Artikel

Menyoal Kepastian Terjaminnya Hak Wajib Pajak Di Tengah Perseteruan Antara BPK, MenKeu dan DJP

Menyoal Kepastian Terjaminnya Hak Wajib Pajak Di Tengah Perseteruan Antara BPK, MenKeu dan DJP

Akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan perselisihan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan masalah aksesibilitas ...
  • Iman Santoso dan Purwoko Ary Wibowo
  • 12 Feb 2008
  • 11 Comments
Menimbang untung rugi pengenaan PPh Final 3% atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi ditengah penantian terbitnya PP baru.

Menimbang untung rugi pengenaan PPh Final 3% atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi ditengah penantian terbitnya PP baru.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) dalam Mukernas November 2006 menghimbau pemerintah agar ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) diperlakukan sama bagi semua pengusaha jasa konstruksi yaitu ...
  • Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax
  • 25 Jan 2008
  • 19 Comments
Perlunya Pembatasan Sistem Withholding Tax atas Penghasilan Usaha dalam RUU PPh

Perlunya Pembatasan Sistem Withholding Tax atas Penghasilan Usaha dalam RUU PPh

Cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya ...
  • Darussalam dan Danny Septriadi
  • 9 Jan 2008
  • 18 Comments
Wajah Baru Pelayanan Prima DITJEN PAJAK

Wajah Baru Pelayanan Prima DITJEN PAJAK

Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tak terasa sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasinisi oleh Depertemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya ...
  • Tim Penulis Tax Center UNPAD
  • 28 Des 2007
  • 15 Comments
Pemahaman Dasar Tentang Bentuk Usaha Tetap (A permanent Establishment)

Pemahaman Dasar Tentang Bentuk Usaha Tetap (A permanent Establishment)

Abstraksi Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subyek pajak luar negeri yang kewajiban perpajakannya diperlakukan relatif sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Perbedaan perlakuan perpajakannya ...
  • Tim Penulis Tax Center UNPAD
  • 7 Des 2007
  • 1 Comments
Indonesian Tax Treatment For Foreign Drilling Companies (FDC) : A Brief Guidance For Tax Compliance

Indonesian Tax Treatment For Foreign Drilling Companies (FDC) : A Brief Guidance For Tax Compliance

Background Due to the high capital costs and technical expertise required, most drilling rigs, particularly offshore rigs, are owned by foreign entities. Up to 1985 ...
  • Iman Santoso
  • 8 Nop 2007
  • 0 Comments
Tips menghindari pre-financing PPN

Tips menghindari pre-financing PPN

Dalam praktik dunia usaha seringkali terjadi bahwa pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan barang atau penyerahan jasa harus menyetor Pajak Keluaran (PPN) ...
  • Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax
  • 30 Okt 2007
  • 8 Comments
Tax Specialist sebagai suatu Profesi ?

Tax Specialist sebagai suatu Profesi ?

I. Latar BelakangDari sejak awal memulai karir sampai dengan saat ini Penulis selalu tidak pernah lepas dari berbagai urusan pajak di Perusahaan, baik sebagai konsultan ...
  • Defiandry Taslim, SE., Ak., SH., MSi.
  • 26 Okt 2007
  • 16 Comments
Mengantisipasi Kebijakan Pajak Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Mengantisipasi Kebijakan Pajak Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. PendahuluanKegiatan usaha di sektor pertambangan yang sekarang berlaku dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, berdasarkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan ...
  • Rachmanto Surahmat
  • 25 Okt 2007
  • 2 Comments
When Bad Things Happen to Good Taxpayers

When Bad Things Happen to Good Taxpayers

Ketentuan hukum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dan yang tidak dapat dikreditkan diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana ...
  • Darussalam dan Danny Septriadi
  • 2 Okt 2007
  • 14 Comments