Selamat Siang,
Saya mau bertanya, usaha ibu saya, masih menggunakan NPWP perorangan karena memang usaha perorangan. Setiap bulan selalu membayar pajak PPh 23 tepat waktu setiap bulan, tapi sejak 2019 tidak pernah melaporkan ke kantor pajak, sebab informasi yg saya dengar, per 2019 laporan harus serba online, masalahnya , ibu saya sempat koma 11 bln di akhir 2018 sampai Nov 2019, dan tidak ada yg paham cara menggunakan djp online untuk melaporkan PPh 23 ini, kami hanya bisa menggunakan untuk membuat SSP / e billing saja.

Sekarang klien kami minta bukti potong PPh 23 tsb, bagaimana ya ? apa yg harus dilakukan ? untuk Agustus 2020 saya baru tau kemarin kalau harus pakai e-bupot.

Untuk yg sebelum Agustus 2020, apakah masih bisa dilakukan pelaporan ke DJP online secara manual ? kalau masih bisa bagaimana caranya ?

Lalu untuk pembuatan e - bupot harus ada sertifikat digital, apakah dimungkinkan bila tanpa ibu saya datang ke kantor pajaknya, krn beliau saat ini sudah sadar tapi stroke, dan sudah usia lanjut (73 th) (rentan di tengah kondisi covid saat ini)

Terima kasih sebelumnya

Turut prihatin dengan musibah yg dialami ibu rekan..



Kembali ke topik..
OP? PPh 23? Tolong dipastikan, apakah memang sudah ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh DJP? Bisa dicari arsip suratnya..

Sebab nature'nya OP tidak bisa memotong PPh 23, kecuali Ditunjuk oleh DJP.

terima kasih,

Jadi ibu saya ini punya usaha yang menggunakan lisensi pihak lain tapi usaha beliau masih bentuk perorangan, lalu si pemilik lisensi ini setiap bulan mengharuskan kami membayar royalti setiap bulannya. Pajak dari royalti tsb / PPh 23 nya dari kami yg menyetorkan ke pajak, jadi kami membayar royalti tsb ke pemilik lisensi dalam kondisi sudah dipotong PPh 23nya. Itulah mengapa mereka meminta pada kami bukti potongnya.

Saya juga kurang paham apakah sudah ditunjuk dari DJP atau belum, tapi selama ini yg terjadi demikian.

Biasanya setelah bayar PPH 23 kami akan laporkan bukti potong & SPT masa nya ke kantor pajak langsung, tapi sejak diharuskan lapor online (waktu itu belum wajib pakai e-bupot), kami tidak pernah lakukan lagi karena tidak paham caranya

WP OP bisa memotong PPh Pasal 23 dengan syarat:
1. Menyelenggarakan pembukuan
2. Hanya memotong penghasilan atas sewa (bukan sewa tanah/bangunan)
3. Ditunjuk oleh DJP sebagai pemotong PPh 23 Sewa.

3 syarat tersebut, harus terpenuhi..

Sedangkan untuk Royalti, WP OP tidak bisa melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

untuk e-Bupot tidak semua WP diwajibkan, masih ada kondisi tertentu diperbolehkan menggunakan hardcopy dan lapor langsung ke KPP
1. Penerbitan Bukti Potong tidak lebih dari 20 pada 1 masa pajak.
2. Jumlah Ph bruto yang jd DPP tidak lebih dari 100jt untuk setiap bukpot.
3. Belum pernah menyampaikan SPT secara elektronik.

Namun jika rekan ingin menggunakan sarana online via website DJPonline, untuk login wajib memiliki e-FIN untuk aktivasi, serta sertifikat elektronik agar dapat menggunakan fitur eBupot..

Rekan, lebih baik rekan bikin janji temu dengan AR di KPP terkait permasalahan ini (WP OP memotong PPh 23 Royalti). Takutnya dari pada lawan transaksi nantinya merasa dirugikan..

Misal, lawan transaksi mengkreditkan bukpot PPh yg ibu rekan terbitkan, sedangkan hal tsb tidak diperbolehkan, maka lawan transaksi akan merugi karena pengkreditan bukpot pph-nya di koreksi pemeriksa.. DAn pihak lawan transaksi minta kembali penghasilan yang sudah dipotong, tambah ribet nantinya..