Halo rekan.
Perusahaan tempat sy bekerja baru saja menjadi WP Badan dipertengahan tahun 2020. Data yg saya masukkan ke SPT Tahunan + lampiran2nya apakah data dipertengahan tahun 2020? Disisi lain kemarin sy juga coba masukkin tgl pelaporan dari pertengahan bulan - Desember, tp sistemnya menolak.

Baru berdiri & beroperasionalkah?


Apakah pada saat pengajuan NPWP Badan ke KPP, memasukkan surat pernyataan akan menggunakan perhitungan PPh Umum? Jika tidak, maka otomatis mengikuti ketentuan PP 23.

Data yg dimasukkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, pertengahan tahun 2020..


Ga masalah, masukkan saja mulai Jan s.d Des..

sudah berdiri dari tahun 2016 dan sudah ada kegiatan operasionalnya juga. cuman tahun 2016 - awal 2019 masih usaha perseorangan. terus daftar PT di pertengahan tahun 2019.

"Apakah pada saat pengajuan NPWP Badan ke KPP, memasukkan surat pernyataan akan menggunakan perhitungan PPh Umum? Jika tidak, maka otomatis mengikuti ketentuan PP 23."

Pakai PP 23 kok rekan

atau

Mana yang bener?

Pada dasarnya usaha saat menjadi OP tidak bisa diteruskan saat menjadi PT, karena entitas yang berbeda dan berbeda perlakuan pajaknya.

Jadi data yang dimasukkan ke laporan PT, adalah semua transaksi yang dilakukan oleh PT, bukan perseorangan.

Jadi, data yang dimasukkan untuk lapkeu + daftar penyusutan dari bulan Januari, rekan? Terus yg pembayaran berdasarkan PP 23 nya dimasukkan sejak jadi WP badan?

"Mana yang bener?

Pada dasarnya usaha saat menjadi OP tidak bisa diteruskan saat menjadi PT, karena entitas yang berbeda dan berbeda perlakuan pajaknya.

Jadi data yang dimasukkan ke laporan PT, adalah semua transaksi yang dilakukan oleh PT, bukan perseorangan."

Maaf. yg bener pertengahan 2020. Sudah beroperasi dari tahun 2016.

"Pada dasarnya usaha saat menjadi OP tidak bisa diteruskan saat menjadi PT, karena entitas yang berbeda dan berbeda perlakuan pajaknya.

Jadi data yang dimasukkan ke laporan PT, adalah semua transaksi yang dilakukan oleh PT, bukan perseorangan."

Ok siap rekan, Termasuk daftar penyusutannya juga ya?

Tetap, sejak pertengahan 2020


Sejak pertengahan 2020

Terkait asset yang sebelumnya dimiliki atas nama perseorangan dan akan diakui oleh perusahaan sehingga atas biaya2nya dapat diakui (penyusutan, pemeliharaan, dll), maka asset tsb wajib dimiliki a.n PT, hal tersebut bisa menggunakan metode inbreng (penyertaan modal dalam bentuk asset). Inbreng bukan termasuk obyek PPh..

Namun jika inbreng dan nilai harta yang dialihkan lebih tinggi dari harga pasar, maka selisihnya menjadi penghasilan bagi yg mengalihkan..

Misal harga asset pasar 200jt, pemilik OP melakukan inbreng ke perusahaan senilai 250jt, maka 50jt tersebut menjadi penghasilan si OP tersebut.

Ok siap rekan. Sy juga mau tanya, kalau laba, kira2 perusahaan tempat sy bekerja perlu bayar pph nggak? Sedangkan perusahaan tempat sy bekerja ngikut PP 23.