Artikel

Menyoal Kewajiban PPh Badan Atas Nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

Menyoal Kewajiban PPh Badan Atas Nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

PendahuluanTulisan saya dengan judul Ketidakpastian Atas Perlakuan Perpajakan Joint Operation (JO) Dalam Bidang Usaha Konstruksi yang dimuat di media Ortax ini tiga belas tahun ...
  • Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax
  • 2 Jun 2020
  • 0 Comments
DIAF FIA UI Beri Pelatihan dan Pendampingan Siskeudes dan Perpajakan

DIAF FIA UI Beri Pelatihan dan Pendampingan Siskeudes dan Perpajakan

Pada periode tahun 2019 ini, Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (DIAF FIA UI) melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan ...
  • DIAF FIA UI
  • 8 Nop 2019
  • 0 Comments
Optimalisasi Pajak atas Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang

Optimalisasi Pajak atas Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang

Optimalisasi Pajak atas Ekonomi Digital: Tantangan dan PeluangSinggih Prayoga, I Made Genta, Vidia Riana, Andini Soraya, Florencia Malau [1]   AbstrakEkonomi digital yang sedang berkembang ...
  • Singgih Prayoga, I Made Genta, Vidia Riana, Andini Soraya, Florencia Malau
  • 10 Mei 2019
  • 0 Comments
Pembanding Rugi dalam Transfer Pricing : Grey Area yang Mengundang Dispute

Pembanding Rugi dalam Transfer Pricing : Grey Area yang Mengundang Dispute

Pendahuluan : Kesebandingan yang Sesuai dengan Kondisi pasarSewaktu perusahaan menyampaikan set pembanding dalam Transfer Pricing Documentation (“TPD”) kepada rekanan bisnis, otoritas pajak, keperluan tender, budgeting, ...
  • Rizki Adhi Pratama
  • 17 Sept 2018
  • 0 Comments
Wajib Pajak Orang Pribadi, HNWI dan Penghindaran Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi, HNWI dan Penghindaran Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi, HNWI dan Penghindaran Pajak Oleh : Andreas Adoe [1]Cristiano Ronaldo, bintang sepakbola asal Portugal hingga Lionel Messi asal Argentina, dituduh ...
  • Andreas Adoe
  • 25 Sept 2017
  • 1 Comments
[Bagian 1] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[Bagian 1] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

PENDAHULUANSejatinya, pajak adalah alat pemersatu bangsa – sebagai instrumen dalam mendorong nation building. Pajak sejatinya juga menjadi alat demokratisasi sekaligus sebagai perwujudan relasi yang paling ...
  • Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si
  • 21 Feb 2017
  • 0 Comments
[Bagian 2] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[Bagian 2] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

PERAN DAN FUNGSI PENGUSAHA KENA PAJAKPajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak obyektif, dengan legal character : general, indirect dan on consumption. Sebagai pajak tidak ...
  • Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si
  • 21 Feb 2017
  • 0 Comments
[Bagian 3] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[Bagian 3] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

KEPASTIAN HUKUM DALAM 2 AYAT (4) DAN AYAT (4a) UU KUPUndang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan hukum formal. Posisi hukum ...
  • Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si
  • 21 Feb 2017
  • 0 Comments
[Bagian 4] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[Bagian 4] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

MENELISIK IMPLIKASI SANKSI DAN BEBAN PERPAJAKAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (4) DAN AYAT (4a) : URGENSI REVISI/PENINJAU KEMBALI PASAL 4 AYAT (4) DAN ...
  • Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si
  • 21 Feb 2017
  • 0 Comments
[Bagian 5] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

[Bagian 5] Menyehatkan Relasi Antara Negara Dan Rakyat Melalui Perubahan UU Perpajakan : Suatu Analisis Terhadap Urgensi Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 2 Ayat (4a) UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

PENUTUPSebagaimana telah dijelaskan di atas, implikasi Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) adalah pengenaan cost of taxation yang sangat tinggi, bahkan melebihi sanksi ...
  • Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si
  • 21 Feb 2017
  • 0 Comments