Bolehkah Perusahaan di Kawasan Bebas Dikukuhkan Sebagai PKP | Ortax - your center of excellence in taxation

Forum Ortax

Pencarian Forum

Pilih Forum

Tanggal

sampai

KeyWord

Metode »

Match

AND

OR

Cari Di »

Topik

Isi

Read Me First

Anggota baru diharuskan memahami peraturan yang tertera disini terlebih dahulu sebelum melakukan posting

• Peraturan Forum
• Kode Etik
• Disclaimer

Our Users have posted 561876 Posts
82641 Topics | 16 Categories.

We have 197371 Forum Member

Tread Pilihan

• ID billing PPN JLN dgn npwp sendiri. Apakah akan ada masalah?
• Pendapatan Hadiah Apakah Wajib Terbit Faktur?
• Sertifikat Elektronik untuk Cabang
• Aspek Perpajakan CV Baru Berdiri
• Mulai 1 September, Facebook Hingga Tiktok Pungut PPN di Indonesia

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik : 20424 | Bahasan : 144820

Bolehkah Perusahaan di Kawasan Bebas Dikukuhkan Sebagai PKP

Pencetus	Pendapat
yabufuu Genuine Location : Je. Joined : 14 Mar 2019. Posts : 857.	04 Nov 2019 10:08 Originaly posted by glittergreen: duuh belum nyampe suhu, kok bisa di expensekan malah lebih untung Karena kalau biaya diakui, laba turun, dan beban pajak tahunan pun turun.
dennyy Newbie Location : Jakarta. Joined : 04 Nov 2011. Posts : 78.	20 Dec 2019 06:52 Originaly posted by glittergreen: tapi yang jelas kalau PPN dibebaskan kode faktur 08 sedangkan tidak dipungut kode faktur 07, nah untuk transaksi dengan kawasan bebas itu menggunakan kode faktur 07 ya rekan maaf baru nimbrung lagi, betul deskripsinya, jadi intinya begini, 1. transaksi ke kawasan bebas itu terutang ppn tp tidak dipungut menggunakan kode faktur 07, patokannya di wilayah penyerahannya untuk keyword PPN tidak dipungut ini ( namun harus tetap memperhatikan isi barang yg dikirimnya) pasal 16B (2) UU PPN Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. 2. transaksi PPN dibebaskan itu mengacu ke jenis barang yg diserahkannya ( barang strategis) bukan wilayah penyerahannya, jadi kemanapun penyerahannya barang tersebut dibebaskan PPNnya Ini untuk penjelasan Pasal 16B (3) Pasal 16B (3) UU PPN "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”

Back to Top