
nurdin
 11 Feb 2008
Saya agak keberatan dengan kata Warning-nya Mas Rizky, Apakah Anda tahu bahwa statement Anda tersebut seperti mencoba untuk menutup Pintu Rezeki temen2 kita yang lulusan perpajakan. Mungkin Pak Darusallam dan Pak Danny ada komentar buat temen kita yang satu ini ? Dengan demikian semoga temen kita yang satu ini mendapat pencerahan..
nurdin
 11 Feb 2008
Kayanya Hot issue-nya jadi bener-bener Hot nih.., Jadi menurut Mas rizky intinya untuk menjadi kuasa harus ikut ujian dulu ya Mas ? BTW sebenernya mahasiswa perpajakan itu sudah kenyang dengan ujian loh mas, pernah ngerasain jadi mahasiswa kan ? ada Mid, ada Final belum lagi kalo dosen ngadain Kuis. Jadi porsi belajarnya sepertinya lebih banyak mereka yang kuliah dengan mereka yang hanya ikut brevet pajak. Udahlah Mas tidak perlu ikut ujian lagi kan sudah jelas Perguruan tingginya harus terakreditasi A, masa masih ngga percaya sih sama DepDikNas.
rizky
 11 Feb 2008
Maaf jika saya menyinggung banyak pihak tapi pendapat saya ini adalah murni pendapat pribadi. Bukan bermaksud untuk membela pihak manapun , hanya mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bukan bermaksud pula arogan dan merasa diri saya ber-qualified, saya hanya ingin kita secara bersama-sama melihat kondisi di luar sana. Jasa profesi apapun haruslah memiliki payung agar ada rambu2 yang jelas, ada standar etika entah apapun namanya, bisa Asosiasi Kuasa Wajib Pajak Indonesia atau apapun itu (tidak harus IKPI). jika saya boleh membuat suatu perumpamaan saya akan melihat pada legenda dunia persilatan di daratan cina terutama pada perguruan shaolin. Siapapun yang mau turun gunung maka ia harus diuji ilmu kungfunya agar kelak ia dapat melindungi dirinya sendiri. Begitupun dengan payung yang saya maksud, sebelum seseorang lulus uji untuk menjadi kuasa wajib pajak maka ia harus terus berusaha menggali ilmu perpajakan sampai ia lulus. Dengan demian terciptalah suatu standar. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada teman2 ORTax yang merasa tersinggung dengan pendapat pribadi saya.
hendro
 11 Feb 2008
Komentar dari saya lulusan S2 Fisip Pajak UI:

1. Para petinggi universitas dan dosen-dosen D3-S2 Pajak, mohon memberikan komentar dari Rizky yang memberikan pendapat bahwa "...mereka tidak akan tersaring sehingga asal mereka lulus..."
2. Untuk Rizky, kalau anda memang sangat qualified, kenapa anda harus takut dengan diterbitkannya peraturan ini?



rizky
 11 Feb 2008
Sebaiknya IKPI mengambil sikap atas keluarnya PP ini, jika tidak maka "Kuasa WP" akan mengalami inflasi. Bayangkan saja jumlah lulusan dari berbagai perguruan tinggi, dari D3 s/d S2 setiap tahunnya. Mereka tidak akan tersaring sehingga asal mereka lulus maka mereka dapat menjadi kuasa WP. Warning buat mereka yang menggunakan jasa kuasa ini (Perusahaan2), berhati-hatilah karena keselamatan dan kelangsungan Bisnis Anda taruhannya. Saya sarankan kepada IKPI untuk mengambil sikap, ini untuk kepentingan bersama.
anggorosugiarto
 11 Feb 2008
mas dwiko yang dimaksudkan dalam tulisan ini yang disetarakan itu bukan lulusan universitasnya tetapi lulusan brevetnya jadi tiket VIPnya milik lulusan universitas!!!!!!!!!
anggorosugiarto
 11 Feb 2008
kalo Universitas memang sulit untuk lulus, belum lagi mempertahankan skripsi atau tesis, kalo USKP banyak saya liat bukunya co: USKP review dan saya lihat lebih mudah , cuma ironisnya malah banyak gak lulus , hihihihihiii..semakin dicoba semakin gak lulus ..lucu ya..kayak bikin SIM
dwikoraharjo
 11 Feb 2008
Saya dukung usulan mas Jhon, sebaiknya Dirjen Pajak bisa mempertimbangkan lulusan S2 Perpajakan otomatis bisa mendapatkan brevet nasional dari Dirjen Pajak (minimal brevet B) tanpa harus mengikuti USKP. S2 Perpajakan saya kira tidak kalah dengan pensiunan pegawai Dirjen Pajak yang otomatis mendapat brevet nasional.
jhon
 11 Feb 2008
Jika saya ambil S2 Perpajakan apakah setelah lulus saya bisa langsung menjadi kuasa WP ? Perlu diketahui S1 saya adalah Akuntansi. Kalo memang bisa saya ngga perlu lagi ikut ujian di IKPI, susah Pa'.
adripermata
 11 Feb 2008
Masalah asosiasi mana yang berperan sebagai "payung" kuasa wajib pajak bukan merupakan masalah. Masalah utama yaitu siapapun boleh menjadi kuasa wajib pajak sepanjang menguasai ketentuan perpajakan. kuasa wajib pajak tersebut bisa saja berasal dari jalur pendidikan formal maupun brevet. Intinya jangan ada MONOPOLI
ferrynorisk
 11 Feb 2008
catatan untuk rekan2 alumni IKPI:
1. Hadirnya jalur universitas untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak tidak akan mengeliminasi jalur alternatif IKPI
2. Mal Praktik dalam dunia Profesi terjadi akibat dari "person" bukan ada atau tidaknya suatu Institusi, jadi tidak tepat jika IKPI sebagai Payung dapat menjamin hilangnya Mal Praktik, Universitas pun juga demikian, jadi perspektif kelembagaan dalam mencegah Mal Praktik tidak relevan krn yang melakukan adalah "person"
3. Sikapi Perbedaan wacana dengan baik dan terus menimba pengetahuan , karena dalam profesi yang di jual adalah Ilmu , semakin banyak belajar semakin matang dalam cara berfikir, jangan puas hanya dengan sebuah lisensi, bukankah belajar itu harus kita lakukan hingga akhir hayat kita???
Desmile
 11 Feb 2008
Saya sependapat dengan rekan-rekan yang mengatakan kalau lulusan perguruan tinggi layak sebagai kuasa WP karena para lulusan perguruan tinggi jurusan pajak telah mempelajari tentang konsep-konsep pajak dan mereka memiliki pengetahuan pajak yang cukup untuk mempraktekkan konsep-konsep perpajakan yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan dalam praktek di dunia nyata. Seiring dengan pengalaman rekan-rekan selama bekerja di perusahaan dan update peraturan perpajakan yang berlaku semakin menambah kemampuan untuk menjadi kuasa WP. Saya setuju dengan mas ferry tinggal pasar yang akan memilih dan menilai kemampuan kita..
Olive
 11 Feb 2008
Contohlah Ikatan Akuntan Indonesia, Lembaga ini merupakan payung dari para akuntan. Mereka memiliki standar etika. Begitupun seharusnya dengan Konsultan Pajak kita yg NB adalah kuasa dari WP, yang dipercaya untuk membantu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika lulusan universitas bisa jadi kuasa dan berperan seperti konsultan pajak, kita tdk dapat membuat sebuah parameter, semuanya bablas. Bagaimana jika terjadi Mal Praktek Konsultan Pajak ? Saya sependapat dengan Mas rizky, ini profesi, sudah seharusnya memiliki naungan dan di sentralisasi oleh suatu lembaga agar tercipta standarisasi dan kode etik.
ferrynorisk
 11 Feb 2008
mas rizky yang lulusan IKPI mungkin sudah BKP sekarang, kalau bicara sia-sia lebih sia-sia mana ijazah universitas yang didapatkan bertahun-tahun ketimbang sertifikasi mas yang mas dapat lebih cepat dari ijazah formal, tiap hari kuliah, belum ujiannya, belum skripsinya dan belum ongkosnya...so mari legowo menerima pembukaan jalur lewat universitas , yang sudah melalui IKPI juga tidak salah tinggal pasar yang akan menilai dan menetukan kualitas kita....
okysigit
 11 Feb 2008
saya rasa benar kata rekan ferry yang mengatakan Lulusan Perguruan Tinggi Jurusan Pajak layak menjadi Kuasa WP, ini tentu membuka wacana kita dimana jalur menjadi kuasa WP tidak lagi hanya atau harus melalui IKPI sebab jika anda seorang yg mempunyai ijazah D.III S.1 atau S -2 pajak ya...lucu donk mesti ke IKPI lagi , Universitas hanyalah jalan dan IKPI pun juga jalan alternatif so let's play the role fair..kalau anda bilang tidak yakin dengan kapasitas lulusan Pajak Universitas tentu saya juga tidak pula yakin dengan lulusan brevet IKPI...!!!
lim
 11 Feb 2008
Pa Darus,

terimakasih pak, akhirnya kuliah kita jadi tidak sia-sia
nurdin
 11 Feb 2008
ini kan sebenernya cuma masalah "kuasa wajib pajak" aja kan.., toh lulusan perpajakan juga ngga bisa bikin konsultan sendiri dan ngga mungkin BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak) seperti yg dibuat oleh IKPI. Ya kalo cuma jadi kuasa ngga apa2 toh Mas rizky..
mashilaf
 11 Feb 2008
kedua jalur tersebut sama2 pantas dan layak. Mungkin nggak perlu pake prioritas 1 atau 2. Yg mesti dipertanyakan adalah siapa yg bisa mewadahi atau mengorganisir atau mengatur kuasa wajib pajak jalur 1?
dwikoraharjo
 11 Feb 2008
Saya rasa sangat tepat apabila kuasa bukan monopoli dari IKPI, karena lulusan dari program formal perpajakan juga pengetahuan pajaknya saya kira cukup bagus. Usul saya supaya diberi batasan bahwa dari unsur formal minimal S1 Perpajakan (Akreditasi A) dan S2 Administrasi/Akuntansi Perpajakan (Akreditasi minimal B).
rizky
 11 Feb 2008
Satu hal lagi, saya berpendapat ini bukanlah monopoli IKPI tapi memang sudah seharusnya ada lembaga yang menjadi payung dan membuat suatu standar.
rizky
 11 Feb 2008
Wah ngga adil juga buat kita2 yang udah ikut sertifikasi dari IKPI, kalo gitu ngga ada standar donk buat jadi kuasa. Saya yakin ngga semua lulusan dari perpajakan yang ngerti masalah perpajakan. Sudah seharusnya IKPI memeggang peranan untuk membuat suatu standarisasi. Saya secara pribadi tidak setuju dengan keluarnya aturan ini.
bernardhardi
 9 Feb 2008
setuju dengan pendapatnya mr ferrynorisk, masa yang udah punya ijazah D3,S1 atau S2 pajak gak bisa jadi kuasa wp, kan ga lucu..Emang sering aneh nih aturan pajak kita
adripermata
 9 Feb 2008
Memang sudah seharusnya dan sepantasnya lulusan universitas dari jurusan pajak bisa langsung menjadi kuasa wajib pajak tanpa ikut ujian brevet pajak lagi. Gimana nih temen2 jurusan pajak yang lain kok diem aja??
onorus
 8 Feb 2008
U/ jalur 2B sebaiknya juga dilakukan ujian. Tidak secara otomatis pensiunan Ditjen Pajak bisa menjadi kuasa wajib pajak. Karena meskipun mantan pegawai ditjen pajak tdk serta merta menguasai peraturan perpajakan.
ferrynorisk
 8 Feb 2008
berita yang sangat - sangat baik, ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi dunia pendidikan khususnya di bidang perpajakan seharusnya pihak universitas mendukung dan harus berterimakasih dengan di gulirkannya ide ini karena universitas sebagai parameter lembaga edukasi yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat lebih memberikan kontribusi lewat lulusan-lulusan yang dihasilkannya dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai kuasa wajib pajak, sehingga praktik "monopoli" yang selama ini di payungi oleh IKPI dengan "produk" brevetnya tidak lagi mendominasi , lagi pula pendidikan yang dilakukan universitas yang membutuhkan waktu bertahun-tahun masa' dibandingkan dengan sebuah kursus singkat saja....apa kata dunia...!!!!!!!!
jhon
 8 Feb 2008
Bapak Darussalam dan Bapak Danny yang terhormat

Saya Lulusan Akuntansi dari sebuah PT di Jakarta (S1), setelah lulus saya bekerja dan mengambil brevet pajak karena bidang pekerjaan saya terkait juga dengan pajak. Dengan dasar itu saya tertarik sekali dengan perpajakan. Jika saya mengambil program ekstensi Perpajakan di perguruan tinggi (maka S1 saya jadi double) apakah saya dapat menjadi kuasa WP ?
nurdin
 8 Feb 2008
BERITA YANG SANGAT MENGGEMBIRAKAN BAGI REKAN2 YG PERNAH DUDUK DI PERGURUAN TINGGI DAN MENGAMBIL JURUSAN PERPAJAKAN. KASIAN JUGA SELAMA INI CAPE2 KULIAH TAPI NGGA BOLEH JADI KUASA. SUDAH WAKTUNYA MONOPOLI MENJADI KUASA WP MELALUI IKPI DIRUBAH.
back to top