Artikel

Pencarian Artikel
[Bagian 5] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[Bagian 5] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

PENUTUPSebagaimana telah dijelaskan di atas, implikasi Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) adalah pengenaan cost of taxation yang sangat tinggi, bahkan melebihi sanksi ...
  • Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si
  • 21 Feb 2017
  • 0 Comments
Kesalahan Mapping Penghasilan dalam menghitung PPh Pasal 21

Kesalahan Mapping Penghasilan dalam menghitung PPh Pasal 21

Hasil penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap setiap masa yang dilakukan oleh Pemotong Pajak sangat bergantung pada penentuan kondisi subjektif dan objektif pegawai bersangkutan. ...
  • Daniel Belianto
  • 31 Jan 2017
  • 11 Comments
Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [Bagian 4]

Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [Bagian 4]

    V. KESIMPULANPengenaan pajak atas jasa yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah selayaknya tidak dikenakan PPN, mengingat jasa yang diberikan merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat ...
  • Nanang Subchan, SE, MA
  • 30 Des 2016
  • 0 Comments
Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [Bagian 3]

Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [Bagian 3]

IV. ANALISIS ATAS PENGENAAN PPN  Untuk menganalisis pengenaan PPN terhadap OJK akan dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengenaan PPN atas jasa yang diberikan oleh OJK ...
  • Nanang Subchan, SE, MA
  • 30 Des 2016
  • 0 Comments
Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [Bagian 2]

Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [Bagian 2]

III.PERATURAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU DI INDONESIATransaksi atas jasa keuangan (Financial services) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...
  • Nanang Subchan, SE, MA
  • 30 Des 2016
  • 0 Comments
Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [ Bagian I ]

Analisis Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Transaksi Jasa Keuangan Yang Diawasinya [ Bagian I ]

I.  PENDAHULUAN   A.Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa KeuanganUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah landasan hukum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai ...
  • Nanang Subchan, SE, MA
  • 30 Des 2016
  • 0 Comments
Jasa lain dipotong PPh Pasal 23?

Jasa lain dipotong PPh Pasal 23?

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak menemui permasalahan terkait dengan penentuan jenis pajak yang semestinya ...
  • Daniel Belianto
  • 1 Des 2016
  • 6 Comments
Ekualisasi, Kunci Sukses Tax Compliance

Ekualisasi, Kunci Sukses Tax Compliance

PengertianSecara sederhana ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Hubungan ...
  • Sigit Prasetyo
  • 14 Okt 2016
  • 14 Comments
Pembetulan PPh Pasal 21 Sekarang atau Nanti

Pembetulan PPh Pasal 21 Sekarang atau Nanti

Lebih dari tiga bulan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berlaku. PTKP yang berlaku untuk diri Wajib ...
  • Daniel Belianto
  • 3 Okt 2016
  • 3 Comments
Step by Step Amnesti Pajak

Step by Step Amnesti Pajak

Tentang Amnesti Pajak Amnesti pajak bukanlah hal yang baru dalam dunia perpajakan. Beberapa Negara yang lain sudah pernah terlebih dahulu mempraktikkannya dengan ...
  • Nasikhudin
  • 4 Agust 2016
  • 5 Comments