Jakarta, CNN Indonesia - Pemerintah resmi merilis aturan main soal bea meterai. Tarif bea meterai ditetapkan Rp10 ribu mulai 1 Januari 2021.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dalam beleid itu dijelaskan bahwa pengaturan bea meterai dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri dan memberikan kepastian hukum.

Bea meterai dikenakan untuk beberapa dokumen, seperti dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen perdata yang dimaksud tersebut, seperti surat perjanjian, akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah, surat berharga dengan nama, dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5 juta, dan dokumen lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (pp).

Sementara, ada sejumlah dokumen yang tak dikenakan bea meterai. Dokumen itu salah satunya yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, dan surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim.

Dokumen lainnya yang tak dikenakan bea meterai adalah segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunjangan, uang pensiun, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, surat gadai, dan dokumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Sementara, setiap orang yang meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli akan dipidana. Orang itu akan dipenjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Kemudian, setiap orang yang menghilangkan tanda tangan yang menjadi tanda bahwa meterai tak dapat dipakai lagi dan menjual meterai yang tanda tangan atau ciri tanggal dipakainya dihilangkan juga akan dikenakan sanksi pidana. Orang itu akan dipenjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp200 juta.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020110218271 8-532-565065/uu-terbit-tarif-bea-materai-rp10-ribu -mulai-1-januari-2021

udah ga kebagi bagi lagi ya materai Rp3.000 dan Rp6.000

semoga peraturan pelaksana terkait peralihannya cepat diterbitkan

Dear All,

Mohon pencerahan, dalam peraturan disebutkan nominal diatas 5 juta menggunakan materai 10.000, apakah berarti dibawah 5 juta masih menggunakan materai 3.000 dan 6.000 sesuai peraturan lama bea materai? seharusnya masih atau gimana karena ini cukup abu-abu.


Terima kasih.

Tarif tunggal Bea Meterai Rp.10.000 akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Bea Materai hanya dikenakan untuk dokumen nominal di atas 5 Juta Rupiah, nominal dibawah 5 Juta Rupiah tidak dikenakan bea meterai.

Terima Kasih

nilai dokumen di bawah atau sama dengan 5 juta tidak menggunakan materai

Pengenaan bea meterai hanya dokumen bernominal uang di atas Rp5 juta, yang di bawah Rp5 juta tidak dikenakan.

Sumber:
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tarif- tunggal-bea-meterai-rp10000-dikenakan-mulai-tahun- 2021-dengan-masa-transisi/

Pengenaan bea meterai hanya dokumen bernominal uang di atas Rp5 juta, yang di bawah Rp5 juta tidak dikenakan.

Sumber:
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tarif- tunggal-bea-meterai-rp10000-dikenakan-mulai-tahun- 2021-dengan-masa-transisi/

bagi yang masih memiliki materai 6ribu ata 3 ribu masih dapat digunakan sampai akhir tahun 2021 dengan cara menempelkan materai sekaligus yaitu materai 6ribu dan 3 ribu pada setiap dokumen,
hal ini berdasarkan pada pasal 28

untuk nominal dibawah 5 juta tidak perlu menggunakan materai utk tahun 2021, karna untuk materai berlaku tarif tunggal yaitu materai 10.000 utk dokumen senilai 5 juta keatas