Dear Rekan,
Kami memiliki kontrak pembelian barang dalam mata uang asing dari luar daerah pabean (Batam)
Sesuai dengan Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015, kami tetap mempergunakan Rupiah dalam pengakuan nilai barang dan pembayaran nilai barang ini.
Kami memiliki fasilitas RKIP, dimana RKIP harus disampaikan dalam bentuk Rupiah.

Yang mau saya tanyakan adalah ketika kami mengajukan RKIP pasti kami harus mematok kurs tertentu untuk pengajuan. Apakah akan bermasalah jika realisasi RKIP dengan pengajuan RKIP berbeda nilai karena kurs ini ?
Dan apakah ada konsekuensi pajak yang harus ditanggung ?