Artikel

Pencarian Artikel
Mengantisipasi Kebijakan Pajak Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Mengantisipasi Kebijakan Pajak Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. PendahuluanKegiatan usaha di sektor pertambangan yang sekarang berlaku dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, berdasarkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan ...
  • Rachmanto Surahmat
  • 25 Okt 2007
  • 2 Comments
When Bad Things Happen to Good Taxpayers

When Bad Things Happen to Good Taxpayers

Ketentuan hukum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dan yang tidak dapat dikreditkan diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana ...
  • Darussalam dan Danny Septriadi
  • 2 Okt 2007
  • 14 Comments
Pemahaman INCOTERMS 2000 Dan Kaitannya Dengan Pengertian Penyerahan Di Luar Daerah Pabean

Pemahaman INCOTERMS 2000 Dan Kaitannya Dengan Pengertian Penyerahan Di Luar Daerah Pabean

Salah satu syarat penyerahan barang yang dikenakan PPN menurut penjelasan pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana ...
  • Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax
  • 12 Sept 2007
  • 2 Comments
Persiapan Pemeriksaan PPN

Persiapan Pemeriksaan PPN

1. PERSIAPAN PEMERIKSAAN PPN Ketidaksiapan dalam menghadapi Pemeriksaan Pajak sering membuat kita harus “membayar mahal” berupa koreksi-koreksi karena kesalahan penerapan aturan, data tidak lengkap, maupun ...
  • Aditya T. Handoko Bwoga
  • 20 Agust 2007
  • 10 Comments
Tax Management vs Tax Planning

Tax Management vs Tax Planning

Perpajakan seperti hal juga ilmu pengetahuan yang lain memiliki perkembangan yang sangat pesat. Banyak perkembangan itu yang nantinya akan memunculkan beberapa spesialiasi. Berikut penulis akan ...
  • Aditya T. Handoko Bwoga
  • 20 Agust 2007
  • 11 Comments
Pajak Pertambahan Nilai Berganda pada Bank Syariah

Pajak Pertambahan Nilai Berganda pada Bank Syariah

Salah satu poin penting dalam Rancangan Undang Undang Perpajakan (RUU) adalah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah. Meskipun demikian, ...
  • Yustinus Sadmoko SE, MM, CIA, BKP
  • 20 Agust 2007
  • 12 Comments
Ketidakpastian Atas Perlakuan Perpajakan Joint Operation (JO) Dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Ketidakpastian Atas Perlakuan Perpajakan Joint Operation (JO) Dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pendahuluan Pengertian JO dalam kaitannya dengan perpajakan di Indonesia tercantum dalam ...
  • Ruston Tambunan, Ak, M.Si, M. Int. Tax
  • 26 Jul 2007
  • 3 Comments
Pemajakan atas Illusory Gains di Indonesia

Pemajakan atas Illusory Gains di Indonesia

Prinsip ability-to-pay berpandangan bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (selanjutnya disebut sebagai WP OP), dilakukan ketika penghasilan tersebut telah nyata-nyata diterima ...
  • Darussalam dan Danny Septriadi
  • 22 Jul 2007
  • 8 Comments
Fiskal Luar Negeri

Fiskal Luar Negeri

Bagi anda yang biasa berpergian ke luar negeri, tentu tidak asing dengan istilah ini : tarif fiskal. Tetapi belum tentu memahami siapa saja ...
  • Aditya T. Handoko Bwoga
  • 18 Jul 2007
  • 4 Comments
Pasal 25 dalam RUU KUP

Pasal 25 dalam RUU KUP

Baru–baru ini diberitakan bahwa departemen keuangan merombak materi Pasal 25 Rancangan Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang isi dari usulan ...
  • Aditya T. Handoko Bwoga
  • 18 Jul 2007
  • 13 Comments